PENGELOLAAN SAMPAH PERKOTAAN SEBAGAI SEBUAH SISTEM

Abstrak

Penulisan ini berjudul tentang “Pengelolaan Sampah Perkotaan Sebagai Sebuah Sistem” dan akan membahas sampah perkotaan secara umum dengan mempertimbangkan masalah-masalah pokok dalam pengelolaan persampahan di Indonesia dan berbagai alternatif penyelesaian masalah persampahan dengan mengacu pada pengelolaan persampahan di negara maju (Curitiba). Selanjutanya masalah-masalah yang dihadapai akan dibahas dengan pendekatan sistem yang mencakup: sub sistem kelembagaan (sub sistem institusi), sub sistem teknik operasional (sub sistem teknik), sub sistem pembiayaan (sub sistem finansial), sub sistem hukum dan pengaturan (sub sistem hukum) dan sub sistem peran serta masyarakat dan swasta.

Pertambahan penduduk yang disertai dengan tingginya arus urbanisasi ke perkotaan telah menyebabkan semakin tingginya volume sampah yang harus dikelola setiap hari. Hal tersebut bertambah sulit karena pengelolaan dan manajemen persampahan yang kurang optimal. Begitu pula dari peran aktif dan kesadaran masyarakat serta pembiayaan yang masih sangat rendah. Dalam pendekatan sistem tersebut dapat membantu pemecahan kompleksitas permasalahan pengelolaan sampah dengan melihat permasalahan secara komprehensif.

A. Pendahuluan

Perkotaan atau kawasan metropolitan merupakan perwujudan perkembangan yang alamiah dari suatu proses globalisasi yang berkembang sangat pesat. Perkembangan tersebut menyebabkan peningkatan jumlah penduduk yang sangat besar, dengan karateristik dan persoalan yang berbeda dan spesifik. Oleh karenanya suatu perkotaan memerlukan pengelolaan tersendiri dalam pemecahan persoalan yang dihadapi, salah satu persoalan perkotaan yang cukup krusial adalah masalah sampah kota.

Kehidupan manusia tidak lepas dengan sampah. Setiap orang, pasti menghasilkan sampah. Menurunnya kualitas lingkungan yang disebabkan oleh sampah terkait dengan adanya hubungan yang erat dan timbal balik antara jumlah penduduk, nilai dan perilaku masyarakat terhadap perwujudan sampah, organisasi pengelola sampah, serta sistem pengelolaan yang dilakukan. Di negara-negara berkembang termasuk Indonesia persoalan sampah lebih banyak disebabkan masalah sosialnya, dibandingkan dengan masalah teknologinya. Hal ini disebabkan karena persoalan teknologi pengolahan sampah sebenarnya sudah ada. Hanya penerapannya saja yang memerlukan penyesuaian-penyesuaian dengan kondisi setempat. Sedangkan persoalan sosial atau masyarakat memerlukan pendalaman khusus karena terkait dengan nilai dan norma masyarakat.

Paradigma baru dalam suatu pembangunan adalah lebih mengutamakan perencanaan dari bawah (bottom-up) untuk menghasilkan partisipasi maksimal dari masyarakat yang terlibat dalam proses pembangunan. Proses pembangunan yang sebenarnya, haruslah merupakan perubahan sosial budaya. Agar pembangunan menjadi proses yang dapat bergerak maju sendiri (self sustaining process) tergantung pada manusia dan struktur sosialnya. Demikian juga masalah pengelolaan sampah di perkotaan, apabila menginginkan dapat terselesaikan secara mendasar, maka masyarakat harus diberdayakan secara optimal. Maka dari itu dengan makalah ini kami mencoba untuk melihat permasalahan yang dihadapi pemerintah dan masyarakat serta strategi penyelesaian masalah dalam pengelolaan sampah perkotaan secara komprehensif didasarkan pada pendekatan sistem. Hal ini bertujuan untuk memberikan usulan pemecahan masalah dalam pengelolaan sampah secara menyeluruh dan terpadu.

B. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan makalah ini adalah:

a. Mengidentifikasi kewenangan dan kontribusi sub-sub sistem dari sistem pengelolaan sampah perkotaan

b. Mengidentifikasi pokok-pokok permasalahan yang dihadapi dalam sistem pengelolaan persampahan

c. Mengidentifikasi alternatif penyelesaian permasalahan sistem pengelolaan sampah perkotaan dengan pendekatan sistem dan mengacu pada sistem pengelolaan persampahan di negara maju .

2. Kegunaan Penulisan

Kegunaan dari penulisan makalah ini adalah:

a. Mengetahui secara umum sistem pengelolaan persampahan di Indonesia

b. Mengetahui tingkat kesadaran atau peran serta masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan persampahan

baik  dari segi teknis maupun finansial

c. Mengetahui kewenangan dunia usaha atau swasta sebagai mitra kerja dalam sistem pengelolaan persampahan

d. Mengetahui pentingnya sistem pengelolaan sampah dalam suatu perkotaan atau kawasan metropolitan.

C. Pembahasan

1. Sampah Perkotaan

Telah diketahui bahwa limbah merupakan konsekuensi langsung dari kehidupan. Sehingga dapat dikatakan limbah

timbul sejak adanya aktivitas manusia. Timbulnya bersamaan dengan aktivitas manusia, mulai dari usaha

penambangan/pengambilan sumber daya alam sebagai bahan baku, berlanjut menjadi bahan yang siap untuk

energi, bahan setengah jadi untuk suatu barang dan aktivitas dalam mengkonsumsi barang-barang tersebut untuk

mencapai kesejahteraan hidupnya. Limbah-limbah tersebut dapat berwujud padat (solid waste), cair (liquid waste)

dan gas (gas waste).


Gambar 1. Aktivitas manusia untuk kesejahteraan tidak lepas dari sampah

Berdasarkan skema tersebut diatas, maka sampah (limbah) dapat diartikan sebagai limbah padat yang dibuang dari aktivitas manusia untuki mencapai sebuah kesejahteraan. Sampah merupakan konsekuensi dari adanya aktifitas manusia. Setiap aktifitas manusia pasti menghasilkan buangan atau sampah. Sampah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang berwujud padat atau semi padat berupa zat organik dan atau anorganik bersifat dapat terurai maupun tidak dapat terurai yang dianggap sudah tidak berguna lagi dan dibuang ke lingkungan. Sumber limbah padat perkotaan berasal dari permukiman, pasar, kawasan pertokoan dan perdagangan, kawasan perkantoran dan prasarana umum, kawasan industri, peternakan hewan dan fasilitas umum lainnya (Anonim, 1981: 1-2).

Jenis sampah perkotaan terdiri atas 2 bagian yaitu, sampah organik dan non organik. Sampah organik adalah sampah yang mempunyai komposisi kimia mudah terurai oleh bakteri (biodegradable) misalnya sisa makanan, sayur mayur, daun-daunan, kayu dan lainnya. Sedangkan sampah non organik adalah sampah yang mempunyai komposisi kimia sulit untuk diuraikan atau membutuhkan waktu yang lama (non biodegradable) misalnya sampah plastik, kaleng, besi, kaca dan lainnya (Kodoatie, 2005: 217).

Kategori sumber penghasil sampah yang sering digunakan adalah (1) sampah domestik, yaitu sampah yang berasal dari pemukiman; (2) sampah komersial yaitu sampah yang berasal dari lingkungan perdagangan atau jasa komersial berupa toko, pasar, rumah makan dan kantor; (3) sampah industri, yaitu sampah berasal dari sisa produksi dan (4) sampah yang berasal dari selain yang telah disebutkan tadi, misalnya sampah pepohonan, sapuan jalan dan bencana alam (Hadiwijoto, 1983: 77).

Masalah sampah di kota-kota besar bukan lagi masalah baru dan masalah ini menjadi masalah kota menengah dan kecil di negara sedang berkembang pada umumnya dan negara Indonesia pada khususnya. Permasalahan sampah merupakan hal yang krusial karena dampaknya terkena berbagai sisi kehidupan, terutama di kota-kota besar seperti Jakarta, Semarang, Surabaya, Bandung, Palembang, Makassar dan Medan  (Sudradjat, 2008: 6).

2. Sistem Pengelolaan Sampah Perkotaan di Indonesia

Kebijakan yang diterapkan di Indonesia dalam mengelola sampah kota secara formal adalah seperti yang diarahkan oleh Departemen PU (Direktorat Jenderal Cipta Karya) yang sekarang menjadi Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah (KIMPIRASWIL) sebagai departemen teknis yang membina pengelola limbah padat perkotaan (persampahan) di Indonesia. Sistem pengelolaan sampah perkotaan pada dasarnya dilihat sebagai komponen-komponen sub sistem yang saling mendukung satu dengan yang lain,  yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan yaitu kota yang bersih, sehat dan teratur. Komponen-komponen tersebut adalah:

a. Sub sistem teknik operasional (sub sistem teknik)

Sub sistem operasional memiliki komponen-komponen tersendiri atau sub-sub sistem tersendiri yaitu ; pengumpulan, pengangkutan dan pembuangan akhir. Termasuk dalam operasional sarana dan prasarananya.

b. Sub sistem teknik kelembagaan (sub sistem institusi)

Sub sistem ini menitikberatkan pada aspek kelembagaan atau  organisasi, yaitu pihak-pihak yang berwenang dalam pengelolaan sampah atau institusi yang mengatur, merencanakan, mengendalikan dan mengawasi pengelolaan persampahan. Di Indonesia pihak institusi yang berwenang secara umum adalah Dinas Kebersihan Kota.

c. Sub sistem pembiayaan (sub sistem finansial)

Sub sistem finansial memiliki tujuan untuk mengatur aspek pendanaan/pembiayaan dalam pengelolaan persampahan, baik oleh Dinas Kebersihan Kota (pemerintah), swasta maupun oleh masyarakat itu sendiri.

d. Sub sistem hukum dan pengaturan (sub sistem hukum)

Sub sistem ini mengacu pada bidang perundang-undangan,  penegakan hukum, penentuan kebijakan dan upaya-upaya lainnya yang menyangkut aspek hukum dan pengaturan baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan dalam pengelolaan persampahan.

e. Sub sistem peran serta masyarakat dan swasta

Sub sistem peran serta masyarakat dan swasta mencakup pada sistem mekanisme pengawasan, pelaksanaan, pemanfaatan hingga pendanaan. Bagi peran serta masyarakat lebih mengarah pada upaya peningkatan kesadaran masyarakat dan aspek finansial dalam pengelolaan sampah sedangkan pihak swasta terarah pada keterlibatan dalam pendanaan.

Karena sistem pengelolaan sampah perkotaan harus utuh dan tidak terpotong rantai ekosistemnya maka diperlukan tindakan yang koordinatif, sinkronisasi dan simplikasi. Sistem pengelolaannya dapat ditunjukkan pada gambar berikut (Kodoatie, 2005: 217) :

Gambar 2. Sistem Pengelolaan Sampah Perkotaan

3. Pokok-pokok Permasalahan Pengelolaan Sampah di Indonesia

Berdasarkan konsep manajemen pengelolaan sampah perkotaan di atas, secara umum persoalan yang muncul pada pengelolaan di Indonesia adalah:

a. Aspek Kelembagaan

Bentuk kelembagaan yang tidak sesuai dengan besarnya kewenangan yang harus dikerjakan, sumber daya manusia sebagai salah satu unsur pengelola kurang memadai dari jumlah maupun kualifikasinya.

b. Aspek Teknik Operasional

Keterbatasan dan kondisi sarana dan prasarana pengumpulan kontainer, pengangkutan (arm roll truck), pengolahan di tempat pembuangan akhir (buldozer, track dozer) yang tidak optimal serta terbatasnya lahan untuk tempat pembuangan dan  penanganan akhir.

c. Aspek Pembiayaan

Tidak seimbangnya antara besarnya biaya operasional-pemeliharaan (OP) dengan besarnya biaya penerimaan retribusi sebagai konsekuensi logis pelayanan akibat mekanisme penarikan retribusi yang kurang memadai.

d. Aspek Pengaturan dan Hukum

Tidak maksimalnya kebijakan pengaturan pengelolaan di daerah yang mampu memberikan motivasi kesadaran peran serta masyarakat untuk ikut secara utuh dalam pengelolaan baik menyangkut pembiayaan maupun teknik operasional.

e. Aspek Peran Serta Masyarakat dan Swasta

Kesadaran masyarakat untuk ikut serta secara utuh dalam pengelolaan kurang memadai disisi lain sampah akibat dari kegiatan dari masyarakat itu sendiri. Pihak swasta sering kali dimanfaatkan untuk kepentingan lain, sehingga kebanyakan program pemerintah tidak berjalan maksimal (Kodoatie, 2005: 219).

4. Pendekatan Sistem

Sistem adalah gabungan beberapa komponen atau objek yang saling berkaitan. Dalam setiap organisasi sistem, perubahan pada satu komponen dapat menyebabkan perubahan pada komponen lainnnya.  Pendekatan sistem adalah adalah pendekatan umum untuk suatu perencanaan atau teknik dengan menganalisis semua faktor yang berhubungan dengan permasalahan yang ada. Pendekatan sistem akan dapat mengaitkan permasalahan-permasalahan yang ada. Pendekatan sistem mencoba menghasilkan pemecahan yang terbaik dari beberapa alternatif pemecahan yang ada dengan batasan tertentu (Tamin, 2000: 26).

Tinjauan terhadap masalah sampah tentunya tidak dapat didekati dari satu dimensi saja. Masalah sampah telah membentuk sistem masalah (messes). Artinya sistem kondisi eksternal yang tengah berlangsung telah menghasilkan ketidakpuasan dari setiap kelompok dalam masyarakat sehingga perlu mengembangkan metamasalah mengenai sampah untuk memudahkan kita dalam menspesifikasi akar masalah yang harus terlebih dahulu diselesaikan (Ackroff, 1971:21 dalam Gunawan, 2008:14).

Masalah sampah adalah masalah yang meliputi dan melibatkan suatu sistem dalam arti luas yang menyangkut sub-sub sistem yang saling berkaitan dan saling berpengaruh secara totalitas akan mempengaruhi keberhasilan pencapaian tujuan atau pendekatan sistem (Dyayadi, 2008:208).

a. Sub Sistem Kelembagaan (sub sistem institusi)

Motor penggerak pengelolaan persampahan adalah institusi yang diberi kewenangan untuk melaksanakan seluruh aspek manajemen untuk menghasilkan kualitas pelayanan persampahan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Untuk operasionalisasi kebijakan maka dari aspek kelembagaan menetapkan beberapa strategi dalam mengatasi masalah persampahan.

  • Meningkatkan status dan kapasitas institusi pengelola
  • Meningkatkan kinerja institusi pengelola persampahan
  • Meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan pemangku kepentingan lain
  • Meningkatkan kualitas SDM manusia (Anonim, 2006: 18).

 

b. Sub Sistem Teknik Operasional (sub sistem teknik)

 

Dalam menangangi permasalahan pada sub sistem ini, perlu dilakukan pendekatan strategis pada berbagai bidang teknis dalam upaya meningkatkan efektivitas dan maksimalisasi pelayanan operasional persampahan. Untuk operasionalisasi kebijakan tersebut maka beberapa strategi ditetapkan yaitu :

  • Optimalisasi pemanfaatan prasarana dan sarana persampahan
  • Meningkatkan cakupan pelayanan secara terencana dan berkeadilan
  • Meningkatkan kapasitas sarana persampahan sesuai sasaran pelayanan
  • Melaksanakan rehabilitasi TPA yang mencemari lingkungan
  • Meningkatkan kualitas pengelolaan TPA kearah sanitary landfill
  • Penelitian, pengembangan, dan aplikasi persampahan tepat guna dan berwawasan lingkungan (Anonim, 2006: 16).

c. Sub Sistem Pembiayaan (sub sistem finansial)

Dalam upaya akumulasi dana untuk pengelolaan sampah ini, sebenarnya peran berbagai pihak turut menentukan keberhasilan dan efektivitasnya, baik pemerintah, pengusaha maupun masyarakat umum. Mereka merupakan satu kesatuan yang seharusnya sinergis memiliki kepedulian dan mendanai sampah perkotaan. Sharing dari masyarakat sangat diperlukan untuk menjaga agar pelayanan pengelolaan persampahan dapat berlangsung dengan baik dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Salah satu bentuk sharing dari masyarakat adalah melalui pembayaran retribusi kebersihan yang diharapkan mampu mencapai tingkat yang lebih tinggi (Dyayadi, 2008: 215).

d. Sub Sistem Hukum dan Pengaturan (sub sistem hukum)

Negara Indonesia sudah saatnya mempunyai Undang-Undang Persampahan secara nasional mengatur segala masalah sampah dan menjadi acuan bagi pemerintah propinsi dan kabupaten/kota secara nasional. Dengan adanya undang-undang tersebut, maka masalah sampah mendapat perhatian dan menjadi masalah nasional. Dari sisi hukum dalam peraturan dan perundang-undangan, ada 2 aspek yang dapat diatur dan menjadi dasar ketentuan pengelolaan sampah yaitu aspek manajeman dan teknis. Dari aspek manajeman dalam peraturan perundang-undangan pengelolaan sampah bersifat umum dan universal, mengatur posisi, hak dan tanggung jawab secara mendasar (masyarakat, pemerintah dan dunia usaha), sedangkan dari segi teknis adalah ketentuan teknis (teknologi, pendanaan, pengawasan, dan peran serta masyarakat) dan pengaturan sanksi baik adminstrasi maupun pidana  (Dyayadi, 2008: 213).

e. Sub Sistem Peran Serta Masyarakat dan Swasta

Peran aktif masyarakat dalam menaggulangi masalah sampah tidak saja berupa sumbangan dana berupa retribusi sampah yang harus dibayar setiap bulan karena dana tidak akan mencukupi biaya opersional yang harus dikeluarkan oleh DKP kota. Peran lain masyarakat dalam pengelolaan sampah mencakup sistem mekanisme pengawasan, pengelolaan, pemanfaatan, hingga pendanaan. Dalam sistem pengawasan seharusnya sudah dimulai adanya mekanisme yang jelas dan transparan dimana masyarakat menjadi fungsi kontrol dalam pengelolaan sampah. Pada peran pengolahan sampah, maka masyarakat dapat dilibatkan dalam mereduksi sampah, pemakaian kembali, daur ulang, pemisahan antara sampah oraganik dan non organik serta sampah B3 (Bahan, Berbahaya dan Beracun). Masyarakat sebenarnya dapat berperan sebagai SDM yang melakukan operasional dan pemeliharaan armada pengangkut sampah, pelaku proses anaerobik/biogas dan insenerator. Pada pemanfaatan sampah oleh masyarakat dapat dilakukan dengan komposting sampah dan memanfaatkan kegiatan ekonomi lain seperti bahan kerajinan, daur ulang dan bahan baku produksi lainnya. Disamping masyarakat, pihak swasta / dunia usaha juga memiliki potensi yang besar untuk dapat berperan serta menyediakan pelayanan publik ini. Beberapa pengalaman buruk dimasa lalu yang sering membebani dunia usaha sehingga tidak berkembang dan perlu mendapatkan upaya-upaya perbaikan. Swasta jangan lagi dimanfaatkan bagi kepentingan lain, tetapi perlu dilihat sebagai mitra untuk bersama mewujudkan pelayanan kepada masyarakat sehingga kehadirannya sangat diperlukan.

Budaya bersih, dalam Islam terdapat pepatah yang mengatakan bahwa “kebersihan adalah sebagian dari iman” dengan kata lain sempurnanya iman sesorang apabila dia menjaga kebersihan diri dan lingkungannnya. Penduduk Indonesia sebagian besar umat Islam, bila dapat mengamalkan ajaran agamanya dengan baik, maka otomatis akan mudah menerapkan “budaya bersih” dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, hendaknya budaya bersih dapat dijadikan perilaku umat Islam sehari-hari pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya sebab semua agama pastilah mengajarkan untuk menjaga kebersihan. Untuk menjadikan budaya bersih menjadi budaya bangsa kita bukanlah  pekerjaan mudah. Diperlukan suatu program jangka panjang dan kemauan keras serta teladan yang baik. Untuk menjadikan budaya bersih menjadi budaya kita memerlukan waktu yang lama, satu atau dua generasi (Dyayadi, 2008: 209).

5. Studi Kasus “ Pengelolan Sampah di Kota Curitiba Brazil “

Kota Curitiba dengan jargon “The Ecocity” tercatat sebagai salah satu kota terkumuh dan termacet di Brazil pada dasawarsa 1970-an, Curitiba mampu bersolek diri secara radikal. Kota tersebut kini menjadi kawasan paling apik di Negeri Samba. Bahkan, pada 1996, Curitiba dianugerahi predikat “the most innovative city in the world”. Banyak pemerintah kota di berbagai dunia melirik Curitiba.

Pada 1970-an Curitiba terletak di sebelah tenggara Brazil, sekitar 1.081 km dari ibu kota Brazil, dulunya merupakan kawasan langganan macet dan banjir. Curitiba juga terancam ledakan penduduk, seperti kebanyakan kota di Amerika Latin saat itu. Namun sebuah revolusi tata kota, Curitiba Master Plan, yang dicetuskan arsitek Universitas Federal Parana oleh Jaime Lerner mengubah secara fundamental ibukota negara bagian Parana.

Untuk menjamin kota tetap bersih, pemerintah setempat mencanagkan program agar para warga miskin diminta mengumpulkan satu kantong plastik sampah yang dapat ditukar dengan susu, telur, atau tiket bus. Strategi pengelolaan sampah  ini berpengaruh terhadap produktivitas penduduk. Jika pada 1970-an warga Curitiba berpenghasilan di bawah rata-rata penduduk Brazil, kini penghasilan mereka dua kali lipat pendapatan per kapita nasional. Hal pertama yang tak mudah dilakukan  adalah  memunculkan motivasi untuk mengubah diri. Curitiba mampu mewujudkan dan menikmatinya sepanjang 25 tahun terakhir ini lewat sebuah political will dan kepemimpinan yang kuat (http://jepits.wordpress.com/2007/12/19/belajar-dari-kota curitibapenerapan-kota-ekologis/).

Membuat  taman yang berestetika tinggi di bekas tempat pembuangan sampah akhir (TPA) mungkin bukan hal mustahil. Di Curitiba, sampah memang nyaris mendapatkan perhatian yang sangat besar dari masyarakat. Mungkin ini kota yang menjadikan sampah sebagai barang barteran dengan makanan atau barang berharga lainnya. Semakin berat sampah yang disetor, maka makin banyak pula bahan makanan yang diperoleh.  Selain bukit itu, Curitiba juga memiliki taman indah lain. Salah satu di antaranya, kawasan yang disebut Flower Street (Jalan Kembang).   (http://digilibampl.net/detail/detail.php?row=9&tp=kliping&ktg=sampahluar&kode=2157).

Kita bisa belajar dari menejemen Kota Curitiba yang memiliki motto Design by Nature.  Di Curitiba pemerintah memberikan pendidikan dan penyuluhan kepada masyarakat. Cara ini dijalankan dengan membentuk lembaga semacam “Universitas” yang berfungsi untuk pendidikan lingkungan bagi masyarakatnya secara gratis. Selain memberikan pendidikan lingkungan kepada masyarakat, Curitiba juga melakukan pengelolaan sampah dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Masyarakat diminta secara aktif mengelola sampahnya mulai dari rumah per rumah dengan melakukan pemisahan sampah (organik dengan organik, non-organik dengan non-organik) untuk kemudian ditukarkan kepada pemerintah dengan buku dan tiket angkutan umum. Selain itu, Curitiba juga sangat memperhatikan krisis air, dan polusi udara. Daerah-daerah resapan air benar-benar mendapatkan perhatian yang serius, misalnya dengan menyediakan taman-taman kota yang berfungsi sebagai resapan air dan produksi oksigen sekaligus sebagai tempat rekreasi bagi warganya. Langkah yang lain misalnya bisa kita lihat dengan bagaimana cara pemerintah Kota Curitiba mengatasi kemacetan transportasi.

Kota Curitiba memang disebut-sebut sebagai sebuah kota masa depan, Dalam mencanangkan programnya, pengembangan Kota Curitiba selalu memegang prinsip keramahan lingkungan. Curitiba termasuk kategori kota yang sangat kreatif (creative city), karena dengan modal yang sangat minim ia mampu menghasilkan penataan kota yang optimal. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah adalah dengan mengumpulkan sampah dan memisahkannya sesuai dengan janisnya, misalnya organik dengan organik, dan non-organik dengan non-organik sangat meminimalisir resiko sampah (http://rusmadi-rusmadi.blogspot.com/2008/02/cita-cita-membangun-ecocity-yang.html ).

Dalam hal persampahan, saat ini Curitiba mendaur ulang dua per tiga sampah yang ada di kotanya. Angka tersebut merupakan tingkat daur ulang sampah tertinggi, bahkan dibanding negara maju sekalipun. Hal-hal yang dilakukan Curitiba dalam hal penanganan sampah ini antara lain:

  1. Masyarakat Curitiba membuang sampah organik dan anorganik secara terpisah yang dikumpulkan oleh 2 jenis truk sampah.
  2. Orang-orang miskin yang tinggal di gang-gang sempit yang tidak dilalui truk sampah, dapat membawa kantong sampahnya ke pusat pengumpulan dengan imbalan berupa tiket bus, telur, susu, jeruk atau kentang yang dibeli pemerintah dari kebun-kebun petani di pinggir kota.
  3. Sampah-sampah yang ada didaur ulang di pusat pengolahan sampah yang mempekerjakan para penyandang cacat, imigran, dan pecandu alkohol

D. Penutup

1. Kesimpulan

Dari uraian pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu:

a. Dalam sistem pengelolaan sampah perkotaan di Indonesia terdapat 5 sub sistem yaitu, sub sistem teknik, finansial, institusi, hukum, dan peran serta masyarakat, yang saling berpengaruh satu sama lain sehingga memerlukan jaringan koordinatif satu sama lain.

b.Permasalahan pengelolaan persampahan di Indonesia merupakan masalah yang krusial, masalah sosial lebih berpengaruh dibanding masalah teknologinya, karena menyangkut masalah norma dan perilaku masyarakat.

  1. Berbagai alternatif penyelesaian masalah persampahan harus ditinjau sebagai sebuah sistem sehingga sistem pengelolaan persampahan di Indonesia akan  mengarah pada pengelolaan sampah perkotaan yang terpadu dan berkelanjutan dengan melibatkan ke 5 sub sistem tersebut layaknya pengelolaan sampah di Kota Curitiba Brazil.
  2. E. Daftar Pustaka

Anonim. 2006. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 21/PRT/M/2006 tentang Kebijakan  dan Strategi Nasional Pengembangan  Sistem Pengelolaan Persampahan (KSNP-SPP). Menteri Pekerjaan Umum: Jakarta

Anonim. 1981. Pengelolaan Persampahan. ITB: Bandung

Dyayadi. 2008. Tata Kota Menurut Islam. Khalifa: Jakarta

Gunawan, Muhammad Daud. 2008. Pembangunan Berdimensi Keumatan. Alfabeta: Bandung

Hadiwijoto, S. 1983. Penanganan dan Pemanfaatn Sampah. Penerbit Yayasan Idayu: Jakarta

http://digilibampl.net/detail/detail.php?row=9&tp=kliping&ktg=sampahluar&kode=2157

http://jepits.wordpress.com/2007/12/19/belajar-dari-kota curitibapenerapan-kota-ekologis/

http://rusmadi-rusmadi.blogspot.com/2008/02/cita-cita-membangun-ecocity-yang.html

http://www2.kompas.com/kompascetak/0101/12/dikbud/menc2html

Kodoatie, Robert J. 2005. Pengantar Manajemen Infrastruktur. Pustaka Pelajar: Yogyakarta

Sudradjat.  2008. Mengelola Sampah Kota. Penebar Swadaya : Jakarta

Tamin, Ofyar Z. 2000. Perencanaan dan Permodelan Transportasi. Penerbit ITB: Bandung.

Explore posts in the same categories: TULISAN POPULAIR

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: