PENDEKATAN SISTEM DALAM STRUKTUR SPASIAL WILAYAH PERI URBAN

Abstrak

Makalah ini berjudul tentang “ Pendekatan Sistem dalam Struktur Spasial Wilayah Peri Urban” dan akan mengulas lebih dalam mengenai permasalahan wilayah antara kota dan desa yang menimbulkan adanya disparitas wilayah dan pergeseran sosial kultural masyarakat pedesaan.

Pendekatan sistem yang digunakan dalam memahami lebih lanjut tentang dinamika wilayah peri urban adalah perencanaan menyeluruh dan terpadu sedangkan konsep kebijakan pembangunan social masyarakat desa adalah community development dengan titik berat pembangunan adalah pada masyarakat dengan pembentukan kader-kader pembangunan masyarakat desa yang tangguh yang diharapkan akan menopang tercapainya masyarakat desa yang mampu berswasembada. . Oleh sebab itu dapat dipahami adanya hubungan timbal balik antara perkembangan masyarakat lokal dengan perkembangan satu wilayah. Tentunya bentuk kebijakan spasial wilayah peri urban, serta kebijakan pembagunan social masyarakat pedesaan merupakan sebuah korelasi yang sangat penting dalam pengembangan wilayah selanjutnya.

A. Pendahuluan

Daerah pinggiran  kota adalah suatu daerah yang juga dikenal sebagai daerah “urban fringer” atau daerah “peri urban” atau nama lain yang muncul kemudian merupakan daerah yang memerlukan perhatian yang serius karena begitu pentingnya daerah tersebut terhadap peri kehidupan penduduk baik desa maupun kota di masa yang akan datang.

Wilayah peri urban (WPU) merupakan wilayah yang terletak di antara dua wilayah yang sangat berbeda kondisi lingkungannya, yaitu antara antara wilayah yang mempunyai kenampakan kekotaan di satu sisi dan wilayah yang mempunyai kenampakan kedesaan di sisi yang lain. Oleh karena wilayah kota dan desa mempunyai dimensi kehidupan yang sedemikian kompleks yang pada umumnya menunjukkan atribut yang saling berbeda, maka di daerah antara ini kemudian muncul atribut khusus yang merupakan hibrida dari keduanya. (Yunus, 2008 : 1).

WPU ini menentukan peri kehidupan kekotaan karena segala bentuk perkembangan fisikal baru akan terjadi di wilayah ini, sehingga tatanan kehidupan kekotaan pada masa yang akan dating sangat ditentukan oleh bentuk, proses dan dampak perkembangan yang terjadi di WPU tersebut. Tanpa adanya perhatian khusus pada WPU ini, sangat dimungkinkan terjadi suatu bentuk dan proses perkembangan fisikal kekotaan baru yang mengarah kedampak negativ.

Di pihak lain, WPU juga berbatasan langsung dengan daerah pedesaan dan sementara itu, di dalamnya masih banyak fisikal baru dari kota. Padahal sudah diketahui bahwa WPU ini merupakan sasaran perkembangan penduduk desa yang masih menggantungkan kehidupan dan penghidupannya pada sector pertanian. Suatu keniscayaan yang muncul didalamnya adalah hilangnya lahan pertanian. Konflik antara mempertahankan lahan pertanian untuk kepentingan sector kedesaan di satu sisi dan melepaskan lahan pertanian di sisi lain untuk kepentingan perkembangan fisikal baru sector kekotaan merupakan bentuk konflik pemanfaatan lahan paling mencolok. Tidak berlebihan kiranya mengatakan bahwa WPU ini seolah-olah merupakan ajang pertempuran (battle front) antara sector kedesaan dan sector kekotaan, di mana tidak pernah ada kenyataan empiris yang mengemukakan bahwa sector kedesaan memenangkan peperangan ini.

Jelas kiranya, dampak yang bakal muncul dimasa yang akan datang berkenaan dengan pemekaran fisikal kekotaan (urbsn sprawl) terhadap WPU yang terkait dengan peri kehidupan dan penghidupan kedesaan, khususnya bagi petani.

Hilangnya lahan pertanian, menurunnya produktivitas pertanian, menurunnya komitmen petani terhadap lahan maupun kegiatan pertaniannya, hilangnya bidang pekerjaan pertanian, ketidaksiapan petani masuk ke sector non-pertanian/kekotaan dan hilangnya atmosfir kedesaan dalam berbagai dimensi merupakan beberapa contoh dampak negative dalam skala lokal dan regional yang secara langsung maupun tidak telah berpengaruh terhadap peri kehidupan sector kedesaan. (Yunus,2008:).

Akibat adanya perluasan pembangunan pada daerah pinggiran kota yang sebelumnya meypakan suatu daerah desa, maka akan timbul lingkungan baru yang biasa disebut  sub urban atau yang biasa disebut dalam perspektif lingkungan (Koestoer, 2007:198). Di wilayah desa-kota ini cenderung terjadi konflik tentang tanah antara pemanfaatan ruang bagi kepentingan industry, pendidikan, pariwisata maupun prasarana pendukung lainnya.

B. Tujuan dan Kegunaan

Maksud dari penyusunan makalah ini yaitu :

  1. Untuk mengetahui beberapa permasalahan dalam struktur spasial wilayah peri urban.
  2. Untuk mengetahui bentuk pendekatan sistem dalam struktur spasial wilayah peri urban.
  3. Untuk mengetahui penyebab terjadinya disparitas wilayah yang terjadi di wilayah pedesaan serta permasalahan sosial yang melingkupinya.

Adapun tujuan dalam penyusunan makalah ini yaitu :

  1. Untuk memberikan gambaran mengenai permasalahan dalam sturktur spasial wilayah peri urban.
  2. Untuk memberikan gambaran mengenai bentuk pendekatan sistem dalam struktur spasial wilayah peri urban.
  3. Untuk mengetahui penyebab terjadinya disparitas wilayah pada wilayah pedesaan dan permasalahan wilayah yang melingkupinya.

C. Ruang Lingkup

Pembahasan yang terdapat dalam makalah ini meliputi materi yang terkait dengan dinamika wilayah peri urban, yang dibatasi pada pembahasan mengenai permasalahan yang terdapat di wilayah tersebut serta beberapa pendekatan sistem yang dapat dijadikan metode pemahaman lebih lanjut mengenai dinamika wilayah peri urban.

D. Tinjauan Pusaka

1. Sistem

Istilah sistem paling sering digunakan untuk menunjukkan pengertian metode atau cara dan sesuatu himpunan unsur atau komponen yang saling berhubungan satu sama lain menjadi satu kesatuan yang utuh (Amirin,1996:1)

Istilah system berasala dari bahasa Yunani “systema” yang memiliki arti :

  1. Suatu keeluruhan yang tersusun dari sekian banyak bagian. (Shrode dan Voich, 1974 : 115 dalam Amirin, 1996:1)
  2. Hubungan yang berlangsung diantara satuan-satuan atau komponen secara teratur. (Awad, 1979 : 4 dalam Amirin,1996:1)

Jadi dengan kata lain istilah systema itu mengandung arti sehimpunan bagian atau komponen yang salin berhubungan secara teratur dan merupakan satu keseluruhan (a whole).

2. Perencanaan dengan Pendekatan Sistem

Pendekatan sistem lebih menekankan perbedaan pandangan perencanaan dalam keahlian teknis, misalnya :

  1. Dalam menganalisis system perkotaan
  2. Dalam menduga perubahan masa datang
  3. Dalam mensimulasikan alternatof untuk masa datang

Sistem ini dicirikan oleh pandangan yang dimuat oleh perencana sebagai suatu system atau sub system dari aktivitas manusia, termasuk manifestasi fisik dan  hubungan sesama.  Dengan demikian system yang selalu ditekankan oleh perencana terdiri dari:

  1. Aktivitas manusia yang dihubungkan oleh :

-  Pergerakan/perpindahan individu (flows of people)

-  Barang (materials)

-  Energy dan

- Informasi

2. Ruang Beradaptasi (adapted space) :

- Bangunan, rumah

- Ruang terbuka hijau

- Lahan pertanian

- Hutan

3. Jalur komunikasi:

- Jalan

- Jalan kereta api

- Jaringan pipa

- Kawat dan kabel

Pendekatan sistem seperti di atas dipekenalkan oleh Chapin. Selanjutnya Chapin menggambarkannya sebagai suatu hubungan yang saling terkait satu sama lain seperti terlihat pada skema di bawah ini:


Gambar 1. Hubungan keterkaitan pendekatan sistem dalam perencanaan

(Sumber: Prahasta , 2005:25)

3. Landasan teoritik Keterkaitan Perkoataan dan Pedesaan

Kota (urb); perkotaan (urban) dan arus perpindahan penduduk dari pedesaan ke kota diberikan sebutan urbanisasi. Semakin besar suatu kota semakin kuat daya tariknya yaitu memberi peluang bagi pendatang untuk mendpatkan pekerjaan yang lebih baik, penghasilan yang lebih tinggi, pengembangan keterampilan, melanjutkan studi dan lainnya. Jadi terdapat factor pendorong (push factor) misalnya beban kehidupan keluarga yang menjadi tanggungan cukup berat, pengangguran dan lainnya. (Adisasmita,2006 :8)

Keterkaitan antara kota sebagai pusat jasa pelayanan pemasaran terhadap wilayah sekitar atau wilayah pelayanannya dapat di ukur seberapa jauh jaraknya dari kota atau pusat perdagangan tersebut. Semakin besar suatu kota, maka luas wilayah pelayanannya akan semakin jauh jaraknya. Sebaliknya kota kecil wilayah pelayanannya tidak luas dan tidak jauh jaraknya.



Gambar 2. Luas wilayah pelayanan/pengaruh menurut Hukum Reilly dan tingkat kemurahan harga. (Sumber : Adisasmita,2006:12 )

4. Konsepsi Wilayah Peri Urban

Daerah pinggiran kota adalah suatu daerah yang juga dikenal sebagai daerah Urban Fringe atau daerah Peri Urban atau nama lain yang muncul kemudian merupakan daerah yang memerlukan perhatian yang serius karena begitu pentingnya daerah tersebut terhadap peri kehidupan penduduk baik desa maupun kota di masa yang akan dating. Oleh karena wilayah kota dan desa memiliki dimensi kehidupan yang sedemikian kompleks  yang pada umumnya menunjukkan atribut yang berbeda maka di daerah antara ini kemudian muncul atribut khusus yang merupakan hibrida dari keduanya. (Yunus, 2008:10)

WPU ini menentukan peri kehidupan kekotaan karena segala bentuk perkembangan fiscal baru akan terjadi di wilayah ini, sehingga tatanan kekotaan pada masa yang akan dating sangat ditentukan oleh bentuk, proses dan dampak perkembangan yang terjadi di WPU tersebut. Di pihak lain, WPU juga berbatasan langsung dengan pedesaan dan sementara itu di dalamnya masih banyak penduduk desa yang masih menggantungkan kehidupan dan penghidupannya pada sektor pertanian.

Konflik antara mempertahan kan lahan pertanian untuk kepentingan sector kedesaan di satu sisi dan melepaskan lahan pertanian di sisi lain untuk kepentingan perkembangan fisikal baru sector kekotaan merupakan bentuk konflik pemanfaatan lahan paling mencolok. Berikut adalah bagan struktur spasial kota regional dan WPUnya (Russwurm);

Gambar 3. Struktur spasial kota regional dan WPUnya

(Sumber : Yunus,2008 : 131)

E. Pembahasan

1. Disparitas Daerah Perkotaan dan Pedesaan

Pusat – pusat pedesaan jumlahnya relative banyak, terdapat berada di sekitar pusar-pusat perkotaan. Antara pusat perkotaan dengan pusat pedesaan terdapat kesenjangan yang relative besar. Dan diantara pusat pedesaan yang maju dengan pusat yang kurang maju terdapat pula kesenjangan. Kesenjangan spasial yang ditimbulkan itu mempunyai dampak negative terhadap pembangunan wilayah/daerah. Desa yang memiliki potensi berkembangnya wilayah dengan besar akan berkembang secara cepat sedangkan daerah/desa yang lemah potensi wilayahnya akan lamban perkembangnnya. (Adisasmita,2006:95)

Kecenderungan ini memperlihatkan bahwa pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam secara tidak optimal bahkan terjadi ketimpangan yang berarti sasaran pembngunan tidak tercapai. Kebijakan pembangunan spasial bertujuan untuk menekan kesenjangan spasial menjadi sekecil mungkin, yaitu kesenjangan atau disparitas antar daerah perkotaan dan daerah pedesaan, antara desa yang maju dengan desa yang kurang maju, antara daerah yang memiliki aksesibilitas tinggi dengan daerah terpencil atau terisolasi.

Williamson menganggap bahwa pola disparitas suatu wilayah atau Negara sesuai dengan tingkat kemajuan ekonomi wilayah yang berbentuk :U: terbalik, artinya kemajuan ekonomi sampai mencapai titik puncak yang selanjutnya akan terbalik dan turn kembali. Titik balik tersebut disebut “Polarization Revetsal”.

Untuk mengurangi disparitas tersebut salah satu factor yang utama adalah penyediaan prasarana jalan dan memperbanyak pusat-pusat pedesaan, sehingga seluruh pelosok dapat dijangkau agar pemanfataan dan pengelolaan sumber daya alam dapat ditingkatakn yang berate pembangunan pedesaan dapat dilaksanakan secara optimal. (Adisasmita,2006:96)

Diantara pusat-pusat pedesaaan tersebut diantaranya ada yang dapat diarahkan fungsinya sebagai :

  1. Desa pusat pertumbuhan
  2. Agropolitan


Gambar 4. Gambaran simulasi teori disparitas wilayah

(Sumber:Adisasmita,2006:96)

2. Pergeseran Sosial-Kultural

Masyarakat pedesaan pada umumnya masih menampilkan dirinya sebagai suatu komunitas yang homogen. Oleh karena sebagian besar atau bahkan seluruhnya merupakan masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada kegiatan pertanian, maka stratum social yang ada hanyalah masyarakat petani. Oleh karena kepemilikan lahan juga belum menunjukkan disparitas yang signifikan, maka dalam kesejahteraan social juga masih menuujukkan keragaman. (Yunus, 2008:198)

Infiltrasi nilai-nilai kekotaan ke daerah peesaan yang terus menerus baik melalui jalur telekomunikasi, meda massa, elektronik, kontak langsung dengan anggota keluarga yang pulang dari kota ataupun kontak langsung dengan pendatang maka makin merubah pola persepsi masyarakat mengenai lingkungannya. Penduduk dalam lingkungan kesatuan pemukiman menjadi semakin beraneka dari sisi pendidikan, agama, kepercayaan, pekerjaan, penghasilan, kesukuan, kesejahteraan dan mobilitasnya.

Gambar 5. Proses transisi kehidupan social masyarakat pedesaan

(Sumber:http://www.google.co.id/search?hl=id&q=STRUKTUR+SOSIAL+MASYARAKAT+DESA=telusuri&meta)

Kalau semula masyarakat ditengarai oleh sifat yang agraris tradisional dengan srtratum social yang sederhana dan homogeny, maka transformasi social yang terjadi dari sisi ini menjadi komunitas yang ditengarai oleh sifat non agararis heterogen dengan berbagai strata social yang lebih beraneka ragam. Transformasi yang berlangsung dari perspektif ini dengan sendirinya merupakan proses yang berjalan secara perlahan-lahan melalui tahapan perubahan struktur social. Pada tahap awal kemunculan strafikasi social belum nampak jelas, namun demikian makin lama strafikasi social makin tampak sejalan dengan makin berubahnya rona wilayah pedesaan menjadi wilayah perkotaan.

Hal ini juga dapat dikatakan sebagai pluralisasi wilayah dimana pluralisasi mempengaruhi ukuran tingkat di daerah peralihan. Ciri-cirinya berupa unsur pembentuk desa yaitu penduduk dan tata kehidupan. Ikatan tali kekeluargaan di desa sangat erat di mana gemeinschaft dengan perilaku gotong royong masyarakat menjadi dominan. (Koestoer,2007 : 5).

3. Kebijakan Terhadap Disparitas daerah Kota-Desa

Pembangunan nasional merupakan resultan dari berbagai bentuk pembangunan daerah yang ada seluruhnya pada tingkat regional di bawahnya. Implementasi trilogy pembangunan, yaitu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertunbuhan ekonomi yang cukup tinggi serta stabilitas nasional yang dinamis dan sehat, membutuhkan pendalaman dalam upaya mencari strategi alternativ yang optimal untuk mengatasi keterbelakangan beberapa daerah di Indonesia. (Koestoer,2007 : 144).

Kembali pada aspek pembangunan regional desakota bernuansa lingkungan, aspek kelestarian menjadi prioritas perhatian yang serius. Penanaman modal berupa investasi di sector industry akan berkai dengan masalah lokasi di tingkat regional. Dalam hal ini wilayah desa kota memiliki potensi yang sangat strategis karena beberapa hal. Di setiap kota besar di indonesia, wilayah pengembangan kota hampir selalu menuju daerah desa kotanya.

Di beberapa tempat, wilayah desa kota menjadi pemusatan lokasi pemukiman dan dengan sendirinya kelengkapan sarana dan prasarana jalan mengikuti perkembangan tersebut. Pada saat yang sama, pemusatan lokasi industry menjamur di sekitar akses penghubung utama ke daerah belakang atau hinterland.

Secara garis besar, upaya manajemen di WPU dapat digolongkan menjadi 3 kategori yaitu:

  1. Upaya manajemen spasial
  2. Upaya pemulihan
  3. Upaya pengembangan

Pembangunan nasional tidak saja meliputi pembangunan fisik Negara tetapi juga pembangunan yang bukan fisik dalam hal ini adalah pembangunan masyarakat, social bangsa Indonesia. Tidak mengherankan masalah social, ekonomi dan budaya bangsa saat ini sedang mendapat sorotan hangat dalam media massa dan kebutuhan pembangunan. (Koestoer,2007 : 147)

Kesenjangan kota-desa, minimnya lapangan kerja di daerah dan semakin tipisnya harapan hidup di daerah-daerah merupakan masalah utama yang belum terselesaikan. Pasca reformasi, pembangunan memang mengalami berbagai perubahan. Namun proses desentralisasi dan demokrasi di daerah-daerah belum memberikan kontribusi positif terhadap pemerataan ekonomi di daerah. Kepemimpinan daerah dengan otonominya belum mampu mendokrak ekonomi daerah untuk membuka peluang ekonomi yang lebih baik bagi masyarakatnya.

Oleh karena itu dalam menyiapkan kebijakan terhadap masalah disparitas wilayah di lingkup desakota maka beberapa kebijakan melalui pendekatan system dapat dijadikan sebagai acuan perencanaan pembangunan yang berkelanjutan.

Gambar 6. Kebijakan Spasial Wilayah Peri Urban

(Sumber :Yunus, 2008:418)

4. Kebijakan Pembangunan Sosial Masyarakat Desa

Community Development merupakan konsep pembangunan yag telah diterapkan sejak dasawarsa 60-an, yaitu dalam rencana Pembangunan Lima Tahun 1956-1960 atau yang dikenal dengan rencana Juanda. (Adisasmita,2006:95).

Pembangunan masyarakat desa dilakukan berdasarkan tiga azas yaitu:

  1. Azas pembangunan integral adalah pemnbangunan yang seimbang dilihat dari segi unsur/masyarakat dari semua sector pembbangunan.
  2. Azas kekuatan sendiri adalah tiap uasaha harus didasarkan pada kekuatan atau kemampuan masyarakat itu sendiri.
  3. Azas pemufakatan bersama diartikan bahwa usaha pembangunan harus dilaksanakan sebagai kebutuhan bagi masyarakat yang bersangkutan.

Adapun Konsep – konsep penting yang berkaitan dengan konsep social adalah:

  1. Status
  2. Role
  3. Norma
  4. Institusi social
  5. Struktur social
  6. Organisasi social
  7. System social

Selain itu perspektif social masyarakat desa adalah:

  • Perspektif struktur funsional

a.   struktur organisasi social dipengaruhi oleh geneologis atau kekerabatan, misal: Batak, Minang

b.   Hubungan patron-client, missal bugis, maksassar

c.   Atas dasar pemilihan lahan,missal Jawa

d.   Multi criteria : Bali

  • Perspektif psikokultural / moral ekonomi

a.   Melihat masyarakat dari moral ekonominyal: mentalitas, etos kerja

b.   Yang tampak dari perilaku mereka, missal:familisme, subsistensi

c.   Muncul istilah: peason, farmer, shifting.

  • Perspektif political economy

Mengkaji hubungan desa kota, kebijakan-kebijakan, hubungan pemerintah dan masyarakat desa, missal: Webber

Gambar 7. Perbedaan ciri social masyarakat perkotaan dan pedesaan

Sumber:http://www.google.co.id/search?hl=id&q=STRUKTUR+SOSIAL+MASYARAKAT+DESA=telusuri&meta)

Gambar 8. Struktur dan organisasi sosial masyarakat kota desa

Sumber:http://www.google.co.id/search?hl=id&q=STRUKTUR+SOSIAL+MASYARAKAT+DESA=telusuri&meta)

Dalam hal ini maka pembangunan sosial yang memihak rakyat adalah:

  1. Pembangunan yang memihak pada rakyat merupakan paradigm baru, yaitu menekankan nilai pentingnya prakarsa dan perbedaan lokal
  2. Jadi berbeda dengan paradigma pembangunan lama yang lebih mementingkan produksi sehingga menundukkan kebutuhan rakyat di bawah kebutuhan produksi.
  3. Sedangkan paradigm baru sama dengan teguh berupaya agar sistem produksi tunduk pada kebutuhan rakyat,yakni memandang manusia lebih manusiawi.

F. Penutup

1. Kesimpulan

Berdasarkan seluruh pembahasan dalam makalah ini maka akan disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

a. System adalah metode atau cara dan suatu himpunan atau unsure dan komponen yang saling berhubungan satu sama lain.

b. Pendekatan system yang ditekankan oleh perencana adalah aktivitas manusia, ruang beradaptasi, dan jalur          komunikasi.

c. Semakin besar suatu kota maka luas wilayah pelayanannya akan semakin jauh jaraknya.

d. Wilayah Peri urban adalah daerah pinggiran kota yang terdiri dari sebagian wilayah perkotaan dan pedesaan.

e. Desa yang memiliki potensi berkembangnya wilayah dengan besar akan berkembang secara cepat sedangkan daerah/desa yang lemah potensi wilayahnya akan lamban perkembangnnya.

2. Saran

Berdasarkan latar belakang permasalahan dalam makalah ini, maka akan disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

a. Penulisan makalah ini diharapkan mampu membangkitkan kesadaran akan arti penting mempelajari wilayah peri urban dalam rangka memahami pemasalahn kota dan wilayah.

b. Diharapkan muncul berbagai pemikiran kritis untuk memecahkan permasalahan kota dan wilayah yang dihadapi saat ini.

c. Pendekatan system sangat penting dalam menghadapi permasalahan di wilayah peri urban  sehingga diharapkan pendekatan system tersebut benar-benar menjadi salah satu solusi pada Wilayah Peri Urban.

G. Daftar Pustaka

Adisasmita, Raharjo. 2006. Pembangunan dan Perkotaan. Graha Ilmu : Yogyakarta

Amirin, M. Tatang. Pokok-Pokok Teori Sistem. Rajawali Pers : Jakarta

http://www.google.co.id/search?hl=id&q=STRUKTUR+SOSIAL+MASYARAKAT+DESA=telusuri&meta

Koestoer, Raldi Hendro. 2007. Dimensi Keruangan Kota. Universitas  Indonesia Press:Jakarta

Koestoer,Raldi Hendro. 2007. Prespektif Lingkungan Desa Kota. Universitas   Indonesia Press : Jakarta

Prahasta, Eddy.2005. Sistem Informasi Geografis Konsep-Konsep Dasar dan Teori. Infomatika:Bandung

Yunus,Hadi Sabari.2008. Dinamika Wilayah Peri Urban. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.

Explore posts in the same categories: TULISAN POPULAIR

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: