PEMANTAUAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN PINGGIRAN KOTA MAKASSAR

PEMANTAUAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN PERKOTAAN.

* Syahriar Tato *

 

  1. A.              Latar Belakang

Perumahan dan permukiman selain merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia, juga mempunyai fungsi yang sangat strategis dalam perannya sebagai pusat pendidikan keluarga, persemaian budaya, dan peningkatan kualitas generasi yang akan datang, serta merupakan pengejawantahan jati diri. Terwujudnya kesejahteraan rakyat dapat ditandai dengan meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat, antara lain melalui pemenuhan kebutuhan papannya. Dengan demikian upaya menempatkan bidang perumahan dan permukiman sebagai salah satu sektor prioritas dalam pembangunan manusia Indonesia yang seutuhnya adalah sangat strategis. Persoalan perumahan dan permukiman di Indonesia sesungguhnya tidak terlepas dari dinamika yang terjadi dalam kehidupan masyarakat maupun kebijakan pemerintah di dalam mengelola perumahan dan permukiman. Penyusunan arahan untuk penyelenggaraan perumahan dan permukiman, sesungguhnya secara lebih komprehensif telah dilakukan sejak Pelita V dalam bentuk Kebijaksanaan dan Strategi Nasional Perumahan, namun penekanannya masih terbatas kepada aspek perumahan saja. Dalam perjalanannya, acuan tersebut dirasakan kurang sesuai lagi dengan berbagai perkembangan permasalahan yang semakin kompleks, sehingga diperlukan pengaturan dan penanganan perumahan dan permukiman yang lebih terintegrasi. Sehingga untuk itu perlu disusun suatu kebijakan dan strategi baru yang cakupannya dapat meliputi bidang perumahan dan permukiman sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Berangkat dari pertimbangan tersebut dan berlandaskan kepada UU No. 1 Tahun 2011, maka telah dikeluarkan Kebijakan dan Strategi Nasional Perumahan dan Permukiman Tahun 1999, sebagai acuan pokok di dalam penyelenggaraan bidang perumahan dan permukiman. Selanjutnya, seiring dengan perkembangan sosial politik yang ada dan tuntutan reformasi serta perubahan paradigma penyelenggaraan pembangunan nasional, dan dalam upaya menjawab tantangan serta agenda bidang perumahan dan permukiman ke depan, maka dipandang perlu untuk menyempurnakan Kebijakan dan Strategi Nasional Perumahan dan Permukiman yang ada tersebut

Manusia tidak pernah lepas dari segala masalah yang berhubungan dengan tempat dimana manusia itu bernaung dan tinggal dalam kehidupannya sehari – hari.  Bagi manusia, tempat tinggal merupakan kebutuhan dasar ( basic need ), disamping kebutuhannya akan sandang dan pangan. Perkembangan dan pertumbuhan kota yang pesat ditandai dengan pertambahan penduduk dengan laju pertumbuhan yang tinggi serta kompleksitas peningkatan kegiatan sosial, ekonomi dan budaya, cenderung menghadirkan ketidakserasian antara kawasan pusat kota dan kawasan penyangganya. Ketidakserasian ini tentunya akan menuntut kebutuhan lahan permukiman serta fasilitas pelayanan dan berbagai prasarana yang memadai.

Pembangunan kawasan perumahan dan permukiman di daerah perkotaan, pada dasarnya mengacu pada peraturan 1 : 3 : 6 yaitu 1 rumah dengan tipe besar, 3 rumah dengan tipe sedang dan 6 rumah dengan tipe kecil, dimana telah ditetapkan oleh pemerintah secara nasional serta dijadikan pedoman dalam merealisasikan kegiatan pembangunan dengan tujuan agar pemanfaatan lahan di daerah  perkotaan yang terbatas dapat dilakukan dengan cara komprehensif, efektif dan efisien sehingga terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat sesuai dengan status sosialnya serta tingkat pendapatannya.

Untuk itu pembangunan permukiman di daerah perkotaan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dalam hal ini kebutuhan akan rumah/pemukiman bagi setiap lapisan, baik lapisan atas, lapisan menengah maupun lapisan bawah karena semuanya mempunyai hak dan membutuhkan rumah sebagai salah satu kebutuhan pokoknya.

Perumahan merupakan sekumpulan rumah yang tak terpisah dari sarana dan prasarana lingkungan dalam hal ini untuk mendukung kehidupan penghuninya. Pembangunan perumahan dan permukiman diperkotaan, wilayah dan kawasan secara umum sering dipermasalahkan dalam hal jumlah unit rumah yang terbangun serta diindikasikan tidak sebanding dengan angka pertumbuhan jumlah penduduk, termasuk kualitas bangunan perumahan dan permukiman yang dianggap tidak memenuhi kualitas layak huni, syarat estetika serta tidak memenuhi kelengkapan sarana dan prasarana yang memadai.

Perumahan merupakan suatu masalah yang kompleks yang berhubungan dan terkait dengan sosial, ekonomi, budaya, ekologi, dan sebagainya. Kompleksitas yang terjadi dalam perumahan adalah wajar mengingat hakekat dan fungsi perumahan begitu luas dalam kehidupan manusia, walaupun tidak dengan sendirinya berarti selalu diperhatikan dan diperhitungkan .

Pada hakekatnya perumahan merupakan tempat untuk melakukan kegiatan sehari-hari bagi masyarakat yang bermukim dalam perumahan dan selayaknya dilengkapi dengan berbagai prasarana dan sarana perumahan. Prasarana dan sarana perumahan tersebut dapat diusahakan pengadaannya oleh pihak yang terkait  pemerintah setempat bekerjasama dengan pihak pengembang perumahan.

Ketersediaan prasarana dan sarana merupakan suatu kelengkapan fasilitas lingkungan yang dapat menunjang setiap kegiatan yang terjadi di dalam lingkungan perumahan. Fasilitas yang tersedia berupa prasarana lingkungan meliputi jaringan jalan, air bersih, listrik, drainase, persampahan dan telepon serta sarana lingkungan berupa fasilitas pendidikan, kesehatan, peribadatan, perdagangan, pemerintahan dan pelayanan umum dan olahraga dan rekreasi.

Terjadinya kegiatan pembangunan perumahan permukiman yang tidak sesuai dengan peraturan baik berdasarkan UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman maupun peraturan pelaksanaannya disebabkan oleh ketidakpedulian para pelaksana pengadaan perumahan dan permukiman terhadap ketentuan dan standar yang berlaku, sehingga kegiatan para pengembang perumahan cenderung selalu merugikan para konsumen (penghuni).

Lebih lanjut pentingnya pelaksanaan pembangunan perumahan dan permukiman yang berkualitas, secara jelas ditegaskan dalam pasal 19 ayat 2 point c bahwa persyaratan sekurang-kurangnya meliputi penyediaan jaringan primer dan sekunder prasarana lingkungan. Kondisi permukiman mempengaruhi preferensi dari seseorang artinya semakin baik kualitas lingkungan permukiman, maka semakin tinggi pula kepuasan seseorang untuk bermukim di kawasan tersebut. Kondisi permukiman ditentukan oleh kualitas rumah dan tanah permukiman, kualitas tanah permukiman ditentukan oleh prasarana permukiman (Sinulingga;1999: 195).

Penyelenggaraan pembangunan perumahan merupakan kegiatan pembangunan nasional yang berkualitas dengan berbagai aspek kehidupan manusia. Oleh karena itu dalam pelaksanaannya para pelaksana pembangunan perumahan harus memperhatikan berbagai aspek secara seimbang dan berkesinambungan, sehingga pembangunan perumahan tidak menimbulkan masalah baru dalam masyarakat.

Perumahan dan Permukiman pada Kawasan Pinggiran kota, bila tidak dilakukan pemantauan oleh institusi yang berwewenang akan bertumbuh semrawut dan susah dikendalikan pertumbuhannya, melihat fenomena ini maka pertumbuhan sebuah lingkungan permukiman  seyogyanya disertai dengan  ketersediaan prasarana dan sarana lingkungan perumahan yang memadai untuk menunjang aktifitas ekonomi, sosial dan pemanfaatan lainnya yang ada saat ini.

Berdasarkan pada hal tersebut diatas, sehingga perlunya suatu upaya evaluasi akan ketersediaan prasarana dan sarana tersebut ditinjau dari segi kuantitas serta kualitas prasarana dan sarana lingkungan  serta distribusinya yang merupakan suatu solusi dalam rangka pemanfaatan lahan secara optimal dan perbaikan kualitas pelayanan sehingga pemerataan dalam menikmati sarana dan prasarana.

Riyadi dan Bratakusumah , mengatakan bahwa tujuan evaluasi adalah untuk menilai secara keseluruhan pengaruh dan dampak pada akhir program/proyek berikutnya, yang dilaksanakan pada akhir suatu program atau secara konseptual evaluasi dapat dilakukan pada seluruh periode kegiatan.

 

B. Evaluasi Pembangunan Perumahan dan Permukiman.

Pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat harus dipantau terus menerus pada saat perencanaan dan di evaluasi pada saat pelaksanaan dan akhir pekerjaan. Tujuannya adalah untuk mengetahui seberapa jauh pembangunan telah dilaksanakan dan bagaimana hasilnya diukur dengan sasaran yang ingin dicapai. Atas dasar evaluasi dapat diambil langkah-langkah agar pelaksanaan pembangunan selanjutnya menunjang dan tidak merugikan upaya pembangunan secara keseluruhan. Dengan demikian tujuan dan sasaran pembangunan secara maksimal dapat dicapai.

Bryant dan White, menyebutkan bahwa evaluasi merupakan upaya untuk mendokumentasikan apa yang terjadi dan mengapa hal itu terjadi. Eavaluasi yang paling sederhana adalah mengumpulkan informasi keadaan sebelum dan sesudah pelaksanaan suatu kegiatan. Adapun sasaran pembangunan tidak tercapai atau pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana disebabkan oleh antara lain :

  1. Ada hambatan yang tidak diketahui atau diperhitungkan pada waktu perencanaan.
  2. Ada perkembangan keadaan yang tidak diantisipasi pada tahap perencanaan.
  3. Realisasi dari perkiraan yang berbeda dari perencanaan.
  4. Perencanaan yang keliru.

Wunas. Dalam makalahnya berjudul Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Perkotaan, mengemukakan bahwa evaluasi adalah merupakan suatu proses untuk menjelaskan secara sistematis untuk mencapai obyektif, efisien dan efektif serta mengetahui dampak dari suatu kegiatan. Membantu pengambilan keputusan untuk perbaikan satu atau beberapa aspek program perencanaan yang akan datang. Suatu perencanaan proyek adalah suatu alat untuk mengarahkan dan untuk mengambil tindakan. Dimaksudkan untuk menilai pencapaian sasaran dan target pelaksanaan dari setiap program atau proyek pada setiap sektor/subsektor. Dengan menentukan indikator sasaran/target setiap program atau proyek, maka dapat dilakukan perbandingan antara hasil yang dicapai dengan sasaran/target yang direncanakan semula.

Setiap pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai tujuan, pasti selalu terjadi ketidaksesuaian (gap) antara tujuan yang dikehendaki dengan hasil yang dicapai. Kiranya tidak salah jika dikatakan bahwa tidak ada suatu kegiatan untuk mencapai tujuan yang seratus persen memuaskan. Olehnya itu dalam suatu pelaksanaan kegiatan harus senantiasa dinilai (dievaluasi) agar dapat dilihat mana pelaksanaan kerja yang berhasil dan mana yang belum berhasil.

Evaluasi menurut Kamus Bahasa Indonesia kontemporer susunan Porwadarminta, W.J.S  berarti penilaian, perkiraan, atau kegiatan dengan sungguh-sunggguh mengamati, mengoreksi, menimbang baik dan buruknya suatu masalah dengan dasar tertentu kemudian memberi penghargaan seberapa besar bobotnya, kualitasnya atau kemampuannya.

Evaluasi sering diartikan sebagai penilaian terhadap suatu hasil aktifitas yang dilakukan setalah kegiatan berjalan atau selesai. Sedangkan evaluasi (penilaian) didefinisikan sebagai “ proses pengukuran dan pembandingan hasil-hasil pekerjaan yang dicapai dengan hasil-hasil yang seharusnya dicapai”. Tujuan evaluasi adalah untuk menilai secara keseluruhan pengaruh dan dampak mpada akhir program, yang akan menjadi landasan untuk meningkatkanatau menyempurnakan kebijakan berkenaan dengan program atau proyek berikutnya.                    

Moekijat ,menyebutkan bahwa evaluasi dapat didefinisikan sebagai proses pengukuran dan perbandingan daripada hasil – hasil kegiatan – kegiatan operasional yang nyatanya dicapai dengan hasil – hasil yang seharusnya dicapai. evaluasi adalah suatu usaha untuk mengukur dan memberi nilai secara objektif pencapaian hasil-hasil yang telah direncanakan sebelumnya. Evaluasi sebagai salah satu fungsi manajemen, berurusan dan berusaha untuk mempertanyakan efektifitas dan efesiensi pelaksanaan dari suatu rencana sekaligus mengukur seobjektif mungkin hasil-hasil  pelaksanaan dengan ukuran-ukuran yang dapat diterima.

Kesimpulan dari beberapa pendapat di atas, maka evaluasi terhadap pembangunan fasilitas pelayanan  sarana dan prasarana perumahan dimaksudkan sebagai upaya membandingkan antara hasil pembangunan sarana dan prasarana dengan standar rencana pembangunan fasilitas yang telah ditentukan bagi masing-masing fasilitas yang di bangun oleh para pengembang.

 

C, Tentang Perumahan dan Permukiman

Menurut Kamus Tata Ruang secara harfiah istilah perumahan berarti himpunan rumah-rumah dalam arti yang memasyarakat, maka perumahan merupakan suatu daerah hunian yang lengkap dengan rumah-rumah penduduk dan segala sarana dan prasarana kehidupan manusia yang diperlukan selain itu daerah perumahan juga dapat meliputi daerah yang luas maupun daerah yang sempit. Sedangkan Sarlito W.S. menyebutkan  rumah adalah suatu bangunan dimana manusia tinggal dan melangsungkan hidupnya. Di samping itu rumah juga merupakan tempat dimana berlangsungnya proses sosialisasi pada saat seorang diperkenalkan kepada norma dan adat kebiasaan yang berlaku di dalam suatu masyarakat.

Hayward  mengemukakan berbagai konsep tentang rumah :

-                Rumah sebagai penjawatahan jati diri.

-       Rumah simbol dan pencerminan tata nilai selera pribadi penghuninya.

-                Rumah sebagai wadah keakraban.

-                Rasa memiliki, kebersamaan, kehangatan, kasih/rasa aman.

-       Rumah sebagai akar dan kesinambungan dalam artian rumah dilihat sebagai tempat untuk kembali pada akar dan menumbuhkan rasa kesinambungan dalam untaian proses masa depan.

-                Rumah sebagai wadah kegiatan sehari-hari

-                Rumah sebagai pusat jaringan sosial

-                Rumah sebagai struktur fisik

Batubara merumuskan bahwa permukiman adalah suatu kawasan perumahan yang ditata secara fungsional, ekonomis dan fisik tata ruangnya dilengkapi dengan prasarana lingkungan, sarana umum dan fasilitas sosial sebagai satu kesatuan yang utuh dengan membudidayakan sumber daya dan dana, mengelola lingkungan yang ada untuk mendukung kelangsungan dan peningkatan mutu kehidupan manusia, memberi rasa aman, tenteram dan nikmat, nyaman dan sejahtera dalam keserasian dan keseimbangan agar berfungsi sebagai wadah yang dapat melayani kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

Dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan permukiman yang dimaksud dengan :

  1. Rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga.
  2. Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan.
  3. Permukiman  adalah bagian dari lingkungan hidup diluar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
  4. Satuan lingkungan permukiman adalah kawasan perumahan dalam berbagai bentuk dan ukuran dengan penataan tanah dan ruang, prasarana dan sarana lingkungan yang terstruktur.
  5. Prasarana lingkungan adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan lingkungan permukiman dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
  6. Sarana lingkungan adalah fasilitas penunjang yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi, sosial dan budaya.
  7. Utilitas umum adalah sarana penunjang untuk pelayanan lingkungan.
  8. Kawasan siap bangun adalah sebidang tanah yang fisiknya sudah dipersiapkan untuk pembangunan perumahan dan permukiman skala besar yang terbagi dalam suatu lingkungan siap bangun atau lebih yang pelaksanaannya secara bertahap dengan lebih dahulu dilengkapi dengan jaringan primer dan sekunder, prasarana dan sarana lingkungan sesuai dengan rencana tata ruang yang ditetapkan oleh pemerintah kota dan memenuhi persyaratan pembakuan pelayanan prasarana dan sarana.
  9. Lingkungan siap bangun adalah sebidang tanah yang merupakan bagian dari kawasan siap bangun ataupun berdiri sendiri yang telah dipersiapkan dan dilengkapi dengan prasarana lingkungan dan diselesaikan sesuai dengan persyaratan pembakuan tata lingkungan tempat tinggal atau lingkungan untuk membangun kapling tanah matang.
  10. Kapling tanah matang adalah sebagian tanah yang telah dipersiapkan sesuai dengan persyaratan pembakuan dan penggunaan, penguasaan, pemilikan tanah, dan rencana tata ruang lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian untuk membangun bangunan.
  11. Konsolidasi tanah permukiman adalah upaya penataan kembali penguasaan penggunaan dan pemilikan tanah oleh masyarakat pemilik tanah melalui usaha bersama untuk lingkungan siasp bangun dan penyediaan kapling tanah matang sesuai dengan rencana tata ruang yang ditetapkan oleh pemerintah kota.     

Dengan melihat beberapa penjelasan mengenai perumahan dan permukiman diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa permukiman adalah suatu kawasan yang didominasi oleh lingkungan hunian dengan fungsi utama sebagai tempat tinggal yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana lingkungan serta tempat yang memberikan pelayanan dan kesempatan kerja terbatas untuk mendukung perikehidupan dan penghidupan sehingga permukiman tersebut dapat berdaya guna dan berhasil guna

 

D. Tentang Prasarana dan Sarana Lingkungan

Menurut Budihardjo, bahwa pembangunan fasilitas dan pelayanan sosial serta prasarana lingkungan di Indonesia pada umumnya kurang mendapat perhatian. Dalam jangka pendek pengaruhnya memang kurang dirasakan, tetapi dalam jangka panjang, dampak negatifnya akan ditanggung penghuni perumahan.

Sarana lingkungan tersebut meliputi : fasilitas sosial yaitu sekolah, tempat ibadah, klinik/puskesmas atau rumah sakit yang pada umumnya disediakan oleh pemerintah. Sedangkan prasarana lingkungan meliputi jalan dan jembatan, air bersih, listrik, telepon, jaringan air kotor dan persampahan.

Pusido, mengklasifikasikan komponen-komponen prasarana kota, yaitu :

  1. Fisik meliputi : geografi, geologi, topografi, morfologi, klimatologi dan jalan.
  2. Sosial meliputi : penduduk, pendidikan, peribadatan, kesenian, kesehatan, olahraga, rekreasi dan pelayanan umum.
  3. Ekonomi meliputi : tenaga kerja, kegiatan usaha, perdagangan, jasa, industri dan pariwisata.
  4. Utilitas meliputi : air bersih, listrik, gas, telekomunikasi, drainase, sanitasi dan sampah.

Menurut Departemen PU Cipta Karya, prasarana dan sarana dasar lingkungan meliputi :

  • Prasarana lingkungan adalah jalan, saluran air bersih, saluran air limbah, saluran air hujan, pembuangan sampah dan jaringan jalan.
  • Sarana lingkungan adalah kelengkapan lingkungan yang berupa fasilitas pendidikan, kesehatan, perdagangan, pemerintahan dan pelayanan umum, peribadatan, rekreasi, kebudayaan, olahraga dan lapangan terbuka.

 

E.Kriteria Permukiman Yang Sehat Dan Berkualitas.

 

Lingkungan permukiman yang berkualitas adalah terdiri atas kumpulan rumah-rumah yang sehat dalam lingkungan yang sehat dan teratur tata letaknya serta mempunyai prasarana lingkungan yang memadai seperti : jaringan jalan, saluran air limbah, MCK, sumber air bersih, tempat bermain berupa lapangan terbuka dan fasilitas lingkungan berupa pasar, sekolah, kantor kelurahan, pusat kesehatan masyarakat, tempat peribadatan dan sebagainya.

Direktorat Tata Kota dan Tata Daerah telah menentukan kriteria lingkungan permukiman yang layak dan berkualitas antara lain sebagai berikut :

  1. Lokasi daerah perumahan haruslah memenuhi beberapa syarat, antara lain :
  1. Tidak terganggu oleh polusi
  2. Tersedia akan air bersih
  3. Memberi kemungkinan untuk berkembang
  4. Mempunyai stabilitas yang baik
  5. Mudah dan aman mencapai tempat kerja.
  6. Jarak rumah dengan lainnya tidak terlalu berdampingan sehingga memungkinkan penyiaran matahari langsung, peredaran udara lancar dan menghindari bahaya kebakaran.
  7. Mempunyai Ventilasi dan penghawaan cukup, sesuai persyaratan kesehatan (minimal 1/10 dari luas lantai ).
  8. Mempunyai ukuran standar minimal yang diizinkan sesuai dengan persyaratan kesehatan (minimal berukuran 6 m2 untuk setiap orang penghuni). Luas lantai pelayanan adalah 50% x 6 m2 = 3 m2, jadi ukuran minimal dengan pelayanan adalah 9 m2.
  9. Cukup penerangan baik penerangan alam maupan penerangan buatan.
  10. Lantai tidak lembab, tersebut dari tegel, papan, plasteran sehingga air tidak merembes keatas dan lantai mudah di bersihkan.
  11. Adanya pemisahan ruang dalam rumah menurut fungsinya, misalnya ruang tamu, ruang makan, ruang tidur, dapur, KM/ WC.
  12. Tersedia tempat mandi dan jamban yang memenuhi syarat kesehatan yaitu peletakan minimal 10 meter dari sumber air, mudah dibersihkan, luas minimal 1 x 1 m serta mempunyai rumah dan atap serta mempunyai sistem drainase.
  13. Konstruksi cukup kuat terhadap angin dan gempa.
  14. Persil                                       = 60 – 70%
  15. Fasilitas                                  = 20%
  16. Sirkulasi                                  = 20 – 30%
  1. Terdiri atas kelompok rumah-rumah sehat setiap rumah tersebut memiliki kondisi sebagai berikut  :
  1. Alokasi pemanfaatan lahan yang rasional.

Poeswardoyo, menguraikan sejumlah masalah permukiman kota menguraikan adanya beberapa ciri-ciri hakiki permukiman manusia :

  • Rumah memberikan keamanan, sebagai tempat berteduh dari matahari, air hujan serta keanggapan udara polusi.
  • Rumah memberikan ketenangan hidup yaitu lepas dari kesibukan dan keramaian.
  • Rumah memberikan kemesraan dan kehangatan hidup yang mana hubungan intersubyektif nyaris tergeser dengan perhitungan non formal.
  • Rumah memberikan kebebasan, rumah memberikan kondisi kepada pencapaian psikologis dan sosial.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dalam menetapkan kriteria perumahan yang baik perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut: 

  1. Ditinjau dari segi teknis pelaksanaannya :
    1. Mudah mengerjakan dalam arti tidak banyak pekerjaan cut and fill, pembongkaran tonggak-tonggak kayu dan sebagainya.
    2. Bukan daerah banjir, bukan daerah gempa, bukan daerah angin ribut dan bukan daerah rayap.
    3. Mudah dicapai tanpa hambatan yang berarti.
    4. Tanahnya baik sehingga konstruksi bangunan yang ada dapat direncanakan dengan sistem yang semurah mungkin.
    5. Mudah mendapatkan sumber air bersih, listrik, pembuangan air limbah/ kotoran/hujan (drainase) dan lain-lain.
    6. Mudah mendapatkan bahan-bahan bangunan.
    7. Mudah mendapatkan tenaga kerja.
    8. Dilihat dari segi tata guna tanah :
      1. Tanah yang secara ekonomis telah sukar dikembangkan secara produktif, misalnya : bukan daerah persawahan, bukan daerah kebun yang baik, bukan daerah usaha, seperti : pertokoan, perkantoran, hotel dan pabrik/industri.
      2. Tidak merusak lingkungan yang ada, bahkan kalau perlu memperbaikinya.
      3. Sejauh mungkin dipertahankan tanah yang berfungsi sebagai reservoir air tanah, penampung air hujan, dan penahan air laut.
      4. Dilihat dari segi kesehatan dan kemudahan :
        1. Lokasinya sebaiknya jauh dari lokasi pabrik yang dapat mendatangkan polusi misalnya : debu pabrik, buangan sampah dan limbah pabrik.
        2. Lokasinya sebaiknya tidak terganggu oleh kebisingan.
        3. Lokasinya sebaiknya dipilih yang udaranya masih sehat.

           

  1. Lokasi sebaiknya dipilih yang mudah mendapatkan air bersih, listrik, sekolah, pasar, puskesmas dalam pemenuhan kebutuhan manusia.
  2. Dilihat dari segi politis dan ekonomi :
    1. Menciptakan kesempatan kerja dan berusaha bagi masyarakat sekelilingnya.
    2. Dapat merupakan suatu contoh bagi masyarakat sekelilingnya untuk membangun rumah dan lingkungan yang sehat, layak dan indah walaupun bahan bangunannya terdiri dari bahan-bahan produksi lokal.
    3. Mudah penjualannya karena lokasinya disukai calon pembeli dan dapat mendatangkan keuntungan yang wajar bagi developernya.

Suatu permukiman yang baik harus memenuhi beberapa ketentuan sebagai berikut :

  1.  Lokasinya sedemikian rupa sehingga tidak terganggu oleh kegiatan lain seperti pabrik, yang umumnya dapat memberikan dampak pada pencemaran udara atau pencemaran lingkungan lainnya. Misalnya : jauh dari lokasi pembuangan sampah (TPA) yang dapat menimbulkan bau yang kurang enak. Untuk itu dalam rencana (master plan) kota harus dipisahkan kegiatan permukiman dengan kegiatan industri, misalnya dengan cara menetapkan suatu jalur hijau sekeliling lokasi industri untuk mencegah terjadinya gangguan terhadap kawasan sekelilingnya. Sedangkan permukiman yang terletak pada jalan arteri dan jalan kolektor, untuk mengurangi kebisingan akibat lalu lintas maka perlu diadakan pengaturan garis sempadan yang cukup besar.
  2. Mempunyai akses terhadap pusat-pusat pelayanan pendidikan, kesehatan, perdagangan. Akses ini dicapai dengan membuat jalan dan sarana transportasi pada permukiman tersebut. Akses ini juga harus mencapai perumahan secara individual dengan mengadakan jalan lokal, dan terminal transportasi pada lingkungan perumahan tersebut.
  3. Mempunyai fasilitas drainase, yang dapat mengalirkan air hujan dengan cepat dan tidak sampai menimbulkan genangan air walaupun hujan yang lebat sekalipun. Hal ini hanya mungkin apabila sistem drainase pada perumahan tersebut dapat dihubungkan dengan saluran pengumpul atau saluran utama dari sistem drainase perkotaan. Disamping itu terkait dengan sistem pembuangan keluar dari lokasi ini maka sistem yang di dalam juga harus memenuhi standar dan ketentuan teknis sehingga dapat mengalirkan air dengan mudah.
  4. Mempunyai fasilitas air bersih, berupa jaringan distribusi yang siap untuk disalurkan ke masing-masing rumah. Ada juga lingkungan yang belum mempunyai jaringan distribusi ini sehingga apabila ingin membangun perumahan harus mengadakan pembangunan jaringan distribusi terlebih dahulu, atau mengadakan pengolahan air sendiri. Idealnya setiap rumah harus dapat dilayani oleh fasilitas air bersih untuk masyarakat berpenghasilan rendah, hal ini kadang-kadang tidak mungkin dilakukan karena mereka tidak mampu memikul biaya tersebut. Oleh karena itu dilayani dengan kran-kran umum ataupun tangki-tangki air, ini memerlukan organisasi/persatuan untuk dapat mengelola fasilitas ini secara bersama.
  5. Dilengkapi dengan fasilitas pembuangan air kotor (tinja) yang dapat dibuat dengan sistem individual yaitu septik tank ataupun septik tank komunal. Untuk permukiman dengan bangunan yang padat, maka perlu dibuat sistem perpipaan air kotor.
  6. Adanya fasilitas pembuangan sampah secara teratur agar lingkungan permukiman tetap nyaman.
  7. Dilengkapi dengan fasilitas umum seperti taman bermain anak, lapangan, tempat beribadah, pendidikan, kesehatan sesuai dengan skala besarnya permukiman ini.
  8. Dilayani oleh jaringan listrik dan telepon.

 

F.Peranan Pemerintah Dalam Pembangunan Perumahan dan  Permukiman

Dalam rangka upaya penataan perumahan dan permukiman di Indonesia, pemerintah telah melakukan berbagai langkah strategis mulai sejak awal Pelita I (tahun 1969) sampai dengan akhir Pelita V (tahun 1994), bahkan sejak tahun lima puluhan telah mulai dilakukan upaya-upaya pengembangan di bidang perumahan yang pelaksanaannya tersendat-sendat, sebagai akibat dari kondisi politik, keamanan, sosial dan ekonomi pada waktu itu.

Rukmana, menyatakan bahwa, program–program penataan perumahan dan permukiman di Indonesia, dilaksanakan secara sektoral (terpusat), sehingga seringkali menimbulkan banyak masalah di daerah apabila keseimbangan dan manajemen antara satu program dengan program lainnya kurang dikendalikan secara terarah. Persoalan lainnya adalah pada tahap operasi dan pemeliharaannya. Seringkali pemerintah di daerah tidak siap dalam menerima tanggung jawab operasi dan pemeliharaannya, sebagai akibat kurang dilibatkan pada saat perencanaan, penyusunan program maupun dalam pembangunan prasarana kota tersebut.

Dengan berbekal pada pengalaman tersebut, maka pada awal Pelita IV (tahun 1984/1985), pemerintah secara resmi memperkenalkan suatu pendekatan baru dalam menangani pembangunan prasarana kota di Indonesia yang dikenal dengan Program Pembangunan Prasarana Kota terpadu (P3KT), dengan tujuan sebagai berikut :

  1. Membantu Pemda Kabupaten/Kota dalam menyusun program-program pembangunan prasarana perkotaan di bidang pekerjaan umum.
  2. Meningkatkan efisiensi penggunaan dana untuk pembangunan prasaran perkotaan dengan menghindari kegiatan tumpang tindih, serta mengusahakan kegiatan saling menunjang.
  3. Meningkatkan efektifitas pengembangan sumber-sumber dana potensial yang ditimbulkan oleh investasi pembangunan sebelumnya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1985 tentang Penyelenggaraan Tugas Urusan Perumahan kepada Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Pekerjaan Umum kepada Pemerintah Daerah. Lingkup tugas penyelenggaraan pembangunan perumahan dan permukiman oleh Pemerintah Daerah meliputi pengaturan, pembinaan, pengendalian serta pengembangan kegiatan pengusahaan pembangunan perumahan dan permukiman.

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 1987 tersebut disebutkan bahwa sebagian urusan di bidang pekerjaan umum yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah adalah termasuk bidang Cipta Karya yang meliputi pembinaan atas pembangunan dan pengelolaan prasarana dan fasilitas lingkungan perumahan, meliputi :

  1. Pengaturan dan pembinaan pembangunan perumahan beserta prasarana dan fasilitas lingkungan perumahan.
  2. Pembangunan, pemeliharaan dan pengelolaan prasarana dan fasilitas lingkungan perumahan.

Apabila dikaitkan dengan otonomi daerah maka kewenangan yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah adalah :

  1. Penyusunan rencana umum tata ruang daerah beserta program pemanfaatan ruang untuk daerah dan rencana detail tata ruang untuk suatu kawasan pengembangan kecuali kota atau kabupaten dan satuan-satuan kawasan pengembangan yang mempunyai kepentingan nasional dan atau propinsi.
  2. Pengaturan dan pembinaan pembangunan perumahan beserta prasarana dan fasilitas lingkungan perumahan.
  3. Pembangunan, pemeliharaan dan pengelolaan prasarana dan fasilitas lingkungan perumahan.
  4. Pengaturan dan pengawasan terhadap pembangunan, pemeliharaan, dan pemanfaatan pembangunan gedung.

Penyelenggaraan urusan permukiman yang menjadi sebagian tugas otonomi tersebut meliputi cakupan tugas dan fungsi yang luas dengan titik berat operasional pada Pemerintah Daerah yaitu penyusunan program kebutuhan dan program pembangunan permukiman, penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian pembangunan maupun hunian serta menyelenggarakan kegiatan yang mendorong partisipasi sektor swasta dan masyarakat.

Berkenaan dengan peranan pemerintah dalam penataan permukiman maka Turner, mengatakan bahwa Pemerintah sebaiknya hanya berfungsi sebagai kontrol semata dan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memutuskan sendiri, sehingga kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang terkait dengan lingkungan permukiman dapat terwujud. Dengan demikian permukiman tidak dapat dipandang sebagai produk atau barang yang diberikan langsung kepada masyarakat tetapi suatu proses yang melibatkan masyarakat.

 

G. Kebijakan  Umum Pembangunan Perumahan.

 

Kebijaksanaan umum Pembangunan perumahan mengandung pengertian : Pertama. Pembangunan perumahan dan permukiman dititik beratkan pada kemampuan swadaya masyarakat dengan bantuan dan bimbingan pemerintah. Kedua : Meningkatkan peran pemda timgkat I dan pemda tingkat II dalam penyediaan perumahan dan permukiman dengan melibatkan keikutsertaan masyarakat, restrukturisasi reorganisasi tugas dan fungsi kelembagaan perumahan dan permukiman dalam rangka pembinaan dan pengendalian kegiatan dibidang perumahan dan permukiman.

Berhubungan pemanfaatan lahan perumahan merupakan proporsi terbesar dalam suatu permukiman, maka fungsi ini biasanya paling sering dan paling rentang tehadap perubahan menjadi fungsi lain yang lebih ekonomis. Tahapan dalam suatu proses perubahan fungsi kawasan yang tejadi, terutama dari perumahan ke fungsi baru, adalah sebagai berikut :

  1. Penetrasi, yaitu terjadinya penerobosan fungsi baru kedalam fungsi yang homogen.
  2. Invasi, yaitu terjadinya serbuan fungsi baru yang lebih besar dari tahap penetrasi tetapi belum mendominasi fungsi lama.
  3. Dominasi, yaitu terjadinya perubahan domonasi proporsi fungsi lama ke fungsi baru akibat besarnya perubahan ke fungsi baru.
  4. Suksesi, yaitu terjadinya pergantian sama sekali dari suatu fungsi lama ke fungsi baru.

Dalam merencanakan suatu pembangunan perumahan dan permukiman, maka ada beberapa hal yang pokok dan perlu diperhatikan antara lain :

  1. Izin Perencanaan

Izin perencanaan merupakan ijin pemanfaatan ruang yang sebenarnya karena setelah ijin lokasi menyatakan kesesuaian lokasi bagi pengembangan aktifitas budidaya dominan, ijin perencanaan menyatakan persetujuan terhadap aktifitas budidaya rinci yang akan dikembangkan dalam kawasan. Pengenalan aktifitas budidaya rinci dilakukan melalui penelaahan RTR rinci kawasan internal. Kelengkapan sarana dan prasarana yang akan mendukung aktifitas budidaya rinci dan ketetapan pola alokasi pemanfaatan ruangnya dalam internal kawasan atau sub kawasan menjadi perhatian utama. Ijin penggunaan lahan di duga merupakan istilah lain yang digunakan beberapa Pemda.

  1. Izin Mendirikan Bangunan

Setiap aktifitas budidaya rinci yang bersifat binaan (bangunan) kemudian perlu memperoleh IMB jika akan dibangun. Perhatian utama diarahkan pada kelayakan struktur bangunan melalui penelaahan Rancangan Rekayasa Bangunan, Rencana Tapak di tiap blok peruntukan (terutama bangunan berskala besar, megastruktur) atau Rancangan arsitektur di setiap persil.

     

H. Penyerahan urusan Prasarana Lingkungan, Utilitas Umum dan Fasilitas Sosial Perumahan Kepada Pemerintah Daerah.

Penyerahan prasarana lingkungan, utilitas umum dan fasilitas sosial adalah penyerahan seluruh atau sebagian prasarana lingkungan, utilitas umum dan fasilitas sosial berupa tanah atau tanpa bangunannya dalam bentuk asset dan pengelolaan serta tanggung jawab dari PERUM PERUMNAS / Perusahaan Pembangunan Perumahan kepada Pemerintah Daerah

PERUM PERUMNAS dan perusahaan pembangunan perumahan lainnya dalam rangka mengemban tugas untuk menyediakan lingkungan pemukiman yang sehat dan pembangunan perumahan beserta prasarana ligkungan, utilitas umum dan fasilitas sosial selamjutnya akan  menyerahan prasarana lingkungan, utilitas dan fasilitas sosial dan lingkungan pemukiman yang dibangunnya kepada Pemerintah Daerah.

Prasarana Lingkungan adalah kelengkapan lingkungan yang meliputi antara lain

  1. Jalan;
  2. Saluran pembuangan air limbah.
  3. Saluran pembuangan air hujan.

Utilitas umum adalah bangunan-bangunan yang dibutuhkan dalam sistem pelayanan lingkungan yang oleh instansi pemerintah dan antara lain

1. Jaringan air bersih;
2. Jaringan listrik;
3. Jaringan gas;
4. Jaringan telepon;
5. Terminal angkutan umum / bus shelter;
6. Kebersihan / pembuangan sampah;
7. Pemadam kebakaran;

Fasilitas Sosial adalah fasilitas yang dibutuhkan masyarakat dalam lingkungan pemukiman yang meliputi antara lain:
1. Pendididikan
2. Kesehatan

3. Perbelanjaan dan niaga
4. Pemerintahan dan pelayanan umum
5. Peribadatan

6. Rekreasi dan kebudayaan
7. Olahraga dan lapangan terbuka
8. Pemakaman Umum

Pembangunan perumahan beserta lingkungannya saat ini sudah mencapai perkembangan sedemikian rupa sehingga untuk kelangsungan pemeliharaan dan pengelolaannya menuntut penanganan yang intensif karena disatu pihak kemampuan Pemerintah Daerah khususnya mengenai penyediaan dana dan perangkat administrasi sangat terbatas dan di pihak lain pertumbuhan lingkungan pemukiman semakin pesat, maka perlu pengaturan yang jelas dan bisa mengakomodir kepentingan semua pihak terutama mengenai standar fasilitas umum dam fasilitas sosial, tata cara penyerahan dan anggaran pemeliharaan serta pengelolaannya.

Prasarana lingkungan, Utilitas Umum dan Fasilitas Sosial yang diserahkan adalah yang telah memenuhi syarat sebagai berikut:

  1. Pembangunan prasarana lingkungan, utilitas umum dan penyediaan tanah peruntukan fasilitas sosial telah selesai dilaksanakan sesuai dengan rencana tapak yang telah disahkan oleh Pemerintah Daerah.
  2. Pembangunan prasarana lingkungan, utilitas umum dan penyediaan tanah peruntukan fasilitas sosial telah memenuhi standar sesuai Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No.20 / KPTS / 1986 tanggal 16 Mei 1986 Tentang Pedoman, Teknis Pembangunan Perumahan Sederhana Tidak Bersusun.
  3. Telah mengalami pemeliharaan oleh PERUM PERUMNAS / perusahaan pembangunan perumahan paling lama 1 (satu ) tahun terhitung sejak selesainya pembangunan prasarana termaksud dalam ketentuan :
    1. Minimal 50 % dari tahapan pembangunan rumah yang direncanakan telah dibangun.
    2. Luas minimal tahapan pembangunan adalah 5 Ha.
    3. Untuk luas areal lebih kecil dari 5 ( lima ) Ha penyerahannya dilakukan sekaligus.
    4. Masa pemeliharaan paling lama satu tahun terhitung sejak pemeriksaan oleh Dinas Pekerjaan Umum setempat.

 

Pembiayaan Pembangunan dan pemeliharaan prasarana lingkungan,utilitas umum dan fasilitas sosial sebelum penyerahan menjadi tanggung jawab PERUM PERUMNAS / perusahaan pembangunan perumahan akan tetapi setelah penyerahan menjadi tanggung tawab Pemerintah Daerah dalam pembiayaan pemeliharaan prasarana lingkungan, utilitas umum dan fasilitas sosial.

 

I. Standar Prasarana dan Sarana Lingkungan

Adapun standar prasarana dan sarana yang dipergunakan di dalam penyusunan laporan adalah sesuai dengan konsep pedoman perencanaan lingkungan permukiman Kota Departemen PU (1979) dan tidak terlepas dari arahan Rencana Detail Tata Ruang Kota yakni sebagai berikut :

 

  1. 1.              Standar Prasarana Lingkungan Perumahan dan Permukiman.

Berdasarkan Direktorat Jenderal Cipta Karya DPU (1979) mengemukakan tingkat kebutuhan prasarana lingkungan perumahan :

  1. Prasarana jalan. Prasarana jalan dalam suatu lingkungan permukiman dibagi atas :

v  Jalan penghubung lingkungan perumahan, yaitu jalan yang menghubungkan lingkungan perumahan dengan jalan lokal terdekat. Lebar jalan badan tersebut minimal 13 m, lebar perkerasan aspal minimal 6 meter dan bahu jalan 1 meter.

v  Jalan poros lingkungan perumahan, yaitu jalan yang menghubungkan masing-masing satuan perumahan . lebar badan jalan ini minimal 11 meter, dengan lebar perkerasan aspal minimal    4,5 meter serta lebar bahu jalan 1 meter.

v  Jalan lingkungan perumahan, yaitu jalan yang ada di lingkungan perumahan. Jalan lingkungan ini dibedakan atas tiga jenis yaitu :

  • Jalan lingkungan perumahan I. jalan ini digunkan untuk segala macam kendaraan roda empat dengan badan jalan minimal   7,5 meter dan lebar perkerasan minimal     3,5 meter.
  • Jalan lingkungan perumahan II (setapak kolektor). Jalan ini digunakan untuk menampung manusia dari jalan setapak menuju suatu fasilitas lingkungan. Lebar badan jalan ini minimal 3,6 meter dengan lebar perkerasan 1,5 meter.
  • Jalan lingkungan perumahan III. Jalan ini dipergunakan untuk jalan kaki. Lebar badan jalan ini minimal 3,6 meter dengan lebar perkerasan minimal 0,9 meter.
  1. Prasarana air bersih Penyediaan air bersih minimal 70 liter/orang/hari dan memenuhi syarat fisik, kimia dan biologis (jernih, tidak berwarna, tidak berbau dan tidak berasa). Sebaliknya menggunaan sambungan dari jaringan air bersih perkotaan, namun apabila belum ada jaringan maka dapat digunakan air sumur air tanah memenuhi syarat, kemudian dengan menambahkan tawas dan kaporit sesuai aturan. Selanjutnya dalam penyediaan air bersih umum atau hydran umum bagi kawasan permukiman dipakai standar luas wilayah, yaitu hydran umum kapasitas 3m3 sebanyak 1 buah untuk setiap 1 ha, MCK 1 buah untuk 1 ha.
  2. Prasarana listrik seharusnya dapat menjangkau seluruh areal permukiman perumahan dengan kapasitas daya yang disesuaikan kemampuan masyarakat (450 watt sampai 1.300 watt)
  3. Drainase. Lingkungan perumahan harus dilengkapi sistim pembuangan air hujan / drainase, dengan kapasitas yang cukup. Drainase berfungsi mengalirkan air permukaan ke badan air resapan atau bangunan resapan buatan. Sistem ini dilaksanakan dengan pembuatan drainase dengan memperhitungkan volume air yang akan dialirkan. Saluran tersebut dapat dibuat terbuka dan tertutup. Saluran drainase dalam lingkungan dapat dibagi atas :

v  Saluran drainase kuarter, digunakan pada jalur raya yang berjarak minimal 100 meter dari jalan yang sejajar dengan jalan tersebut, dan tidak menerima air limpahan kiriman dari saluran sebelumnya atau dengan kata lain drainase dengan luas daerah aliran maksimum 2 Ha (untuk daerah dengan topografi datar).

v  Saluran drainase tersier, digunakan pada jalur jalan raya yang berjarak maksimal 200 meter dari jalan yang sejajar dengan jalan tersebut, dan dapat menerima air limpahan dari saluran sebelumnya. Atau dengan kata lain drainase dengan luas daerah aliran maksimum 4 hektar.

v  Saluran drainase sekunder, digunakan pada jalur jalan raya yang berjarak maksimal 500 meter dari jalan yang sejajar dengan jalan tersebut, dan dapat menerima limpahan air kiriman dari saluran sebelumnya. Atau dengan kata lain drainase dengan luas daerah aliran maksimum 15 hektar.

  1. Prasarana pembuangan air limbah yang memenuhi syarat. Dapat menampung volume air limbah, terbuat dari bahan kedap air, mengalir lancar dan tidak mencemari lingkungan. Jika tidak memungkinkan membuat tangki septic dan bidang-bidang resapan pada setiap rumah, maka dapat dibuat secara bersama, atau dapat disambung dengan sistem pembuangan air limbah kota dengan ketentuan bahwa air limbah harus melalui sistem pengolahan sehingga memenuhi standar tertentu sebelum dibuang keperairan terbuka.
  2. Prasarana pembuangan sampah sesuai dengan syarat kesehatan, bak sampah harus dapat menampung jumlah sampah yang dihasilkan.  Bak sampah terbuat dari bahan yang menjamin kebersihannya dan mempunyai penutup, sampah basah terpisah dari sampah kering, pengangkutan atau pemusnahan sampah harus lancar dan tidak tinggal membusuk. Tempat  pembuangan akhir dari sampah tersebut harus jauh dari lingkungan perumahan.

Standar persyaratan fasilitas persampahan yang harus dipenuhi laporan khusus konsultan perencana sistim pembuangan sampah program KIP yang disesuaikan dengan pengelolaan Dinas Kebersihan.

v  Bak ditaruh di atas selokan yang ada di samping setiap jalan, untuk setiap rumah. Ukuran tiap bak sampah adalah 1,5 meter panjang, 1 meter lebar, 1 meter tinggi di letakkan di beberapa tempat di ujung jalan setapak. Satu bak sampah dimaksudkan untuk menampung sampah dari 100 meter panjang jalan setapak atau atau 40 keluarga rumah untuk 2 hari dengan penjelasan sebagai berikut : rata-rata tiap keluarga terdiri dari 5 orang menghasilkan sampah 15 liter jadi untuk 40 keluarga akan menampung sampah :

                  40 x 15 x 2 = 1.200 liter

                  25 % kelonggaran = 300 liter sampai 1.500 liter

                  jadi sesuai dengan volume bak sampah yaitu 1,5 m3.

v  Jumlah gerobak sampah ditentukan oleh ketersediaan tenaga perorangan pendorongnya dan berdasarkan pada jumlah jam kerja. Gerobak ini juga bisa melewati jalan setapak dengan lebar kurang dari 0,80 meter.

Untuk mengamankan terhadap kemungkinan efisiensi yang      lebih kecil maka jumlah gerobak atau orang bisa ditambah 1 untuk tiap lingkungan, maka untuk panjang jalan setapak : (1) < 900 m diperlukan 2 gerobak, 900 m < 1800 m diperlukan  3 gerobak, 1800 m < 2.700 memerlukan 4 gerobak dan seterusnya.

 

-                Standar Sarana Lingkungan Perumahan dan Permukiman.

  1. a.           Fasilitas pendidikan

Dalam merencanakan sarana pendidikan harus bertitik tolak dari tujuan-tujuan pendidikan yang akan di capai. Sarana ruang belajar harus memungkinkan siswa untuk dapat mengembangkan pengetahuan, ketrampilan, serta sikap secara optimal. Dengan demikian pengadaan sarana pendidikan tidak akan lepas hubungannya dengan strategi belajar-mengajar berdasarkan kurikulm yang berlaku. Sesuai dengan standar yang ada maka fasilitas pendidikan yang termuat adalah sebagai berikut :

  • Taman Kanak-Kanak (TK)

Taman kanak-kanak adalah sarana pendidikan paling dasar yang  diperuntukan bagi anak-anak usia 5-6 tahun. Terdiri dari 2 ruang kelas yang dapat menampung 35-40 murid per kelas dengan ruang-ruang pelengkap lainnya. Minimum penduduk yang dapat mendukung sarana ini adalah 1.000 penduduk dimana anak-anak usia 5-6 tahun. Lokasi sebaiknya ditengah-tengah kelompok keluarga, digabung dengan taman-taman tempat bermain, di RT atau RW, balai pengobatan, pertokoan di RW sehungga terjadi pengelompokan aktifitas untuk ibu-ibu. Luas lahan yang dibutuhkan adalah 1.200 m² dengan luas lantai 252 m² ( 25 m² / murid). Radius pencapaian dari area yang dilayani usahakan jangan lebih dari 500 m. Aktifitas sebaiknya hanya 1 kali yakni pada pagi hari.

  • Sekolah Dasar (SD)

Sekolah  untuk  anak-anak usia 6-12 tahun terdiri dari 6 kelas masing-masing untuk 40 murid. Minimum penduduk untuk mendukung sarana ini adalah 1.600 penduduk. Lokasi sebaiknya tidak menyeberangi jalan linkungan dan masih tetap berada di tengah-tengah kelmpok keluarga. Radius pencapaian dari area yang dilayani maksimum 1.000 m. luas lahan yang dibutuhkan adalah 1.500 m². Aktifitas sebaiknya hanya 1 kali yakni pada pagi hari. Bila diperlukan penghematan area fasilitas TK, SD dapat digabung dalam satu kompleks dengan SLTP dan SLTA.

  • Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)

Adalah sekolah untuk melayani anak-anak lulusan SD, dimana 3 SD dilayani oleh 1 SLTP yang dipakai pagi dan sore. Terdiri dari 2 unit, jadi 6 kelas masing-masing untuk 30 siswa. Minimum penduduk untuk mendukung sarana ini adalah 4.800 penduduk. Lokasi sebaiknya digabung dengan lapangan olahraga atau digabung dengan sarana pendidikan lainnya. Tidak harus dipusat-pusat lingkungan. Untuk SLTP luas lahan yang dibutuhkan 2.700 m² dapat dipakai pada pagi dan sore hari dan sarana pelengkap terdiri dari area parker dan lapangan olahraga.

  • Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)

SLTA adalah kelanjutan dari SLTP dimanha 1 SLTP sebaiknya dilayani oleh 1 SLTA yang terdiri dari 6 kelas masing-masing 30 siswa dan dipakai pada pagi hari dan sore hari. Minimum penduduk yang mendukung sarana ini adalah 4.800 penduduk. Lokasi sama dengan SLTP.

 

  1. b.       Sarana Kesehatan

 

Sarana kesehatan bukan hanya penting untuk kesehatan penduduk, melainkan berfungsi pula mengendalikan perkembangan/ pertumbuhan penduduk. Sesuai dengan standar yang ada maka fasilitas kesehatan yang harus termuat dalam suatu permukiman adalah sebagai berikut :

  • Balai Pengobatan

Fungsi utama dari balai pengobatan adalah memberikan pelayanan penduduk dalam bidang kesehatan. Titik berat terletak pada penyembuhan (curative) tanpa perawatan: berobat dan pada waktu-waktu tertentu juga untuk vaksinasi  (presentive). Lokasinya harus terletak di tengah-tengah lingkungan keluarga dimana radius pencapaiannya tidak lebih dari 1.000 m. minimum penduduk yang dapat mendukung sarana ini adalah 1.000 penduduk (+ 1 RW). Luas lahan yang dibutuhkan untuk balai pengobatan semacam ini adalah 300 m²

  • Puskesmas Pembantu

Fungsi utama dari sarana ini adalah memberikan pelayanan kepada penduduk dalam bidang kesehatan (penyembuhan, pencegahan dan pendidikan). Juga sebagai organ terkecil dari Departemen Kesehatan untuk memantau seluruh  kondisi kesehatan di lingkungan. Lokasi pustu sebaiknya dekat dipusat lingkungan dekat dengan pelayanan pemerintah. Minimum penduduk untuk mendukung sarana ini adalah 30.000 penduduk dan luas lahan yang dibutuhkan adalah 1.200 m². sarana-sarana lain sebagai pelengkap sarana ini adalah : tempat parker, pelayanan pemerintah, dan sosial lainnya, gedung serbaguna dan apotek.

  • BKIA + Rumah Bersalin

Fungsi utama dari sarana ini adalah untuk melayani ibu-ibu sebelum, pada waktu dan sesudah melahirkan serta melayani anak-anak usia s/d 6 tahun. Lokasi haruslah terletak ditengah-tengah lingkungan keluarga dan diusahakan tidak menyeberangi jalan-jalan lingkungan radius pencapaian maksimum 2.000 m. penduduk yang dapat mendukung sarana ini adalah 10.000 penduduk (4 RW) dengan luas lahan yang dibutuhkan adalah 1.000 m². sarana lain yang sebaiknya mendukung sarana ini adalah : tempat parker, balai pengobatan kalau ada, taman kanak-kanak kalau ada. 

  • Puskesmas

Fungsi utama dari sarana ini adalah sama dengan puskesmas pembantu + balai pengobatan di lingkungan, hanya saja skala usahanya lebih luas termasuk koordinasi puskesmas-puskesmas pembantu + balai pengobatan di lingkungan. Lokasinya dapat d pusat kecamatan atau di tempat-tempat khusus yang disediakan untuk sarana ini. Minimum penduduk yang mendukung sarana ini adalah 30.000 penduduk (I kecamatan). Luas lahan yang dibutuhkan yaitu 2.400 m²

  • Rumah Sakit

Fungsi utama dari sarana ini adalah memberikan pelayanan medis kepada penduduk baik sebagai pasien luar maupun pasien menetap (kuratif, preventif dan edukatif). Lokasi tidak perlu dikelompokan dengan pusat-pusat wilayah tetapi dipilih daerah yang cukup tenang dan mempunyai radius pencapaian merata dengan daerah yang dilayaninya. Minimum penduduk yang mendukung sarana ini adalah 240.000 penduduk. Luas lahan yang dibutuhkan adalah 86.400 m².

  • Apotek

Fungsi utama dari sarana ini adalah untuk melayani penduduk dalam bidang obat-obatan. Lokasi sebaiknya tersebar di kelompok keluarga dan terletak di pusat RW atau pusat lingkungan. Minimum penduduk pendukung sarana ini adalah 104.0800 penduduk dan sarana pelengkapnya yaitu tempat parkir sedangkan luas lahan yang dibutuhkan adalah 350 m²

  • Tempat praktek dokter

Tempat praktek dokter sebaiknya merupakan salah satu sarana yang tidak dapat dipisahkan dari area perumahan dan didukung oleh 5.000 penduduk. Lokasi tempat praktek dokter ini dengan sendirinya harus di tengah kelompok keluarga. Lokasi lahan yang dibutuhkan dapat bersatu dengan rumah tinggal.

  1. c.      Sarana Peribadatan

Fasilitas peribadatan merupakan kehidupan untuk mengisi kebutuhan ruhani yang perlu disediakan di lingkungan yang direncanakan sesuai keputusan masyarakat yang bersangkutan. Oleh karena berbagai macam agama dan kepercayaan yang dianut oleh masyarakat penghuni, maka keputusan jenis dan jumlah fasilitas peribadatan dibangun setelah lingkungan di huni selama beberapa waktu.

Pendekatan perencanaan berdasarkan populasi sebagai berikut :

  •  < 40 atau 2.500 orang yang beribadah perlu disediakan Mushallah
  •  >  40 atau 30.000 yang beribadah perlu disediakan Masjid
  •  >15 orang Kepala Keluarga Katolik/Kristen disediakan  Gereja.

Radius pencapaian maksimal 300 meter dari pusat permukiman.

 

  1. d.       Sarana Perdagangan

Perdagangan atau perniagaan merupakan unsur karya dalam perancangan kota. Disamping sebagai fasilitas perbelanjaan juga merupakan fasilitas kerja bagi kelompok yang lain ( sebagai mata pencaharian). Sesuai dengan standar yang ada maka fasilitas perdagangan yang harus termuat dalam suatu permukiman adalah sebagai berikut :

  1. Warung/Kios

Fungsi utama warung/kios adalah menjual barang-barang keperluan sehari-hari (sabun, gula, the, rempah-rempah dan lain-lain). Lokasi terletak di pusat lingkungan yang mudah dicapai dan mempunyai radius maksimum 5.00 m. minimum penduduk yang mendukung sarana ini adalah 250 penduduk. Luas lahan yang dibutuhkan bila terletak sendiri  (tidak bersatu dengan rumah tinggal) = 1.00 m².

  1. Pusat Perbelanjaan Lingkungan(Pertokoan)

Fungsi utama sarana ini adalah menjual barang-barang keperluan sehari-hari berupa took-toko PD. Lokasinya terletak di pusat dan tidak menyeberangi jalan lingkungan dekat dengan taman kanak-kanak dan tempat bermain. Minimum penduduk yang dapat mendukung sarana ini adalah 2.500 penduduk. Luas lahan yang dinutuhkan adalah 1.200 m². sedangkan sarana-sarana pelengkap yang harus ada : tempat parkir kendaraan umum yang dapat dipakai bersama kegiatan lain di pusat lingkungan, sarana-sarana lain yang erat kaitannya dengan aktifitas ibu-ibu, balai pengobatan, balai pertemuan RW dan pos hansip.

  1. Pusat Perbelanjaan Kawasan

Fungsi utama sebagai pusat perbelanjanyang menjual keperluan sehari-hari termasuk sayur, daging, ikan, buah-buahan, beras, tepung-tepungan, bahan-bahan pakaian, pakaian, barang-barang kelontongan, alat-alat pendidikan, alat-alat rumah tangga dan lain-lain.terdiri dari pasar dan toko-toko lengkap dengan bengkel-bengkel, reparasi kecil seperti radio, kompo, setrika, sepeda dan motor. Lokasi pada jalan utama lingkungan dan mengelompok dengan pusat-pusat lingkungan. Mempunyai terminal kecil untuk pemberhentian kendaraan. Minimum penduduk yang mendukung sarana ini adalah 30.000 penduduk. Luas laha yang dibutuhkan adalah 13.500 m². persentase terhadap area permukiman yang dilayani adalah 0,93 % (0,93-1). Sarana-saran pelengkap yang seharusnya ada yaitu : tempat parkir umum, (sudah termasuk kebutuhan luas lahan), pos polisi, pos pemadam kebakaran, kantor pos pembantu dan tempat ibadah.

  1. e.      Sarana Olahraga dan Ruang Terbuka

Disamping fungsi utama sebagai taman, tempat bermain anak-anak dan lapangan olahraga juga akan memberikan kesegaran kota (cahaya dan udara segar), dan netralisasi polusi udara sebagai paru-paru kota. Oleh karena fungsinya yang sangat penting, maka sarana-sarana ini harus bebar-benar dijaga, baik dalam besaran maupun kondisinya. Kebutuhan- kebutuhan sarana ini secara umum dapat dinyatakan sebagai berikut :

  1. Taman untuk 250 penduduk

Setiap 250 penduduk dibutuhkan minimal 1 (satu) taman dan sekaligus tempat bermain anak-anak dengan sekurang-kurangnya 250 m². lokasi taman diusahakan sedemikian rupa sehingga merupakan faktor pengikat.

  1. Taman untuk 2500 penduduk

Untuk setiap kelompok 2.500 penduduk diperlukan sekurang-kurangnya satu daerah terbuka yang telah ada pada tiap kelompok 250 penduduk. Daerahterbuka sebaiknya merupakan taman yang dapat digunakan untuk aktifitas-aktifitas olahraga seperti volley, badminton dan sebagainya. Luas area yang dibutuhkan untuk sarana ini adalah 1.250 m². lokasinya dapat disatukan dengan pusat kegiatan RW dimana terletak dengan TK, pertokoan, pos hansip, balai pertemuan dan lain-lain.

  1. Taman dan lapangan olahraga untuk 30.000 penduduk.

Sarana ini sangat diperlukan untuk kelompok 30.000 penduduk (satu lingkungan) yang dapat melayani aktifitas-aktifitas kelompok di area terbuka, misalnya pertandingan olahraga, apel dan lain-lain. Sebaiknya berbentuk taman yang dilengkapi dengan lapangan olahraga/sepakbola sehingga fungsi serbaguna dan harus terbuka. Luas area yang dibutuhkan adalah 9.000 m². lokasi tidak harus di pusat lingkungan tetapi sebaiknya digabung dengan sekolah sehingga berfungsi sebagai peredam gaduh (buffer)

  1. Taman dan lapangan olahraga untuk 120.000 penduduk.

Setiap kelompok 120.000 penduduk sekurang-kurangnya harus memiliki satu lapangan hijau yang terbuka. Sarana ini juga berfungsi sama seperti kelompok 30.000 penduduk, begitu juga bentuknya hanya lengkap dengan sarana-sarana olahraga yang diperkeras seperti tennis, bola basket, juga tempat ganti pakaian dan WC umum. Luas area yang diperlukanuntuk sarana ini adalah 24.000 m² atau 2,4 Ha. Lokasinya sebaiknya dikelompokan dengan sekolah

J. Pembangunan perumahan dan permukiman di Kota Makassar

Kota Makassar merupakan kota terbesar keempat di Indonesia dan terbesar di Kawasan Timur Indonesia. Kota ini merupakan pusat pengembangan wilayah utama. Dia juga merupakan salah satu pusat pengembangan wilayah pulau Sulawesi, serta kota inti daripada kawasan Metropolitan MAMMINASATA.

Sebagai pintu gerbang dan pusat pelayanan di Kawasan Timur Indonesia (Pusat Pengembangan Nasioanl), kota Makassar berperan sebagai pusat perdagangan dan jasa, pusat kegiatan industri, pusat kegiatan pariwisata, simpul jasa angkutan barang dan penumpang baik melalui darat, laut, maupun udara serta pusat pelayanan pendidikan.

Dengan jumlah penduduk yang lebih dari 1 juta, ibukota propinsi Sulawesi Selatan ini sendiri sudah masuk kategori Metropolitan. Dalam pengembangannya yang pesat, kota ini telah beragglomelasi dengan Sungguminasa dan kota Maros, dalam suatu interaksi sosial ekonomi yang kuat.

Perkembangan kota ini menyebabkan adanya banyak commuter (penglaju) yang tinggal di kota Maros atau Sungguminasa dan bekerja di kota Makassar, ataupun yang tinggal di Makassar dan bekerja di Maros atau Sungguminasa.

  1. 1.         Administrasi

Secara administrasi kota ini terdiri dari 14 kecamatan dan 143 kelurahan. Luas kota Makassat ini  sekarang adalah 175,77 km2.

Tabel  3.1

Luas Kota, Jumlah Penduduk, dan Jumlah Rumah Tangga

per Kelurahan/Desa Kota Makassar  – Tahun 2011

 

  1. 2.         Keadaan Fisik

Secara geografis, kota Makassar terletak di dataran, seperti antara lain, kecamatan Mamajang, kecamatan Wajo, kecamatan Bontoala, kecamatan Panakkukang, kecamatan Rappocini, kecamatan Manggala dan kecamatan Tamalanrea.

Kecamatan Mariso dominan di dataran, ia pun ada 4 daerah pantai yaitu di kelurahan Panambangan, Lette, Mariso, dan Kunjung Mae. Demikian pula di kecamatan Tamalate yang dominan dataran, tetapi di sisi lain ada kelurahan Barombong, Tanjung Merdeka, yang merupakan daerah pantai.

Di kecamatan Ujung Pandang, 3 dari 10 kelurahan adalah pantai, yaitu kelurahan Losari, kelurahan Bulogading, dan pulau Lae-Lae.

Kecamatan Ujung Tanah lebih dominan daerah pantai, karena 7 daerah 12 kelurahan adalah daerah pantai, seperti daerah Gusung, Tamalabba, Ujung Tanah, Cambaya, kelurahan Barang Lompo, Barang Caddi, dan Kodingareng.

Kecamatan Tallo yang dominan di daerah dataran. Di sini terdapat  2 daerah pantai, yaitu kelurahan Tallo dan kelurahan Buloa, sedangkan kelurahan Lakkang terletak di lembah/DAS.

Kecamatan Biringkanaya yang dominan daerah dataran mempunyai 1 kelurahan pantai, yaitu Barang Loe, sedangkan kelurahan Pai terletak di daerah lereng/bukit.

Menurut hasil studi dari foto udara tahun 1961, 1971 dan 1981, diketahui bahwa kota Makassar di zaman dahulu merupakan pulau Makassar yang batasnya dari pantai sekarang hingga jalan Veteran.

Karena Sedimentasi dari sungai Jeneberang dan sungai Tallo, terbentuklah daratan sehingga menyatu dengan daratan Sulawesi Selatan. Hal ini menyebabkan bahwa kota Makassar lebih rendah di bagian Tengah. Sedangkan daerah Utara (Kab. Maros), Timur (Kab. Gowa), Selatan (Kab. Gowa), dan Barat (pulau Makassar yang dulu) adalah lebih tinggi, sehingga kota ini lebih berbentuk pisin.

Keadaan ini pun sudah berubah lagi dengan pembangunan yang terjadi dengan pesat sekali di kota Metropolitan ini, yang disertai dengan penimbunan tanah yang cukup tinggi, terutama di daerah yang seharusnya berfungsi sebagai daerah resapan.

Kota Makassar berada pada ketinggian antara 0 – 25 m dari permukaan laut. Keadaan musim di kota ini pada umumnya sama dengan daerah-daerah laindi Indonesia, yaitu musim hujan dan kemarau. Suhu udara rata-rta antara 26,5oC – 30,2oC. Kelembaban udara berkisar antara 71% – 98%. Curah hujan tahunan 4000 mm/tahun dengan 195 hari hujan.

  1. 3.         Penduduk

Jumlah penduduk Kota Makassar saat ini berkisar + 1.112.688 jiwa, yang terdiri dari 547.667 ljiwa laki-laki dan 565.001 perempuan. Sex ratio adalah 97%. Jumlah Rumah Tangga yang tinggal di sana ada 259.847 rumah tangga dengan rata-rata 5 jiwa/rumah tangga.

Tingkat kepadatan penduduk adalah 6.330 jiwa/km² dengan , dengan tingkat kepadatan tertinggi terdapat di kecamatan Makassar yaitu 31.981 jiwa/km², diikuti oleh kecamatan Mariso (28.281 jiwa/km²), kecamatan Bontoala (27.336 jiwa/km²), dan kecamatan Mamajang (26.528 jiwa/km²).

Tingkat kepadatan terendah terdapat di kecamatan Biringkanaya (1.992 jiwa/km²), disusul oleh kecamatan Tamalanrea (2.596 jiwa/km²), dan kecamatan Manggala (3.028 jiwa/km²). Angka kelahiran adalah 2 per 1000 jiwa, dan angka kematian adalah 1 per 1000 jiwa.

Komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin per kecamatan menunjukkan bahwa jumlah balita adalah 108.877 jiwa, yang terdiri dari 6.986 laki-laki dan 46.891 perempuan. Jumlah manula adalah 53.211 jiwa, yang terdiri dari 23.132 laki-laki dan 28.078 perempuan.

Jumlah angkatan kerja (10 – 60 tahun) adalah 851.433 jiwa, yang terdiri dari 411.535 laki-laki dan 439.898 perempuan.

Komposisi penduduk menurut tingkat kesejahteraan menunjukkan bahwa pada tahun 2000, 31.533 RT (15,83 %) tergolong keluarga prasejahtera. Jumlah keluarga yang termasuk sejahtera I adalah 56.782 RT (28,53 %) .

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Peta 01. Administrasi Kota Makassar

 

 

 

 

 

K. Pembangunan Perumahan Bumi Tamalanrea Permai (BTP)

  1. 1.    Kondisi Fisik
  2. a.       Letak Geografis

Perumahan BTP yang di bangun pada tahun 1984 memiliki luas sebesar ± 4,15 Km2 dan terletak di wilayah Kelurahan Tamalanrea. Perumahan Bumi Tamalanrea Permai (BTP) memiliki  batas administratif sebagai berikut :

  • Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Kapasa
    • Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Tamalanrea Jaya
    • Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Biringkanaya
      • Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Tamanlanrea Indah

   b.Topografi

Perumahan Bumi Tamalanrea Permai (BTP)merupakan wilayah daratan dengan tingkat kemiringan lahan antara 0 – 5 %, yang wilayahnya sebagian masih berupa persawahan. Sehingga untuk pembangunan selanjutnya perlu mempertimbangkan kondisi fisik lingkungan untuk pembangunan.

c.Hidrologi

            Sumber air yang ada pada Perumahan Bumi Tamalanrea Permai (BTP) bersumber dari air yang berasal dari Pengolahan dan Distribusi Air Bersih dan beberapa anak sungai yang dimanfaatkan sebagai sumber air baku untuk pengolahan air bersih. Namun.  kapasitasnya semakin menurun terutama pada musim kemarau. Selain bersumber dari PDAM, penduduk juga memanfaatkan air tanah berupa sumur gali dan air tanah dalam dengan kualitas air cukup baik.

 

  1. 2.    Aspek Kependudukan
    1. a.       Jumlah Penduduk

 

Jumlah penduduk Perumahan Bumi Tamalanrea Permai (BTP) sebanyak 34.074 jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak    1.440 KK dengan perincian pada tabel berikut.

                                                   Tabel 3.2

Jumlah Penduduk di Kawasan Perumahan

Bumi Tamalanre Permai Tahun 2012 per Blok

 

No.

Per Blok

Jumlah

(KK)

Jumlah Penduduk

(Jiwa)

1

A

477

1793

2

B

452

1808

3

C

490

1960

4

D

580

1740

5

E

360

1440

6

F

352

1708

7

G

490

1890

8

H

571

1703

9

I

482

1688

10

J

460

1802

11

K

369

1799

12

L

573

1904

13

M

442

1883

14

AA

503

1889

15

AB

370

1648

16

AC

580

1804

17

AD

460

1778

18

AE

483

1669

19

AF

469

1868

 

Total

8.955

34.074

Sumber :Kantor Pemasaran Perumahan Bumi Tamalanrea Permai (BTP)Tahun 2012

  1. b.       Struktur Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin

 

Jumlah penduduk di Perumahan Bumi Tamalanrea Permai (BTP) berjumlah 16 966 jiwa yang terdiri dari laki-laki sebanyak 3.825 jiwa dan perempuan sebanyak 17.108 jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

 

                                                      Tabel  3.3.

Struktur Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin

di Perumahan Bumi Tamalanrea Permai (BTP)Tahun 2012

 

 

 

No.

 

Kelompok Umur (tahun)

Jenis Kelamin

 

Jumlah

Laki-laki

Perempuan

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

0 – 4

5 – 9

10 –14

           15 –19

20 – 24

25 – 29

30 – 34

35 – 39

40 – 44

45 – 49

50 – 54

55+

1536

1427

1291

1820

3606

2117

1556

1001

978

597

366

244

 

1469

1328

1263

2142

3815

1995

1451

1113

894

518

357

259

 

3005

2756

2554

3962

7421

4112

3007

2114

1872

1115

723

502

 

 

Jumlah

16966

17108

34.074

  Sumber :Kec Tamalanrea Dalam Angka Tahun 2011

 

  1. 3.             Jenis Prasarana dan Sarana
    1. 1.    Aspek Prasarana
      1. a.    Jaringan Jalan

Pola sirkulasi yang terdapat di Perumahan Bumi Tamalanrea Permai (BTP) ini terdiri dari dua hirarki jalan, yaitu : jalan utama dan jalan lingkungan. Konstruksi jalan tersebut terdiri dari jalan aspal, pengerasan, jalan tanah dan paving blok.

 

Jaringan jalan yang terdapat pada Perumahan Bumi Tamalanrea Permai (BTP)terbagi atas jalan utama dengan lebar ± 6 meter dengan panjang   jalan  ±  458,3 m   dengan  kondisi  jalan  pengerasan,  jalan   Lingkungan dengan lebar ± 4 meter dengan panjang jalan ± 1.670 m kondisi pengerasan dan paving blok, sedangkan jalan lingkungan II dengan lebar ± 2 meter dengan panjang jalan ± 3.507 m dengan kondisi pengerasan dan jalan tanah. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut :

 

Tabel 3.4.

Jenis dan Panjang Jalan

di Perumahan Bumi Tamalanrea Permai (BTP)Tahun 2013

 

 

 

No

Tipe Jalan

Panjang Jalan (m)

 

Jumlah

Aspal

Pengerasan

Paving Blok

Tanah

1.

2.

3.

Utama

Lingkungan I

Lingkungan II

5.320

3.700

2.890

527

1.286

2.765

598

447

295

431

584

547

6.875

6.017

6.497

Jumlah

11910

4.578

1.340

1.562

19.389

Sumber : Kantor Kelurahan Tamalanrea Tahun 2011

 

 

  1. b.                                                                                 Jaringan Air Bersih

                                                                                                                                                                                                                                               

Untuk jaringan air bersih pada Perumahan Bumi Tamalanrea Permai (BTP)masyarakat setempat dapat memperoleh dari dua sumber yaitu dari PDAM dan sumur gali. Sumber air bersih ini digunakan untuk kebutuhan rumah tangga seperti mandi, mencuci dan memasak.

 

Tabel 3.5.

Sumber Air Bersih Rumah Tangga

di Perumahan Bumi Tamalanrea Permai (BTP)Tahun 2013

 

No.

Sumber Air Bersih

Jumlah (KK)

 

1.

2.

 

PDAM

Sumur Bor/Sumur gali

 

3.331

501

Jumlah

3.832

Sumber : Kecamatan Tamalanea Dalam Angka  Tahun 2012

Dari 6.815 KK yang bermukim di Perumahan Bumi Tamalanrea Permai (BTP)yang menggunakanr air bersih yang berasal dari PDAM berjumlah 3.331KK, sedangkan yang menggunakan sumur gali/sumur bor berjumlah 501 KK.

 

             C,Jaringan Listrik

 

Jaringan listrik merupakan jaringan yang memiliki peranan dan fungsi yang besar di dalam membantu kelancaran kegiatan masyarakat yang ada di Perumahan BTP. Sedangkan sumber listrik yang berasal dari PLN dengan kapasitas daya 450 Watt sampai 1.300 Watt. Penggunaan jaringan listrik di Perumahan Bumi Tamalanrea Permai (BTP) pada setiap blok saat ini pada umumnya sudah terlayani dengan baik. Pelayanan jaringan listrik antara lain sambungan ke unit perumahan penduduk, fasilitas sosial dan pemerintahan. Jaringan listrik selain dari jaringan distribusi PLTA Bakaru

.

Tabel 3.6

Pemakaian Daya Listrik Rumah Tangga

di Perumahan Bumi Tamalanrea Permai (BTP)Tahun 2013

                                                                    

No.

Kapasitas

Daya (Watt)

Pelanggan (RT)

Tahun 2013

Jumlah

Daya (VA)

1.

2.

3.

450

900

1.300

5.560

2.640

1.615

2.475.000

2.376..000

2.099.500

Jumlah

9.815

6.950.500

              Sumber : Kec. Tamalanrea dalam Angka tahun 2012

 

d.Jaringan Drainase

Ketersediaan drainase pada lokasi perumahan merupakan kebutuhan yang sangan mutlak dalam mendukung keberlangsungan kehidupan penduduk yang mendiami suatu perumahan yaitu fungsinya untuk mengalirkan air pada musim hujan dan air limbah rumah tangga. Jaringan drainase di Perumahan Bumi Tamalanrea Permai (BTP) saat ini berupa jaringan drainase permanen yang mencakup keseluruhan wilayah perumahan dengan ukuran dalam 25-30 cm. Akan tetapi  volumenya belum mampu menampung air pada saat musim hujan, sehingga menyebabkan jaringan tersebut tergenang dan bahkan meluap sehingga dapat menimbulkan banjir pada musim hujan.

e.Jaringan Sistem Persampahan

 

Pada beberapa Blok di Perumahan BTP, tersedia bak sampah namun tidak semuanya dimanfaatkan,  karena masyarakat yang bermukim di kawasan tersebut umumnya membuang sampah dengan cara ditimbun dan dibakar. Untuk lebih jelasnya jumlah bak sampah yang tersebar di tiap blok Perumahan Bumi Tamalanrea Permai (BTP)dapat di lihat pada tabel berikut :

Tabel 3.7.

Jumlah Bak Sampah di Kawasan Perumahan

Bumi Tamalanrea  Permai Tahun 2013

 

No.

Per Blok

Jumlah

Penduduk (jiwa)

Jumlah Bak Sampah

(Unit)

1

A

1793

37

2

B

1808

56

3

C

1960

41

4

D

1740

52

5

E

1440

33

6

F

1708

71

7

G

1890

65

8

H

1703

38

9

I

1688

44

10

J

1802

64

11

K

1799

101

12

L

1904

98

13

M

1883

69

14

AA

1889

39

15

AB

1648

48

16

AC

1804

67

17

AD

1778

30

18

AE

1669

22

19

AF

1868

38

 

Total

34.074

1.013

   Sumber :Hasil SurveiTahun 2013

 

  Pada Perumahan Bumi Tamalanrea Permai (BTP)saat ini tidak tersedia kontainer sampah hingga sampah hanya ditimbun di pinggir jalan sehingga menimbulkan bau busuk.

  1. 2.    Aspek Sarana perumahan dan permukiman
    1. a.         Sarana Pendidikan

 

Fasilitas pendidikan di Perumahan Bumi Tamalanrea Permai (BTP) berupa 8 unit STK., SD sebanyak 9 unit negeri dan 3 unit SD swasta, SMP negeri sebanyak 1unit dan SMP swasta 3 unit, SMU negeri sebanyak 1 unit dan SMU Swasta sebanyak 2 unit  Adapun fasilitas pendidikan lainnya tidak tersedia.

              b.Sarana Kesehatan

Di dalam peningkatan kesehatan masyarakat tidak terlepas dari ketersediaan fasilitas kesehatan yang terdapat pada Perumahan Bumi Tamalanrea Permai (BTP). Adapun fasilitas kesehatan yang ada di Perumahan Bumi Tamalanrea Permai (BTP) saat ini berupa 1 unit puskesmas, 4 unit rumah bersalim, 16 unit posyandu, 3 unit balai pengobatan, 5 bidang praktek swasta dan 4 unit apotek/toko obat jamu.

 

c.Sarana Peribadatan

 

Fasilitas peribadatan merupakan tempat pembinaan dan peningkatan moral/rohani ataupun sebagai wadah untuk menjalankan ibadah berdasarkan agama dan keyakinan masing-masing. Jumlah fasilitas peribadatan yang terdapat di Perumahan Bumi Tamalanrea Permai (BTP) berupa 38 unit Mesjid, gereja 3 unit dan pura 1 unit.

 

                d.Sarana Perdagangan

 

Fasilitas perdagangan yang terdapat di Perumahan Bumi Tamalanrea Permai (BTP) berupa toko, swalayan, mini market dan kios 379 unit  yang berada di jalan poros BTP dan sebagian  kios/warung yang ada menyatu dengan rumah dan penduduk setempat hanya membeli keperluan sehari-hari saja sedangkan untuk belanja bulanan masyarakat setempat lebih banyak yang berbelanja pada swalayan dan pasar induk yang ada di Kota Makassar  yakni kawasan perdagangan di Mtos dan sekitarnya.

             e.Sarana Olahraga dan Ruang Terbuka

Fasilitas olahraga dan rekreasi merupakan fasilitas yang dibutuhkan oleh masyarakat karena berfungsi sebagai tempat bermain, taman dan lapangan olahraga. Fasilitas olahraga dan rekreasi yang terdapat di Perumahan Bumi Tamalanrea Permai (BTP)berupa lapangan olahraga yaitu 1 unit lapangan bola, 14 unit lapangan bulutangkis, 10 lapangan bola volley, 12 tenis meja, 1 unit sepat takrow dan lawn tenis 3 unit,  taman 2 unit dan 1 unit tempat bermain.

   L. Pemanfaatan Ruang Perumahan Bumi Tamalanrea Permai (BTP) Kota Makassar

 

Pemanfaatan lahan di  Perumahan Bumi Tamalanrea Permai (BTP)saat ini terdiri dari perumahan, prasarana, sarana dan open space. Untuk lebih jelasnya  jenis dan luas pemanfaatan ruang yang ada di  Perumahan Bumi Tamalanrea Permai (BTP)dapat dilihat pada tabel berikut

Pemanfaatan ruang yang ada di  Perumahan Bumi Tamalanrea Permai, didominasi oleh peruntukan rumah tinggal yakni sebesar 90,27 %, berdasarkan standar yang ada peruntukan rumah tinggal sebesar 60-70 % sehingga pemanfaatan ruang untuk rumah tinggal tidak sesuai dengan standar yang ada. sedangkan peruntukan ruang untuk prasana dan sarana lingkungan hanya sebesar 7,97 %. Hal ini menunjukan alokasi pemanfaatan lahan yang tidak rasional, dimana fasilitas lingkungan seharusnya minimal sebesar 20 % sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Dirjen Tata Kota dan Daerah dalam penentuan tentang kriteria mengenai lingkungan perumahan. Pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka di Perumahan Bumi Tamalanrea Permai (BTP) hanya sebesar 8,08 %, yang tentu saja berdasarkan standar yang ada  masih sangat minim  yakni sesuai standar seharusnya alokasi lahan untuk ruang terbuka seharusnya minimal sebesar 30 % dari luas areal lahan yang tersedia. Dari berbagai indikator diatas dapat diidentifikasi jika pemanfaatan ruang yang ada di Perumahan Bumi Tamalanrea Permai (BTP) masih belum sesuai dengan standar yang ada.

 

M.Prasarana Lingkungan  di Perumahan Bumi Tamalanrea Permai (BTP)

  1. 1.             Jaringan Jalan

Perumahan Bumi Tamalanrea Permai (BTP) yang berada Kota Makassar memiliki nilai strategis berupa aksesibilitas yang lancar ke pusat kawasan perdagangan Kota Makassar, hal ini didukung dengan jalan perintis kemerdekaan  yang menghubungkan Perumahan Bumi Tamalanrea Permai (BTP) dengan kawasan  pusat kota  yang berukuran ± 30 meter dilihat dari fungsinya merupakan jalan arteri sekunder dengan kondisi yang sangat baik.

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 01.

Jalan Perintis Kemerdekaan  yang menghubungkan  Perumahan Bumi Tamalanrea Permai (BTP) dengan Kota Makassar.

 

       
       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 02. Kondisi jaringan jalan yang ada di setiap blok BTP

 

Berdasarkan hasil pengamatan menunjukkan bahwa jaringan jalan yang terdapat pada  Perumahan Bumi Tamalanrea Permai (BTP) kondisinya kurang bagus karena pada umumnya permukaan jalan yang ada sudah rusak, dan terjadi genangan diwaktu musim hujan, kondisinya telah rusak. Untuk lebih jelasnya kondisi jalan di Perumahan Bumi Tamalanrea Permai (BTP) dapat dilihat pada tabel berikut :

 

Tabel 4.1.

Kualitas Jalan di Kawasan Perumahan Bumi Tamalanrea Permai (BTP) Tahun 2013

 

 

No

Jenis Jalan

Kualitas Jalan  (%)

Total

Buruk

Cukup

Baik

1.

2.

3.

Utama

Lingkungan I

Lingkungan II

  8, 53

29,16

42,25

-

12,7

5,23

-

-

2,13

8,53

41,86

49,61

         Jumlah

79,94

17,93

2.13

100

    Sumber : Hasil Analisis

 

Pada umumnya jalan yang ada di Perumahan Bumi Tamalanrea Permai kondisinya kurang memadai karena sebagian besar hanya berupa jalan  tanah sehingga menyebabkan terjadinya genangan diwaktu musim hujan. Berdasarkan hasil analisis diperoleh bahwa sebesar 79,94 % jalan yang ada di Perumahan Bumi Tamalanrea Permai (BTP)buruk, 17.93 % dengan kondisi cukup bagus dan 2,13 % sangat bagus.

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 03. Kondisi jaringan jalan paving blok yang tidak memeliki saluran drainase yang ada di setiap Perumahan  BTP Makassar

 

  1. 2.             Jaringan air bersih

Air bersih merupakan kebutuhan dasar dan unsur yang sangat penting  untuk kelangsungan hidup manusia. Oleh karena itu penyediaan air bersih yang memenuhi syarat kesehatan mutlak diperlukan pada suatu perumahan. Dalam  hal melancarkan atau membangun suatu perumahan. Mengenai kebutuhan air minum khususnya di Kawasan Perumahan Bumi Tamalanrea Permai (BTP) untuk mendapatkan air bersih dapat diperolah melalui PDAM dan dari sumur gali atau sumur bor. Dimana perkiraan kebutuhan air bersih di Kawasan Perumahan Bumi Tamalanrea Permai (BTP) menggunakan standar kebutuhan air yaitu untuk tiap penduduk memerlukan air bersih sebanyak 70 ltr/hari. Adapun perhitungan kebutuhan air bersih berpatokan kepada sasaran dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Pemerintah serta persyaratan teknis yang  berlaku secara nasional dengan mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan pada lokasi penelitian.

  1. Air Bersih Perpipaan

Pelayanan air bersih yang melalui pipa sesuai parameter yang digunakan adalah 70% dari total penduduk, dimana :

70% x 34.074         = 23.852 jiwa

Dimana dari 70% penduduk yang terlayani air bersih melalui pipa yang diantaranya melalui Sambungan Rumah (SR). Untuk Sambungan Rumah (SR) digunakan standar 70% dari kebutuhan air perpipaan. Jadi jumlah SR (Unit) yang dibutuhkan dengan kapasitas produksi adalah :

70% x 23.852                 = 16.696 jiwa

Jumlah SR                      = 16.696 jiwa : 1 unit rumah (5 jiwa)

                                    = 3.339 SR (Unit)

Kapasitas Produksi      = 16.696 x 60 ltr/hari

                                    = 1.001.760 ltr/hari.

 

  1. Air Bersih Non Perpipaan

Penggunaan air tanah sebagai pilihan pemenuhan kebutuhan air bersih masih memungkinkan untuk dilakukan sesuai parameter sekitar 30% dari total penduduk, dimana :

 

30% x 34.074                 = 10.222 jiwa

                                    = 10.222 x 60 ltr/hari

                                    = 61.332,ltr/hari

Dimana 10.222 jiwa penduduk yang belum terlayani air bersih melalui perpipaan, hal ini disebabkan karena daya beli dan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan air bersih masih beragam sehingga memanfaatkan sumber air bersih lain untuk pemenuhan kebutuhan. Berdasarkan kualitas air dari segi fisik kimia dan biologis (jernih, tidak berwarna, tidak berbau dan tidak berasa) maka pada Kawasan Perumahan Bumi Tamalanrea Permai (BTP)air bersih yang ada sudah layak untuk dikonsumsi.

  1. 3.             Jaringan listrik

Jaringan listrik di Kawasan Perumahan Bumi Tamalanrea Permai (BTP)telah menjangkau semua blok. Jaringan listrik di Kawasan Perumahan Bumi Tamalanrea Permai (BTP) hanya diperoleh melalui PLN, yang diarahkan dengan cara :

  • Pola jaringan distribusi utama dibentuk mengikuti pola jaringan utama kawasan perumahan dan merupakan jaringan terbuka yang mengikuti perluasan sambungan.
  • Jaringan cabang ke rumah-rumah disesuaikan dengan jaringan jalan dan lokasi setempat.

Berdasarkan data yang diperoleh, jumlah sambungan ke unit rumah semua terlayani dengan baik. Adapun kebutuhan daya listrik pada Kawasan Perumahan Bumi Tamalanrea Permai (BTP) dapat dilihat pada tabel berikut :

 

Tabel 4.2.

Analisis Pemakaian Daya Listrik Rumah Tangga

di Kawasan Perumahan Bumi Tamalanrea Permai (BTP)Tahun 2013

 

No.

Kapasitas

Daya (Watt)

Pelanggan (RT)

Tahun 2013

Persentase

(%)

1.

2.

3.

450

900

1.300

5.560

2.640

1.615

56,6

26,9

16,5

Jumlah

9.815

100

Sumber : Hasil Analisis

Berdasarkan data pemakaian daya listrik rumah tangga  di kawasan Perumahan Bumi Tamalanrea Permai (BTP)pada tabel di atas dapat dilihat bahwa rumah tangga yang menggunakan listrik dengan kapasitas data sebesar 900 Watt yakni berjumlah 2.640 Rumah Tangga atau sebesar 26,9 % dari  seluruh rumah tangga yang ada. Rumah tangga yang menggunakan listrik dengan kapasitas daya sebesar 450 Watt berjumlah 2640 Rumah Tangga atau sebesar  26,9 %  serta pelanggan yang menggunakan listrik dengan kapasitas daya 1.300 Watt berjumlah 1635 Rumah Tangga atau 16,5 % dari seluruh rumah tangga yang ada di Kawasan Perumahan Bumi Tamalanrea Permai (BTP). Secara keseluruhan jaringan listrik yang ada di Perumahan Bumi Tamalanrea Permai (BTP)sudah cukup memadai.

 

  1. 4.             Jaringan drainase

 

Jaringan drainase yang ada di Perumahan Bumi Tamalanrea Permai (BTP) memiliki volume yang kecil dan air buangan limbah tidak mengalir hingga menyebabkan terjadinya genangan pada saat musim hujan. Sistem drainase di Perumahan Bumi Tamalanrea Permai (BTP) tidak teratur karena saluran yang menuju drainase sekunder dengan material batu pasir dan campuran semen dengan kedalaman 23-30 cm dengan lebar saluran 25-30 cm, dianggap memiliki volume kecil karena tidak dapat menampung air buangan sehingga digali oleh masyarakat yang bermukim di Perumahan Bumi Tamalanrea Permai (BTP)dan sampai saat ini drainase tersebut masih dengan konstruksi berupa tanah. Pada beberapa titik di Perumahan Bumi Tamalanrea Permai (BTP) terjadi genangan air pada saat musim hujan karena volume drainase yang kecil sehingga menggenangi jalan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 04. Saluran drainase yang tidak mengalir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 05. Kondisi perumahan yang tidak memiliki saluran darinase

 

Sistem drainase di Perumahan Bumi Tamalanrea Permai (BTP) terlihat kurang memperhatikan topografi yang ada sehingga kawasan  di sekitarnya sering banjir akibat selokan yang tersumbat ataupun luapan air karena arah aliran drainase yang tidak tepat.  Apabila jaringan drainase yang ada tidak berfungsi sebagaimana mestinya maka akan berakibat kurang baik bagi lingkungan itu sendiri, karena pada saat musim hujan cukup tinggi maka debit air akan bertambah sehingga akan mengakibatkan terjadinya luapan air dan terjadi genangan.

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 06. Drainase sekunder dengan konstruksi tanah

Disamping kondisi sisitem drainase yang buruk, kepedulian masyarakat pada lokasi juga semakin menurun. Hal itu nampak terlihat dengan adanya banyak saluran drainase yang ada di lingkungan Perumahan Bumi Tamalanrea Permai (BTP) yang tidak pernah di bersihkan baik dari tumpukan sampah maupun timbunan tanah, disamping itu pula pembuangan air kotor rumah tinggal tidak mengalir dan tergenang  pada saluran yang tersumbat sehingga menimbulkan bau yang tidak sedap. Oleh karena itu pemeliharaan terhadap jaringan drainase sangat penting, dan dibutuhkan keterlibatan masyarakat setempat dalam menjaga karena sangat membantu di dalam mencegah terjadinya luapan air yang berlebih pada saat  curah  hujan  yang  tinggi  sehingga pengalirannya dapat dialirkan pada saluran pembuangan air yang utama.

 

  1. 5.             Jaringan Sistem persampahan

 

Sampai saat ini Dinas Kebersihan belum menyiapkan wadah pembuangan sampah berupa kontainer, yang dapat dipergunakan masyarakat yang bermukim di Kawasan Perumahan Bumi Tamalanrea Permai (BTP) untuk menampung sampahnya sebelum dibuang ke TPA dengan mempergunakan mobil pengangkut sampah. Kontainer yang perlu disiapkan oleh pihak Dinas Kebersihan harus memadai bila dibanding dengan jumlah penduduk yang menghasilkan sampah. Sedangkan untuk penyediaan fasilitas persampahan lain berupa bak-bak sampah masing-masing dapat ditemui pada tiap blok. Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat bahwa pelayanan yang diberikan oleh Dinas Kebersihan terbatas.

       
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 07. Kondisi TPS dan Bak Sampah yang ada di Perumahan BTP

 

Adapun mengenai kebutuhan jumlah fasilitas persampahan di Kawasan Perumahan Bumi Tamalanrea Permai (BTP) bila dibandingkan dengan jumlah penduduk sekarang, maka fasilitas persampahan berupa kontainer yang perlu dipersiapkan oleh Dinas Kebersihan guna melayani kebutuhan persampahan masyarakat pada Kawasan Perumahan Bumi Tamalanrea Permai (BTP). Maka perhitungan produksi sampah yang diperoleh berdasarkan standar  (Pedoman Teknis Pengelolaan Persampahan Dep. PU) adalah sebagai berikut :

Rumah Permanen ( 6.814 Unit)   :  34.074 x 2,25 = 77.006,3 ltr/hari

Jadi, volume timbulan sampah yang dihasilkan di Kawasan Perumahan Bumi Tamalanrea Permai (BTP)adalah 77.006,3 ltr/hari atau 77.006,3 M3/hari.

Untuk TPS (Kontainer)       = 1,5 M3 , berarti 77.006,3  M3/hari

                                                                              1,5 M3

                                          = 51 Unit TPS

Jadi pada Kawasan Perumahan Bumi Tamalanrea Permai (BTP) kebutuhan untuk container adalah 51 unit, sedangkan pada saat ini baru tersedia 5 countainer dan 1 TPS didukung dengan 30 unit gerobak sampah dapat di kemukakan jika sistem persampahan di Perumahan Bumi Tamalanrea Permai (BTP) masih kurang memadai.

 

 

 

 

M.Sarana Lingkungan di  Perumahan Bumi Tamalanrea Permai (BTP)

  1. 1.             Fasilitas Pendidikan

Tingkat ketersediaan fasilitas pendidikan di  Perumahan Bumi Tamalanrea Permai (BTP)tergantung pada jumlah penduduk pendukung pada kelompok usia sekolah. Dimana, ketersediaan sarana pendidikan merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui tingkat pendidikan di daerah/ kawasan tersebut. Pada Perumahan Bumi Tamalanrea Permai (BTP) beberapa fasilitas pendidikan belum tersedia, akan tetapi di luar dari kawasan terdapat fasilitas tersebut yang radius pencapainnya ± 3.00-1.000 m dari Perumahan Bumi Tamalanrea Permai (BTP) yang bisa digunakan oleh penduduk dalam kawasan tersebut

Fasilitas pendidikan didasarkan pada jumlah ruang kelas dan unit untuk kebutuhan. Fasilitas yang penting untuk suatu lingkungan perumahan adalah sebagai berikut :

  • Taman Kanak-Kanak (TK)
  • Sekolah Dasar (SD)
  • Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)
  • Sekolah Menengah Umum (SMU)

-       Taman Kanak-Kanak (TK)

Pada Kawasan Perumahan Bumi Tamalanrea Permai (BTP) telah ada fasilitas STK sebanyak 8 unit. Dengan melihat standar jumlah penduduk pendukung untuk fasilitas STK yaitu 1.000 penduduk dengan luas lahan 1.200 m², maka dibutuhkan penambahan fasilitas STK sampai 26 unit. Tetapi mengingat bahwa di luar dari Kawasan Perumahan Bumi Tamalanrea Permai (BTP)terdapat beberapa fasilitas STK yang radius pencapaiannya ± 1.000 m dari Kawasan Perumahan Bumi Tamalanrea Permai (BTP) yang bisa digunakan oleh penduduk dalam kawasan tersebut.sehingga tidak dibutuhkan penambahan di dalam lingkungan perumahan.

 

-       Sekolah Dasar (SD)

Berdasarkan pada standar jumlah penduduk pendukung untuk sekolah dasar (SD) yaitu 1.600 penduduk pendukung dengan luas lahan 3.600 m². Sedangkan pada Kawasan Perumahan Bumi Tamalanrea Permai (BTP) sebanyak 11 unit SD, yang radius pencapainnya ± 3.00 m dari Kawasan Perumahan Bumi Tamalanrea Permai (BTP ) maka dibutuhkan penambahan fasilitas SD sampai 10 unit.yang bisa digunakan oleh penduduk dalam kawasan tersebut.

 

 

-       Sekolah Lanjutan Pertama dan Sekolah Menengah Umum

Pada tingkat sekolah lanjutan dengan jumlah penduduk pendukung sebanyak 12.000 penduduk dengan luas lahan 10.000 m². jumlah SMP 4 unit dan SMU sebanyak 3 unit yang tersedia pada Kawasan Perumahan Bumi Tamalanrea Permai (BTP). Hal ini suadh  mencukupinya jumlah penduduk bahkan dari luar kawasan BTP menjadi siswa pada SMP dan SMU yang ada di Kawasan Perumahan Bumi Tamalanrea Permai (BTP).

  1. 2.             Fasilitas Kesehatan

Fasilitas kesehatan merupakan fasilitas yang sangat penting, karena kemampuan manusia untuk melakukan aktifitasnya sangat berpengaruh pada kondisi kesehatannya. Seiring dengan hal tersebut maka fasilitas kesehatan sangat dibutuhkan. Dilihat dari jumlah penduduk pada  Perumahan Bumi Tamalanrea Permai (BTP) telah mencukupi untuk pengadaan suatu fasilitas kesehatan, karena dilihat dari penduduk pendukung untuk suatu balai pengobatan sebanyak 3.000 penduduk dengan luas lahan 300 m². Namun dalam lingkungan kawasan perumahan ini terdapat fasilitas kesehatan berupa Puskesmas 1 unit, 4 unit rumah Bersalim, 16 unit Posyandi, 3 unit balai pengobatan, 5 bidang praktek swasta dan 4 unit apotek,  Rumah Sakit Bersalin yang berjarak ± 5.00 – 2.000 m, fasilitas kesehatan bisa digunakan oleh penduduk dalam kawasan tersebut karena memiliki radius pencapaian yang dekat dengan  Perumahan Bumi Tamalanrea Permai (BTP).

  1. 3.             Fasilitas Peribadatan

Untuk fasilitas peribadatan yang ada pada  Perumahan Bumi Tamalanrea Permai (BTP) dapat kita lihat dari jumlah populasi pemeluk agama masing-masing, sehingga fasilitas tersebut dapat memenuhi kebutuhan penduduk setempat. Bila dilihat dari jumlah penduduk yang mayoritas beragama Islam, maka fasilitas peribadatan yang ada pada Kawasan Perumahan Bumi Tamalanrea Permai (BTP) adalah 36 unit Mesjid.  Gereja 3 unit dan Pura 1 unit Dilihat juga dari penduduk pendukung sebanyak 2.500 penduduk dengan luas lahan 1.500 m². Sehingga sampai saat ini fasilitas peribadatan pada Kawasan Perumahan Bumi Tamalanrea Permai (BTP) sudah cukup memadai. Begitupula dengan kondisi bangunannya yang cukup baik serta letaknya yang mudah dijangkau oleh penduduk setempat.

  1. 4.             Fasilitas Perdagangan

Jenis fasilitas perdagangan yang tersedia di  Perumahan Bumi Tamalanrea Permai (BTP) ) berupa toko, swalayan, mini market. Sedangkan kios/warung yang ada menyatu dengan rumah penduduk. Akan tetapi di luar  Perumahan Bumi Tamalanrea Permai (BTP) terdapat ruko dan swalayan yang radius pencapaiannya ± 2.500 m dari kawasan perumahan yang bisa digunakan oleh penduduk dalam kawasan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Kawasan Pusat Perbelanjaan seperti MTos  yang mudah dijangkau, menjadi pilihan masyarakat di  Perumahan Bumi Tamalanrea Permai (BTP)untuk berbelanja dan memenuhi kebutuhan hidup.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 08.  Pasar dadakan yang ada dalam kawasan BTP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 09.  Lahan peruntukan fasilitas komersil /ruko namun belum dimanfaatkan oleh pengembang

Pada perencanaan Perumahan Bumi Tamalanrea Permai (BTP) dialokasikan lahan untuk peruntukan komersil dan ruko sebesar   2.580 m² atau 1,2 % dari lahan yang ada, namun lahan peruntukan komersil dan ruko tersebut hanya menjadi lahan kosong, terlantar  dan tidak dimanfaatkan sampai sekarang, padahal nilai lahan peruntukan komersil tersebut sudah cukup tinggi karena berada di sisi jalan poros  yang tentu saja berimplikasi pada nilai ekonomis lahan. Selain itu pula, sudah seyogyanya pengembang dapat  memanfaatkan lahan tersebut karena kawasan perumahan nampak kelihatan kumuh karena lahan peruntukan komersil/ruko sudah tidak terawat dan ditumbuhi semak.

  1. 5.             Fasilitas Olahraga dan Ruang Terbuka

Fasilitas olahraga dan ruang terbuka hijau merupakan fasilitas yang dibutuhkan oleh masyarakat karena berfungsi sebagai tempat bermain, taman dan lapangan olahraga. Selain itu juga berfungsi memberikan kesegaran bagi kota yang dapat menetralisir polusi udara sebagai penyangga keseimbangan lingkungan maupun ruang. Fasilitas olahraga yang ada di  Perumahan Bumi Tamalanrea Permai (BTP) sampai saat ini terdiri dari 25 unit lapangan olahraga ( lapangan bola, bulutangkis, volley, lawn tenis), 1 unit tempat bermain dan 3 unit taman.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 09.

Lapangan olahraga yang dimanfaatkan bagi masyarakat yang

bermukim di kawasan BTP

Berdasarkan hasil pengamatan di daerah penelitian diperoleh bahwa kebutuhan akan ruang terbuka hijau yang ada di Perumahan Bumi Tamalanrea Permai (BTP) dirasa masih perlu penambahan.

Begitupula lapangan olahraga yang tersedia dalam kawasan tersebut meskipun jumlah sudah cukup namun belum difungsikan secara optimal sebagaimana mestinya,  sehingga perlu partisipasi masyarakat yang bermukim di daerah tersebut dalam pemeliharaan fasilitas tersebut.

N.Konsep Penyediaan  Prasarana dan Sarana Lingkungan Di Perumahan Bumi Tamalanrea Permai (BTP) Makassar.

-      kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan lingkungan permukiman dapat berfungsi sebagaimana mestinya

-      fasilitas penunjang, yang berfungsi untuk menyelenggarakan dan mengembangkan kehidupan ekonomi, sosial dan budaya

-      permukiman pelayanan seperti air bersih, air limbah, gas, listrik dan telepon, yang pada umumnya diperlukan untuk beroperasinya suatu bangunan dan lingkungan

-      fasilitas umum seperti PUSKESMAS, taman kanak-kanak, tempat bermain, pos polisi, yang umumnya diperlukan sebagai sarana penunjang pelayanan lingkungan

-      kemudahan pencapaian yang disediakan bagi semua orang, termasuk yang memiliki ketidakmampuan fisik atau mental, seperti penyandang cacat, lanjut usia, ibu hamil, penderita penyakit tertentu, dalam mewujudkan kesamaan kesempatan

-      jalan : jalur yang direncanakan atau digunakan untuk lalu lintas kendaraan dan orang

-      jalan kolektor : jalur selebar ± 7 m yang melayani angkutan pengumpulan/pembagian dengan ciri-ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang dan jumlah jalan masuk dibatasi

-      jalan lokal : jalur yang melayani angkutan setempat dengan ciri-ciri perjalanan dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk dibatasi

-      jalan lingkungan : jalur selebar ± 4 m yang ada dalam satuan permukiman atau lingkungan perumahan

-      jalan lokal sekunder : jalur selebar ± 3,0m – 7,0 m yang merupakan jalan poros perumahan menghubungkan jalan arteri/kolektor/lokal dan pusat lingkungan permukiman

-      jalan lokal sekunder II dan III : jalur selebar ± 3,0 m – 6,0 m penghubung jalan arteri/kolektor/lokal dengan pusat kegiatan lingkungan permukiman, menuju akses yang lebih tinggi hirarkinya

-      jalan lingkungan I : jalur selebar ± 1,5 m – 2,0 m penghubung pusat permukiman dengan pusat lingkungan I ataupusat lingkungan I yang lainnya; atau menuju Lokal Sekunder III

-      jalur lingkungan II : jalur dengan lebar ± 1,2 m penghubung pusat lingkungan I ke II; menuju pusat lingkungan II yang lain dan akses yang lebih tingi hirarkinya

-      Daerah Manfaat Jalan (DAMAJA) : merupakan ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar tinggi dan kedalaman ruang batas tertentu. Ruang tersebut diperuntukkan bagi median, perkerasan jalan, jalur pemisah, bahu jalan, saluran tepi jalan, trotoar, lereng, ambang pengaman, timbunan dan galian, gorong-gorong, perlengkapan jalan dan bangunan pelengkap lainnya

-      Daerah Milik Jalan (DAMIJA) : merupakan ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu yang dikuasai Pembina Jalan. Ruang tersebut diperuntukkan DAMAJA dan pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas di kemudian hari

-      Daerah Pengawasan Jalan (DAWASJA) adalah merupakan ruang sepanjang jalan diluar DAMIJA yang dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu, dan diperuntukkan bagi pandangan bebas pengemudi dan pengamanan konstruksi jalan

-      bahu jalan : bagian dari jalan yang terletak pada tepi kiri atau kanan jalan dan berfungsi sebagai; lajur lalu lintas darurat, tempat berhenti sementara, ruang bebas samping, penyangga kestabilan badan jalan, jalur sepeda. Selain itu untuk saluran air minum, saluran air limbah, jaringan listrik, telepon, gas, dan lain-lain, ditempatkan diantara garis sempadan pagar dengan saluran air hujan

-      badan jalan : bagian jalan yang meliputi seluruh jalur lalu lintas, median dan bahu jalan

-      jalur pedestrian : jalur dengan lebar ± 1,5 m yang digunakan untuk berjalan kaki atau berkursi roda, secara aman, nyaman dan tak terhalang

-      jalur pemandu (guiding blocks) : jalur yang digunakan penyandang tuna netra, untuk memberikan panduan arah dan tempat tertentu

-      ruang terbuka : wadah yang dapat menampung kegiatan tertentu dari warga lingkungan baik secara individu atau kelompok

-      Ruang Terbuka Hijau (RTH) : total area atau kawasan yang tertutupi hijau tanaman dalam satu satuan luas tertentu baik yang tumbuh secara alami maupun yang dibudidayakan

 

Explore posts in the same categories: TULISAN POPULAIR

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: