JURNAL VOLUME 10

KEBIJAKAN SISTEM PE RENCANAAN TERHADAP

PEMBANGUNAN PERKOTAAN

 

Oleh: Syahriar Tato

 

Abstrak

SYAHRIAR TATO. Adanya berbagai permasalahan di dalam pembangunan kota-kota di Indonesia, khususnya kota-kota menengah dan kota besar, terutama diakibatkan kurang dilibatkannya masyarakat di dalam proses pembangunan kota-kota dimaksud, sejak proses awal yaitu dari tahap perencanaan. Akibatnya hasil pembangunan di kota-kota menengah dan besar di Indonesia cenderung mengarah untuk menampung kebutuhan sebagian kecil kelompok masyarakat, yang rata-rata berpenghasilan tinggi dan menengah. Sebagian besar kelompok masyarakat berpenghasilan rendah tidak tertampung aspirasinya, pada perencanaan pembangunan kota dan perencanaan pembangunan kawasan. Kota-kota menengah dan besar di Indonesia saat ini menyajikan kondisi dilematik. Di satu sisi pertumbuhan dan pembangunan kota cukup pesat, namun di sisi lain mengakibatkan masyarakat berpenghasilan rendah tersingkir dan semakin miskin (marginal-society). Terjadinya kontradiksi ini akhirnya sering menimbulkan konflik sosial yang mengarah kepada pengrusakan sarana-prasarana fisik perkotaan dan sendi-sendi sosial antar kelompok masyarakat yang sebelumnya sudah cukup kuat dan terpelihara dengan baik.

Dilandasi oleh pemikiran bahwa dalam pembangunan perkotaan hingga saat ini masih kurang terpadu dengan tata ruang yang terkesan terkotak-kotak dengan egoisme sektoral dan kepentingan birokrasi lainnya, maka dari itu dalam penulisan ini akan membahas mengenai ”Kebijaksanaan Sistem Perencanaan Terhadap Pembangunan Perkotaan”. Tentang  bagaimana mekanisme keterlibatan peran serta masyarakat di dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan kota memerlukan pengkajian secara mendalam dan potret tatanan sistem pembangunan perkotaan dengan segenap kendala dan peluangnya, dianalaisis untuk kemudian dirumuskan kebijaksanaan dan strategi yang tepat untuk masa mendatang.


  1. A.    Pendahuluan

Perencanaan wilayah dan kota, pada hakekatnya akan menyangkut suatu lingkup pemikiran yang menyangkut berbagai fase kehidupan. Keterkaitan ini akan membentuk suatu kerangka pemikiran dari suatu susunan unsur-unsur yang kompleks. Di dalam hal ini akan terkait tiga unsur yatu :

  1. Unsur pelaku (acting elements)
    1. Unsur-unsur kegiatan (functional elements)
    2. Unsur-unsur penghubung (communicating elements)

Jadi bagi perencana wilayah (regional and city planner) pengertian dan tanggap azas keterkaitan ini akan merupakan hal yang sangat penting. Sebagai suatu gambaran maka dapat dilihat bahwa suatu lingkungan permukiman apakah itu di wilayah pedesaan, terlebih lagi di wilayah perkotaan akan mengandung ke tiga unsur pokok itu yang diwujudkan dalam bentuk berbagai kegiatan seperti perumahan, tempat kerja, pusat pelayanan, tempat hiburan dan lain-lain. Ditambah lagi dengan sejumlah penduduk yang tersebar dalam berbagai lokasi yang berkepentingan dengan unsur-unsur kegiatan tersebut. Antara unsur kegiatan dan unsur penduduk ini dihubungkan oleh unsur-unsur penghubung seperti jaringan jalan dan sarana pengangkutannya.

Keterkaitan antara berbagai unsur yang kompleks tersebut akan merupakan suatu susunan kerangka yang disebut “sistem”. Suatu sistem yang dikemukakan dalam teori-teori Operation Research (Acoff dan Arnoff, 1957) dan Cybernetics (Wiener, 1948 dan Ashby, 1956) dikatakan sebagai :

“ Suatu kerangka kompleks yang membentuk suatu perangkat dimana terdapat keterkaitan antara berbagai unsur dan benda atau suatu bentuk terorganisasi dari beberapa benda nyata maupun kegiatan atau suatu kelompok objek yang berkaiatan atau bergantungan satu sama lain sehingga membentuk suatu kesatuan”.

Suatu benda atau organisasi yang dibentuk oleh suatu sistem akan berada dalam suatu keseimbangan yang mantap. Secara material suatu sistem terbentuk dari kumpulan benda-benda atau organisasi-organisasi yang lebih kecil yang didalam kedudukannya pada sistem besar tersebut sebagai “sub sistem”. Setiap sub sistem mugkin saja di dalamnya juga terbentuk sub-sub sistem yang lebih kecil lagi.

Tetapi tetap sesuai dengan kaidah dasar suatu sistem, maka setiap sub sistem, atau pun sub-sub sistem akan mempunyai sifat keterkaitan dan ketergantungan satu sama lain. Jadi suatu sub sistem ataupun bagian daripadanya (sub-sub sistem) yang tidak lagi menganut tata aturan yang berlaku di dalam sistem secara keseluruhan maka akan menjadi unsur tersendiridan bukan lagi menjadi bagan dari sistem (beyond sistem).

Demikian pula suatu wilayah merupakan suatu bagian dengan kota-kota, desa-desa serta berbagai unsur kegiatan dan perhubungan yang ada didalamnya sebagai sub sistemnya. Akan kita tinjau kemudian apabila kota atau desa dalam sistem wilayah tersebut dilihat tersendiri, maka juga merupakan sistem dimana berbagai kegiatan kota atau desanya merupakan suatu sub sistem dari suatu sistem. (Sujarto : 89-91).

  1. B.    Tujuan dan Kegunaan
    1. 1.    Tujuan

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah :

ü  Mengidentifikasi kebijakan sistem perencanaan terhadap pembangunan perkotaan.

ü  Mengidentifikasi tatanan sistem perencanaan perkotaan.

ü  Merumuskan berbagai kendala dan peluang yang terjadi dalam pembangunan perkotaan.

  1. 2.    Kegunaan

ü  Untuk mengetahui pengertian dan tujuan sistem secara umum.

ü  Mengetahui tatanan sistem perencanaan dan sub-sub sistem lainnya.

ü  Untuk mengetahui kendala serta kebijakan terhadap sistem perencanaan perkotaan.

  1. C.   Pembahasan
    1. 1.    Defenisi dan Penggunaan Istilah Sistem

Sebelum membahas mengenai perencanaan yang bersifat komprehensif, maka perlu dilandasi oleh mendekatkan sistem, maka perlu kiranya diuraikan secara singkat mengenai pengertian sistem itu sendiri. Untuk mempelajari persoalan yang akan dibahas, berikut ini dikemukakan beberapa definisi sistem yang diajukan oleh para ahli tentang perencanaan.

A sistem is a set of objects with relationships between the objects and between their attributes” (Arthur, 1962). Suatu sistem adalah seperangkat objek dengan hubungan-hubungannya antar objek dan antar bagian-bagian dari masing-masing objek yang bersangkutan.

Setelah mengetahui sedikit mengenai pengertian sistem, kemudian timbul pertanyaan “Apakah sistem ini betul-betul perlu dilaksanakan dalam konteks perencanaan dan kebijakan apa yang berlaku dalam sestem perencanaan tersebut ?” Untuk menjawabnya, perlu dibahas lebih dulu kaitan antara sistem itu sendiri di satu pihak dengan perencanaan di lain pihak.

Mengenai sistem itu sendiri, terdapat beberapa hal yang perlu dipahami, terutama berkenaan dengan sifat-sifat khasnya. Adapun sifat-sifat khas yang terdapat pada setiap sistem adalah sebagai berikut:

  1. Merupakan seperangkat objek yang membentuk kesatuan yang menyeluruh dan integral
  2. Di dalamnya terdapat interaksi dan interdependensi antara sub sistem dengan sub-sub sistem, sub-sub sitsem dengan sub-sub sistem dan seterusnya.
  3. Suatu sub sistem yang berada dalam lingkungan sistem yang besar, realisasinya dapat merupakan suatu sistem tersendiri dengan bagian-bagiannya. Gabungan antara sub sistem-sub sistem tersebut dapat membentuk suatu sistem yang besar lagi.
  4. Setiap sistem mempunyai sifat yang dinamis.

Mengingat urgensinya, kiranya perlu ditekankan bahwa semua jenis perencanaan, baik yang berskala nasional, regional, maupum local haruslah memperlihatkan elemen-elemen dan sifat-sifat sistem tersebut. Dengan adanya interelasi dan interpendensi antara sub sistem yang baru dengan subsistem yang lama, tentu saja sifat-sifat sub sistem yang satu dapat berpengaruh terhadap sub-sub sistem yang lain. Pengaruh ini tidak selalu jelas kelihatan, namun demikian dapat diakui adanya, walaupun kadang-kadang sangat kecil. (Sabari, 1991: 29-31).

  1. 2.    Ciri-Ciri dan Tujuan Sistem
    1. a.    Ciri-ciri Sistem

Agar dapat diketahui apakah sesuatu itu termasuk kategori sistem atau bukan, dapat diidentifikasi dari cirri-ciri yang dimilikinya. Secara umum Awad (1979), menyebutkan bahwa ciri-ciri sistem adalah sebagai berikut:

ü  Pada hakikatnya sistem itu bersifat terbuka selalu berinteraksi dengan lngkungannya.

ü  Setiap sistem terdiri dari dua atau lebih sub sistem, dan setiap subsistem terbentuk dari beberapa sub sistem yang lebih kecil.

ü  Antar subsistem terjalin saling ketergantungan, dalam arti bahwa satu sub sistem membutuhkan masukan (input) dari sub sistem lain dan keluaran (output) dari sub sistem tersebut diperlukan sebagai masukan dari sub sistem yang lain lagi.

ü  Setiap sistem memiliki kemampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya melalui mekanisme umpan balik (feed-back).

ü  Setiap sistem mempunyai keandalan dalam mengatur diri sendiri (self regulation)

ü  Setiap sistem mempunyai tujuan atau sasaran tertentu yang ingin dicapai.

  1. b.    Tujuan Sistem

Mengenai tujuan sistem, dapat disebutkan bahwa pada umumnya tujuan sistem adalah menciptakan atau mencapai sesuatu yang berharga, memiliki nilai, dengan memadukan dan mendayagunakan berbagai macam bahan atau masukan dengan suatu cara tertentu. (Tatang dalam Budihardjo, 1995 : 11).

Tujuan sistem lazimnya lebih dari satu, atau sering disebut dengan istilah jamak, (multiple purposes,) sekalipun ada urut-urutan prioritasnya. Untuk menentukan peringkat tujuan sistem, diguanakan paling tidak empat tolak ukur yaitu kualitas atau mutu, kuantitas, waktu dan biaya.

Tujuan sistem yang tidak terlalu banyak dan cukup jelas rumusannya, akan mempermudah perpaduan bagian-bagian menjadi kebulatan yang utuh. Sebaliknya, tujuan yang terlaulu beragam bias menyebabkan timbulnya konflik antar subsistem yang memungkinkan terjadinya kekacauan dari sistemnya sendiri. (Budihardjo, 1995 : 10-11)

  1. 3.    Pengertian Perencanaan Sebagai Suatu Sistem

Yang dimaksud dengan perencanaan adalah suatu aktifitas universal manusia, suatu keahlian dasar dalam kehidupan yang berkaitan dengan pertimbangan suatu hasil sebelum diadakan pemilihan di antara berbagi alternative yang ada. Meskipun perencanaan itu dilaksanakan oleh setiap orang, akan tetapi perencanaan kota sangat berbeda dengan bentuk perencanaan lainnya dalam berbagai aspek yang penting. (Catanese dan Snyder, 1992 : 50)

Di dalam perencanaan “proses” merupakan sesuatu yang berkesinambungan (Sudjarto : 99). Di dalam proses perencanaan akan terjadi suatu keterkaitan yang kompleks antara peranan perencana yang bekerja untuk pemerintah dengan berbagai unsur yang mempunyai kepentingan dengan pembangunan (misalnya pembangun atau developers) yang sering memiliki keputusan sendiri atau berusaha untuk mempengaruhi pengambilan keputusan untuk kepentingannya yang sering pula akan bertentangan dengan keputusan yang diambil berdasarkan kebijaksanaan umum yang telah ditentukan.

Jadi di dalam proses perencanaan ini termasuk suatu kaitan sistem dari masyrakat sebagai subyek dan obyek perencanaan pembangunan. Sistem kelembagaan dan politik sebagai pengambil keputusan, pelaksana dan pengelola pembangunan. Sektor swasta sebagai penyandang dana dan pembangun dan unsur fisik sebagai hasil pembangunan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. (Sujarto, 1979 : 97)

  1. 4.    Pendekatan Sistem Dalam Perencanaan

Dalam bidang perencanaan kota dan daerah, pendekatan sistem baru memperoleh parhatian pada tahun-tahun 1960-an. McLoughlin mengisahkan tentang semakin kompleksnya masalah lingkungan buatan dan kehidupan manusia, yang tidak diikuti dengan landasan teori dan pendekatan perencanaan yang mantap. Para ekonomi, sosiolog, ilmuwan politik, ahli geografi dan lain-lain semakin banyak melakukan studi tentang aspek spatial dari aktivitas manusia, akan tetapi lepas antara satu dengan yang lainnya.

Pengaruh tersebut tidak hanya menyebar di kalangan pendidikan dan teoritis, melainkan juga dalam kalangan penentu kebijaksanaan dan praktisi professional. Pendekatan perencanaan yang semula sering digunakan adalah pendekatan Fucnctional  dan Formalist  yang cenderung deterministic.

Dengan pendekatan tersebut, kota dan daerah direncanakan oleh perencana dan penentu kebijakan dengan prosedur klasik : Survey-Analisi Rencana, sebagaimana yang diperkenalkan oleh Patrick Geddes.

Hasilnya berupa Master Plan yang merupakan cetak biru produk akhir rencana jangka panjang, yang dinilai ideal menurut kaca mata perencanaannya. Kenyataan menunjukkan bahwa antara rencana yang disusun dengan realitas kehidupan di dunia nyata, terdapat kesenjangan kesenjangan yang lebar. Terlebih lagi, aspirasi masyarakat sering tidak tertampung atau terwadahi dengan baik. Akibatnya, banyak sekali rencana-rencana kota dan daerah yang tetap bagus sebagai suatu rencana, tetapi tidak bias dilaksanakan di lapangan. Suatu kemubassiran yang sesungguhnya tidak perlu. Tidak heran bila kemudian muncul tudingan bahwa teori perencanaan adalah “a body of theory which has grown up in the air”, atau teori yang mengawang dan tidak membumi.

Melalui pendekatan sistem, yang menekankan pada pemahaman dengan kompleksitas kehidupan manusia dan aneka ragam konflik yang menyangkut lokasi dan perolehan lahan, dengan keterbatasan sumberdaya yang ada, perencanaan tata ruang kota dan daerah menjadi lebih realistis, lebih kenyal dan lebih tanggap terhadap perubahan. (Budihardjo, 1995 : 15-18) 

  1. 5.    Tatanan Sistem Dalam Perencanaan

Seperti diketahui bahwa perencanaan memiliki sistem yang menjadi penggerak dari sistem itu sendiri yaitu sub-sub sistem dari suatu perencanaan. Selain itu memilih ruang lingkup perencanaan yang sangat luas yaitu mencakup berbagai aspek kehidupan. Luasnya ruang lingkup ini akan tergantung pada apa lingkup perencanaan itu. Maka dalam perencanaan wilayah dan kota khususnya ruang lingkup perencanaan dapat meliputi dua sub sistem perencanaan yaitu sub sistem ruang lingkup “substantif” dan sub sistem ruang lingkup “teritorial”. Kedua sub sistem perencanaan ini terdiri lagi atas beberapa sub-sub sistem yang berdiri di dalamnya dimana kesemuanya itu memiliki keterkaitan atau hubungan yang sangat sangat antara satu dengan yang lainnya yaitu dalam ruang lingkup substantif akan mencakup materi yang menjadi sasaran perencanaan, sedangkan ruang lingkup teritorial akan mencakup luas wawasan perencanaan dari segi perwilayahan. Hal tersebut dapat diuraikan dalam skema tatanan sistem perencanaan (Gambar 1).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Gambar 1. Tatanan Sistem Perencanaan

 

                                                                                                        

 

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Budihardjo, 1995 : 43

 


  1. a.    Ruang Lingkup Substantif

Dari segi substantif perencanaan wilayah dan kota akan menyangkut tiga lingkup perencanaan yaitu perencanaan yang berkaitan dengan upaya pengembangan kemasyarakatan atau social (social Planning), perencanaan yang berkaitan dengan pengembangan ekonomi (economic planning), yang terakhir ini selalu pula dikaitkan dengan pengrtian aspek keruangan dan perencanaan tata ruang.

ü  Perencanaan sosial adalah segala usaha perencanaan pembangunan yang berorientasi dan bermotivasi kepada segi-segi kehidupan kemasyarakatan. Produk perencanaan social merupakan arahan pedoman pengembangan dan pembangunan social seperti misalnya rencana pegembangan pendidikan, kependudukan dan keluarga berencan, perencanaan kelembagaan, perencanaan pengembangan kelembagaan, perencanaan pengembangan polotik dll.

ü  Perencanaan ekonomi adalah segala upaya perencanaan pembangunan yang berorientasi dan bermotivasi ke pengembangan perekonomian. Produk perencanaan ekonomi termasuk rencana pengembangan produksi, pengembangan pendapatan per kapita, regional dan nasional, lapangan kerja, distribusi konsumsi, pengembangan perangkutan dan perhubungan, rencana moneter dll.

ü  Perencanaan fisik adalah segala upaya perencanaan yang berorientasi dan bermotivasi aspek fisik. Dalam hal perencanaan wilyah dan kota maka perencanaan adalah fisik berwawasan penataan ruang untuk dapat menefesienkan dan mengefektifkan pemanfaatan ruang dan sumber daya. Pada kenyataannya perencanaan fisik merupakan upaya untuk mewujudkan wadah dan struktur nyata dalam rangka menjabarkan kebutuhan social ekonomis masyarakat. Produk perencanaan fisik termasuk, perencanaan tata ruang yang berwawasan luas, tata guna lahan sebagai salah satu pengewajatahan perencanaan tata ruang, perencanaan prasarana dan sarana fisik.

Didalam keseluruhan proses perencanaan ketiga sub sistem tersebut tidaklah terlepas satu sama lain. Perencanaan sosial merupakan landasan bagi perencanaan ekonomi, demikian pula sebaliknya perencanaan ekonomi perlu dilandaskan kepada rencana pengembangan social. Perencanaan fisik tidak dapat dikembangkan tanpa ditunjang oleh rencana-rencana pengembangan sosial ekonomi. Rencana pengembangan ekonomi juga akan sangat erat kaitannya dengan pengembangan wilayah secara tata ruang. (Sujarto : 37 – 38).

  1. b.    Ruang Lingkup Teritorial

Territorial pada hakikatnya adalah segala sesuatu yang mempunyai kaitan dengan pengertian dan batasan perwilayahan atau area. (Sujarto : 39)

Sekalipun belum dibakukan di dalam perencanaan wilayah dan kota dikenal beberapa pengertian terminology mengenai territorial yaitu :

ü  Wilayah yaitu suatu bagian dari permukaan bumi yang teritorialnya ditentukan atas dasar pengertian, batasan dan perwatakan geografis seperti wilayah aliran sungai, wilayah hutan, wilayah pantai, wilayah Negara secara geografis ditentukan oleh suatu batasan geografis tertentu.

 

 

 

ü  Daerah yaitu suatu wilayah diartikan sebagai suatu territorial yang pengertian, batasan serta perwatakannya didasarkan pada wewenang administratif pemerintahan yang ditentukan dengan peraturan perundangan tertentu, seperti daerah tingkat I propinsi Jawa Tengah, Jawa Barat,dll, atau daerah tingkat II Kabupaten atau Kota seperti Makassar, Bandung dan Kabupaten Cirebon, Cianjur, Sukabumi dll.

 

 

 

 

 

 

 

ü  Kawasan yaitu suatu wilayah yang teritorialnya didasarkan kepada pengertian dan batasan fungsional yaitu bahwa wilayah tersebut dapat ditentukan teritorialnya sebagai suatu wilayah yang secara fungsional mempunyai perwatakan tersendiri seperti kawasan industri, kawasan pusat kota atau pusat perdagangan, kawasan perkantoran, kawasan rekreasi, dan kawasan hutan lindung dll.

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  1. 6.    Tantangan dan Kebijakan Pembangunan Perkotaan

Sistem kota-kota berarti hubungan antara beberapa kota yang terjadi secara saling terkait, sehingga dapat mendatangkan manfaat tertentu bagi kota-kota itu dan juga bagi lingkungan sekitarnya. Pembangunan perkotaan di Indonesia memberikan berbagai dampak bagi masyarakat secara luas, baik yang bersifat positip, maupun yang negatif. Disadari bahwa pembangunan di kota-kota besar dan menengah di Indonesia, yang dipenuhi oleh penduduk yang berurbanisasi dari desa-desa memberikan banyak manfaat bagi Pemerintah, maupun bagi masyarakat. Manfaat dimaksud di antaranya dukungan terhadap Product Domestic Regional Bruto (PDRB) memberikan lapangan kerja yang luas bagi masyarakat, penyediaan sarana dan prasarana umum serta penyediaan sarana dan teknologi untuk peningkatan pengetahuan dan kepentingan warga masyarakat. Namun disadari  banyak dampak negatif yang ditimbulkan pembangunan kota-kota tersebut, diakibatkan berbagai faktor, salah satu di antaranya kesalahan pendekatan penyusunan perencanaan pembangunan kota.

Pada tahap-tahap pendekatan awal program pembangunan kota-kota di Indonesia dilakukan secara sektoral. Selain sektoral pendekatan perencanaan dilakukan secara top down. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah/Kota merencanakan pembangunan kota-kota dengan program/proyek untuk ukuran area yang sangat luas dan sifatnya lebih kepada instruksi dari instansi-instansi atas ke instansi-instansi di bawahnya. Pendekatan ini berhasil apabila disetujui secara luas oleh masyarakat luas, terkait dengan perumusan tujuan pengembangan dan kewenangan pengaturan dan prosedur administrasi bagi seluruh kelompok masyarakat. Pendekatan tersebut ternyata banyak yang gagal, sehingga belum bisa mengangkat tingkat kemiskinan masyarakat di kota-kota tersebut akibat kurangnya sumber daya manajemen lokal, sulitnya penegakan hukum dan aspek-aspek politis lainnya.

Masyarakat di daerah perkotaan negara-negara berkembang termasuk di Indonesia, pada kenyataannya tetap miskin, sulit mencari pekerjaan, masa depan belum jelas dan yang bekerja selalu khawatir kehilangan pekerjaannya. Di samping itu terjadi kompetisi yang tinggi antar berbagai kelompok masyarakat dan terjadinya penurunan kualitas lingkungan di perkotaan.

Masalah-masalah dan kelemahan tersebut di atas menyebabkan diperlukannya inisiatif baru di dalam pendekatan proses penyusunan perencanaan pembangunan kota, untuk tujuan mensejahterakan masyarakat secara luas. Inisiatif baru ditujukan kepada kegiatan penyusunan perencanaan pembangunan kota, dengan melibatkan masyarakat setempat (komunitas lokal) secara luas. Pemberdayaan dan peningkatan peran-serta masyarakat secara luas yang dimulai sejak awal, yaitu sejak penyusunan perencanaan pembangunan merupakan paradigma baru.Oleh karena itu diperlukan suatu kebijakan dalam mengatasi masalah-masalah maupun tantangan dalam pembangunan nasional.

Kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku yang dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang, baik dari yang membuatnya maupun yang mentaatinya (Suharto, 1997). Kamus Webster memberi pengertian kebijakan sebagai prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan keputusan sebagai prinsip-prinsip yang mengatur tindakan yang diarahkan kepada tujuan-tujuan tertentu.

Perencanaan kebijakan ditujukan pada masalah tertentu, sementara salah satu prinsip perencanaan komperehensif adalah memeprhatikan semua aspek secara simulatan, apakah suatu masalah khusus atau kesempatan yang berkaitan dengan aspek tersebut sudah diketahui atau belum. (Catanese dan Snyder, 1992 : 64)

Berikut ini akan dibahas secara rinci mengenai masalah dan tantangan terkait dengan kebijakan terhadap sistem perencanaan yang terbagi atas beberapa sub sistem dan sub-sub sistem.

  1. a.    Sub Sistem Perencanaan Substantif

Dalam sub sistem perncanaan substantif terbagi atas 3 sub-sub sistem yaitu:

ü  Perencanaan Sosial

Dalam kaitannya dengan perencanaan substantif yaitu perencanaan sosial, maka kata sosial dapat diartikan baik secara luas maupun sempit (Kartasasmita, 1996). Secara luas kata sosial menunjuk pada pengertian umum mengenai bidang-bidang atau sektor-sektor pembangunan yang menyangkut aspek manusia dalam konteks masyarakat atau kolektifitas. Istilah sosial dalam pengertian ini mencakup antara lain bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, politik, hukum, budaya, atau pertanian.

Definisi kebijakan social (social policy) menurut Oxford English Dictionary, adalah suatu cara pengambilan tindakan dalam melanjutkan proses pemerintahan, kepartaian, kekuasaan, kepemimpinan Negara, dan lain-lain serta arah dalam pengambilan suatu tindakan itu haruslah menguntungkan atau sesuai.

Menetapkan suatu kebijakan sosial haruslah menunjukkan tata cara bagaimana proses penerapannya dalam menghadapi suatu fenomena sosial, hubungan sosial pemerintah dalam mendistribusikan penghasilan dalam suatu masyarakat. Dengan demikian, kebijakan sosial dapat diartikan sebagai kebijakan yang menyangkut aspek sosial dalam pengertian sempit, yakni yang menyangkut bidang kesejahteraan sosial

Kebijakan yang telah disusun, dirancang, dan disepakati sebelumnya haruslah meliputi dua aspek yang harus diperhatikan, diantaranya ialah :

  1. Mengaktualisasikan kebijakan dan program yang dibuat untuk kesejahteraan masyarakat
  2. Menyingkap dan memperlihatkan lapangan akademis dalam penyelidikan yang ditekankan dengan deskripsi, uraian, dan evaluasi terhadap suatu kebijakan.

Adanya aspek yang tertera diatas dimaksudkan agar masyarakat sebagai objek sasaran kesejahteraan dapat memahami dan menerapkannya dengan baik. Begitu juga dengan pemerintah dan semua perangkatnya haruslah memperhatikan bagaimana kinerja tersebut berlangsung. Sehingga kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan dengan baik.

Lantas bagaimana nantinya pemerintah dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan yang telah disusun dan diterapkan? Jawabannya adalah dapat ditempuh dengan 3 langkah yang bila hal tersebut berjalan secara efektif maka penerapannya akan sempurna. Ketiga langkah tersebut anatara lain seperti yang terdapat dalam The Handbook of Social Policy adalah :

  1. Pemerintah membuat kebijakan yang bersifat spesifik dengan maksud untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Contoh : pemerintah mungkin dapat saja mencoba untuk memperbaiki kondisi sosial penduduknya dengan memperkenalkan bentuk program kebijakan yang baru khususnya dalam mengurangi kemiskinan di perkotaan..
  2. Pemerintah mempengaruhi kesejahteraan sosial melalui kebijakan sosial dengan melihatnya dari sisi ekonomi, lingkungan, atau kebijakan lainnya, walaupun begitu mereka memiliki perhatian terhadap suatu kondisi sosial. Contoh : kebijakan sosial dengan menambah hubungan relasi perdagangan atau mengundang investor dari Negara lain lalu menciptakan lapangan pekerjaan baru dan membangkitkan pemasukan yang akan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat dengan melihat tumbuh suburnya jumlah investor perdagangan, dan lain-lain.
  3. Kebijakan sosial pemerintah yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat secara tidak terduga dan tidak diharapkan. Suatu kebijakan terfokus pada salah satu grup tetapi pada kenyataanya justru mendatangkan keuntungan yang tidak terduga pada aspek yang lain.

Permasalahan kemiskinan merupakan permasalahan yang seringkali ditemukan dibeberapa Negara yang sedang proses berkembang atau bahkan terkadang dapat pula ditemukan di Negara maju, biasanya permasalahan di Negara maju kemiskinan lebih sering terjadi pada para imigran.

Sebagai masalah yang menjadi isu global disetiap negara berkembang. Wacana kemiskinan dan pemberantasannya haruslah menjadi agenda wajib bagi para pemerintah dan pemimpin Negara. Peran serta pekerja sosial dalam menangani permasalahan kemiskinan sangat diperlukan, terlebih dalam memberikan masukkan (input) dan melakukan perencanaan strategis (strategic planning) tentang apa yang akan menjadi suatu kebijakan daripemerintah. (http://www.policy.hu/suharto/makIndo27.html)

Adapun Startegi penanggulangan kemiskinan oleh bentuk PROKESOS yang telah dan sedang dikembangkan oleh Depsos dapat disederhanakan menjadi :

  1. Pemberian pelayanan dan rehabilitasi social yang diselenggarakan oleh panti-panti social
  2. Program jaminan, perlindungan dan asuransi kesejahteraan social
  3. Bekerjasama dengan instansi lain dalam melakukan swadaya dan pemberdayaan usaha miro, dan pendistribusian bantuan kemanusiaan, dan lain-lain.

 

ü  Perencanaan Ekonomi

Setiap daerah mempunyai corak pertumbuhan ekonomi yang berbeda dengan daerah lain. Oleh sebab itu perencanaan pembangunan ekonomi suatu daerah pertama-tama perlu mengenali karakter ekonomi, sosial dan fisik daerah itu sendiri, termasuk interaksinya dengan daerah lain. Dengan demikian tidak ada strategi pembangunan ekonomi daerah yang dapat berlaku untuk semua daerah.

Adapun salah satu  isu dalam perencanaan ekonomi dianataranya perkembangan penduduk dan urbanisasi. Adapun Urbanisasi adalah persekutuan atau penyekutuan suku-suku yang bertetangga yang berkumpul ke suatu pusat yang digunakan sebagai tempat bersama untuk maksud pemujaan, perlindungan dan semacamnya. (Gallion dan Eisner, 1996 : 3)

Pertumbuhan penduduk terjadi akibat proses pertumbuhan alami dan urbanisasi. Petumbuhan alami penduduk menjadi faktor utama yang berpengaruh pada ekonomi wilayah karena menciptakan kebutuhan akan berbagai barang dan jasa. Urbanisasi dilakukan oleh orang-orang muda usia yang pergi mencari pekerjaan di industri atau perusahaan yang jauh dari tempat dimana mereka berasal. Dengan adanya perpindahan kedaerah perkotaan memberikan dampak serta masalah baru dalam kawasan perkotaan seperti jumlah penduduk semakin bertambah sedangkan ruang tidak pernah berubah.

(http://mpkd.ugm.ac.id/homepageadj/support/materi/proses-r/a03-renstra-proses-kaitan dgn perencruang.pdf)

 

ü  Perencanaan Fisik

Penataan ruang secara teknis harus  mencakup usaha pengelolaan fungsi lingkungan, optimasi pemanfaata.n sumber daya lahan perkotaan, sdm, pengaturan dan integrasi wilayah, estetika lingkungan. Beberapa Pola Pikir tentang Rencana Tata Ruang Kota :

1)    Rencana tata ruang bukan merupakan produk akhir, tetapi sebagai bagian dari proses penataan ruang kota

2)    Rencana tata ruang kota bukan merupakan satu-satunya alat yang ampuh untuk menyelesaikan semua masalah kota.

3)    Perwujudan rencana tata ruang kota memerlukan kreativitas, dinamika para pelaksanannya.

4)    Rencana tata ruang merupakan ungkapan spasial berbagai kepentingan: pemerintah, swasta dan masyarakat.

5)    Rencana tata ruang dan penataan ruang kota sebagai bagian dari proses pembangunan (harus mempertimbangkan aspek daya dukung dan keberlanjutan lingkungan perkotaan).

 

  1. b.    Sub Sistem Perencanaan Teritorial

Adapun sub-sub perencanaan territorial adalah :

ü  Kawasan

Adapun permasalahan Khusus  dalam Perencanaan/Pembangunan Kota terkait dengan konsep rencana tata ruang kota yang tanggap terhadap dinamika pembangunan kota  perlu pemahaman terhadap aspek-aspek permasalahan yaitu :

1)    Manajemen lahan

2)    Lingkungan  hidup perkotaan

3)    Prasarana perkotaan

4)    Pembiayaan dan Investasi

5)    Kerjasama pemerintah, swasta & masyarakat

 

ü   Daerah

Adapun isu mengenai pembangunan daerah :

1)    Belum tertatanya mekanisme perencanaan pusat dan daerah sesuai dengan UU 25/2004

2)    Lemahnya sistem perencanaan daerah bidang kessos (misleading dalam perencanaan penanggulangan masalah sosial dan kemiskinan)

3)    Lemahnya networking perencanaan dengan stakeholders internal dan eksternal

  1. 7.    Studi Kasus (Kota Jakarta Sebagai Suatu Sistem).

Sebuah kota atau pusat merupakan inti dari berbagai kegiatan pelayanan,  sedangkan wilayah di luar kota atau pusat tersebut adalah daerah yang harus dilayaninya, atau daerah belakangnya (hinterland). Sebuah pusat yang kecil akan memberikan  penawaran pelayanan yang lebih terbatas jika dibandingkan dengan pusat yang lebih  besar. Jarak wilayah yang dilayaninyapun relatif lebih dekat dengan luasan yang kecil (Tarigan, 2005 : 123).

Dalam struktur kepemerintahan yang ada saat ini di DKI Jakarta diatur oleh UU No. 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta. Berdasarkan Pasal 4 UU ini, DKI Jakarta merupakan Daerah Otonom yang hanya melaksanakan otonomi tunggal di tingkat Propinsi. Pemberian kedudukan khusus yang demikian dalam penyelenggaraan pemerintahan di Jakarta menurut UU ini dilandaskan pada sebuah pemikiran bahwa Jakarta sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia memiliki peranan yang penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan Negara Republik Indonesia, membangun masyarakat Jakarta yang sejahtera, dan mewujudkan citra bangsa Indonesia.

Apa yang diharapkan melalui pemberian otonomi tunggal kepada DKI Jakarta, yakni tersedianya pelayanan yang cepat, tepat, dan terpadu kepada masyarakat ternyata belum dapat tercapai. Sampai saat ini, kita bisa melihat dan merasakan begitu banyaknya permasalahan yang dihadapi di Jakarta dalam berbagai bidang seperti permasalahan akan kebutuhan lahan, pengangguran, lingkungan hidup, sarana dan prasarana, pembiayaan pembangunan, perumahan kumuh, kriminalitas, rasa aman, kemiskinan, banjir, pengelolaan sampah, serta kemacetan.

Permasalahan-permasalahan yang terjadi tersebut mencerminkan kegagalan Pemerintah Propinsi DKI Jakarta dalam memberikan pelayanan yang cepat, tepat dan terpadu. Pada akhirnya, apabila kondisi tersebut tidak diupayakan untuk diselesaikan secara baik akan berpengaruh terhadap kemampuan Jakarta dalam berkompetisi dengan kota-kota besar lainnya di dunia serta dalam menjadikan Jakarta sebagai sebuah kota yang layak huni. Upaya yang dapat dilakukan guna mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut diantaranya melalui pengelolaan kota yang holistik dan terintegrasi dengan mempertimbangkan banyak aspek diantaranya aspek kependudukan, ketersediaan ruang muka bumi, serta infrastruktur kota. Ketiga aspek tersebut merupakan aspek yang perlu dipertimbangkan dalam pengelolaan sebuah kota metropolitan seperti Jakarta. Besarnya jumlah penduduk apabila dibandingkan dengan ketersediaan ruang muka bumi untuk mengakomodasi kebutuhan mereka dan juga ketersediaan infrastruktur dalam mendukung aktivitas kehidupan sehari-hari perlu dikelola dengan baik, melalui suatu perencanaan yang komprehensif dan hatihati. Kegiatan perencanaan ini haruslah juga melibatkan semua stakeholders kota atau setidaknya pihak yang berwenang dalam perencanaan kota haruslah memiliki informasi dan pengetahuan yang cukup mengenai kondisi terkini dan sebenarnya yang ada di masyarakat. Lebih jauh lagi, perencanaan tersebut harus dapat diintegrasikan dengan perencanaan dan kondisi yang ada di wilayah-wilayah lain di sekitar kota. Hal ini perlu dilakukan mengingat dalam banyak hal sebuah kota seperti Jakarta akan membutuhkan bantuan dari Daerah lain dalam menyelesaikan permasalahan permasalahan kotanya. Sebut saja misalnya permasalahan penanganan sampah, dimana Jakarta akan membutuhkan bantuan dari Daerah lain dalam menyediakan lahan yang akan digunakan Jakarta dalam mengelola sampahnya tersebut. Karena cukup sulit bagi Jakarta apabila harus mengelola sampah didalam wilayahnya sendiri yang hanya memiliki luas sekitar 740,28 kilometer persegi.

Berangkat dari gambaran di atas, terlihat bahwa dalam mengupayakan Jakarta menjadi sebuah kota yang layakhuni dan mampu berkompetisi di tingkat Internasional diperlukan adanya sejumlah paradigma dalam pengelolaan Jakarta. Paradigma yang harus dianut dalam pengelolaan Jakarta adalah paradigma yang mengedepankan partipasi dari segenap stakeholders yang ada di tingkat lokal serta paradigma yang menekankan keterhubungan kebijakan dengan wilayah yang lebih luas yang ada di sekitarnya. Dengan kata lain, kebijakan yang dibuat dalam mengelola Jakarta harus dapat mengakomodir kepentingan masyarakat lokal di satu sisi, sementara pada sisi lainnya kebijakan tersebut harus terintegrasi dengan kebijakan Daerah lain yang ada di sekitar kota Jakarta.

Upaya pengintegrasian kebijakan antara Jakarta dengan Daerah-Daerah disekitarnya melalui kerjasama antar Daerah sangat mungkin untuk dilaksanakan dan diperkenankan oleh sejumlah peraturan yang ada dan sedang disiapkan, baik peraturan yang mengatur mengenai Pemerintahan Daerah maupun Penataan Ruang. Peraturan-peraturan tersebut memberikan kemungkinan bagi Pemerintah Propinsi DKI Jakarta untuk dapat membentuk lembaga bersama dengan Pemerintah Kota/Kabupaten yang wilayahnya berbatasan langsung untuk mengelola kawasan tertentu yang memiliki nilai strategis nasional secara terpadu. Dalam konteks ini, kawasan tersebut adalah kawasan yang dikenal sebagai “JABODETABEKJUR” yang terdiri atas Jakarta; Kabupaten dan Kota Bogor; Kota Depok; Kabupaten dan Kota Tangerang; Kabupaten dan Kota Bekasi; serta KabupatenCianjur. (http://mpkd.ugm.ac.id/homepageadj/support/materi/proses-r/a03-renstra-sistem perencanaan kota.pdf).

  1. D.   Kesimpulan dan Saran
  2. Suatu sistem adalah seperangkat objek dengan hubungan-hubungannya antar objek dan antar bagian-bagian dari masing-masing objek yang bersangkutan.
  3. Adapun umumnya tujuan sistem adalah menciptakan atau mencapai sesuatu yang berharga, memiliki nilai, dengan memadukan dan mendayagunakan berbagai macam bahan atau masukan dengan suatu cara.
  4. Perencanaan wilayah dan kota khususnya ruang lingkup perencanaan dapat meliputi dua sub sistem perencanaan yaitu sub sistem ruang lingkup “substantif” dan sub sistem ruang lingkup “teritorial”.
  5. Dari segi substantif perencanaan wilayah dan kota akan menyangkut tiga lingkup perencanaan yaitu perencanaan yang berkaitan dengan upaya pengembangan kemasyarakatan atau social (social Planning), perencanaan yang berkaitan dengan pengembangan ekonomi (economic planning), yang terakhir ini selalu pula dikaitkan dengan pengrtian aspek keruangan dan perencanaan tata ruang. sedangkanTerritorial pada hakikatnya adalah segala sesuatu yang mempunyai kaitan dengan pengertian dan batasan perwilayahan atau area.adapun sub-sub sitemnya adalah wilayah, daerah dan kawasan.
    1. Adapun kendala yang ada dalam sistem perencanaan pembangunan perkotan adalah Perencanaan program masih kurang terkoordinasi, akibatnya alokasi anggaran kurang efisien dan kurang efektif serta belum tertatanya data dasar dan sistem informasi perencanaan – persyaratan manajemen perencanaan program terpadu.

Adapun yang menjadi saran yaitu :

  1. Diharapkan koordinasi yang dikembangkan oleh pemda diharapkan mengarah kepada bentuk kerjasama dan kemitraan yang lebih luas, baik dengan swasta atau dengan pemerintah daerah yang  lain.
  2. Kalangan ilmuan dan professional dalam bidang perencanaan pembangunan perkotaan diharapkan agar selalu berupaya menyebarkan lmu pengetahuan dan keterampilannya pada masyarakat luas melalui forum-forum diskusi, seminar atau lokakarya, agar tercipta suasana yang kondusf untuk menyelesaikan masalah-masalah yang tmbul dalam pembangunan perkotaan.

Keterpaduan rencana maupun pelaksanaan pembangunan secara lintas sektoral dan antar-kota maupun daerah agar betul-betul dijaln, dengan menghilangkan ago sektoral yang cenerung menghambat.

  1. Dengan adanya issu-issu dalam perencanaan perkotaan maka diharapkan kebijakan yang telah disusun memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pembangunan perkotaan.
    1. E.    Daftar Pustaka

Budihardjo, Eko. 1995. Pendekatan Sistem Dalam Tata Ruang Untuk Meningkatkan Ketahanan Nasioanal. Gajah Mada University Press: Yogyakarta

Catanese, Anthony J. dan Snyder, James C. 1989. Perencanaan Kota, Edisi II. Erlangga: Jakarta

Galion, Arthur B. dan Eisner, Simon. 1996. Pengantar Perancangan Kota, Edisi V. Erlangga :  Jakarta

http://mpkd.ugm.ac.id/homepageadj/support/materi/proses-r/a03-renstra-proses-kaitan dgn perencruang.pdf

http://www.policy.hu/suharto/makIndo27.html.

http://mpkd.ugm.ac.id/homepageadj/support/materi/proses-r/a03-renstra-sistem perencanaan kota.pdf

Sabari, Hadi. 1991. Konsepsi Planologi. PT. Hardana: Yogyakarta

Sujarto, Djoko. Modul Kuliah Pengantar Planologi, Penerbit ITB

Tarigan, Robinson. 2004. Perencanaan Pembangunan Wilayah, Edisi Revisi. Bumi Aksara: Medan.

 

Advertisements
Explore posts in the same categories: TULISAN POPULAIR

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: