REGULASI DAN RUANG KOTA

REGULASI DAN RUANG KOTA

(Kasus disparitas ruang kota Makassar)

                                                 *SYAHRIAR TATO*

  1. A.      LATAR BELAKANG

Kesamaan pendapat dunia internasional bahwa aktivitas pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam dewasa ini telah menimbulkan berbagai permasalahan lingkungan global, sehingga penjagaan kualitas lingkungan hidup sudah menjadi tanggung jawab semua negara, karena dampak negatifnya tidak lagi hanya jauh dari lokasi kegiatan. Dampak pembangunan, tidak dibatasi dengan batas-batas geografi dan administrasi suatu negara.

Berangkat dari pemahaman di atas maka, oleh bangsa-bangsa di dunia mengadakan suatu deklarasi yang disebut dengan “Declaration of The United Nations Conference of the Human Enviroment” di Stockholm, Tahun 1972 (Deklarasi Stokholm) serta “Earth Summit” di Rio de Janeiro, Brasil, Tahun 1992 yang menghasilkan Deklarasi Rio dan Agenda 21, yang mana telah memuat  dan menegaskan berbagai prinsip dan rekomendasi tentang pentingnya konsepsi pembangunan berkelanjutan (sustainable development).

Indonesia juga telah mencanangkan bahwa pembangunan nasional dilaksanakan secara berencana, menyeluruh, terpadu, terarah, bertahap, dan berlanjut, dengan mengembangkan tata ruang dalam satu kesatuan tata ruang, dalam suatu tata lingkungan yang dinamis serta tetap memelihara kelestarian kemampuan lingkungan hidup sesuai dengan pembangunan berwawasan lingkungan yang berlandaskan pada Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional  yang ada dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Dengan demikian maka, penyelenggaraan pengelolaan lingkungan hidup seyogyanya berdasarkan .norma hukum dengan memperhatikan tingkat kesadaran masyarakat dan perkembangan lingkungan global serta perangkat hukum internasional yang berkaitan dengan lingkungan hidup sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pembangunan perkotaan, merupakan bagian dari pembangunan nasional, harus berlandaskan asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan dalam perikehidupan, dalam arti keseimbangan antara berbagai kepentingan, yaitu keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan dunia  dan akhirat, materil dan spiritual, jiwa dan raga, individu dan masyarakat.

Kota merupakan pusat konsentrasi permukiman dan aktivitas penduduk. Sebagai tempat konsentrasi penduduk, maka kota menjadi pusat inovasi kehidupan perkotaan. Kota berperan penting dan sangat dominan dalam penghidupan dan kehidupan warganya, dalam berbagai kegiatan ekonomi, sosial, politik dan tatanan budayanya. makin besar suatu kota, makin besar pula permasalahan perkotaan yang dihadapinya

Kota sebagai jantung perekonomian nasional memiliki peran yang sangat besar bagi pembangunan, dimana konstribusinya terhadap pemenuhan kebutuhan hidup warganya, melahirkan berbagai permasalahan, seperti kepadatan dan kemacetan lalu lintas, masalah pengelolaan sampah, masalah banjir, masalah ketertiban pemanfaatan ruang, perumahan kumuh dan terjadinya konflik karena adanya alih fungsi lahan.

Umumnya kota kota besar dan metropolitan mengalami permasalahan tata ruang, tidak saja karena kota sejak awal telah dibangun dan bertumbuh secara alami, akan tetapi perkembangan kota yang mengalami pertumbuhan pesat, sering lebih cepat dari konsep tata ruang yang diundangkan karena cepatnya laju pembangunan di perkotaan.

Meskipun kota kota pada umumnya telah dilengkapi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRWK), bahkan dengan perencanaan yang lebih detail dalam bentuk Rencana Tata Ruang Wilayah Kota dan Rencana Detail Tata Ruang Kota (RTRWK, RDTRK) serta perencanaannya yang kedalamannya sudah sampai pada Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) dan Zoning Regulation, namun pengalaman membuktikan bahwa rencana yang telah diundangkan tidak dijadikan sebagai rujukan dalam pemanfaatan ruang berupa pembangunan sarana gedung, perumahan maupun pembangunan sarana dan prasana kota lainnya.

Pengaturan pemanfaatan ruang merupakan salah satu kewenangan pemerintah, mulai tingkat pusat sampai tingkat daerah. Oleh karena itu, dalam proses pengaturan dan pemanfaatan ruang kota harus dilaksanakan secara bersama-sama, terpadu dan menyeluruh, dalam upaya mencapai tujuan pembangunan. seperti yang diamanahkan  dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, dalam Pasal 1 ayat 9 yang menyatakan bahwa: “Pengaturan Penataan Ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi pemerintah, pemerintah daerah,dan masyarakat dalam penataan ruang.”

 Beberapa strategi pembangunan perkotaan yang termuat dalam RTRWK dan telah dijalankan ditemukan masih terdapat beberapa kelemahan, khususnya dalam pelaksanaan pemanfaatan ruangnya, implementasinya sering terjadi penyimpangan dari rencana yang telah ditetapkan. padahal penyelenggaraan penataan ruang seperti yang tercantum dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor  26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, dalam Pasal 3 bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan, berlandaskan wawasan nusantara dan ketahanan nasional dengan :

a. Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan.

b. Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia,dan

c. Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Pengaturan dan pemanfaatan ruang merupakan salah satu kewenangan dari pemerintah, mulai tingkat pusat sampai tingkat daerah. proses pengaturan dan pemanfaatan ruang ini dilaksanakan secara bersama-sama, terpadu dan menyeluruh,dalam upaya mencapai tujuan pembangunan,sesuai amanah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang pada Bab II Pasal 2 yang menyatakan bahwa penataan ruang diselenggarakan berdasarkan asas :

  1. Keterpaduan,
  2. Keserasian, keselarasan, dan kesinambungan,
  3. Keberlanjutan.
  4. Keberdayagunaan dan keberhasilgunaan,
  5.  Keterbukaan,
  6. Kebersamaan dan kemitraan,
  7. Perlindungan kepentingan umum.
  8. Kepastian hukum dan keadilan.
  9. Akuntabilitas.

Pemanfaatan ruang kota yang terus tumbuh untuk membangun berbagai fasilitas perkotaan, termasuk kemajuan teknologi, industri dan transportasi, selain dapat merubah konfigurasi alami lahan/bentang alam perkotaan, juga menyita lahan-lahan tersebut dalam berbagai bentukan pemanfaatan ruang lainnya. Hal tersebut umumnya dapat  merugikan keberadaan ruang yang peruntukannya untuk kawasan lindung atau kawasan non budi daya, yang selama ini dianggap sebagai lahan cadangan dan tidak ekonomis.

Pertumbuhan penduduk yang begitu cepat akan mempengaruhi berbagai macam aktifitas di dalam kota dan sebagai konsekuensinya akan berdampak pada pembangunan perkotaan itu sendiri. Sebagaimana yang diketahui bahwa daerah perkotaan berperan sebagai pusat aktivitas perekonomian yang mempunyai peran memberi stimulasi bagi pertumbuhan regional, inter-regional linkage, inter city system dan urban and rural linkage.

Seperti halnya Kota Makassar, yang merupakan kota transit dan kota pelabuhan. Selain dari kedudukannya sebagai  Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan,juga sebagai pusat pengembangan dan pelayanan di kawasan Timur Indonesia. Sebagai ibukota provinsi, pembangunan fisik yang sangat pesat, tidak hanya bertumbuh secara konsentris di pusat kota, tetapi akan berkembang secara merata sampai ke pinggiran kota. pembangunan yang pesat ini terkadang tidak lagi mengikuti konsep tata ruang yang sudah diundangkan, melainkan bertumbuh mengikuti keinginan para pelaku pembangunan itu sendiri. akibatnya kota bertumbuh kurang terkendali, yang berujung pada kesemberawutan dan ketidak seimbangan lingkungan.

Kota Makassar sebagai ibukota provinsi tentu saja sangat pesat pertumbuhan kotanya,dan tentu saja banyak tantangan yang dihadapi dalam membangun kotanya. Tantangan ini terkait dengan fenomena baru yang muncul karena pengaruh globalisasi dan perdagangan bebas. pengaruh akibat peningkatan drastis jumlah penduduk  perkotaan yang menuntut peningkatan sarana dan prasarana fisik perkotaan, begitupun masalah keterbatasan lahan perkotaan, degradasi lingkungan dan kemiskinan kota merupakan masalah utama pemerintah kota untuk mengantisipasinya kedepan.

 Pola pemanfaatan ruang kota  Makassar pada dasarnya telah diatur dalam dokumen Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tahun 2001 dalam  9 bagian wilayah kota dengan pembagian fungsi yaitu fungsi utama dan fungsi penunjang. Kemudian diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar 2005-2015. tetapi dalam implementasi pemanfaatan ruangnya banyak terjadi pergeseran peran dan fungsi dari pemanfaatan ruangnya dan menyimpang dari seharusnya, seperti yang diatur dalam peraturan daerah tersebut. Terjadinya  pergeseran fungsi, misalnya dari fungsi untuk perkantoran menjadi perdagangan, dari ruang terbuka hijau untuk publik menjadi ruang untuk perdagangan, atau perubahan dari fungsi utama menjadi fungsi penunjang atau sebaliknya.

 Sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Nomor  6 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Kota Makassar 2005-2015, bahwa ruang lingkup rencana tata ruang kota Makassar diatur sebagai berikut :

(1) Ruang Lingkup RTRW Kota mencakup strategi dan struktur pemanfaatan ruang wilayah Kota sampai dengan batas ruang daratan, ruang lautan,dan ruang udara sesuai dengan peraturan per Undang-Undangan yang berlaku.

(2)  RTRW Kota sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berisi : 1. Asas,  Visi dan Misi pembangunan, serta tujuan penataan ruang Kota Makassar; 2. Kebijakan dan strategi pengembangan tata ruang; 3. Struktur dan pola pemanfaatan ruang; 4. Pengelolaan kawasan lindung dan pemanfaatan kawasan budidaya; 5. Pengendalian pemanfaatan ruang; 6. Hak, kewajiban dan peran serta masyarakat.

Kemudian lebih dipertegas lagi dalam Pasal 3 yang menyatakan bahwa RTRW Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun berasaskan:

1. Pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan secara terpadu,serasi, selaras, seimbang, berdaya guna, berhasil guna, berbudaya dan berkelanjutan.

2. Keterbukaan, persamaan, keadilan, dan perlindungan hukum.

 Tata ruang sebagai perwujudan dari bentuk struktur pemanfaatan ruang yang terjadi karena adanya interaksi antar komponen supply dan demand yang mengikuti mekanisme sistem peraturan formal dan informal yang berlaku. umumnya sistem ini diadakan oleh pemerintah, ditambah dengan pola-pola mekanisme pasar yang umum. dalam pengaturan ini pemerintah melakukannya dengan perangkat aturan baik berupa peraturan dari pemerintah/daerah, maupun berupa insentif yang berupa investasi publik untuk infrastruktur umum.

Berkaitan dengan itu,  keikut sertaan  masyarakat dalam program penataan ruang, juga menjadi isu yang masih selalu diperdebatkan. Disatu pihak ada yang menyalahkan ketiadaan partisipasi masyarakat, dan dipihak lain, justru menuding pemerintah yang tidak aspiratif terhadap kebutuhan dan kepentingan rakyat.

Pembelaan terhadap ketidakberdayaan rakyat untuk berpartisipasi secara baik dalam rangka penciptaan  tata ruang kota yang berkualitas, antara lain dilakukan yang mengemukakan bahwa, berbagai kondisi  objektif yang menyebabkan kompleksitas masalah diperkotaan turut didorong oleh adanya unsur mempertahankan kehidupan sebagai unsur social utama yang mewarnai ketidakdisiplinan  golongan miskin di kota untuk membangun pemukiman. Hal ini terkait erat dengan kesulitan kalangan miskin untuk menerima norma-norma hidup yang dipandang sebagai hal baku oleh masyarakat golongan menengah ke atas perkotaan, seperti ketertiban membangun dan pelestarian lingkungan.

Berlawanan  dengan itu, adalah pengungkapan tentang kurangnya kesadaran hukum rakyat (pemakai hukum) sebagai kendala utama dalam rangka menciptakan lingkungan permukiman perkotaan yang aman, tertib, lancar dan sehat .

 Dalam pelaksanaannya kemudian, dan sudah menjadi permasalahan klasik selama ini, adalah program-program pembangunan dan aktivitas yang berkembang seringkali tidak sejalan dengan rencana pemanfaatan ruang. yang pada gilirannya kemudian lalu menimbulkan kerusakan lingkungan dan ketidak seimbangan lingkungan, sehingga pada akhirnya berpengaruh pada pembangunan yang tidak berkelanjutan dan penurunan tingkat kesejahteraan kehidupan, maka dalam sistem tata ruang perlu diatur lebih jelas aspek perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian dalam suatu mekanisme kelembagaan, koordinasi, pelibatan masyarakat dan aturan hukum yang jelas.

Dari hasil review tata ruang kota makassar pada tahun 2008 terlihat begitu tingginya penyimpangan yang terjadi. Hal ini disebabkan oleh tingginya tingkat demand untuk pemenuhan kebutuhan infrastruktur dan fasilitas yang dilakukan baik oleh dunia usaha, masyarakat, dan pemerintah padahal disatu sisi keterbatasan supply dan regulasi yang tidak optimal dalam proses pelaksanaan sehari-hari, sehingga permasalahan penataan perkotaan berakibat semakin kompleks,terlihat dalam fenomena, seperti:

        1. Kekacauan penataan kota menyebar sampai pada daerah   pinggiran

        2. Penyebaran area perkotaan miskin tanpa fasilitas perkotaan

3. Kekacauan land use ( housing, industry, comercial, dll)

4. Buruknya lingkungan hidup di perkotaan

5. Permasalahan harga tanah  dan tumpang tindih hak kepemilikan

6. Pertumbuhan penduduk yang sulit dikendalikan,terutama karena pengaruh urbanisasi  dan daya tarik kehidupan perkotaan

B.Penataan Ruang kota.

Pertumbuhan  penduduk di suatu negara menuntut pemerintahnya untuk mampu menyediakan berbagai sarana dan pemenuhan hidup rakyatnya. Kewajiban pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut, terutama negara menganut paham Welfare state, sebagaimana Indonesia.

Bagi Indonesia, keanekaragaman pemanfaatan sumber daya alam dalam usaha memacu pertumbuhan yang mendukung pemerataan serta peningkatan pertumbuhan ekonomi, diupayakan sejalan dengan kemampuan alam Indonesia yang beraneka ragam dan kebutuhan masyarakat yang semakin beraneka ragam sekali,

Campur tangan pemerintah dalam urusan masyarakat tersebut sesungguhnya merupakan peran sentral, tetapi bukan berarti rakyat berpangku tangan, tanpa peran dan partisipasi sama sekali. Pemerintah  merupakan pemegang otoritas kebijakan publik yang harus memainkan peranan penting untuk memotivasi seluruh kegiatan.

Wilayah  negara Indonesia terdiri dari wilayah nasional sebagai suatu kesatuan wilayah provinsi dan wilayah kabupaten/kota yang masing-masing merupakan sub-sistem ruang menurut batasan administrasi. Dapat digambarkan bahwa di dalam sub-sistem tersebut terdapat sumber daya manusia dengan berbagai macam kegiatan pemanfaatan sumber daya alam dengan sumber daya buatan, dengan tingkat pemanfaatan ruang yang berbeda-beda.

Aktivitas pembangunan di atas tentu saja memerlukan lahan dan ruang sebagai tempat  untuk menampung kegiatan dimaksud. Ini berarti berhubungan erat dengan masalah lingkungan tempat aktivitas pembangunan tersebut berlangsung. Penggunaan lahan oleh setiap aktivitas pembangunan sedikitnya akan mengubah rona lingkungan awal menjadi rona lingkungan baru, sehingga terjadi perubahan kesinambungan lingkungan, yang kalau tidak dilakukan penggarapan secara cermat dan bijaksana, akan terjadi kemerosotan kualitas lingkungan, merusak dan bahkan memusnakan kehidupan habitat tertentu    dalam ekosistem bersangkutan.

Melihat kondisi tersebut  di atas, pembangunan di Indonesia, khususnya di beberapa wilayah perkotaan tertentu, harus memiliki suatu perencanaan atau konsep tata ruang, yang dulu disebut dengan master Plan, di mana konsep tersebut  sebagai arahan dan pedoman dalam melaksanakan pembangunan, sehingga masalah-masalah yang akan timbul yang diakibatkan dari hasil pembangunan akan diminimalisir. Namun demikian, konsep tata ruang sebagai pedoman dan arahan pembangunan sebagian besar  masih menunjukkan hasil yang sesuai dengan tujuan dan arahan yang ditetapkan. Apabila kita melihat hasil pembangunan kota-kota yang memiliki rencana dapat dikatakan hampir sama saja dengan hasil pembangunan kota yang tanpa rencana, sehingga dapat menimbulkan kesan dengan atau tanpa rencana kota hasilnya akan sama saja.

Permasalahan  ini akan menjadi permasalahan hukum yang sangat mendasar karena Pasal 33 ayat (3) UUD NKRI 1945, yang menghendaki kita untuk menggunakan dan memanfaatkan bumi, air dan kekayaan alam yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Oleh karena itu  wilayah kesatuan Republik Indonesia  harus dapat dimanfaatkan serta didayagunakan secara efektif dengan memperhatikan nilai-nilai konsepsi dasar manusia, masyarakat, serta ekosistem yang ada di Indonesia. Selain itu juga  permasalahan lain yang timbul yaitu pada sistem pemerintahan Indonesia, dimana saat ini terjadi perubahan dengan terdistribusinya kewenangan pemerintah pusat ke daerah dalam berbagai kegiatan pembangunan. Apalagi setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dimana daerah diberikan keleluasaan untuk mengelola dan memanfaatkan potensi sumber daya yang dimilikinya.

Agar dalam memahami permasalahan tersebut tidak keluar dari kerangka UUD NKRI 1945, maka perlu kiranya kita kembali kepada pemikiran yang fundamental mengenai tujuan dari negara Republik Indonesia yang terdapat di dalam Pembukaan  UUD NKRI 1945 yang berbunyi sebagai berikut:

“melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa,  dan ikut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia …..“

Tujuan pembangunan nasional Indonesia untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 telah mencapai berbagai kemajuan termasuk di bidang ekonomi dan moneter, sebagaimana tercermin pada pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan tingkat inflasi yang terkendali. Sementara itu, dalam pembangunan tersebut terdapat kelemahan struktur dan sistem perekonomian Indonesia yang menimbulkan penyimpangan-penyimpangan antara lain ketidakhati-hatian dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan pada suatu kawasan atau ruang tertentu. Hal tersebut semakin diperparah dengan kurang memadainya perangkat hukum, lemahnya penegakan hukum sehingga mengakibatkan banyaknya disparasi dalam implementasi pemanfaatan ruangnya, pada akhirnya terjadi penyimpangan dari rencana tata ruang wilayah yang telah diatur dalam peraturan daerah yang bersangkutan. Hal ini disebabkan karena hingga saat ini belum ada satu Undang-Undang pun yang merumuskan secara yuridis apa sanksi terhadap pelanggaran terhadap peraturan daerah yang bersangkutan.

Terhadap persoalan ini, menjadi relevan dimunculkan pertanyaan kapan suatu pelanggaran Undang-Undang tata ruang dapat dijerat dengan ketentuan peraturan dan perundangan yang berlaku?.  Kemudian dalam hal-hal apa tindak pelanggaran tata ruang dapat dijerat dengan ketentuan tindak pidana?.

Aturan hukum yang memuat asas lex specialis derogate legi generali dilihat menurut teori sistem hukum dari  B. Terr Hart, termasuk kategori rule of recognition. Mengingat asas ini mengatur aturan hukum mana yang diakui syah sebagai suatu aturan yang berlaku. Dengan demikian, asas ini merupakan salah satu secondary rules, yang sifatnya bukan mengatur perilaku sebagaimana primary rules, tetapi mengatur (pembatasan) penggunaan kewenangan (aparat) negara dalam mengadakan suatu represi terhadap pelanggaran atas aturan tentang perilaku tersebut.

Sebagai asas yang mengatur penggunaan kewenangan, dilihat dari teori tentang criminal law policy dari Ancel, asas lex specialis derogat legi generali merupakan asas hukum yang menentukan dalam tahap aplikasi (application policy). Artinya, persoalannya bukan berkenaan dengan perumusan suatu kebijakan tentang hukum (formulation policy), tetapi berkenaan dengan game-rules dalam penerapan hukum. Dalam hal ini, asas ini menjadi penting bagi aparat penegak hukum apakah suatu peristiwa akan diterapkan aturan yang “ini” atau yang “itu”. Sementara, yang “ini” atau “itu” tersebut ditentukan oleh manakah aturan diantara aturan-aturan tersebut yang bersifat umum, sedangkan manakah aturan-aturan yang lain yang bersifat khusus.

  1. 1.    Pengertian Ruang menurut Undang Undang

Menurut Undang Undang nomor 26 tahun 2007 Pasal 1 ayat 1 : adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut,dan ruang udara,termasuk ruang didalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah,tempat manusia dan makhluk lain hidup,melakukan kegiatan,dan memelihara kelangsungan hidupnya.sedangkan Ruang menurut Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2006 tentang rencana tata ruang kota Makassar Pasal 1 ayat 2 adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan mahluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya.

Pengertian Tata Ruang menurut undang undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 2 memberi defenisi bahwa Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang, sedangkan peraturan daerah Nomor  6 tahun 2006 memberi pengertianTata Ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang, baik direncanakan maupun tidak.Penataan Ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;  Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang;

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan  atau aspek fungsional; Wilayah Kota adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Ruang dapat diartikan sebagai wadah kehidupan manusia dan mahluk hidup lainnya dan sebagai sumber daya alam.  Ruang baik sebagai wadah  maupun sebagai sumber daya alam terbatas. Sebagai wadah ia terbatas pada besaran wilayah, sedangkan sebagai sumber daya, ia terbatas daya dukungnya. Oleh karena itu menurut Komar Kantaatmadja, pemanfaatan ruang perlu ditata agar tidak terjadi pemborosan dan penurunan kualitas ruang.

Sedang menurut  D. A. Tisnaamidjaja, yang dimaksud dengan pengertian ruang adalah “wujud fisik wilayah dalam dimensi geografis dan geometris yang merupakan wadah bagi manusia dalam melaksanakan kegiatan kehidupannya dalam suatu kualitas hidup yang layak”.

Ruang sebagai salah satu  tempat untuk melangsungkan kehidupan manusia dalam melaksanakan kegiatan kehidupan manusia, juga sebagai sumber daya alam merupakan salah satu karunia Tuhan kepada bangsa Indonesia. Dengan demikian ruang wilayah Indonesia  merupakan suatu asset yang harus dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan bangsa Indonesia secara terkoordinasi, terpadu dan seefektif mungkin dengan memperhatikan factor-faktor lain seperti, ekonomi, social,  budaya, hankam, serta kelestarian lingkungan untuk mendorong terciptanya pembangunan nasional yang serasi dan seimbang.

Ruang (space) diartikan pula sebagai seluruh permukaan bumi yang merupakan lapisan biosfera, tempat hidup tumbuh-tumbuhan, hewan dan manusia. Ruang dapat merupakan suatu wilayah yang mempunyai batas geografi yaitu batas menurut keadaan fisik, sosial, atau pemerintahan yang terjadi dari sebagian permukaan bumi dan lapisan tanah dibawahnya serta lapisan udara di atasnya.

Pasal 1 Undang-Undang No.26 Tahun 2007, menyatakan bahwa ruang terbagi ke dalam beberapa kategori, yang diantaranya adalah:

  1. Ruang daratan  adalah ruang yang terletak di atas dan dibawah permukaan daratan, termasuk permukaan perairan darat dan sisi darat dari garis laut terendah.
  2. Ruang lautan adalah ruang yang terletak  di atas dan di bawah permukaan laut dimulai dari sisi laut dari sisi laut terendah termasuk dasar laut dan bagian bumi di bawahnya, di mana  Negara Indonesia  memiliki hak yuridisdiksinya.
  3. Ruang udara adalah ruang yang terletak di atas ruang daratan dan atau ruang lautan sekitar wilayah Negara dan melekat pada bumi, di mana Negara Indonesia memiliki hak yurisdiksi.

Dalam Perda Nomor 6 Tahun 2006 Pasal 2 Ayat 1 disebutkan bahwa ruang lingkup RTRW kota mencakup strategi dan struktur pemanfaatan ruang wilayah kota sampai dengan batas ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

  1. 2.    Pengertian Kota dan Perkotaan

Pengertian kota sebagaimana yang dikemukakan oleh Ilhami , bahwa yang disebut dengan kota adalah: kelompok orang-orang dalam jumlah tertentu hidup dan bertempat tinggal bersama dalam suatu wilayah geografis tertentu berpola hubungan rasional, ekonomis dan individualistis.

Pengertian Kota secara struktural adalah suatu area/daerah atau wilayah yang secara administratif memiliki batas-batas dengan di dalamnya terdapat komponen-komponen yang meliputi, antara lain: penduduk dengan ukuran tertentu, sistem  ekonomi, system sosial, sarana maupun infrastruktur yang kesemuanya merupakan kelengkapan keseluruhan.

Pengertian Kota secara fungsional  adalah merupakan pusat pemukiman penduduk maupun pertumbuhan dalam system  pengembangan kehidupan sosial kultural yang luas.

Bintarto mengemukakan bahwa  pengertian kota ditinjau dari segi geografis dapat diartikan: suatu sistem jaringan kehidupan manusia yang ditandai dengan kepadatan penduduk yang tinggi dan diwarnai dengan strata sosial ekonomi yang heterogen dan coraknya yang materialistis, atau dapat pula diartikan sebagai bentang budaya yang ditimbulkan oleh unsur-unsur alam dan non alami dengan gejala-gejala pemusatan penduduk yang cukup besar dengan corak kehidupan yang bersifat heterogen dan materialistis dibandingkan dengan daerah belakangnya.

Dalam Pasal 1 sub 10 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dinyatakan bahwa : Kawasan Perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Lebih lanjut dinyatakan mengenai kebijakan pengembangan penataan ruang kota dalam Perda No. 6 Tahun 2006, Pasal 7 sebagai berikut:

  1. Memantapkan fungsi Kota Makassar sebagai Kota Maritim, Niaga, Pendidikan, Budaya dan jasa berskala nasional dan internasional;
  2. Memperioritaskan arah pengembangan kota ke arah koridor Timur, Selatan, Utara dan Membatasi pengembangan ke arah Barat agar tercapai keseimbangan ekosistem.
  3. Melestarikan fungsi dan keserasian lingkungan hidup di dalam penataan ruang dengan mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
  4. Mengembangkan sistem prasarana dan sarana kota yang berintegrasi dengan sistem regional, nasional dan internasional.

 

C.Konsepsi Hak Menguasai oleh Negara dalam Penataan Ruang

Hak penguasaan negara termanifestasi dalam mengatur, mengurus dan mengawas. Implementasinya antara lain pada rencana (Het Plan) yang merupakan keseluruhan tindakan yang saling berkaitan dari tata usaha negara yang mengupayakan terlaksananya keadaan tertentu yang tertib/teratur .

Hak Menguasai oleh Negara diatur pada Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa : Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Budi Harsono mengemukakan bahwa hak menguasai oleh negara didasarkan pada teori, negara tanpa harus menjadi pemilik tanahpun, selaku penguasa dapat memberikan tanah-tanah yang dikuasai itu, asal ada peraturan perundang-undangan yang memberikan kewenangan untuk itu.

Dalam Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 pada Pasal 2 ayat (2) dalam mengimplentasikan Hak Menguasai oleh Negara dimana memberikan wewenang kepada negara untuk :

  1. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa;
  2. Menentukan  dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;
  3. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai,  bumi air dan ruang angkasa.

Adapun kewenangan negara tersebut diatur lebih lanjut dalam Pasal 14 UUPA yang menyatakan bahwa, Pemerintah membuat suatu rencana umum mengenai persediaan, peruntukan dan penggunaan, bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan yang terkandung di dalamnya :

  1. Untuk keperluan negara.
  2. Untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya.
  3. Untuk keperluan pusat-pusat kehidupan masyarakat, sosial, kebudayaan dan lain-lainnya kesejahteraan.
  4. Untuk memperkembangkan produksi pertanian, peternakan dan perikanan serta sejalan dengan itu.
  5. Untuk memperkembangkan industri, transmigrasi dan pertambangan.

Berdasarkan rencana umum tersebut Pemerintah Daerah mengatur persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan yang terkandung di dalamnya. Implementasi hal kewenangan tersebut diatur dalam Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 pada Pasal 1 sub 2 dan 3 menyatakan bahwa : Tata Ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang, baik direncanakan maupun tidak. Sedang apa yang dimaksud dengan Penataan Ruang adalah: Proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Kartasasmita menyatakan bahwa, Penataan Ruang secara umum mengandung pengertian sebagai suatu proses yang meliputi proses perencanaan, pelaksanaan atau pemanfaatan tata ruang, dan pengendalian pelaksanaan atau pemanfaatan ruang yang harus berhubungan satu sama lain.

Rapoport menyatakan bahwa Tata Ruang adalah suatu yang berada di dalam ruang sebagai wadah penyelenggaraan kehidupan.

 

D.Perencanaan Tata Ruang Kota

Perencanaan Tata Ruang dilakukan guna menentukan arah pengembangan yang akan dicapai dilihat dari segi ekonomi, sosial, budaya, daya dukung dan daya tamping lingkungan, serta fungsi pertahanan keamanan; mengidentifikasi berbagai potensi dan masalah pembangunan dalam suatu wilayah perencanaan; perumusan perencanaan tata ruang, dan penetapan rencana tata ruang.

Menurut Budihardjo, penyusunan rencana tata ruang harus dilandasi pemikiran perspektif menuju keadaan pada masa depan yang didambakan, bertitik tolak dari data, informasi, ilmu pengetahuan dan teknlogi yang dapat dipakai, serta memperhatikan keragaman wawasan kegiatan tiap sektor.

Perencanaan kota adalah kegiatan penyusunan dan peninjauan kembali rencana-rencana kota. Sedangkan rencana kota merupakan rencana yang disusun dalam rangka pengaturan pemanfaatan ruang kota yang terdiri atas Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK), Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) dan Rencana Teknik Ruang Kota (RTRK).

Dalam pelaksanaan pembangunan di daerah kota diperlukan rencana tata ruang yang menjadi pedoman bagi pemerintah daerah untuk menetapkan lokasi kegiatan dan pembangunan dalam memanfaatkan ruang. Pedoman tersebut digunakan pula dalam penyusunan program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang di daerah tersebut dan sekaligus menjadi dasar dalam pemberian rekomendasi pengarahan pemanfaatan ruang, sehingga sesuai dengan rencana tata ruang kota yang sudah ditetapkan.

Implikasi Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 nampak pada Pasal 4 Keppres Nomor 55 Tahun 1993 yaitu kebutuhan tanah yang diperlukan bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum harus sesuai dan berdasarkan pada rencana umum tata ruang yang telah ditetapkan. Bagi daerah yang belum menetapkan rencana umum tata ruang, pengadaan tanah dilakukan berdasarkan perencanaan wilayah atau kota yang telah ada.

Berkenaan dengan pelaksanaan pembangunan, dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, dinyatakan bahwa pengelolaan lingkungan hidup wajib dilakukan secara terpadu dengan penataan ruang. Serta dinyatakan pula bahwa dalam menerbitkan izin atau kegiatan wajib diperhatikan rencana tata ruang dan pendapat masyarakat.

Budihardjo menyatakan bahwa Pembangunan berkelanjutan dapat dimaksudkan sebagai pembangunan yang mampu memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengabaikan kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhan mereka, juga bahwa pembangunan yang membutuhkan sumber daya tidak terbatas dihadapkan pada ketersediaan sumber daya seperti konflik pemanfaatan ruang dalam hal ini konflik penggunaan lahan sehingga penggunaan lahan harus dikendalikan.

Ibrahim berpendapat, Pengendalian pemanfaatan ruang merupakan suatu piranti manajemen pengelolaan kota yang sangat diperlukan oleh manajer kota untuk memastikan bahwa perencanaan tata ruang  dan pelaksanaan pemanfaatan ruang berlangsung sesuai dengan  rencana yang telah ditetapkan. Perencanaan tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang merupakan dua sisi  dari suatu mata uang. Pengendalian pemanfaatan tata ruang akan berlangsung secara efektif dan efisien bilamana telah didahului dengan perencanaan tata ruang yang valid dan berkualitas. Sebaliknya rencana tata ruang yang tidak dipersiapkan dengan mantap akan membuka peluang terjadinya penyimpangan fungsi ruang secara efektif dan efisien dan pada akhirnya akan menyulitkan tercapainya tertib ruang sebagaimana telah ditetapkan dalam rencana tata ruang.

Deakin, menyebutkan bahwa Manajemen pertumbuhan dikedepankan karena beberapa hal seperti : (1) Permintakatan (zoning) kurang mampu dalam membentuk pertumbuhan, mengendalikan penjadwalan/rentang waktu, menghadapi masalah pendanaan dan lingkungan; (2) Kesulitan memenuhi sarana pelayanan dan infrastruktur yang telah menelan banyak biaya meskipun dengan menaikkan pajak; (3) Terjadinya urban sprawl, polusi udara, hilangnya ruang-ruang terbuka dan persawahan, menyebabkan diberlakukannya aturan-aturan penatagunaan tanah seperti larangan aneksasi lahan, membuat garis batas wilayah perkotaan, daerah “sabuk hijau” (greenbelt area), dan perlindungan daerah pertanian.

Disisi lain Smith, menyatakan bahwa Pengendalian pemanfaatan lahan sangat erat hubungannya dengan manajemen pertumbuhan (growt management). Tujuan/sasaran pengendalian penggunaan lahan adalah manejemen pertumbuhan yang dilaksanakan  melalui empat  perangkat/instrument  yaitu : (1) Instrumen pengaturan (regulatory tools) seperti permitakatan, perizinan lokasi, perizinan bangunan; (2) Instrumen kebijakan penempatan fasilitas pelayanan umum untuk mengarahkan pembangunan (public service location) seperti fasilitas infrastruktur; (3) Instrumen sumber-sumber pendapatan (revenue sources) seperti pajak; (4) Instrumen pengeluaran/belanja langsung dan tidak langsung pemerintah (government expenditure) seperti pembelian lahan dan insentif pajak perumahan.

Devas dan Rakodi menyatakan bahwa banyak pihak berpendapat bahwa pemerintah harus campur tangan untuk mengendalikan, menata keadaan dengan alasan kegagalan mekanisme pasar menciptakan hasil yang memuaskan masyarakat secara keseluruhan, antara lain kegagalan menghasilkan hasil social yang diinginkan, munculnya eksternalitas negative, dan ketidakmerataan pelayanan.

Lebih lanjut disebutkan bahwa pada kenyataan banyak campur tangan pemerintah dalam pembangunan kota justru tidak tepat dan tidak memuaskan. Bahkan dapat diperkirakan bahwa sebab utama kegagalan pengendalian pemanfaatan ruang adalah karena tidak adanya kurangnya kemampuan politik yang kuat dan dukungan masyarakat yang memadai.

Branch, menyatakan Sistem permintakatan (zoning) merupakan cara yang paling banyak digunakan untuk menetapkan penggunaan lahan atau mengatur kegiatan yang diizinkan di atas sebidang lahan. Pada umumnya setiap mintakat disertai dengan batasan-batasan dan/atau persyaratan tertentu yang secara rinci diterapkan untuk setiap penggunaan bangunan yang akan didirikan di atas persil tertentu dalam mintakat tertentu.

Rencana Tata Ruang Wilayah selanjutnya dapat disingkat RTRW merupakan hasil perencanaan pembangunan yang telah ditetapkan di peringkat Kota. Kawasan adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional serta memiliki ciri tertentu. Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.  Kawasan Budi Daya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.

Kawasan Hijau adalah ruang terbuka hijau yang terdiri dari kawasan hijau lindung dan hijau binaan Kawasan Hijau Lindung adalah bagian dari kawasan hijau yang memiliki karakteristik alamiah yang perlu dilestarikan untuk tujuan perlindungan habitat setempat maupun untuk tujuan perlindungan wilayah yang lebih luas.  Kawasan Hijau Binaan adalah bagian dari kawasan hijau di luar kawasan hijau lindung untuk tujuan penghijauan yang dibina melalui penanaman, pengembangan, pemeliharaan maupun pemulihan vegetasi yang diperlukan dan didukung fasilitasnya yang diperlukan baik untuk sarana ekologis maupun sarana sosial Kota yang dapat didukung fasilitas sesuai keperluan untuk fungsi penghijauan tersebut yang diatur dalam Pasal 15 Perda No. 6 Tahun 2006 yang terdiri dari 13 ayat dan Pasal 49 sampai Pasal 50 yang mengatur mengenai rencana pengembangan kawasan hijau di Kota Makassar.

Kawasan Tangkapan Air adalah kawasan atau areal yang mempunyai pengaruh secara alamiah atau binaan terhadap keberlangsungan badan air seperti waduk, situ, sungai, kanal, pengolahan air limbah dan lain-lain, hal ini diatur dalam Pasal 44 Perda Nomor 6 Tahun 2006. Kemudian Pasal 51 dan 52 mengatur tentang Kawasan Permukiman adalah kawasan yang diarahkan dan diperuntukkan bagi pengembangan permukiman atau tempat tinggal/hunian beserta prasarana dan sarana. Dalam Pasal 53 diatur tentang Kawasan Bangunan Umum adalah kawasan yang diarahkan dan diperuntukkan bagi pengembangan perkantoran, perdagangan, jasa, pemerintahan dan fasilitas umum/fasilitas sosial beserta fasilitas penunjangnya dengan Koefisien Dasar Bangunan lebih besar dari 20% (dua puluh persen).

Kawasan Bangunan Umum Koefisien Dasar Bangunan Rendah (KDB) adalah kawasan yang secara keseluruhan Koefisien Dasar Bangunannya maksimum 20% (dua puluh persen) diatur dalam Pasal diatur dalam Pasal 54. Kawasan Pusat Kota adalah KT yang tumbuh sebagai pusat Kota dengan percampuran berbagai kegiatan, memiliki fungsi strategis dalam peruntukannya. Kawasan Permukiman Terpadu adalah KT yang diarahkan dan diperuntukkan bagi pemusatan dan pengembangan permukiman atau tempat tinggal/hunian beserta prasarana dan sarana lingkungannya yang terstruktur secara terpadu; Kawasan Pelabuhan Terpadu adalah KT yang diarahkan sebagai kawasan yang memberi dukungan kuat dalam satu sistem ruang yang bersinergi terhadap berbagai kepentingan dan kegiatan yang lengkap berkaitan dengan aktivitas kepelabuhanan dan segala persyaratannya. Pasal 57 ayat 4 mengatur Kawasan Bandara Terpadu KT yang dan diperuntukkan sebagai kawasan yang memberi dukungan kuat dalam satu sistem ruang yang bersinergi terhadap berbagai kepentingan dan kegiatan yang lengkap berkaitan dengan aktivitas bandara dan segala persyaratannya.

Kawasan Maritim Terpadu adalah KT yang diarahkan dan diperuntukkan sebagai kawasan dengan pemusatan dan pengembangan berbagai kegiatan kemaritiman yang dilengkapi dengan kegiatan-kegiatan penunjang yang lengkap yang saling bersinergi dalam satu sistem ruang yang solid hal ini diatur dalam Pasal 57 ayat 5 Perda No.6 Tahun 2005.

Kawasan Industri Terpadu adalah KT yang diarahkan dan diperuntukkan sebagai kawasan dengan pemusatan dan pengembangan berbagai kegiatan industri yang dilengkapi dengan kegiatan-kegiatan penunjang yang lengkap yang saling bersinergi dalam satu sistem ruang yang solid yang diatur dalam Pasal 57 ayat 6 Perda No.6 Tahun 2006.

Pasal 57 ayat 7 mengatur mengenai Kawasan Pergudangan Terpadu adalah KT yang diarahkan dan diperuntukkan sebagai kawasan dengan pemusatan dan pengembangan berbagai kegiatan pergudangan yang dilengkapi dengan kegiatan-kegiatan penunjang yang lengkap yang saling bersinergi dalam satu sistem ruang yang solid. Selanjutnya Pasal 57 ayat 8 diatur akan Kawasan Pendidikan Tinggi Terpadu adalah KT yang diarahkan dan diperuntukkan sebagai kawasan dengan pemusatan dan pengembangan berbagai kegiatan pendidikan tinggi yang dilengkapi dengan kegiatan-kegiatan penunjang yang lengkap yang saling bersinergi dalam satu sistem ruang yang solid.

Dalam Pasal 57 ayat 9 mengatur Kawasan Penelitian Terpadu adalah yang diarahkan diperuntukkan sebagai kawasan dengan dan pengembangan berbagai kegiatan yang dilengkapi dengan kegiatan-kegiatan penunjang yang lengkap yang saling bersinergi dalam satu sistem ruang yang solid. Kawasan Budaya Terpadu adalah KT yang diarahkan dan diperuntukkan sebagai dengan pemusatan dan pengembangan berbagai kegiatan budaya yang dilengkapi dengan kegiatan-kegiatan penunjang yang lengkap yang bersinergi dalam satu sistem ruang yang solid.

Kawasan Olahraga Terpadu adalah KT yang diarahkan dan diperuntukkan sebagai kawasan dengan pemusatan dan pengembangan berbagai kegiatan olahraga yang dilengkapi dengan kegiatan-kegiatan penunjang yang lengkap yang saling bersinergi dalam satu sistem ruang yang solid dan diatur dalam Pasal 57 ayat 11 Perda No. 6 Tahun 2006.

Pada Pasal 57 ayat 12 dan 13 Perda No. 6 Tahun 2006 diatur akan  Kawasan Bisnis dan Pariwisata Terpadu Adalah KT yang diarahkan dan diperuntukkan sebagai kawasan dengan pemusatan dan pengembangan berbagai kegiatan bisnis dan pariwisata yang dilengkapi dengan kegiatan-kegiatan penunjang .  Kawasan  Bisnis dan Pariwisata Terpadu adalah KT yang diarahkan dan diperuntukkan sebagai kawasan dengan pemusatan dan pengembangan berbagai kegiatan bisnis dan pariwisata yang dilengkapi dengan kegiatan-kegiatan penunjang yang lengkap yang saling bersinergi dalam satu sistem ruang yang solid. Kawasan Bisnis Global Terpadu adalah KT yang diarahkan dan diperuntukkan sebagai kawasan dengan pemusatan dan pengembangan berbagai kegiatan bisnis global yang dilengkapi dengan kegiatan-kegiatan penunjang yang lengkap yang saling bersinergi dalam satu sistem ruang yang solid.

Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri;  Industri selektif adalah kegiatan industri yang kriteria pemilihannya disesuaikan dengan kondisi Makassar sebagai Kota Maritim, Niaga, Pendidikan Budaya dan Jasa, yakni industri yang hemat lahan, hemat air, tidak berpolusi, dan menggunakan teknologi tinggi.

Tujuan adalah Nilai-nilai dan kinerja yang mesti dicapai dalam pembangunan Wilayah Kota berkaitan dalam kerangka visi dan misi yang telah ditetapkan. Strategi Pengembangan adalah Langkah-langkah penataan ruang dan pengelolaan Kota yang perlu dilakukan untuk mencapai visi dan misi pembangunan Wilayah Kota yang telah ditetapkan.

Ruang Terbuka Hijau yang diatur dalam Pasal 15 Perda No. 6 Tahun 2006 selanjutnya dapat disebut RTH adalah Kawasan atau areal permukaan tanah yang didominasi oleh tumbuhan yang dibina untuk fungsi perlindungan habitat tertentu, dan atau sarana Kota/lingkungan, dan atau pengaman jaringan prasarana, dan atau budidaya pertanian. Sedangkan rencana struktur pemanfaatan ruang wilayah kota menurut peraturan daerah nomor 6 tahun 2006 Pasal 13 dijabarkan kedalam struktur pemanfaatan ruang kota meliputi : 1. Rencana persebaran penduduk; 2. Rencana pengembangan kawasan hijau;  3. Rencana pengembangan kawasan permukiman; 4. Rencana pengembangan kawasan bangunan umum; 5. Rencana pengembangan kawasan industri; 6. Rencana pengembangan kawasan pergudangan; 7. Rencana pengembangan sistem pusat kegiatan; 8. Rencana pengembangan sistem prasarana; 9. Rencana intensitas ruang.

Selanjutnya rencana persebaran penduduk tertuang dalam Pasal 14,sebagai berikut:

(1) Untuk mewujudkan tata ruang bagian wilayah yang ideal, maka ditetapkan kebijakan persebaran penduduk  dimasing-masing Kota sebagai berikut:

1. Jumlah Penduduk Kawasan Pusat Kota pada Tahun 2015 dibatasi atau dikendalikan sampai sekitar 272.144 jiwa;

2. Jumlah Penduduk Kawasan Permukiman Terpadu dibatasi atau dikendalikan sampai sekitar 206.922 jiwa;

3. Jumlah Penduduk Kawasan Pelabuhan Terpadu dibatasi atau dikendalikan sampai sekitar 94.373 jiwa;

4. Jumlah Penduduk Kawasan Bandara Terpadu dibatasi atau dikendalikan sampai sekitar 92.576 jiwa;

5. Jumlah Penduduk Kawasan Maritim Terpadu dibatasi atau dikendalikan sampai sekitar 44.381 jiwa;

6. Jumlah Penduduk Kawasan Industri Terpadu dibatasi atau dikendalikan sampai sekitar 104.160 jiwa;

7. Jumlah Penduduk Kawasan Pergudangan Terpadu dibatasi atau dikendalikan sampai sekitar 56.049 jiwa;

8. Jumlah Penduduk Kawasan Pendidikan Tinggi Terpadu dibatasi atau dikendalikan sampai sekitar 238.775 jiwa;

9. Jumlah Penduduk Kawasan Penelitian Terpadu dibatasi atau dikendalikan sampai sekitar 21.073 jiwa;

10. Jumlah Penduduk Kawasan Budaya Terpadu dibatasi atau dikendalikan sampai sekitar 20.359 jiwa;

11. Jumlah Penduduk Kawasan Olahraga Terpadu dibatasi atau dikendalikan sampai sekitar 101.278 jiwa;

12. Jumlah Penduduk Kawasan Bisnis dan Pariwisata Terpadu dibatasi atau dikendalikan sampai sekitar 24.219 jiwa.

13. Jumlah Penduduk Kawasan Bisnis Global Terpadu dibatasi atau dikendalikan sampai sekitar 114.398 jiwa.

Sedangkan dalam ayat (2) Persebaran dan kepadatan penduduk menurut 13 kawasan terpadu Kota di masing-masing kawasan diarahkan.

 

D.Pendekatan Perilaku Alih Fungsi Lahan

Hadi Sabari Yunus , menyatakan Perubahan alih fungsi lahan dipengaruhi  oleh daya tarik tempat, antara lain: (1) Masih luasnya tanah yang tersedia di daerah pemekaran; (2) masih rendahnya harga tanah di daerah pemekaran, sehingga mendorong penduduk untuk tinggal di daerah tersebut; (3) Suasana yang lebih menyenangkan  terutama didaerah pemekaran yang masih mempunyai kondisi lingkungan yang bebas dari polusi; (4) Adanya pendidikan yang mengambil lokasi luar kota; (5) Mendekati tempat kerja.

Perubahan  penggunaan pada dasarnya adalah peralihan fungsi lahan yang tadinya untuk peruntukan tertentu menjadi peruntukan tertentu pula (yang lain). Dengan adanya perubahan penggunaan lahan, daerah tersebut mengalami perkembangan, terutama adalah pada perkembangan jumlah sarana fisik baik berupa perekonomian, jalan maupun sarana dan prasarana lainnya.

Selain distribusi perubahan penggunaan lahan akan mempunyai pola-pola perubahan penggunaan lahan. pada distribusi perubahan penggunaan lahan pada dasarnya dikelompokkan menjadi

  1. Pola memanjang mengikuti jalan,
  2. Pola mengikut sungai
  3. Pola radial
  4. Pola tersebar
  5. Pola memanjang mengikuti garis pantai
  6. Pola mengikuti rel kereta api.

Faktor-faktor yang mempengaruhi distribusi pola perubahan penggunaan lahan tersebut, pada dasarnya adalah karakteristik dari kondisi topografi dan potensi masing-masing daerah.

Dalam penggunaan lahan baik untuk perumahan maupun untuk pertanian harus diperhitungkan beberapa unsure alam seperti ketinggian tempat, ketersediaan air dan lain sebagainya sehingga diharapkan akan tercipta keseimbangan dan keserasian dalam tata guna lahan dan diperoleh manfaat yang optimal dari penggunaannya dan menjaga kelestariannya.

Tata ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang yang direncanakan maupun tidak direncanakan. Wujud struktural adalah susunan unsur-unsur pembentukan rona lingkungan alam, sosial dan buatan secara hirarkis dan struktural berhubungan antara satu dengan lainnya sehingga membentuk tata ruang, diantaranya meliputi hirarki pusat pelayanan seperti pusat kota, prasarana jalan, dan sebagainya. Pola pemanfaatan ruang adalah bentuk pemanfaatan ruang yang menggambarkan ukuran fungsi serta karakter  kegiatan manusia atau kegiatan alam diantaranya pola lokasi, sebaran pemukiman, industry, dan pertanian serta pola penggunaan tanah pedesaan dan perkotaan.

Bintarto, menyatakan bahwa penggunaan lahan dan tata ruang dapat dipelajari dengan menggunakan suatu metode pendekatan tertentu. Dalam geografi terpadu untuk mendekati atau menghampiri masalah geografi digunakan berbagai macam pendekatan yang secara ekplisit dituangkan kedalam beberapa analisis di bawah ini :

a)    Analisa Keruangan (spatial Analysis) yaitu mempelajari perbedaan-perbedaan lokasi mengenai sifat-sifat penting, yang memperhatikan penyebaran penggunaan ruang yang telah ada dan penyediaan ruang yang akan digunakan untuk berbagai kegunaan yang direncanakan.

b)    Analisa Ekologi (ecological analysis) yaitu pendekatan yang memperhatikan interaksi organism hidup dengan lingkungan.

c)    Analisa Kompleks Wilayah (regional complex analysis) yaitu suatu pendekatan yang merupakan kombinasi atau gabungan antara analisa keruangan dengan analisa ekologi.

 

E.Kecenderungan Perubahan Penggunaan Lahan

Pengertian perubahan penggunaan lahan menurut Pierce, adalah merupakan alih fungsi/konversi atau mutasi lahan secara umum menyangkut transformasi dalam pengalokasian sumber daya lahan dari suatu penggunaan ke penggunaan lainnya.  Namun, sebagai suatu terminology dalam kajian-kajian ekonomis, pengertiannya terutama difokuskan pada proses dialihgunakannya lahan dari penggunaan lahan agraris (kedesaan) menjadi penggunaan lahan yang non-agraris (kekotaan). Proses penggunaan lahan ini melibatkan baik reorganisasi struktur fisik kota secara internal maupun ekspansinya ke arah luar.

Fenomena perubahan penggunaan lahan agraris (kedesaan) menjadi lahan non-agraris (kekotaan), secara teoritis dapat dijelaskan dalam konteks ekonomika lahan yaitu, menempatkan sumber daya lahan sebagai factor produksi. Karena karakteristiknya, maka secara alamiah akan terjadi persaingan dalam penggunaan lahan untuk berbagai aktivitas. Kondisi seperti ini dapat menjadi suatu perubahan dalam penggunaan lahan yang mengarah pada aktivitas yang mempunyai land rent paling tinggi. Secara sederhana dapat dikatakan persediaan lahan relative tetap, sementara permintaan terus bertumbuh dengan cepat, terutama di kawasan perkotaan. Pertumbuhan kebutuhan akan lahan itu didorong oleh pertumbuhan penduduk dan aktivitas social ekonomi yang menyertainya. Interaksi antara permintaan dan penawaran lahan inilah nantinya menghasilkan pola penggunaan lahan mengarah pada aktivitas yang paling menguntungkan. Dalam konteks inilah fenomena perubahan penggunaan lahan agraris (kedesaan) menjadi penggunaan lahan yang non-agraris (kekotaan) tidak dapat dihindari.

Terjadinya fenomena perubahan pemanfaatan lahan agraris menjadi penggunaan lahan non-agraris tidak terlepas dari pengaruh faktor-faktor yang umumnya terjadi diberbagai tempat diantaranya:

 

  1. 1.    Pertumbuhan Penduduk

Suatu wilayah yang memiliki keunggulan komparatif karena statusnya, seperti ibu kota, akan bertumbuh dan berkembang. Awalnya memang hanya berstatus ibu kota, namun karena akses menuju ke ibu kota dibangun dipermudah dengan membuat jalan, maka semakin lama ibu kota menjadi aglomerasi berbagai kegiatan. Penduduk daerah lain yang mengetahui ada sumber mata pencaharian, mulai berdatangan untuk mengadu nasib. Pada saat itulah proses urbanisasi sedang terjadi. Pertumbuhan penduduk kota dapat  meningkat secara drastis, dan kebanyakan dihuni kelompok usia produktif.

Keadaan tersebut menuntut penyediaan lahan untuk menampung aktivitas penduduk, dan tidak menutup kemungkinan pihak ibu kota harus menyediakan sarana pemukiman untuk menampung mereka. Karena lahan di kota pemanfaatannya terbatas dan relative mahal perolehannya, maka dengan terpaksa mereka yang kalah bersaing dalam mendapatkan lahan, mengubah guna lahan yang tersedia menjadi area pemukiman.

  1. 2.    Pertumbuhan Ekonomi

Maju tidaknya suatu daerah biasanya diukur berdasarkan laju pertumbuhan Product Domestic Regional Bruto (PDRB) dalam kurun waktu tertentu. Pada dasarnya pertumbuhan ekonomi daerah akan mendorong peningkatan permintaan lahan untuk berbagai keperluan, seperti : industri, pertanian, jasa dan kegiatan lainnya. Oleh karena persediaan lahan tidak berubah dalam suatu wilayah, maka perubahan atau pertumbuhan ekonomi tersebut akan menggeser peranan sector pertanian  ke sector industry dan jasa yang juga memerlukan lahan untuk kegiatannya. Keadaan demikian, lahan agraris akan mendapat tekanan permintaan untuk penggunaan bagi kepentingan kegiatan diluar sector agraris tersebut.

Perubahan penggunaan lahan menjadi bentuk penggunaan lainnya, tidak terlepas dari situasi ekonomi secara keseluruhan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi menyebabkan beberapa factor ekonomi lainnya tumbuh dengan cepat. Pertumbuhan sector tersebut akan membutuhkan lahan yang lebih luas.

Apabila lahan yang belum terbangun tersebut  letaknya berdekatan dengan pusat pertumbuhan, maka cepat atau lambat area tersebut akan berubah penggunaan lahannya, baik untuk pemikuman, pabrik-pabrik atau untuk sector jasa. Lokasi terjadinya perubahan penggunaan lahan yang didasarkan pada factor peningkatan ekonomi biasanya terletak di areal lahan yang belum terbangun dan bersifat agraris (kedesaan) yang dilalui jalan. Pola pemukiman seperti ini membentuk tipe pita linear mengikuti jalan.

 

  1. 3.    Nilai Jual

Segala aktivitas manusia tidak terlepas dari lahan sebagai factor akativitas produksi. Beberapa hal yang mempengaruhi nilai jual yaitu : 1) Lokasi lahan, semakin dekat dengan akses jalan, biasanya semakin mahal, makanya tidak mengherankan, lahan yang dekat dengan jalan cenderung mengalami perubahan lahan yang cepat. Selain dekat dengan jalan, juga karena lahan tersebut terletak di wilayah perkotaan. 2) intensitas permintaan dan persaingan dalam mendapatkan lahan semakin tinggi.

Reksohadiprojo, memberi pengertian nilai lahan dan sewa lahan berhubungan erat dengan jasa yang dihasilkan oleh karena penggunaan lahan sebagai suatu aktiva.

Lahan disebut aktiva fisik dan memiliki nilai karena memberi hasil selama waktu tertentu. Begitu juga sewa lahan, akan memiliki nilai jasa yang dihasilkan oleh lahan selama periode tertentu apabila dimanfaatkan oleh orang lain dengan perjanjian sewa. Rupanya harga telah menentukan permintaan atas lahan serta mempengaruhi intensitas persaingan untuk mendapatkan lahan. Meski harga lahan masuk dalam perhitungan biaya dalam suatu proses produksi, namun bila sudah didapatkan, dalam jangka panjang lahan menjadi unsur modal yang sering kurang mendapat perhitungan.

 

  1. 4.    Kebijakan Pemerintah

Terjadinya perubahan penggunaan lahan, juga tidak terlepas dari penetapan kebijakan pemerintah. Kebijakan tersebut misalnya adanya privatisasi pembangunan kawasan industry, pembangunan pemukiman skala besar, kota baru dan deregulasi investasi perizinan. Pihak swasta dalam proses pembebasan tanah sulit menyatukan lahan yang terpisah-pisah apalagi hamparan lahan tersebut sebagian telah dibangun pemukiman. Kondisi tersebut tentu tidak menguntungkan investor, karena memerlukan biaya besar untuk pembebasan tanah, maka mereka cenderung memilih lahan luas yang kosong, misalnya hutan, rawa dan lahan pertanian.

Privatisasi pembangunan kawasan industry maupun penentuan kawasan-kawasan lain, tertuang dalam rencana tata ruang yang telah tetapkan oleh pemerintah. Kadang-kadang penentuan kawasan tata ruang ini, tidak terlepas dari pengaruh politik, tawar menawar antara legislative, eksekutif dan para investor tidak menutup kemungkinan, demi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pemerintah melonggarkan aturan penataan ruang dengan memberi ijin investor membangun kawasan industri di lahan produktif misalnya. Sebab  seperti diketahui bersama pihak swasta sebagai investor,  orientasinya adalah keuntungan (profit oriented), sehingga dalam mengalokasikan kegiatan tentunya memilih lokasi yang menguntungkan.

 

F.Perizinan Pemanfaatan Ruang

Perizinan pemanfaatan ruang adalah salah satu bentuk pengendalian pemanfaatan ruang yang bertujuan untuk menjaga agar pemanfaatan ruang dapat berlangsung sesuai dengan fungsi ruang yang ditetapkan dalam rencana tata ruang yang disepakati antara rakyat dan pemerintah dapat juga merupakan kebijakan operasional pemanfaatan ruang,  berkaitan dengan penetapan lokasi, kulaitas ruang, hukum adat dan kebiasaan yang berlaku, biasanya diselenggarakan oleh Bupati/Walikota di wilayah kaupaten/kota.

Perizinan pemanfaatan ruang sedikitnya memiliki hierarki yang antara lain sebagai berikut: (1) Perizinan peruntukan dan perolehan lahan, berkaitan dengan penetapan lokasi investasi dan perolehan tanah  dalam bentuk izin lokasi; (2) Perizinan pengembangan pemanfaatan lahan berkaitan dengan rencana pengembangan kualitas ruang dalam bentuk persetujuan site plan; (3) Perizinan mendirikan bangunan berkaitan dengan pengambangan tata bangunan dalam bentuk IMB mengenai penertiban dan mekanisme perizinan diatur dalam Pasal 66-67 Perda No. 6 Tahun 2006.

 

G.Pertimbangan Aspek Lingkungan dalam Prosedur Perizinan

Salah satu aspek dalam penataan ruang menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 adalah pengendalian ruang, yang secara praktis dapat diterjemahkan dalam bentuk perizinan terhadap segala bentuk pemanfaatan lahan atau ruang. Pengelolaan lingkungan hidup disuatu wilayah tidak hanya berkaitan dengan penataan ruang dalam penyusunan saja, tetapi juga dalam pelaksanaan, pemantauan, dan pengendaliannya.

Dalam pengelolaan lingkungan hidup wilayah, prosedur perizinan yang berkaitan dengan penataan ruang dapat merupakan sarana dalam mengaitkan secara resmi berbagai pertimbangan tentang lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan.

Beberapa prosedur mengenai bentuk perizinan  dalam rangka pengendalian terhadap pelaksanaan produk penataan ruang dan cukup potensial untuk dimuati dengan pertimbangan tentang lingkungan hidup antara lain  adalah prosedur memperoleh izin lokasi, izin usaha, izin perencanaan (planning permit), dan izin mendirikan bangunan (IMB).

  1. Izin lokasi, di wilayah-wilayah yang sudah memiliki rencana tata ruang, izin lokasi ditujukan untuk mengendalikan pelaksanaan pembangunan, agar sesuai dengan yang telah direncanakan. Tentunya hal ini didasarkan pada keyakinan bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah yang telah memasukkan pertimbangan  tentang lingkungan hidup.
  2. Izin usaha, prosedur memperoleh izin usaha sangat potensial untuk digunakan sebagai sarana untuk memasyarakatkan aturan yang terkait  dengan kegiatan  dampak lingkungan. Setidaknya semua pemrakarsa usaha dagang dan industry dapat dituntut untuk menyertakan UPL (Upaya Pemantauan Lingkungan), dan UKL (Upaya Pengelolaan Lingkungan) terhadap calon lokasi usaha yang akan dilaksanakannya sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha, karena pemberian izin usaha mempertimbangkan masalah lokasi dan gangguan yang akan ditimbulkan.
  3. Izin Mendirikan Bangunan (IMB), izin mendirikan bangunan sangat tepat untuk digunakan sebagai kendali terhadap persyaratan yang telah ditetapkan untuk membangun sesuai dengan standar-standar yang ditentukan  dalam rencana tata ruang kota. IMB diperlukan untuk mengendalikan aspek  pelaksanaan Tata Ruang Kota.

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

II.KOTA MAKASSAR DAN DISPARITAS PEMANFAATAN RUANG KOTA

 

  1. A.    Wajah Kota Makassar
    1. 1.    Kondisi Geografis

Secara geografis Kota Makassar berada pada bagian barat Provinsi Sulawesi Selatan yang terletak pada koordinat 1190, 32’ 59”, Bujur Timur dan 40, 8’ 19” Lintang Selatan dengan ketinggian  antara 0-25 meter dari permukaan laut. Secara administrative Kota Makassar terdiri dari 14 kecamatan, meliputi 142 kelurahan, dengan luas 175,77km2 atao 0,28% dari luas Provinsi Sulawesi Selatan.

Adapun batas – batas wilayah adminstratif Kota Makassar sebagai berikut:

  • Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Maros;
  • Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Gowa, dan Kabupaten Takalar;
  • Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Maros, dan Kabupaten Gowa;
  • Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar.

 

 

Jumlah penduduk Kota Makassar pada tahun 2007 tercatat  sekitar 1.223.540 jiwa yang terdiri dari 557.529 jiwa laki-laki dan 573.734 jiwa perempuan dan pada tahun 2008 jumlah penduduk yang tercatat sebanyak 1.253.656 jiwa yang terdiri dari  601.304 jiwa laki-laki dan 652.352 jiwa perempuan sehingga laju pertumbuhan penduduk Kota Makassar adalah rata-rata 1,65 %.

Penyebaran penduduk Kota Makassar tidak merata disetiap kecamatan dimana populasi tertinggi  berada di kecamatan  Tamalate dengan jumlah penduduk 129.967 jiwa sedangkan populasi terendah berada pada kecamatan Ujung Tanah dengan jumlah penduduk 45.807 jiwa.

  

  1. 2.    Sosial Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah pada dasarnya dimaksudkan untuk mencapai  tujuan peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat peningkatan pendapatan masyarakat dapat diketahui dengan beberapa cara salah satu diantarannya adalah dari hasil perhitungan pendapatan regional (PDRB).

 

 

Pertumbuhan ekonomi Kota Makassar terus meningkat dari tahun ke tahun. Berdasarkan data BPS Kota Makassar bahwa Product Domestic Regional Bruto (PDRB) Kota Makassar tahun 2008 mencapai angka 15,17 Trilyun rupiah atau mengalami peningkatan, pada tahun 2006 yang nilainya 6.232,6 miliar rupiah

 

  1. 3.    Sosial Budaya

Kondisi  sosial budaya salah satu cermin kehidupan masyarakat kota Makassar  merupakan kota yang masyarakatnya heterogen disebabkan oleh pembaruan penduduk yang beraneka ragam mulai dari suku Makassar, Bugis, Toraja, Mandar, Cina, Jawa dan Papua  ini disebabkan karena Kota Makassar merupakan pusat pertemuan migrasi untuk kawasan Indonesia bagian barat dan timur. Walaupun Kota Makassar terdiri dari pembauran berbagai suku namun masyarakatnya masih menghargai dan menghormati antar sesama masyarakat yang ada di Kota Makassar.

 

  1. B.    Tinjauan Kebijakan Tata Ruang Kota Makassar
    1. 1.    Rencana Tata Ruang (RTRW) Kota Makassar

Pola perkembangan dan struktur  tata ruang Kota Makassar pada dasarnya ditekankan pada dorongan aspirasi dan pembangunan masyarakat di Kota Makassar, juga dengan adanya upaya untuk bentuk antisipasi dari kemungkinan perkembangan yang akan muncul ke depan. Selanjutnya  atas dasar pertimbangan perkembangan kota tersebut maka secara garis besar struktur ruang  Kota Makassar ditetapkan pada pembagian peran dan fungsi dari 13 (tiga belas) kawasan terpadu, 7 (tujuh) kawasan khusus serta 1 (satu) kawasan prioritas berdasarkan revisi RTRW Kota Makassar 2006-20016 (Bappeda Kota Makassar, 2006) dengan mempertimbangkan 9 (Sembilan) aspek utama yaitu : 1. Pengembangan pola persebaran penduduk; 2. Pengembangan kawasan hijau; 3. Pengembangan kawasan pemukiman; 4. Pengembangan kawasan bangunan umum; 5. Pengembangan kawasan industry; 6. Pengembangan kawasan pergudangan; 7. Pengembangan system pusat kegiatan; 8. Pengembangan system prasarana dan 9. Pengembangan pola intensitas ruang .

Sedangkan rencana fungsi struktur tata ruang Kota Makassar telah ditetapkan dalam 9 (Sembilan) BWK yang didalamnya berdasarkan batas administrasi kecamatan dengan luas, fungsi utama dan fungsi penunjang yang dapat dilihat pada tabel berikut: 

 

 

 

 

Tabel.2

Pembagian BWK Tata Ruang Kota Makassar

No.

BWK

 

Kecamatan

Luas (Ha)

 

Fungsi Utama

 

Fungsi Penunjang

  1.

 

A

Ujung Pandang,

Makassar, Wajo, Mariso, Mamajang dan Bontolala

1.331

Pusat perdangan Niaga (CBD) dan Jasa Sosial

-  Rekreasi,Perhotelan

-  Pemerintahan Kota

-  Pemukiman

-  Hutan /Taman Kota

2.

B

Ujung Tanah

594

Transportasi Laut

(Pelabuhan)

-  Pariwisata tirta/bahari

-  Militer

-  Permukiman

3.

C

Tamalate

2.021

Rekreasi pantai & Jasa Pariwisata

-  Perdagangan

-  Permukiman

-  Pendidikan Tinggi

-  Transportasi darat (AKDP)

-  Hutan/Taman Kota

4.

D

Rappocini

923

Jasa Pelayanan

Sosial/Umum

-  Perkantoran(negeri/swasta)

-  Perdagangan

-  pemukiman

5.

E

Panakkukang

1.705

Pusat perdagangan dan jasa sosial

-  Perkantoran

-  Pendidikan Tinggi

-  Pemukiman

-  Transportasi darat (terminal angkot)

-  Hutan Kota

6.

F

Manggala

2.414

Permukiman

-  Jasa Pelayanan Sosial

-  Pendidikan Tinggi

-  Pariwisata/Rekreasi

-  Ruang terbuka hijau/taman kota

7.

G

Tallo

583

Pariwisata dan ruang terbuka (hutan/taman kota)

-  Jasa pelayanan social/umum

-  Permukiman

-  Taman/hutan kota

8.

H

Tamalanrea

3.184

Pendidikan tinggi dan permukiman

-  Industri

-  Perdagangan

-  Jasa pelayanan social/ kesehatan/umum

9.

I

Biringkanaya

4.822

Industri dan Permukiman

-  Transportasi darat (terminal AKAP)

-  Ruang terbuka hijau dan pekuburan

Sumber : Bappeda Kota Makassar,2008

Selanjutnya untuk lebih jelasnya dapat dilihat dipeta pada gambar 1, tentang rencana struktur ruang Kota Makassar Tahun 2006-2016. Kecenderungan arah pengembangan Kota Makassar sangat erat kaitannya dengan adanya desakan fungsi tertentu yang menempati lahan perkotaan, sehingga menyebabkan terjadinya perubahan fisik terutama pola penggunaan lahan kota.  Sehingga untuk mengimbangi perkembangan penduduk dan kebutuhannya, Pemerintah Kota Makassar memanfaatkan perkembangan tersebut dengan membuat pengelompokan jenis-jenis kegiatan tertentu yang didalamnya sudah mencakup fungsi kota seperti permukiman, jasa pelayanan, perdagangan, pendidikan, kesehatan, industri dan lain sebagainya.

Selain itu, kecenderungan perkembangan ruang fisik Kota Makassar mengacuh pada prinsip dasar rencana struktur tata ruang. Perkembangan yang terjadi dapat dilihat dari adanya kecenderungan orientasi kegiatan pemanfaatan lahan.

  1. 2.     Pesebaran Penduduk

Pertumbuhan penduduk Kota Makassar  yang cukup pesat memberi pengaruh yang cukup signifikan bagi perkembangan Kota Makassar. Berdasarkan data perkembangan jumlah penduduk Kota Makassar pada Tahun 2004 – 2008 (BPS, 2009) yang tercatat adalah jumlah sebanyak 1.253.656 jiwa yang terdiri dari 601.304 jiwa laki-laki dan 652.352 jiwa perempuan sementara itu jumlah penduduk Kota Makassar pada tahun 2007 tercatat  sebanyak 1.235.239 jiwa sehingga dengan demikian maka laju pertumbuhan penduduk Kota Makassar adalah 1,65%.

Sedangkan komposisi penduduk menurut jenis kelamin dapat ditunjukkan dengan rasio jenis kelamin, rasio jenis kelamin penduduk Kota Makassar yaitu sekitar 92,17 persen, yang berarti setiap 100 jiwa penduduk wanita terdapat 92 jiwa penduduk laki-laki. Selain itu pola pesebaran penduduk yang tercipta  dan tersebar di 14 (empat belas) wilayah kecamatan,  secara umum masih  terkonsentrasi di wilayah kecamatan Tamalate, yaitu sebanyak 152.197 jiwa atau sekitar 12,14 persen dari total penduduk,  disusul kecamatan Rappocini sebanyak 142.958 jiwa, (11,40 persen). Kecamatan Panakkukang sebanyak 134.548 jiwa (10,72 persen), dan yang terendah adalah kecamatan Ujung Pandang sebanyak 28.637 jiwa (2,28 persen) (Makassar dalam Angka).

Kepadatan penduduk Kota Makassar yang tercatat, tertinggi ada di wilayah kecamatan Makassar sebesar 32.900 jiwa/km2, dan kecamatan Mariso sebesar 30.009 jiwa/km2, sedangkan untuk kepadatan terendah adalah kecamatan Tamalanrea sebesar 2.800 jiwa/km2, dan kecamatan  Biringkanaya dengan tingkat kepadatan hanya sebesar 2.670 jiwa/km2. Dengan demikian, kecamatan yang tingkat kepadatan penduduknya rendah, masih memungkinkan untuk dikembangkan sebagai kawasan terbangun untuk pemenuhan kebutuhan hunian penduduk yang dilengkapi prasarana dan sarana penunjangnya, dengan berpedoman pada arahan struktur tata ruang Kota Makassar.Laju pertumbuhan dan perkembangan jumlah penduduk yang tersebar di 14 (empat belas) wilayah kecamatan dalam Kota Makassar pada Tahun 2007-2008 dapat dilihat  pada tabel berikut.

Tabel. 3

Jumlah, Pertumbuhan dan Kepadatan Penduduk

Kota Makassar Tahun 2008.

 

No.

 

Kecamatan

Luas

Wilayah

(km2)

Penduduk

(jiwa)

Laju Per-tumbuhan (%) 2007-2008

Kepadatan (jiwa/km2)

2007

2008

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Ujung Pandang

Wajo

Bontoala

Makassar

Mariso

Mamajang

Rapocini

Panakkukang

Ujung Tanah

Tallo

Tamalate

Manggala

Tamalanrea

Biringkanaya

263,0

199,0

210.0

252,0

182,0

225,0

923,0

1.705,0

594,0

583,0

2.021,0

2.414,0

3.184,0

4.822,0

28.206

34.504

60.850

81.645

53.825

59.533

140.822

132.479

47.723

133.148

150.014

97.556

87.817

126.839

28.637

35.011

61.809

82.907

54.616

60.394

142.958

134.548

48.382

135.315

152.179

99.008

89.143

128.731

0,39

0,32

1,05

0,43

0,86

0,32

1,64

1,21

1,18

2,00

2,16

2,91

1,55

3,45

10.889

17.593

29.433

32.900

30.009

26.842

15.488

7.891

8.145

23.210

7.531

4.101

2.800

2.670

Kota Makassar

17.577,0

1.223.540

1.253.656

1,65

7.132

Sumber : BPS Kota Makassar 2007 & 2008

 Dengan  melihat pesebaran penduduk yang tergambar pada tabel tersebut di atas  maka, kelihatan bahwa kepadatan penduduk terletak di BWK  A yang seharusnya pada fungsi utama merupakan pusat perdagangan dan niaga (CBD) dan jasa sosial sehingga dalam pengambilan kebijakan dalam pembangunan sering khususnya dalam pemberian izin pembangunan akan menyalahi RTRWK Kota Makassar.

Kecamatan yang paling kecil kepadatan penduduknya adalah kecamatan Biringkanaya yaitu hanya  2.670 per km2  dan disusul oleh kecamatan   Tamalanrea dengan kepadatan penduduknya yaitu 2.800 per km2. Dari data tersebut di atas terlihat bahwa pemerintah tidak mampu menyediakan suatu keseimbangan di dalam mengantisipasi laju dan pesebaran penduduk yang seimbang.

Kepala Dinas Kependudukan Kota Makassar (P. Sinaga) menyatakan bahwa adanya pesebaran penduduk yang tidak merata itu adalah suatu fenomena suatu kota di Negara-negara berkembang hal mana disebabkan oleh tata ruang yang disusun untuk kepentingan pemerintah yang berkuasa pada saat itu (wawancara tanggal 10 November 2009).

Tata ruang seyogyanya disusun/direncanakan dalam suatu kerangka pentahapan oleh suatu badan yang betul-betul merancang kota untuk masa depan bukan untuk kepentingan sesaat hal ini disampaikan oleh (Andi Oddang Wawo) Kepala Bagian Tata Ruang Kota Makassar (wawancara tanggal 3 November 2009).

 

  1. 3.    Kawasan Ruang Terbuka Hijau

Perencanaan suatu  kota atau wilayah yang berkesinambungan sangat diperlukan suatu komitmen dari pemerintah maupun masyakat untuk terjaganya suatu lingkungan yang asri dan nyaman.

Dalam ayat 2 Pasal 15 Perda No. 6 Tahun 2006, disebutkan bahwa Kawasan hijau adalah ruang yang terdiri dari kawasan lindung dan hijau binaan. Ruang terbuka hijau yang selanjutnya disebut RTH adalah kawasan  atau areal permukaan tanah yang didominasi oleh tumbuhan yang dibina untuk fungsi perlindungan habitat tertentu, dan atau sarana  kota/lingkungan,  dan atau pengaman jaringan sarana prasarana, dan atau budidaya pertanian.

Dalam kepentingan perencanaan  dan pengembangan kawasan hijau di Kota Makassar di bagi dalam kawasan hijau lindung dan kawasan hijau binaan. Kawasan hijau lindung adalah bagian dari kawasan hijau yang memiliki karakteristik alamiah yang perlu dilestarikan untuk tujuan penghijauan yang dibina melalui penanaman, pengembangan, pemeliharaan maupun pemulihan vegetasi yang diperlukan dan didukung fasilitasnya baik yang berupa saran yang berwujud ekologis maupun sarana social kota yang dapat didukung fasilitas sesuai untuk fungsi penghijauan tersebut.

Pasal 15 Perda Nomor 6 Tahun 2006 tentang RTRW Kota Makassar menyatakan bahwa,  pengembangan kawasan hijau lindung dilakukan melalui pembinaan kawasan sesuai dengan fungsinya, meliputi: Kawasan pesisir pantai Utara Kota sebagai kawasan hutan bakau dan  kawasan hilir Sungai Tallo sebagai kawasan hutan bakau dan  area pembibitan mangrove.

Sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 yang dimaksud dengan kawasan hijau binaan meliputi:

  1. RTH berbentuk areal dengan fungsi sebagai fasilitas umum;
  2. RTH berbentuk jalur untuk fungsi pengaman, peneduh, penyangga dan atau keindahan lingkungan.

Pengembangan kawasan hijau binaan yang dijabarkan dalam 13 kawasan terpadu dengan persentase luas ruang terbuka hijau sebagai berikut:

  1. Persentase luas ruang terbuka hijau pada Kawasan Pusat Kota ditargetkan sebesar 5% (lima persen) dari luas kawasan pusat Kota, dengan arahan pengembangannya sebagai berikut:
    1. Mengembangkan jalur hijau berbunga di sepanjang jalan dalam pusat kota serta hijau produktif di pekarangan;
    2. Mengembangkan jalur hijau terbuka di sepanjang bagian barat pantai Makassar;
    3. Mempertahankan lahan pemakaman (Perkuburan Arab, Baroanging, Dadi, dan Maccini) dan lapangan olah raga yang ada (Lapangan Hasanuddin, dan Karebosi);
    4.  Meningkatkan ruang terbuka hijau di daerah permukiman padat (Kawasan Lette, Baraya dan Abu Bakar Lambogo);
    5. Melestarikan taman-taman lingkungan di kawasan permukiman (Taman Gatot Subroto, Safari, Segitiga Balaikota,  Segitiga Hassanuddin, Segitiga jalan Masjid Raya, Segitiga Pasar Baru, Segitiga Pualam, Segitiga Ratulangi, Segitiga Tugu Harimau, dan THR Kerung-Kerung) serta pengadaan RTH Umum melalui program perbaikan lingkungan, peremajaan di beberapa kawasan dalam pusat kota;
    6.  Mendorong pengembangan areal budidaya tanaman hias sebagai RTH sementara pada lahan tidur;
    7.  Mendorong penanaman pohon-pohon besar/pelindung pada halaman rumah, ruas jalan, pinggir Sungai Jeneberang terutama pada lingkungan padat.
    8. Persentase luas ruang terbuka hijau pada Kawasan Permukiman Terpadu ditargetkan sebesar 7% (tujuh persen) dari luas kawasan pemukiman terpadu, dengan arahan pengembangannya sebagai berikut:
      1. Menata kawasan resapan air di daerah Balang Tonjong;
      2.  Menata dan mengembangkan jalur hijau berbunga disepanjang jalan dalam kawasan permukiman terpadu serta hijau produktif di pekarangan;
      3. Mempertahankan lahan pemakaman (Perkuburan Islam Panaikang dan Taman Makam Pahlawan) dan lapangan olah raga yang ada (Lapangan Hertasning);
      4. Meningkatkan ruang terbuka di daerah permukiman padat pada Kawasan Sukaria dan sekitarnya dan Perumnas –Toddopuli dan sekitarnya;
      5. Melestarikan taman-taman lingkungan di kawasan permukiman serta pengadaan RTH Umum melalui program perbaikan lingkungan, peremajaan di beberapa kawasan;
      6. Mendorong pengembangan areal budidaya tanaman hijau produktif sebagai RTH sementara pada lahan tidur;
      7. Mendorong penanaman pohon-pohon besar/pelindung pada halaman rumah, ruas jalan, pinggir Sungai Jeneberang terutama pada lingkungan padat;
      8. Persentase luas ruang terbuka hijau pada Kawasan Pelabuhan Terpadu ditargetkan sebesar 7% (tujuh persen) dari luas kawasan pelabuhan terpadu, dengan arahan pengembangannya sebagai berikut:
        1. Mendorong peningkatan ruang terbuka hijau pada areal reklamasi pengembangan pelabuhan Soekarno-Hatta, yang sekaligus berfungsi sebagai sarana sosialisasi;
        2.  Menata bagian hilir muara Sungai Tallo;
        3.  Mempertahankan lahan pemakaman Perkuburan Raja-Raja Tallo dan lapangan olah raga yang ada (Lapangan Sabutung-Koptu Harun);
        4.  Menata dan mengembangkan jalur hijau berbunga di sepanjang jalan dalam kawasan pelabuhan terpadu serta hijau produktif di pekarangan;
        5.  Meningkatkan ruang terbuka hijau di daerah permukiman padat Sabutung – Barukang dan sekitarnya;
        6.  Melestarikan lingkungan permukiman dengan pengadaan RTH Umum pada Kawasan Sabutung-Barukang dan sekitarnya melalui program perbaikan dan peremajaan lingkungan;
        7.  Mendorong pengembangan areal budidaya tanaman hijau produktif sebagai RTH sementara pada lahan tidur;
        8. penanaman pohon-pohon besar/pelindung pada halaman rumah, ruas jalan, pinggir Sungai Tallo terutama pada lingkungan padat.
      9. Persentase luas ruang terbuka hijau pada Kawasan Bandara Terpadu ditargetkan sebesar 15% (lima belas persen) dari luas kawasan bandara terpadu, dengan arahan pengembangannya sebagai berikut:
        1. Mengamankan RTH di sekitar Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) Bandar Udara Hasanuddin dengan budi daya pertanian;
        2.  Menata dan mengembangkan jalur hijau berbunga di sepanjang jalan serta hijau produktif di pekarangan;
        3.  Mempertahankan lahan pemakaman Sudiang dan lapangan olah raga yang ada dalam kawasan bandara terpadu;
        4. Mengembangkan penghijauan di -pusat permukiman dalam kawasan bandara udara terpadu seperti Kawasan Perumnas Sudiang, Perumahan Pemerintah Provinsi dan kompleks-komplek perumahan lainnya dalam kawasan ini;
        5.  Mendorong peningkatan ruang terbuka hijau di daerah permukiman berkelompok yang terdapat dalam kawasan terpadu ini;
        6.  Melestarikan taman-taman lingkungan di kawasan permukiman serta pengadaan RTH Umum melalui program perbaikan lingkungan, peremajaan di beberapa kawasan;
        7.  Mendorong pengembangan areal budidaya tanaman hias sebagai RTH sementara pada lahan tidur;
        8.  Mendorong penanaman pohon-pohonbesar/pelindung pada halaman rumah, ruas jalan, terutama pada lingkungan permukiman.
      10. Persentase luas ruang terbuka hijau pada Kawasan Maritim Terpadu ditargetkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari luas kawasan maritim terpadu, dengan arahan pengembangannya sebagai berikut:
        1. Mengembangkan jalur hijau terbuka di sepanjang garis pantai Utara Makassar;
        2. Menata dan mengembangkan jalur hijau berbunga di sepanjang jalan serta hijau produktif di pekarangan;
        3.  Melestarikan taman-taman lingkungan di kawasan permukiman serta pengadaan RTH Umum melalui program perbaikan lingkungan, peremajaan di beberapa wilayah;
        4. Mendorong pengembangan areal budidaya tanaman hijau produktif sebagai RTH sementara pada lahan tidur;
        5.  Mendorong penanaman pohon-pohon besar/pelindung pada halaman rumah, ruas jalan, terutama pada lingkungan permukiman.
      11. Persentase luas ruang terbuka hijau pada Kawasan Industri Terpadu ditargetkan sebesar 7% (tujuh persen) dari luas kawasan industri terpadu, dengan arahan pengembangannya sebagai berikut:
        1. Menata jalur hijau binaan di sepanjang jalan tol Makassar;
        2.  Menata dan mengembangkan jalur hijau berbunga di sepanjang jalan dalam kawasan;
        3.  Mendorong tersedianya ruang terbuka hijau yang seimbang pada areal kawasan industri;
        4. Melestarikan taman-taman lingkungan di dalam kawasan industri dan kawasan permukiman sekitarnya serta pengadaan RTH Umum melalui program perbaikan lingkungan, peremajaan di beberapa kawasan;
        5. Mendorong penanaman pohon pada halaman rumah, ruas jalan, pinggir Sungai Tallo terutama pada lingkungan permukiman.
      12. Persentase luas ruang terbuka hijau pada Kawasan Pergudangan Terpadu ditargetkan sebesar 5% (lima persen) dari luas kawasan pergudangan terpadu, dengan arahan pengembangannya sebagai berikut:
        1. Menata jalur hijau di sepanjang jalan tol Makassar;
        2. Menata bagian hilir muara Sungai Tallo;
        3.  Menata dan mengembangkan jalur hijau berbunga di sepanjang jalan dalam kawasan;
        4. Mendorong tersedianya ruang terbuka hijau yang seimbang pada areal kawasan industri;
        5. Mengadakan taman-taman lingkungan dalam kawasan pergudangan melalui program perbaikan dan peremajaan lingkungan;
        6.  Mendorong penanaman pohon-pohon pelindung pada ruas jalan dan pinggir Sungai Tallo.
      13. Persentase luas ruang terbuka hijau pada Kawasan Pendidikan Tinggi terpadu ditargetkan sebesar 7% (tujuh persen) dari luas kawasan pendidikan tinggi terpadu, dengan arahan pengembangannya sebagai berikut:
        1.  Mengembangkan penghijauan di pusat-pusat kegiatan dalam kawasan pendidikan terpadu (Universitas Hasanuddin, Universitas Cokroaminoto, STIMIK Dipanegara, Universitas Islam Negeri Makassar,  Universitas Muslim Indonesia, Universitas 45);
        2. Menata dan mengembangkan jalur hijau di sepanjang jalan serta hijau produktif di pekarangan;
        3.  Mempertahankan lahan pemakaman (Perkuburan Kristen Pannara) dan lapangan olah raga milik kampus;
        4.  Meningkatkan ruang terbuka hijau di daerah-daerah permukiman yang terdapat dalam kawasan ini;
        5. Melestarikan taman-taman lingkungan yang terdapat dalam kawasan kampus dan permukiman penduduk serta pengadaan RTH Umum melalui program perbaikan lingkungan, peremajaan di beberapa kawasan;
        6. Mendorong pengembangan areal budidaya tanaman hijau produktif sebagai RTH sementara pada lahan tidur;
        7. Mendorong penanaman pohon-pohon besar/pelindung pada halaman kampus, rumah, dan ruas jalan.
      14. Persentase luas ruang terbuka hijau pada Kawasan Penelitian Terpadu ditargetkan sebesar 55% (lima puluh lima persen) dari luas kawasan penelitian terpadu, dengan arahan pengembangannya sebagai berikut:
        1. Mengamankan RTH di sekitar kawasan Lakkang;
        2.  Menata kawasan resapan air di daerah sekitar Lakkang;
        3. Menata bagian hilir daerah aliran Sungai Tallo;
        4. Menata dan mengembangkan jalur hijau berbunga di sepanjang jalan serta hijau produktif dalam kawasan;
        5. Mendorong pengadaan ruang terbuka hijau di pusat-pusat kegiatan yang akan dikembangkan pada kawasan ini.

10. Persentase luas ruang terbuka hijau pada Kawasan Budaya Terpadu ditargetkan sebesar 15% (lima belas persen) dari luas kawasan budaya terpadu, dengan arahan pengembangannya sebagai berikut:

  1. Mengamankan RTH dalam areal kawasan Taman Miniatur Sulawesi;
  2. Menata bagian hilir daerah aliran Sungai Jeneberang dan Balang Beru;
  3.  Menata dan mengembangkan jalur hijau berbunga di sepanjang jalan serta hijau produktif dalam kawasan pengembangan Taman Miniatur Sulawesi;
  4. Melestarikan taman-taman lingkungan yang terdalam dalam kawasan Taman Miniatur Sulawesi serta pengadaan RTH baru melalui program perbaikan lingkungan, peremajaan di beberapa bagian dalam kawasan ini;
  5.  Mendorong pengembangan areal budidaya tanaman hias dan hijau produktif sebagai RTH sementara pada lahan tidur.

11. Persentase luas ruang terbuka hijau pada Kawasan Olahraga Terpadu ditargetkan sebesar 18% (delapan belas persen) dari luas kawasan olahraga terpadu, dengan arahan pengembangannya sebagai berikut:

  1. Mengembangkan jalur hijau terbuka di sepanjang garis pantai bagian Barat Makassar;
  2.  Menata bagian hilir muara Sungai Jeneberang;
  3. Meningkatkan penghijauan di dalam areal pengembangan kawasan;
  4. Menata dan mengembangkan jalur hijau berbunga di sepanjang jalan serta hijau produktif pada pusat-pusat kegiatan yang akan dikembangkan pada kawasan ini;
  5. Mendorong pembentukan taman-taman Kota dan ruang-ruang terbuka hijau sebagai wadah sosialisasi dan aktivitas warga;

12. Persentase luas ruang terbuka hijau pada Kawasan Bisnis dan Pariwisata Terpadu ditargetkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari luas kawasan bisnis dan pariwisata terpadu, dengan arahan pengembangannya sebagai berikut:

  1. Mengembangkan jalur hijau terbuka di sepanjang garis pantai bagian Barat Makassar;
  2. Menata bagian hilir muara Sungai Jeneberang;
  3. Meningkatkan penghijauan di daerah sekitar danau Tanjung Bunga (Sungai Balang Beru) guna menjadi wadah rekreasi dan sosialisasi warga;
  4.  Menata dan mengembangkan jalur hijau berbunga di sepanjang jalan serta hijau produktif di dalam kawasan permukiman Tanjung Bunga;
  5. Meningkatkan ruang terbuka hijau dan taman-taman kota di dalam kawasan Kota Terpadu Tanjung Bunga;
  6. Mendorong pengembangan areal budidaya tanaman hijau produktif sebagai RTH sementara pada lahan tidur;

13. Persentase luas ruang terbuka hijau pada Kawasan Bisnis Global Terpadu ditargetkan sebesar 12 persen (dua belas persen) dari luas kawasan bisnis dan global terpadu, dengan arahan pengembangannya sebagai berikut:

  1. Mengembangkan jalur hijau terbuka di sepanjang garis pantai bagian Barat Makassar;
  2. Menata dan mengembangkan kawasan hijau baru dari proses reklamasi Pantai Losari;
  3. Menata bagian hilir muara kanal Kota;
  4. Menata bagian hilir muara Sungai Balang Beru;
  5. Meningkatkan ruang terbuka hijau melalui pembuatan hutan dan taman-taman Kota secara seimbang dalam kawasan global terpadu.

 

Adanya pengaturan sebagaimana disebut di atas hal itu hanya menjadi slogan saja bahkan hanya menghabiskan dana untuk menyusun karena pada akhirnya bahwa ketika hendak member izin bangunan bagi pengusaha besar/investor  persyaratan untuk RTH dikesampingkan hal ini disampaikan oleh Ahmad Fuadi (pemerhati lingkungan LSM WALHI di Makassar, wawancara tanggal 12 November 2009).

Dalam penelitian yang dilakukan pada wilayah tertentu ditemukan berbagai lahan yang diperuntukkan untuk lahan RTH, tetapi sudah menjadi lahan terbangun itu bisa dilihat disepanjang jalan baik dalam kota terlebih pada jalan keluar kota seperti Jalan Perintis Kemerdekaan itu biasa kita lihat bangunan ruko,  Benteng Rotterdam yang seharusnya tidak dibanguni karena selain lahan tersebut diperuntukkan untuk RTH juga sudah melanggar aturan mengenai situs bersejarah, namun oleh pemerintah masih memberi izin untuk membangun.  

Kota Makasar, ternyata belum memenuhi syarat No.01/2007,tentang  penyediaan  pemanfaatan  ruang  terbuka  hijau wilayah kota (RTHKP) yang mengatur paling sedikit 30 persen.

Hal ini disampaikan Deputi Menteri Negara Lingkungan Hidup Bidang Pembinaan Sarana Teknis dan Peningkatan Kapasitas, Isa Karmisa Adiputra dalam  Diklat Konservasi Keanekaragaman Hayati (Kebijakan Nasional Pengelolaan Lingkungan Hidup) di Hotel Royal Regency, Makasar (Senin, 25 Juni 2007).

Dijelaskan Isa, dalam UU RTHKP, kota minimal memiliki tanaman kota, hutan kota atau yang biasa disebut  ruang  terbuka  hijau menimal 30 persen. Namun, berdasarkan pengamatan mereka, di Indonesia belum satu pun kota memenuhi syarat tersebut, termasuk Kota Makassar. “Kota-kota di Indonesia belum memenuhi UU tata ruang itu, termasuk Kota Makassar,” terangnya.

Dari penelitian diketahui bahwa tata bangunan dan penggunaan lahan peruntukan untuk RTH belum sesuai dengan apa yang telah diatur dalam Perda Nomor 6 Tahun 2006 Pasal 15 ayat 3. Anggapan ini didukung oleh pendapat responden dari pihak masyarakat sebagaimana yang tergambar dalam tabel berikut:

 

 

 

 

 

Tabel.4

Kesesuaian peruntukan Lahan untuk RTH

No.

Kategori

Frekuensi (F)

Persentase (%)

1.

sesuai

7

14,00

2.

Kurang sesuai

11

22,00

3.

Tidak sesuai

32

64,00

Jumlah

50

100

Sumber : Data Primer 2009

 

 

Pada tabel tersebut di atas memperlihatkan bahwa peruntukan lahan untuk RTH tidak sesuai dengan pemanfaatan lahan dan peletakan bangunan sesuai dengan kawasannya. Contoh pembangunan kawasan pariwisata di muara Sungai Tallo keluarahan Buloa kecamatan Tallo yang seharusnya untuk hutan mangrove dan pembibitannya (kasus Buloa), selain menyalahi Perda No.6 Tahun 2006 khususnya pada Pasal 15 ayat 3  dan terlebih Undang-Undang No. 23 Tahun 2007 tentang  Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 14 dan 15.

Berbeda dengan pendapat dari responden dari aparat yang mana menyatakan bahwa pembangunan  pada kawasan tersebut di atas sudah sesuai karena untuk meningkatkan pendapatan daerah, hal itu bisa dilihat dari tabel sebagai berikut:

Tabel.5

Kesesuaian peruntukan Lahan untuk RTH

No.

Kategori

Frekuensi (F)

Persentase (%)

1.

sesuai

24

63,16

2.

Kurang sesuai

13

34,21

3.

Tidak sesuai

1

2,63

Jumlah

38

100

Sumber : Data Primer 2009

  1. 4.    Kawasan Pemukiman

Perkembangan jumlah penduduk merupakan salah satu faktor utama yang mempengaruhi perubahan dan pemekaran kota. Penduduk dan kegiatannya memerlukan lahan untuk memenuhi kebutuhan akan ruang. Selain itu lahan akomodasi setiap pertumbuhan jumlah penduduk maupun perkembangan kegiatan penduduknya.

Dalam penelitian yang dilakukan ditemukan adanya  peletakan pemukiman yang tidak sesuai dengan peruntukan lahan atau inskonsistensi terhadap  apa yang telah ditetapkan sebagaimana yang ditetapkan dalam pembagian kawasan BWK dan Perda Nomor 6 Tahun 2006 yang mana dinyatakan Lebih lanjut dalam Pasal 17  ayat (1) mengenai Rencana Pengembangan Kawasan Permukiman dikatakan Kawasan permukiman terdiri atas kawasan permukiman dengan kepadatan tinggi dan sedang, dan kawasan permukiman dengan kepadatan rendah. (2) Pengembangan permukiman secara bertahap diarahkan untuk mencapai norma 1 (satu) unit rumah yang layak untuk setiap keluarga. (3) Setiap kawasan permukiman secara bertahap dilengkapi dengan sarana lingkungan yang jenis dan jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat berdasarkan standar fasilitas umum/fasilitas sosial. (4) Fasilitas Umum/Fasilitas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi: 1. Fasilitas Pendidikan; 2. Fasilitas Kesehatan; 3. Fasilitas Peribadatan; 4. Fasilitas Olah Raga/Kesenian/Rekreasi; 5. Fasilitas Pelayanan Pemerintah; 6. Fasilitas Bina Sosial; 7. Fasilitas Perbelanjaan/Niaga; 8. Fasilitas Transportasi. (5) Bangunan campuran pada kawasan permukiman terdiri dari campuran antara perumahan dengan jasa, perdagangan, industri kecil dan atau industri rumah tangga secara terbatas beserta fasilitasnya. (6) Rencana pengembangan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),(2),(3),(4),(5) di masing-masing kawasan terpadu diuraikan sebagai berikut:

  1. Rencana pengembangan kawasan permukiman pada Kawasan Pusat Kota ditargetkan menempati wilayah perencanaan seluas 631,19 Ha, dengan uraian arahan pengembangannya sebagai berikut:
    1. Mengembangkan pola perbaikan lingkungan pada kawasan permukiman kumuh berat dan sedang (Lette, Baraya dan Abu Bakar Lambogo) termasuk kawasan permukiman yang berada di sepanjang bantaran kanal Kota;
    2. Mendorong pengembangan peremajaan lingkungan pada kawasan permukiman kumuh berat secara terbatas;
    3. Mendorong  pengembangan kawasan permukiman secara vertikal dan memperkecil perpetakan untuk penyediaan perumahan golongan menengah-bawah yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai;
    4. Mempertahankan lingkungan permukiman yang teratur, yang tersebar dalam kelompok-kelompok perumahan berkompleks di dalam Kota;
    5. Membatasi pemanfaatan dan pelestarian lingkungan khusus pada kawasan pemugaran dan bangunan bersejarah dalam Kota;
    6. Mempertahankan fungsi perumahan pada kawasan mantap;
    7. Melengkapi fasilitas umum di kawasan permukiman;
    8. Membatasi perubahan fungsi kawasan permukiman yang sudah ada dan sekaligus melestarikan lingkungannya.
    9. Rencana pengembangan kawasan permukiman pada Kawasan Permukiman Terpadu ditargetkan menempati wilayah perencanaan seluas 1.151,80 Ha, dengan uraian arahan pengembangannya sebagai berikut:
      1. Mempertahankan lingkungan permukiman yang teratur, yang tersebar dalam kelompok-kelompok perumahan
      2. Mengembangkan kawasan permukiman baru terutama di wilayah bagian Timur Kota (antara jalan lingkar tengah)
      3. Mendorong pengembangan kawasan permukiman KDB rendah beserta fasilitasnya di daerah pengembangan
      4. Permukiman mempertahankan lingkungan permukiman yang teratur, yang tersebar dalam kelompok-kelompok perumahan berkompleks didalam kawasan;
      5. Mempertahankan fungsi perumahan pada kawasan mantap;
      6. Melengkapi fasilitas umum di kawasan permukiman;
      7. Membatasi perubahan fungsi kawasan permukiman yang sudah ada dan sekaligus melestarikan lingkungannya.

 

  1. Rencana pengembangan kawasan permukiman pada Kawasan Pelabuhan Terpadu ditargetkan menempati wilayah perencanaan seluas 87,55 Ha, dengan uraian arahan pengembangannya sebagai berikut:
    1. Mempertahankan lingkungan permukiman yang teratur yang terdapat dalam kawasan pelabuhan terpadu;
    2. Mengembangkan perbaikan lingkungan pada kawasan permukiman kumuh sedang dan ringan (kawasan pesisir pantai utara, galangan kapal-Paotere) secara terbatas melalui pengembangan secara vertikal, yang dilengkapi sarana dan prasarana yang memadai;
    3. Mengembangkan permukiman masyarakat menengah ke atas pada areal reklamasi pantai Utara;
    4. Membatasi perubahan fungsi kawasan permukiman di kawasan Kota Tua/Bersejarah dan Pelabuhan Soekarno-Hatta sekaligus melestarikan lingkungannya;
    5. Membatasi pemanfaatan kawasan dengan fungsi tertentu khususnya pada kawasan pemugaran dan atau bangunan bersejarah dalam Kota seperti lingkungan dan bangunan makam raja-raja Tallo;
    6. Mempertahankan fungsi perumahan pada kawasan mantap;
    7. Melengkapi fasilitas umum di kawasan permukiman penduduk;
    8. Membatasi perubahan fungsi kawasan permukiman yang sudah ada dan sekaligus melestarikan lingkungannya.
    9. Rencana pengembangan kawasan permukiman pada Kawasan Bandara Terpadu ditargetkan menempati wilayah perencanaan seluas 154,59 Ha, dengan uraian arahan pengembangannya sebagai berikut:
      1. Mengarahkan pengembangan kawasan permukiman KDB rendah di sekitar Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan Bandara Hasanuddin dengan upaya mengembangkan budidaya tanaman hijau produktif dan pertanian;
      2. Mendorong pengembangan peremajaan lingkungan pada kawasan permukiman kumuh;
      3. Mempertahankan lingkungan permukiman yang teratur, yang tersebar dalam kelompok-kelompok perumahan berkelompok dalam kawasan;
      4. Mempertahankan fungsi perumahan pada kawasan mantap;
      5. Melengkapi fasilitas umum di kawasan permukiman;
      6. Membatasi perubahan fungsi kawasan permukiman yang sudah ada dan sekaligus melestarikan lingkungannya.
    10. Rencana pengembangan kawasan permukiman pada Kawasan Maritim Terpadu ditargetkan menempati wilayah perencanaan seluas 92,59 Ha, dengan uraian arahan pengembangannya sebagai berikut:
      1. Mengembangkan perbaikan lingkungan pada kawasan permukiman kumuh dalam kawasan maritim terpadu berikut dengan penyediaan saranan dan prasarana yang memadai;
      2. Mengembangkan permukiman nelayan yang bernuansa wisata dan berwawasan lingkungan hidup di kawasan Pantai Utara dan pulau-pulau yang dihuni di Kepulauan spermonde;
      3. Mengembangkan kawasan permukiman baru yang sesuai dengan atmosfir kawasan maritim;
      4. Mempertahankan lingkungan permukiman nelayan ‘Untia” yang sudah ada;
      5. Mempertahankan fungsi perumahan pada kawasan mantap;
      6. Melengkapi fasilitas umum di kawasan permukiman;
      7. Membatasi perubahan fungsi kawasan permukiman yang sudah  ada dan sekaligus melestarikan lingkungannya.
    11.  Rencana pengembangan kawasan permukiman pada Kawasan Industri Terpadu ditargetkan menempati wilayah perencanaan seluas 106,30 Ha, dengan uraian arahan pengembangannya sebagai berikut:
      1. Mengembangkan perbaikan lingkungan pada kawasan permukiman kumuh dalam kawasan industri terpadu secara terukur dan terkontrol;
      2.  Mempertahankan lingkungan permukiman yang teratur yang terdapat dalam kawasan;
      3. Pengembangan dan perbaikan lingkungan pada kawasan permukiman kumuh dilakukan melalui pengembangan secara vertikal, dan memperkecil perpetakan untuk penyediaan perumahan golongan menengah-bawah yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai;
      4. Mempertahankan lingkungan permukiman yang teratur;
      5. Mempertahankan fungsi perumahan pada kawasan mantap;
      6. Melengkapi fasilitas umum di kawasan permukiman dalam kawasan industri terpadu;
      7. Membatasi perubahan fungsi kawasan permukiman yang sudah ada dan sekaligus melestarikan lingkungannya.
    12. Rencana Pengembangan Kawasan Permukiman pada Kawasan Pergudangan Terpadu ditargetkan menempati wilayah perencanaan seluas 392,60 Ha, dengan uraian arahan pengembangannya sebagai berikut:
      1. Mengarahkan pengembangan lingkungan permukiman secara lebih teratur berdasarkan uraian dan arahan perencanaan yang sesuai dengan atmosfir kawasan sebagai kawasan pergudangan;
      2. Mendorong penyediaan fasilitas umum dalam kawasan permukiman yang dikembangkan;
      3. Membatasi pengembangan lingkungan permukiman yang tidak sesuai dengan atmosfir kawasan sebagai kawasan pergudangan.
    13.  Rencana Pengembangan Kawasan Permukiman pada Kawasan Pendidikan Tinggi Terpadu ditargetkan menempati wilayah perencanaan seluas 1.085,16 Ha, dengan uraian arahan pengembangannya sebagai berikut:
      1. Mengembangkan pola perbaikan lingkungan pada kawasan permukiman kumuh ringan (pampang-pesisir sungai pampang) berikut dengan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai;
      2. Mengembangkan kawasan permukiman KDB rendah dalam areal kawasan;
      3. Mempertahankan fungsi perumahan pada kawasan mantap;
      4. Melengkapi fasilitas umum di kawasan permukiman;
      5. Membatasi perubahan fungsi kawasan permukiman yang sudah ada dan sekaligus melestarikan lingkungannya.
    14. Rencana pengembangan kawasan permukiman pada Kawasan Penelitian Terpadu ditargetkan menempati wilayah perencanaan seluas 29,33 Ha, dengan uraian arahan pengembangannya sebagai berikut:
      1. Mengarahkan pengembangan lingkungan permukiman yang sesuai dengan konsep dan atmosfir wilayah sebagai kawasan penelitian terpadu;
      2. Mengarahkan pengembangkan pola perbaikan lingkungan pada kawasan permukiman kumuh yang berada pada bagian hilir daerah aliran Sungai Tallo berikut dengan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai;
      3. Mengembangkan kawasan permukiman KDB rendah dalam areal kawasan;
      4. Mempertahankan fungsi perumahan pada kawasan mantap;
      5. Melengkapi fasilitas umum di kawasan permukiman;
      6.  Membatasi perubahan fungsi kawasan permukiman yang sudah ada dan sekaligus melestarikan lingkungannya.

10. Rencana pengembangan kawasan permukiman pada Kawasan Budaya Terpadu ditargetkan menempati wilayah perencanaan seluas 51,00 Ha, dengan uraian arahan pengembangannya sebagai berikut:

  1. Mengarahkan pengembangan lingkungan permukiman yang sesuai dengan konsep dan atmosfir wilayah sebagai kawasan budaya terpadu;
  2. Mengarahkan perbaikan lingkungan pada kawasan permukiman warga dengan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai;
  3. Membatasi pemanfaatan dan pelestarian lingkungan khususnya pada kawasan pemugaran dan bangunan bersejarah dalam kawasan.

11. Rencana pengembangan kawasan permukiman pada Kawasan Olahraga Terpadu ditargetkan menempati wilayah perencanaan seluas187,92 Ha, dengan uraian arahan pengembangannya sebagai berikut:

  1. Mendorong pengembangan kawasan permukiman baru berikut dengan penataan lingkungannya yang disesuaikan dengan irama, aroma dan warna kawasan sebagai kawasan olahraga terpadu;
  2. Membatasi perubahan fungsi kawasan permukiman dan lingkungannya yang tidak sesuai dengan konsep dan atmosfir kawasan sebagai kawasan olahraga terpadu;
  3. Mendorong penyediaan sarana dan prasarana dalam kawasan permukiman yang dikembangkan dalam kawasan olahraga terpadu.
  4. 12.  Rencana pengembangan kawasan permukiman pada Kawasan Bisnis dan Pariwisata Terpadu ditargetkan menempati wilayah perencanaan seluas 134,81 Ha, dengan uraian arahan pengembangannya sebagai berikut:
    1. Mengarahkan pengembangan lingkungan permukiman yang sesuai dengan konsep dan atmosfir wilayah sebagai kawasan bisnis dan pariwisata terpadu;
    2. Mempertahankan kawasan permukiman KDB rendah pada daerah permukiman Tanjung Bunga;
    3.  Mempertahankan fungsi perumahan pada kawasan mantap;
    4.  Melengkapi fasilitas umum di kawasan permukiman;
    5. Membatasi perubahan fungsi kawasan permukiman yang sudah ada dan sekaligus melestarikan lingkungannya.

13. Rencana pengembangan kawasan permukiman pada Kawasan Bisnis Global Terpadu ditargetkan menempati wilayah perencanaan seluas 95,52 Ha, dengan uraian arahan pengembangannya sebagai berikut:

  1. Mendorong perbaikan dan penataan lingkungan permukiman pada kawasan perencanaan melalui pengembangan secara vertikal, yang dilengkapi sarana dan prasarana yang memadai;
  2. Mengembangkan kawasan permukiman dengan KDB rendah melalui pengembangan permukiman masyarakat menengah atas pada areal reklamasi pantai;
  3. Melengkapi fasilitas umum di kawasan permukiman.

 

Dari wawancara dengan Kepala Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kota Makassar terungkap (dalam wawancara tanggal 17 Oktober 2009) bahwa koordinasi perencanaan pemanfaatan kawasan Kota Makassar sudah direncanakan melalui penyusunan RTRW yang bertujuan menjaga keserasian pembangunan antar sektor dan mewujudkan peletakan bangunan yang sesuai dengan peruntukan agar tidak terjadi penyimpangan atau disparitas pemanfaatan kawasan. Dengan disusunnya RTRW dan dengan ditetapkannya Perda Nomor 6 Tahun 2006 maka diharapkan dapat menjadi pedoman bagi pelaksanaan pembangunan baik jangka pendek maupun jangka panjang di Kota Makassar, sehingga tata bangunan dapat benar-benar sesuai dengan peletakan bangunan dan perencanaan pembangunan kota  ke depan.

Temuan penelitian diketahui bahwa ada sejumlah faktor yang menyebabkan sehingga tata bangunan masih kurang sesuai dengan peletakan bangunan dan peruntukan kawasan sehingga menyimpang dari RTRW Kota Makassar dan Perda Nomor 6 Tahun 2006, yaitu : (a) koordinasi  penyusunan rencana pengembangan kota masih sangat kurang  sehingga antar instansi terkait tidak terjalin suatu kerjasama yang optimal dalam rangka pengembangan kota. Hal ini dapat dilihat dari sejumlah kegiatan pengembangan yang sudah dilakukan Nampak tidak terdapat kesesuaian mengenai program pembangunan dan pemanfaatan ruang. Contoh: Dinas PU tidak mengkoordinasikan pembangunan jalan dan jembatan dengan PDAM, Telkom, PLN sehingga sering terjadi pembongkaran berulang-ulang karena adanya tumpang tindih program; (b) masing-masing instansi mengutamakan program kerjanya sendiri-sendiri, sehingga ada rencana instansi tidak sesuai dengan RTRW namun tetap dilaksanakan karena adanya kepentingan instansi bersangkutan terhadap pembangunan dan pemafaatan ruang.

Peralihan fungsi lahan basah menjadi lahan terbangun untuk pemukiman seperti daerah Panakukang, Tamalanrea dan Biringkanaya sehingga banyak menimbulkan banjir setiap tahun.

Hasil penelitian ditemukan bahwa fenomena banjir yang menenggelamkan semakin banyak lokasi perumahan dari tahun ke tahun, dimana banjir tidak berkorelasi dengan tingginya curah hujan, sebagaimana di lansir oleh BMG wilayah IV bahwa pada tahun 2007 dengan 2009, namun kondisi banjir ternyata lebih hebat.

 

Hal ini disebabkan cara pengambilan kebijakan yang salah, diduga telah menjadi penyebab utama permasalahan lingkungan di Kota Makassar, seperti kantong-kantong penampungan air sudah tidak ada, pembangunan waduk tunggu dan kanal yang tidak berfungsi baik, perencanaan tata ruang kota yang salah, pembangunan komplek-komplek perumahan yang tidak mengindahkan AMDAL karena pemerintah selalu memberi izin pengembangan tanpa memperdulikan persyaratan yang  diperlukan yang penting “pemasukan”, saluran air yang tidak berfungsi baik karena tidak akrab lingkungan, tertutup sampah atau tidak berhubungan dari satu komplek perumahan ke komplek perumahan lainnya atau ke tempat pembuangan pembangunan jalan tol yang menutupi daerah resapan air dan aliran air ke laut, kesadaran lingkungan  warga kota yang rendah, dan inskonsistensi pemerintah dalam menjalankan kebijakan.

5.  Kawasan Industri

Sedangkan rencana struktur pemanfaatan ruang wilayah kota menurut Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 khususnya peruntukan kawasan industri  dijabarkan kedalam struktur pemanfaatan ruang kota yang terdapat dalam Pasal 19 ayat 1-4 yang meliputi :

Rencana pengembangan kawasan industri di Makassar hanya diperbolehkan pada 4 (empat) kawasan terpadu sebagai berikut:

  1. Kawasan Pelabuhan Terpadu ditargetkan menempati wilayah perencanaan seluas 43,78 Ha, dengan arahan rencana sebagai berikut:
    1. Mengarahkan pengembangan industri selektif yang mendukung fungsi pelabuhan secara terpadu;
    2. Mengembangkan kegiatan industri pada kawasan yang terbangun dengan penyediaan dan/atau penambahan fasilitas penunjang beserta penghijauan yang lebih nyaman.
    3. Kawasan Bandara Terpadu ditargetkan menempati wilayah perencanaan seluas 128,83 Ha, dengan arahan rencana sebagai berikut:
      1. Mengarahkan pengembangan industri berteknologi tinggi yang tidak mengganggu lingkungan hidup sebagai satu kesatuan kawasan berikat;
      2. Mengembangkan industri kecil yang tidak berpolusi dan berwawasan lingkungan hidup.
      3. Kawasan Maritim Terpadu ditargetkan menempati wilayah perencanaan seluas 30,88 Ha, dengan arahan rencana sebagai berikut:
        1. Mengarahkan kegiatan industri yang berlokasi di dekat permukiman hanya untuk jenis-jenis industri kecil dan tidak polutif serta berwawasan lingkungan;
        2. Mengarahkan pengembangan kegiatan industri yang berhubungan dengan kegiatan industri perikanan.
      4. Kawasan Industri Terpadu ditargetkan menempati wilayah perencanaan seluas 531,48 Ha dengan arahan rencana sebagai berikut:
        1. Menjadi pusat dari semua kegiatan pengembangan industri;
        2. Merelokasi industri menengah dan besar dari pusat Kota kedalam kawasan;
        3. Mengatur dan mengendalikan kegiatan industri secara terbatas terhadap kegiatan industri yang berisiko tinggi menimbulkan efek negatif terhadap perkembangan manusia dan lingkungan.

Adanya industry di tengah kota bukannya di kawasan industry menunjukkan bahwa pemerintah tidak pernah mau beritikad baik terhadap lingkungan dan senantiasa melanggar aturan yang sudah dibuat sendiri. Contoh pabrik atap seng yang ada di Panaikang yang sudah nyata melanggar RTRW dan Perda Nomor 6 Tahun 2006 namun tetap saja dipertahankan hal ini telah melanggar Pasal 20 ayat 4. Keberadaan pabrik sermani tersebut sudah sangat tidak sesuai lagi dengan AMDAL karena Air dibelakang komplek itu tidak bisa dipakai karena  menyebabkan gatal-gatal apalagi untuk diminum.

Dan ini lebih berbahaya bahwa dibelakang komplek tersebut merupakan saluran penyediaan air PDAM yang pasti bahwa limbahnya lama kelamaan akan mencemari saluran PDAM tersebut.

Adanya pergudangan yang ditempat di dalam kota sudah sangat menyalahi RTRW dan Perda Nomor 6 Tahun 2006. Sebagaimana yang ditemukan oleh anggota DPRD Kota Makassar dari Komisi A Bidang Pemerintahan yang dipimpin langsung ketuanya Yusuf Gunco di bilangan Jl Veteran Selatan ditemukan beberapa toko bahan yang dijadikan gudang. Bahkan salah satu Toko Sentral Bangunan sengaja membuat gudang tiga lapis dengan panjang sampai 400 meter (Fajar, 25 Oktober 2008).

Selain Toko Sentral Bangunan, pada Sidak bersama antara dewan dan Dinas Tata Bangunan dan Perizinan serta Asisten II Pemkot, Ruslan Abu, juga ditemukan beberapa ruko yang dijadikan gudang sebagai tempat penyimpan barang. Seperti Toko Sama Utama, Bintang Jaya, Veteran Bangunan dan beberapa lainnya.
Ketua Komisi A Yusuf Gunco menegaskan akan memangil semua pemilik usaha untuk meminta kejelasan Izin mulai Surat Izin Tempat Usaha (Situ), Surat Izin Usaha (Siup) termasuk pelanggaran perda terkait gudang dalam kota. “Banyak sekali pelanggaran, seperti Toko Sentral Bangunan barang bangunannya disimpan dalam rumah bahkan dibuat tiga lapis, kemudian Toko Sama Utama memasang bak air di tempat parkir, serta lainnya yang Situ, Siupnya sudah mati beberapa tahun lalu. Kami akan panggil dan meminta kejelasan mengenai izinnya kalau melanggar ditutup sementara hingga izinnya lengkap dan memindahkan gudangnya ke kawasan pergudangan,” terang Yugo disapa akrab.

Sementara itu komentar keras juga dilontarkan anggota komisi A Mustagfir Sabry, gudang dalam kota harus dipindahkan ke kawasan pergudangan di KIMA, kemudian menindak tegas para mafia pergudangan (wawancara, tanggal 27 Oktober 2009). “Kalau melanggar ditutup saja, atau diberikan teguran keras untuk memindahkan gudangnya ke KIMA. Hari Jumat Komisi A akan memanggil mereka meminta kejelasan izinnya,” paparnya.

Asisten II Pemkot Makassar, Ruslan Abu, (wawancara tanggal 15 Oktober 2009) mengakui dalam sidak tersebut masih banyak gudang dalam kota dengan modus operandi ruko dijadikan gudang, termasuk Izin Mendirikan Bangunannya (IMB). “Dari pengalaman ini akan kami tindak tegas pemilik ruko menjadikan rukonya sebagai gudang penyimpangan, tidak boleh itu. Sebab, sudah diatur dalam perda, gudang harus di area pergudangan KIMA,” tuturnya.

Pemilik toko sekaligus dijadikan gudang Sentral Bangunan Henky Gozal, mengaku bahwa tokonya masuk dalam claster gudang, termasuk izin-izinnya yang belum rampung. “Belum lengkap pak izinnya, nanti pak dilengkapi izin-izinnya,” kelit Henky sambil menjawab pertanyaan Yugo saat ditanyai seputar izinnya. Sementara itu, pemilik Toko Sama Utama, Eng Ing Lie, malah mengatakan kenapa mesti dilarang membuat toko besar-besar apalagi memperluas usaha. “Kenapa pemerintah marah kalau mau simpan barang dalam rumah apalagi kalau mau dibangun besar-besar, ditambah lagi dewan marah-marah,” akunya polos .

Beberapa hasil temuan penelitian ini dijalan Rajawali juga terdapat gudang yang cukup besar, kemudian Jalan Laiya, Kubis, Kalimantan, Tallo, Sunu dan Wajo beberapa gudang lainnya yang tidak tersentuh oleh pemkot dan dewan.

 

  1. C.    Peranan Pemerintah

Perencanaan  merupakan titik permulaan dari suatu rangkaian proses yang nantinya akan berpengaruh terhadap kualitas suatu produk, sama halnya dengan RTRW pada suatu kawasan lingkungan dimana diadakan suatu perencanaan dan ini merupakan suatu indipenden variabel yang dalam banyak kasus sangat menentukan atau paling berpengaruh dan amat sulit untuk di antisipasi apabila tidak betul-betul diteliti dan disusun dengan baik.

Perencanaan sebagai sesuatu yang sangat dibutuhkan dalam suatu pembangunan namun sangat sulit dilakukan. Sehingga menjadi penyebab utama untuk menjadi alasan tidak menjalankan bahkan perencanaan sering dipandang sebagai suatu ritualitas dan formalitas legal belaka.

                     Suatu produk perencanaan yang telah dibuat dengan sebaik mungkin namun dalam implementasinya dibutuhkan suatu pengawasan. Perencanaan dapat berjalan dengan baik apabila dibarengi oleh suatu pengawasan yang baik. Sebaik manapun rencana itu tanpa diikuti oleh pengawasan maka akan menemui suatu kendala yang berat nantinya.

  1. 1.    Aparat

Aparat pelaksana merupakan unsure yang tidak dapat dipisahkan dari pengimplementasian hukum, dan seberapa jauh kemampuan sebuah produk hukum dapat mencapai tujuannya. Biasanya sangat ditentukan oleh tingkat kemampuan seorang aparat pelaksananya.

Karena begitu pentingnya peran aparat pelaksana ini sehingga terdapat dugaan sebagian kalangan menyatakan bahwa kemampuan dan profesionalisme  aparat lebih penting artinya dibandingkan dengan substansi produk hukum, sebagaimana sebuah pameo hukum mengatakan mana yang akan dipilih hukum yang baik tetapi dijalankan oleh aparat yang tidak baik ataukah hukum yang tidak baik dijalankan oleh aparat yang baik tentu kalau kita memilih hukum yang tidak baik dijalankan oleh orang yang baik maka masih ada kemungkinan untuk dijalankan dengan baik dibandingkan apabila dijalankan oleh aparat yang tidak baik sudah pasti tidak baik. Oleh karena itu kekrung sempurnaan sebuah produk hukum akan ditutupi oleh kualitas dan propfesionalisme aparat pelaksana.

Di dalam penelitian ditemukan kelemahan-kelemahan para pegawai negeri bahwa ketidakmampuan dan ketidak profesionalan aparat pemerintah itu dapat diamati dan dilihat  pada instansi/dinas pelaksana teknis, utamanya Dinas Tata Bangunan/Ruang, yang cenderung bekerja dalam paradigm lama, yang tidak konsisten, menggampangkan persoalan, bahkan mengabaikan rencana tata ruang. Kelemahan yang berkaitan dengan aspek kelembagaan yang dimonopoli oleh pegawai negeri tersebut, juga akan sangat membuka kemungkinan bagi terjadinya kolusi dengan pihak pengusaha serta dengan pihak pemerintah sendiri, termasuk dengan DPRD.

Seperti pengalih fungsian tanah di depan situs cagar budaya Benteng Rotterdam yang dibangun ruko. Dimana lahan tersebut ditetapkan sebagai ruang terbuka atau RTH, yang kemudian mendapat persetujuan dari DPR, namun hal ini disoroti sebagai bentuk Kolusi diam-diam antara Pemerintah Makassar dengan DPRD Kota Makassar dengan pengembang.

Indikasi ketidak profesionalan aparat, terutama dapat didentifikasi pada pendekatan yang cenderung terlampau memperioritaskan pendekatan ekonomi jangka pendek sedemikan rupa, sehingga melupakan aspek-aspek social budaya, lingkungan, hukum, serta politis. egoisme pemerintah untuk selalu “memenangkan” pendapatan asli daerah (PAD) dalam menyusun dan melaksanakan program penataan ruang, telah menjadi penyebab utama  berbagai masalah keruangan dan lingkungan di kawasan ini.

Penempatan Terminal Regional Daya di Bagian Barat Kelurahan Daya Kota Makassar, pembangunan komplek-komplek perumahan pada daerah resapan air seperti Panakukang, Tamalanrea, termasuk Tanjung Bunga, ini merupakan sebagian contoh kebijaksanaan perencanaan  ruang yang tidak bijaksana, bahkan tidak berdemensi ruang oleh karena tidak memberikan solusi, bahkan dapat menimbulkan masalah keruangan baru bagi kawasan ini.  

  1. 2.    Rencana

Kualitas ruang, sebagaimana halnya bidang-bidang pembangunan lainya, bagaimanapun akan dipengaruhi secara signifikan oleh kualitas rencananya, karena sebuah rencana tata ruang akan menjadi pedoman bagi pelaksanaan program penataan ruang dan aspek-aspek yang berkaitan dengannya. Sebagaimana telah dikemukakan, terdapat berbagai faktor yang mempengruhi  implementasi sebuah produk hukum, oleh karena dalam masyarakat dimana produk hukum itu akan diberlakukan, terdapat berbagai factor dan keadaan yang tidak mungkin diabaikan dalam perencanaan.

Hasil penelitian mengindikasikan bahwa selama ini, kecenderungan merahasiakan rencana tata ruang, dengan alasan klasik untuk mencegah spekulasi tanah masih juga berlangsung, sehingga bukan saja warga masyarakat yang tidak mengetahuinya tetapi aparat pemerintahpun tidak tahu menahu mengenai rencana tersebut secara jelas.

Alasan klasik ini sesungguhnya tidak berlaku lagi mengingat bahwa pembatasan akses masyarakat terhadap rencana tata ruang, dalam kenyataannya, tidaklah berhasil mencegah spekulasi tanah, malahan menyuburkan praktek percaloan tanah. Kebiasaaan menyembunyikan rencana tata ruang seperti ini, yang dalam kenyataan di lokasi studi telah berlangsung sejak tahap awal penyusunan rencana, justru telah memuskilkan kesempatan masyarakat luas untuk berpartisipasi, dan menyebabkan ketidak pastian di bidang program penataan ruang.

 

  1. 3.    Konsistensi

Setelah rencana tata ruang  dibuat  dan diberi landasan hukum yang semestinya, maka konsistensi mulai dari tahapan pemberian izin, pengawasan, dan bahkan penertiban, menjadi sangat penting. Penegakan (hukum) tata ruang merupakan suatu faktor yang berpengaruh terhadap kualitas ruang  dan lingkungan hidup, yang tidak mungkin dilepaskan dari aspek-aspek perencanaan serta kondisi penerimaan masyarakat di mana hukum itu ditegakkan.

Berbagai laporan dan fenomena tentang pelaksanaan hukum telah mengungkapkan betapa konsistensi ini telah menjadi faktor utama dari terjadinya berbagai pelanggaran dan pengabaian  terhadap norma-norma hukum, sehingga berimplikasi pada buruknya kualitas ruang dan lingkungan hidup. Penentu kebijakan dan pengelola perkotaan yang seharusnya menjadi “wasit”, cenderung ikut bermain bahkan menjadi pemain utama, rules of the game telah berubah menjadi game of the rules, dan akibatnya sebagaimana diungkapkan Budihardjo adalah bahwa rencana kota yang telah disusun dengan susah payah menjadi terjungkir balik tidak karuan, dan pada akhirnya, rakyat hanya tinggal diam menjadi “korban aturan”.

Dalam hal adanya kecenderungan pelanggaran/pengabaian terhadap norma-norma tata ruang dan lingkungan hidup, berikut dikemukakan pendapat para responden yang berasal dari aparat  atau birokrasi sebagai berikut:

                                                         Tabel. 6

Pelanggaran/pengabaian terhadap norma-norma Tata Ruang

dan Lingkungan Hidup

No.

Kategori Jawaban

Frekuensi

Persen (%)

1.

2.

3.

 

4.

5.

Pemerintah dan pejabat

Pengembang/Pengusaha

Oknum aparat pemerintah yang berkolusi dengan pengusaha

Masyarakat Umum

Tidak menjawab

2

8

 

12

14

2

5,26

21,05

 

31,58

36,84

5,26

Jumlah

38

100

Sumber : Data Primer 2009

Data tersebut menunjukkan mayoritas pelanggar tata ruang dalam pandangan responden, didominasi oleh masyarakat umum  dimana 14 orang responden atau 36,84% dan kalangan pemerintah yang berkolusi dengan pengusaha yaitu 12 orang responden atau 31,58%, disusul oleh pengembang/pengusaha 8 responden atau 21,05% dan terakhir oleh kalangan pemerintah dan pejabatnya 2 responden atau 5,26%.

Pendapat responden mengenai pelanggar atau pengabaian terhadap norma-norma tata ruang dan lingkungan hidup dari kalangan masyarakat dapat dilihat pada table berikut:

                                                            Tabel. 7

Pelanggaran/pengabaian terhadap norma-norma Tata Ruang

dan Lingkungan Hidup

No.

Kategori Jawaban

Frekuensi

Persen (%)

1.

2.

3.

 

4.

5.

Pemerintah dan pejabat

Pengembang/Pengusaha

Oknum aparat pemerintah yang berkolusi dengan pengusaha

Masyarakat Umum

Tidak menjawab

4

12

 

24

8

2

8,00

24,00

 

48,00

16,00

4,00

Jumlah

50

100

Sumber : Data Primer 2009

Data tersebut menunjukkan mayoritas pelanggar tata ruang dalam pandangan responden yang berasal dari masyarakat umum, didominasi oleh kalangan pemerintah yang berkolusi dengan pengusaha yaitu 24 orang responden atau 48,00%, disusul oleh pengembang/pengusaha 12 responden atau 24,00% dan terakhir oleh kalangan pemerintah dan pejabatnya 4 responden atau 8,00%.

“Kolusi, Korupsi dan Nepotisme” antara pemerintah dengan kalangan pengusaha/pengembang atau unsur  masyarakat tertentu ini terbukti dipandang sebagai faktor  dominan dalam kesembrawutan dan keburukan kualitas tata ruang kota, dan lemahnya sector penegakkan hukum ini belum juga tertangani dan masih saja menjadi slogan-slogan dan komoditas politik belaka.

Hal demikian ini, terjadi oleh karena komitmen jangka panjang pemerintah yang masih dipertanyakan, terutama inkonsistensi aparat yang tetap menerbitkan izin membangun pada lokasi-lokasi yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kota dan tidak sesuai ditinjau dari aspek lingkungan hidup. Kepala Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Makassar, Andi Oddang Wawo menyatakan bahwa inskonsistensi demikian cenderung terjadi oleh karena pemerintah daerah berdalih bahwa PAD tidak akan masuk dan tidak terpenuhi targetnya jika keinginan investor tidak dipenuhi. Hal senada juga disampaikan oleh ketua REI Sulsel bahwa hal ini pemberian izin perumahan yang tanpa memperhitungkan kelayakan lahan  dan amdalnya sehingga membuat suatu perumahan kumuh baru (wawancara tanggal 16 November 2009).

Konsistensi ini tidak saja disyaratkan pada dinas/instansi yang bertanggung  jawab langsung di bidang ini yaitu Dinas Tata Bangunan/Dinas Tata Ruang serta Badan Pertanahan Nasional, tetapi juga instansi lain yang semestinya mendukungnya. Tidak jarang terjadi bahwa instansi pendukung atau lembaga pendukung seperti DPRD, justeru mem-back up pelanggar tata ruang, hal ini dikemukakan oleh Andi Oddang Wawo.

 

Pada pihak lain, kesemberawutan tata ruang terjadi  oleh karena adanya oknum-oknum masyarakat yang membangun tanpa IMB, yang penyebabnya biasa karena mereka tidak tahu tata ruang kota (oleh karena tidak disosialisasikan) atau karena Kolusi dengan pemberi Izin ungkap Nasran Mone (Ketua Komisi D DPRD Kota Makassar) (wawancara tanggal 24 Oktober 2009).

Saling menyalahkan lempar tanggung jawab demikian itu, makin menunjukkan bahwa masalah konsistensi dalam rangka penegakan norma-norma tata ruang dan lingkungan hidup, sudah semakin disadari sebagai faktor yang sangat berpengaruh terhadap buruknya kualitas ruang dan lingkungan hidup, terutama di perkotaan. Alam tidak lagi menjadi  “penyebab utama” dari suatu kondisi lingkungan, tetapi telah sering tergeser perannya oleh faktor-faktor  non-alamiah berupa hasil kerja manusia yang tidak  bijaksana mengelola sumber daya alam.

Berkaitan dengan hal itu, dalam kenyataannya, penilaian responden terhadap kepatuhan hukum aparat pemerintah, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

                                                         Tabel.8

Pandangan Responden tentang Kepatuhan Hukum Aparat

No.

Kategori Jawaban

Frekuensi

Persen (%)

1.

2.

3.

 

4.

5.

Belum

Hanya bekerja jika diawasi pimpinan

Hanya bekerja baik jika ada keuntungan pribadi

Ya, baik

Tidak menjawab

18

13

 

14

3

2

36,00

26,00

 

28,00

6,00

4,00

Jumlah

50

100

Sumber : Data Primer 2009

Dari tabel 8 tersebut di atas menunjukkan bahwa, mayoritas responden menilai bahwa aparat pemerintah belum melaksanakan tugasnya secara baik dalam rangka menata ruang dan lingkungan hidup yaitu 18 responden 36,00%, serta hanya bekerja dengan baik jika ada keuntungan pribadi yang diperolehnya dari pekerjaan itu  14 responden atau 28,00%; sebesar 26,00% atau 13 responden menilai bahwa aparat hanya bekerja jika diawasi oleh pimpinan, dan hanya  6,00% atau 3 responden  yang menilai kualitas kerja aparat sudah baik serta 2 responden atau 4,00 % yang tidak menjawab.

           4.Pengawasan

Tindakan pengawasan merupakan salah satu tindakan pokok sehubungan dengan koordinasi perencanaan tata ruang. Pengawasan yang dimaksud adalah pengawasan dalam hal implementasi RTRW yang bertujuan untuk mewujudkan kesesuaian peruntukan kawasan dan tidak terjadinya penyimpangan atau disparitas terhadap pembangunan di Kota Makassar. Tindakan pengawasan penting dilakukan karena saat ini nampak bahwa salah salah satu aspek pengawasan belum dilaksanakan dengan baik adalah pengawasan melalui mekanisme perizinan yang dikelola sehingga ada sejumlah pembangunan yang dilaksanakan baik oleh masyarakat maupun pemerintah tidak sesuai dengan peruntukan kawasan.

Berdasarkan pengamatan diketahui bahwa tindakan pengawasan pemanfaatan ruang  Kota Makassar masih kurang dilaksanakan. Hal mana dapat dilihat atau dapat tercermin dari tanggapan responden pada tabel berikut:

 

 

                                                             Tabel.9

Pengawasan Pemanfaatan Peruntukan Kawasan Kota Makassar

No.

Kategori Jawaban

Frekuensi (F)

Persen (%)

1.

2.

3.

Tidak dilakukan

Kurang dilakukan

Dilakukan

8

18

12

21,05

47,37

31,58

Jumlah

38

100

 Sumber : Data Primer 2009

Tanggapan responden aparat pada table 9 tersebut di atas  memperlihatkan bahwa pelaksanaan pengawasan untuk pemanfaatan kawasan di Kota Makassar dapat dilaksanakan dengan baik, efektif dan efisien, karena  sejumlah 18 orang responden atau  47,37 persen responden memberi tanggapan kurang dilakukan dan 12 orang responden atau 17,05 persen responden yang memberikan tanggapan dilakukan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel.10

Pengawasan Pemanfaatan Peruntukan Kawasan Kota Makassar

No.

Kategori Jawaban

Frekuensi (F)

Persen (%)

1.

2.

3.

Tidak dilakukan

Kurang dilakukan

Dilakukan

28

15

7

56,00

30,00

14,00

Jumlah

50

100

Sumber : Data Primer 2009

Tanggapan responden yang berasal dari masyarakat  berbeda dengan tanggapan responden aparat pada table 9 itu bisa dilihat pada table 10 tersebut di atas  memperlihatkan bahwa pelaksanaan pengawasan untuk pemanfaatan kawasan di Kota Makassar belum dilaksanakan dengan baik, efektif dan efisien, karena  sejumlah 28 orang responden atau  56,00 persen responden memberi tanggapan kurang tidak dilakukan dan hanya 7 orang responden atau 14,00 persen responden yang memberikan tanggapan dilakukan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kurangnya pengawasan terhadap pemanfaatan peruntukan kawasan di Kota Makassar menyebabkan kesesuaian kawasan dengan pelaksanaan pembangunan kota semakin bertambah yang menyebabkan penataan kota tidak dapat dilaksanakan secara optimal.

 

Pelaksanaan pengawasan untuk mewujudkan kesesuaian kawasan di Kota Makassar yang belum dilaksanakan dengan efektif disebabkan karena kerjasama antar instansi bahkan lembaga yang belum berjalan sesuai harapan, seperti penerbitan IMB yang tidak memperhatikan dan berpedoman pada RTRW sehingga ada kesan meskipun IMB yang diterbitkan melanggar RTRW namun aparat tetap menerbitkan IMB tersebut. Selain itu aparat belum dapat bertindak dengan tegas dengan membongkar bangunan-bangunan yang dianggap tidak sesuai dengan RTRW, menyebabkan semakin bertambahnya bangunan yang dibangun tidak sesuai dengan peruntukan kawasan.

Dari penelitian yang dilakukan, diketahui jumlah bangunan yang dibangun tidak sesuai dengan peruntukan kawasan dalam tiga tahun terakhir nampak meningkat, sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

Tabel.11

Kondisi Bangunan yang tidak sesuai dengan peruntukan

di Kota Makassar

No.

Jenis Bangunan

2007

2008

2009

1.

2.

3.

Permanen

Semi Permanen

Biasa

46

57

73

62

66

75

72

78

96

Jumlah

176

203

246

Sumber : Dinas Tata Ruang Kota Makassar 2009

Data di atas menunjukkan bahwa bangunan yang pembangunannya tidak sesuai dengan peruntukan kawasan di Kota Makassar baik bangunan permanen, semi permanen maupun  bangunan biasa meningkat dalam tiga tahun terakhir ini. Peningkatan tersebut cenderung besar jumlahnya pada setiap tahun yang menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan masih kurang baik dilakukan terhadap pemanfaatan ruang.

 

  1. 4.    Sanksi

Salah satu hal terpenting yang dimiliki oleh Undang-undang Penataan Ruang (UUPR) No. 26 Tahun 2007 dan tidak ditemukan dalam UUPR sebelumnya adalah pemberian sanksi terhadap pelanggar tata ruang. Sanksi akan diberikan kepada pengguna ruang yang melanggar peruntukan tata ruang. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Penataan Ruang Nasional Iman Soedradjat dalam acara Dialog Tata Ruang Bersama Ditjen Penataan Ruang Departemen Pekerjaan Umum

Iman menambahkan, terkait operasionalisasi sanksi di daerah, saat ini masih belum efektif diberlakukan. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya pengguna ruang yang melanggar Peraturan Daerah (Perda) yang berlaku di wilayah tersebut. Oleh karena itu, dengan pemuatan pasal-pasal tentang sanksi dan denda tersebut, kini baik pejabat maupun anggota masyarakat yang melanggar amanat tata ruang harus bersiap-siap berhadapan dengan hukum.

Lebih lanjut dikatakan bahwa pemberian sanksi bagi pelanggar tata ruang dapat diberikan melalui tiga tingkatan. Yakni hukuman pidana tiga tahun dan denda 500 juta bagi pengguna yang sengaja merubah peruntukan ruang, pidana 8 tahun dan denda 1,5 Milyar bagi pengguna yang mengakibatkan kerugian bagi masyarakat dan pelanggaran yang menimbulkan korban jiwa akan dikenakan hukuman pidana sampai 15 tahun dan denda 5 Milyar. “Sanksi-sanksi pidana dan administratif tersebut telah tertuang dalam UU Penataan Ruang, khususnya Pasal 69,”. Namun bahwa sanksi ini tidak pernah dijalankan bahkan hanya tinggal  sebagai dokumen, oleh karena sanksi yang sering dijatuhkan hanya berlaku bagi masyarakat kecil.

Kepala Dinas Tata Ruang Andi Oddang Wawo  mengungkapkan bahwa pemberian sanksi terhadap pelanggar tata ruang, seperti yang tertuang dalam UUPR belum diaplikasikan di Kota Makassar. Hal ini dikarenakan, saat ini Kota Makassar sedang mempersiapkan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang disesuaikan dengan UU No. 26 Tahun 2007 dan Perda  Tata Ruang yang ada saat ini masih mengacu pada UUPR yang lama ( UU No. 24 Tahun 1992). “Ditargetkan tahun 2016 Perda RTRW tersebut telah selesai dan kemudian dilakukan sosialisasi kepada masyarakat luas, sebelum sanksi-sanksi pelanggaran terhadap Perda diberlakukan,”.(wawancara tanggal 24 Oktober 2009)

 

  1. D.    Peranan Masyarakat

Berbagai kajian telah mengungkapkan pengaruh hal-hal yang berkaitan dengan komponen masyarakat terhadap semua program pembangunan, seperti kesadaran hukum, karakteristik budaya, kemampuan sosial ekonomis, serta kebutuhan, aspirasi, dan potensi masyarakat.

Sebagaimana telah dikemukakan pada pembahasan sebelumnya bahwa salah satu penyebab utama kesemberawutan tata ruang di perkotaan adalah oleh karena rendahnya kesadaran hukum rakyat selaku pemakai hukum. Akan tetapi, hal ini belum dapat digeneralisasikan keabsahannya, oleh karena berbagai kondisi dan karakteristik masyarakat baik suku, daerah dapat saja melahirkan perbedaan kualitas kesadaran hukum, apalagi berbagai kajian perkotaan telah menemukan  bahwa “kelapukan dan kehancuran kota” tidaklah disebabkan oleh masyarakat kotanya, melainkan oleh system ekonomi kapitalistik.

Berangkat dari hal tersebut maka dalam penelitian ini akan melihat seberapa besar kualitas kesadaran hukum masyarakat tersebut dapat melahirkan partisipasi, yang pada akhirnya akan bermuara pada kualitas tata ruang dan lingkungan hidup di Kota Makassar.

  1. 1.    Kepatuhan Hukum Masyarakat

Kepatuhan hukum adalah salah satu indikator tumbuhnya partisipasi masyarakat, dan untuk itu diperlukan kesesuain antara norma hukum dengan perasaan hukum masyarakat, oleh karena kadar nilai intrinsik seseorang akan mendorongnya  atau tidak untuk melakukan sesuatu yang diperintahkan atau dilarang.

Masyarakat adalah merupakan subyek sekaligus obyek pembangunan, dan merupakan pengguna ruang terbesar, sehingga perannya pun menjadi sangat penting dalam menentukan kualitas ruang dan lingkungan. Di dalam konteks keruangan, semakin besar jumlah penduduk, maka semakin besar pula ruang yang dibutuhkan, sehingga akan semakin sulit pula memenuhinya, dan dalam situasi demikian, kualitas kepatuhan hukum masyarakat pun menjadi penting.

Para responden, yang dipilih untuk mewakili populasi penelitian, menilai kualitas kepatuhan hukum masyarakat terhadap norma-norma tata ruang dan lingkungan hidup, sebagaimana tergambar pada tabel di bawah ini:

                                                          Tabel.12

Kepatuhan Hukum Masyarakat

No.

Kategori Jawaban

Frekuensi (F)

Persentase (%)

1.

2.

 

3.

4.

5.

Tidak sama sekali

Masih banyak keperluan yang mendesak.

Perlu keteladanan pemerintah

Ya, patuh/taat

Tidak menjawab

2

 

18

10

7

1

5,26

 

47,37

26,32

18,42

2,63

Jumlah

38

100

 Sumber : Data Primer 2009

Dari jawaban responden menunjukkan bahwa mayoritas rakyat/masyarakat melihat masih banyaknya kebutuhan lain yang lebih mendesak ketimbang pentaatan terhadap norma-norma tata ruang dan lingkungan hidup, seperti kewajiban memiliki IMB, batas-batas roling, larangan parkir/berjualan/membuang sampah disembarang tempat, daerah bebas becak, dan sebagainya itu 47,37%, masih perlunya keteladanan pemerintah 26,32%, menaati 18,42%,  dan bahkan sebanyak 5,26% menilai norma-norma tersebut tidak ditaati sama sekali.

                     Persentase pengakuan responden yang bersikap taat terhadap norma tata ruang dan lingkungan hidup yang begitu kecil 15,26%, kiranya telah menjadi pembenar terhadap kondisi dan kualitas kepatuhan hukum masyarakat yang rendah secara kuantitasnya, dan secara kualitatif juga rendah dengan adanya jawaban para responden yang menilai masih adanya keperluan-keperluan mendesak ketimbang pentaatan terhadap norma-norma tersebut, dan juga yang menilai keteladanan pemerintah belum mengkondisikan masyarakat untuk taat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel.13

Kepatuhan Hukum Masyarakat

No.

Kategori Jawaban

Frekuensi (F)

Persentase (%)

1.

2.

 

3.

4.

5.

Tidak sama sekali

Masih banyak keperluan yang mendesak.

Perlu keteladanan pemerintah

Ya, patuh/taat

Tidak menjawab

1

 

22

15

10

2

2,00

 

44,00

30,00

20,00

4,00

Jumlah

50

100

 Sumber : Data Primer 2009

Dari jawaban responden menunjukkan bahwa mayoritas rakyat/masyarakat melihat masih banyaknya kebutuhan lain yang lebih mendesak ketimbang pentaatan terhadap norma-norma tata ruang dan lingkungan hidup, seperti kewajiban memiliki IMB, batas-batas roling, larangan parkir/berjualan/membuang sampah disembarang tempat, daerah bebas becak, dan sebagainya itu 44,00%, masih perlunya keteladanan pemerintah 30,00%, menaati 20,00%,  dan bahkan sebanyak 2,00% menilai norma-norma tersebut tidak ditaati sama sekali.

Kondisi demikian ini mengindikasikan bahwa ketidakmampuan sosial ekonomi masyarakat telah menjadi faktor utama ketidaktaatan mereka terhadap norma-norma hukum, sehingga dengan demikian, pendekatan yuridis formal belaka, tidak akan bisa menyelesaikan permasalahan melainkan harus lebih dahulu dilakukan pengamanan terhadap aspek-aspek non-hukum yang menyebabkan demikian, terutama factor kemiskinan.

Fenomena bangunan liar pada hampir semua pinggiran kota, bangunan-bangunan/warung-warung semi permanen  di sepanjang trotoar jalan yang merupakan areal atau batas roling. Pelanggaran tidak mungkin diatasi tanpa penanganan terhadap aspek ketidakmampuan ekonomi sebagai pemicu utamanya, hal ini juga menyebabkan kalangan miskin menjadi akrab dengan kekumuhan, kesembrawutan, serta  berbagai bentuk ketidakteraturan, sehingga mereka menjadi kurang/tidak mampu mengenali dampak-dampak lingkungan secara baik.

Hal ini berbeda dengan kalangan pengembang/pengusaha bukan karena ketidakmampuan mereka sehingga membuat suatu pelanggaran terhadap norma-norma tata ruang dan lingkungan hidup, tetapi karena keserakahan mereka sehingga tidak mempedulikan semua norma  yang ada di masyarakat.

 

  1. 2.    Penyaluran Aspirasi dan Partisipasi

Partisipasi, sebagai “a process of involving  people; especially those directly effected, to difine the problem  and involve solution with them”, lebih ditekankan pada usaha pelibatan masyarakat dalam rangka mendefinisikan permasalahan, dan mencari pemecahan masalah yang bersangkutan (John Friedman, 1989 : 140).

Dengan demikian, hampir tidak mungkin mengharapkan adanya partisipasi tanpa pelibatan dan pengakomodasian kepentingan masyarakat dalam sebuah program pembangunan. Paradigm modern di bidang penataan ruang, sudah meninggalkan pola-pola lama, di mana pemerintah dan staf perencananya yang menjadi “pemeran utama”, bahkan “main sendiri”, menuju pendekatan baru yang  mengubah posisi pemerintah menjadi sekedar fasilitator, dan masyrakatlah yang justeru diberi peran utama mengingat bahwa kepentingan masyarakatlah yang mesti diakomodasi di dalamnya.

Hasil penelitian , menunjukkan bahwa kadar pelibatan dan pengakomodasian aspirasi masyarakat dalam rencana tata ruang rendah, sebagaiman yang tergambar pada tabel berikut:

 

 

 

 

 

Tabel.14

Keterwakilan Aspirasi/Kepentingan Masyarakat

dalam Rencana Tata Ruang.

No.

Kategori Jawaban

Frekuensi (F)

Persentase (%)

1.

 

 

 

2.

 

 

 3.

 

 

4.

 

5.

Rakyat tidak punya peran apa-apa, karena Pemerintah bertindak menurut kehendak dan kepentingan sendiri

Suara dan kepentingan rakyat hanya “didengarkan”, belum diperhatikan.

Rakyat belum terwakili secara baik (DPR/LSM belum berperan baik)

Ya, Aspirasi dan kepentingan sangat rakyat diperhatikan

Tidak menjawab

 

 

 

8

 

 

20

 

 

18

 

3

1

 

 

 

16,00

 

 

40,00

 

 

36,00

 

6,00

2,00

Jumlah

50

100

Sumber: Data Primer 2009

Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa mayoritas responden berpendapat bahwa suara dan kepentingan rakyat barulah sekedar “didengar” dalam rangka program penataan ruang 40,00%, rakyat belum terwakili secara baik oleh karena  DPR serta LSM belum berperan 36,00%, bahkan sebagian responden melihat bahwa rakyat tidak punya peran apa-apa 16,00%, dan hanya sebesar 6,00% responden yang menilai bahwa aspirasi dan kepentingan rakyat sangat diperhatikan.

Tabel.15

Keterwakilan Aspirasi/Kepentingan Masyarakat

dalam Rencana Tata Ruang.

No.

Kategori Jawaban

Frekuensi (F)

Persentase (%)

1.

 

 

 

2.

 

 

 3.

 

 

4.

 

5.

Rakyat tidak punya peran apa-apa, karena Pemerintah bertindak menurut kehendak dan kepentingan sendiri

Suara dan kepentingan rakyat hanya “didengarkan”, belum diperhatikan.

Rakyat belum terwakili secara baik (DPR/LSM belum berperan baik)

Ya, Aspirasi dan kepentingan sangat rakyat diperhatikan

Tidak menjawab

 

 

 

3

 

 

7

 

 

8

 

20

1

 

 

 

7,89

 

 

18,42

 

 

21,05

 

52,63

2,63

Jumlah

38

100

Sumber: Data Primer 2009

Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa mayoritas responden yang berasal dari aparat pemerintah berpendapat bahwa suara dan kepentingan rakyat sudah diperhatikan dalam rangka program penataan ruang dimana 20 responden atau 52,63%, rakyat belum terwakili secara baik oleh karena  DPR serta LSM belum berperan 21,05%, bahkan sebagian responden melihat bahwa rakyat tidak punya peran apa-apa karena pemerintah bertindak menurut kehendak sendiri  hanya 7,89%,.

Dari kedua table tersebut di atas terlihat kontradiktif karena dipandang dari kepentingan masing masing responden namun bahwa apa yang di dapat di lokasi penelitian, dapat dikemukakan bahwa program penataan ruang belum mengakomodasi aspirasi dan kepentingan rakyat secara baik, dan cenderung masih didominasi aspirasi/kepentingan pemerintah, sehingga derajat keterwakilan rakyat masih sangat kurang. Di dalam kondisi seperti ini, akan sulit sekali diharapkan sebuah kerja sama dari rakyat, oleh karena tidak adanya kepercayaan dan keterbukaan, yang merupakan syarat penting bagi adanya partisipasi, oleh karena tidak adanya kekuatan atau hak masyarakat dalam pengambilan keputusan, mulai dari tahap identifikasi masalah sampai kepada pelaksanaan kegiatan penataan ruang.

Kekuatan dalam artian kemampuan untuk taat, juga berarti tingkat kewenangan untuk ikut mengontrol program penataan ruang akan menjadi syarat bagi tersalurnya keinginan dan aspirasi rakyat, dan mereka hanya akan berpartisipasi jika memiliki kekuatan untuk turut menentukan pengambilan keputusan pada setiap tahap kegiatan oleh karena kepentingan terakomodasi.

 

 

 

 

 

PENUTUP

 

  1. Pelaksanaan Tata Ruang di Kota Makassar saat ini belum sesuai  Perda Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Ruang Kota Makassar, dimana dalam penelitian banyak ditemukan penggunaan ruang yang tidak sesuai dengan peruntukan sehingga penataan ruang dan lingkungan di Kota Makassar ke depan semakin hari semakin rumit.
  2. Peranan pemerintah dalam pengendalian Tata ruang di Kota Makassar  dari segi pembuatan dan penyusunan sudah ada dengan adanya RTRW dan Perda Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Ruang Kota Makassar, namun bahwa didalam mengimplementasikan kedua hal tersebut pemerintah belum ada keinginan untuk melaksanakannya dengan baik karena adanya kepentingan sesaat dari pemerintah yang berkuasa dan ego dari setiap instansi serta tidak adanya koordinasi antar instansi.
  3. Peranan masyarakat dalam pengendalian Tata Ruang di Kota Makassar secara umum bahwa pengendalian tata ruang oleh masyarakat dipengaruhi oleh kesadaran hukum, budaya, sosial ekonomi dan potensi masyarakat. Kesadaran hukum masyarakat akan hal ini masih sangat dipengaruhi  oleh faktor ekonomi dan budaya sehingga untuk mewujudkan tata ruang dan lingkungan hidup belum bisa diwujudkan. Disisi lain bahwa penyaluran aspirasi rakyat baru sebatas didengarkan sehingga partisipasi masyarakat  tidak terlalu mendukung penataan ruang dan lingkungan hidup.

 4.Diharapkan supaya pemerintah konsisten dalam pengalihan lahan sesuai dengan peruntukkannya sebagaimana diatur dalam Perda Nomor 6 Tahun 2006. Seperti: Pemberian IMB, Gudang tidak boleh lagi ada di dalam kota, rolling jalan sehingga kalau pelebaran jalan tidak susah lagi. Pengawasan harus dijalankan khususnya dalam pemberian Izin Mendirikan Bangunan dimana setiap pemohon betul-betul memenuhi persyaratan seperti AMDAL/Rekomendasi Bapedalda untuk para pengembang.

           5.Agar partisipasi masyarakat  dapat menunjang implementasi penataan ruang, maka perlu penjaringan aspirasi yang lebih objektif jangan hanya merupakan formalitas belaka.

 

 

                              DAFTAR BACAAN

 

Abdurrahman,1983. Beberapa Aspek tentang Hukum Agraria, Alumni, Bandung

Abrar, 1994, Aspek Hukum Pertanahan dalam Rencana Umum Tata Ruang di Kotamadya Ujung Pandang, Pascasarjana Unhas, Ujung Pandang

Adisasmita, Rahardjo, 2004. Teori Lokasi dan Pengembangan Wilayah, Penerbit Lembaga Penerbitan Universitas Hasanuddin, Makassar.

—————, 2007. Pembangunan Kawasan dan Tata Ruang, Penerbit Lembaga Penerbitan Universitas Hasanuddin, Makassar.

————–,2008, Teori Pertumbuhan Kota (Perkotaan). Penerbit Lembaga Penerbitan Universitas Hasanuddin, Makassar.

Budihardjo, Eko.1997, Tata Ruang Perkotaan, Alumni Bandung.

Bintarto, 1989. Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya, Ghalia Indonesia, Jakarta

Budihardjo, 1997, Lingkungan Binaan dan Tata Ruang Kota, Alumni, Bandung.

—————, 1997, Tata Ruang Perkotaan, Alumni, Bandung

—————, 1999, Sejumlah Masalah Pemukiman Kota, Alumni, Bandung.

—————, 2000, Kota Berkelanjutan, Alumni, Bandung.

Chapin, F.Stuart Jr dan Kaiser, Edward J, 1979, Urban Land Use Planning, Edisi 3, London University of Illionis Press.

Deakin, Elizabeth, 1989, Growth Control and Management: A Summary and Review of  Emperical Research, dalam Brower, DavidJ,. Godshalk, David R, Porter, Douglas R, (ed), Understanding Growth Control – Critical Issues and A Research Agenda, Washington D.C., The Urban Land Institute.

Devas, Nick, Carole Rakodi, eds., 1993, Managing Fast Growing Cities: New Approaches to Urban Planning and Management in the Developing World, New York : John Willey & Sons.

Harsono Boedi, 1996, Hukum Agrarai Indonesia: Himpunanan Peraturan-Peraturan Tanah, Djambatan, Jakarta.

Husen, Harun M.,1997, Lingkungan Hidup: Masalah Pengelolaan dan Penegakkan Hukumnya, Bumi Aksara, Jakarta.

John Friedmann, 1993, Planning in The Public Domain, From Knowledge to Action. Forum Perencanaan Pembangunan, Volume I Nomor 2 , Desember 1993, hlm. 137 – 141.

Karyoedi, Moechtarram, 1997. Kepranataan Kota Baru, Makalah disajikan pada seminar Manajemen Kota Baru menuju Abad 21. Laboratorium Perencanaan Wilayah dan Kota ITB.

Koesnadi Hardjasoemantri, Hukum Tata Lingkungan,  Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Muchsin, 1998, Keefektifan  Hukum tentang Tata Guna Tanah dalam Pembangunan Lingkungan Permukiman Perkotaan di Jawa Timur. Disertasi, PPS UNAIR.

Rachmad Baro, 1991, Mencari identitas Hukum dalam Pembangunan, Makalah disajikan pada Seminar LKP Studi Hukum dan Pembangunan Universitas ’45 Ujung Pandang.

Yusuf A.W. 1976. Aspek Pertanahan dalam Perencanaan Kota, Pro Justitie, Majalah Hukum tahun V-VIII No. 14, Unpar, Bandung.

 

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Peraturan Pemerintah RI. Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar 2005-2015.

 

Explore posts in the same categories: TULISAN POPULAIR

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: