skripsi hukum pidana Syahriar Tato

BAB I

PENDAHULUAN

  1. A.    Latar Belakang Masalah

Dalam perkara di pengadilan utamanya perkara pidana. dimana hukum cara atau formal (KUHAP) yang merupakan peraturan hukum yang mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan dan menjalankan peraturan hukum pidana materil. Hukum acara/ hukum formal berfungsi menyelesaikan masalah yang memenuhi norma-norma larangan hukum material melalui suatu proses dengan berpedoman kepada peraturan yang dicantumkan dalam hukum acara. artinya hukum acara itu baru berfungsi kalau ada masalah perlu diselesaikan secara adil untuk memperoleh kebenaran. Tugas hukum acara menjamin ditaatinya norma-norma hukum material oleh setiap individu. Dengan perkataan lain, hukum acara hanya dijalankan dalam keadaan istimewa, yaitu dalam hal hukum material atau kewenangan yang oleh hukum material diberikan kepada yang berhak dan perlu dipertahankan.

Pelaksanaan menyelesaikan masalah yang diatur dalam hukum material dilakukan oleh hakim dengan berpegang kepada hukum acara. Dalam menyelesaikan masalah itu kehakiman memiliki wewenang yang bebas, artinya tidak ada Iembaga negara lainnya yang dapat ikut campur tangan atau mempengaruhinya. artinya dalam memutuskan suatu perkara pidana dalam keyakinan hakim merupakan hal yang esensial bagi perkara pidana.

Undang-Undang yang bam tahun 2004 Bahwa seseorang yang dianggap telah bersalah atas perbuatannya yang dituduhkan atas dirinya. Apabila mendapat keyakinan hakim atas alat bukti yang sah.

Dari ketentuan ini dalam penjelasan resminya dikemukakan bahwa “kekuasaan kebaikan yang merdeka ini mengandung pengertian di dalamnya kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan pihak kekuasaan negara lainnya.dan kebebasan dari kekuasaan direktiva dan rekomendasi yang datang dari pihak extra judiciil kecuali dalam hal-hal yang diizinkan oleh undang-undang kebebasan dalam pelaksanaan wewenang judiciil tidaklah mutlak tugasnya. karena tugas daripada hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan pancasila dan jalan menafsirkan hukum dan mencari dasar-dasar serta asas-asas yang jadi landasannya. Sehingga keputusan yang berdasarkan keyakinan hakim mencerminkan perasaan keadilan bangsa dan rakyat Indonesia. Dilihat dari ketentuan pasal 1 dan penjelasan resminya yang merupakan asas hukum acara Indonesia. maka secara terarah dan kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan kekuasaan lembaga negara lainnya tidak berarti dapat sewenang-wenang dan absolut menyelenggarakan tugasnya melainkan wajib memperhatikan secara  benar. Dan dalam menyelesaikan setiap masalah yang berupa mengadili suatu perkara pidana, maka hakim yang memiliki kebebasan dan dijamin oleh undang-undang itu tidak boleh subyektif. Artinya kebebasan hakim dalam mengadili suatu perkara pidana wajib mencerminkan perasaan keadilan masyarakat dan bukan perasaan keadilan hakim sendiri. Dengan berpegang kepada obyektivitas diri disamping memperhatikan secara wajar adanya pemilikan persamaan kedudukan hukum bagi setiap warga negara, maka hakim dan penegak hukum lainnya akan memberikan perasaan adil dan kebenaran dalam menyelesaikan setiap perkara pidana. Kemudian dengan berpegangan kepada obyektivitasnya itu pula setiap perkara yang diajukan wajib diperiksa dan diadili dengan baik. Tidak seorang hakim pun yang dapat menolak perkara dengan alasan tidak tahu atau kurang jelas. Kalau suatu perkara kurang jelas, maka kewajiban hakim memperjelas dengan menciptakan hukum yang bam yang seadil-adilnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat melalui putusannya itu.

Dalam khasanah kehidupan sosial kemasyarakatan dewasa ini dalam era reformasi, sangat banyak kasus pidana yang perlu mendapat pengkajian secara ilmiah atas ilmu hukum normatif dan sosiologis.

Masyarakat Indonesia sebagai abdi hukum perlu diberikan pemahaman secara substantif dan universal tentang perkara pidana khususnya hukum acara pidana, untuk memberikan pemahaman dan kesadaran kolektif baik yang berkenaan dengan kebutuhan masyarakat pada umumnya.

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas maka penulis sangat tertarik untuk mengadakan penelitian sekaligus dalam bentuk skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Satria Makassar. Dengan judul sebagai berikut : “Tinjauan Sosiologis Hukum Terhadap Keyakinan Hakim Dalam Proses Pembuktian Menurut Hukum Acara Pidana”.

  1. B.    Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis akan   membahas masalah-masalah yang dirumuskan sebagai berikut:

  1. Bagaimana keyakinan hakim dalam proses pembuktian hukum acara! pidana.
  2. Faktor-faktor apa yang menghambat keyakinan hakim terhadap pembuktian dalam proses hukum acara pidana.
  1. C.    Tujuan Dan Kegunaan Penelitian
  2. 1.    Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

  1. Untuk mengetahui peranan keyakinan hakim dalam menyelesaikan suatu perkara pidana.
  2. Untuk   mengetahui   faktor-faktor   yang   menghambat   pelaksanaan hukum acara pidana.
  1. 2.    Kegunaan Penelitian

Dengan mengetahui apa yang menjadi tujuan penelitian, diharapkan penyusunan ini memberikan manfaat dalam :

  1. Sebagai sumber pemikiran bagi orang yang ingin mendalami hukum acara pidana, khususnya bagi praktisi hukum maupun masyarakat pada umumnya.
  2. Dapat menambah pengetahuan penulis dan menambah kepustakaan sehingga   dapat  dijadikan   bahan   perbandingan   dan   masukan   bagi penelitian selanjutnya terutama dalam hal yang sama.

BAB Il

TINJAUAN PUSTAKA

 

  1. A.    Karakteristik Kajian Sosiologi Hukum

Kajian sosiologi hukum adalah salah satu kajian empiris yang memandang hukum dengan menggunakan optik ilmu sosial dan teori-teori sosiologis, memandang hukum dengan sebagai kenyataan (das sain), hukum sebagai tingkah laku manusia, jadi sosiologi hukum menekankan kajiannya pada “law in action”.

Menurut Sardjono Soekanto (1998 : 57),sosiologi hukum adalah cabang ilmu yang berdiri sendiri, atau merupakan ilmu sosial yaitu ilmu yang mempelajari kehidupan manusia dengan sesamanya yakni kehidupan sosial mengenai kehidupan atau pergaulan hidup singkatnya bahwa sosiologi hukum mempelajari masyarakat khususnya gejala hukum dari masyarakat tersebut.

Adapun menurut Georges Gurvitch (1996 : 93) kita harus membedakan dan memisahkan tiga masalah sosiologi hukum yang jelas berbeda satu dengan yang lain. yaitu:

  1. Masalah   sosiologi   hukum   sistematik menelaah   infestasi   hukum sebagai   fungsi   bentuk   masyarakat   dan   taraf  kenyataan   sosial.

Masalah ini dapat dipecahkan semata-mata dengan apa yang idsebut mikro sosiologi hukum.

  1. Masalah sosiologi hukum diferensial menelaah manifestasi hukum sebagai suatu fungsi satuan kolektif yang nyata, yang pemecahannya terdapat   dalam   tipologi    hukum   dari    kelompok   tertentu   serta masyarakat serba meliputi (inclusive societies).
  2. Masalah   sosiologi   hukum   genetik,   yang   dianalisa  dengan   makro sosiologi   hukum   yang   dinamis.   Menelaah   keteraturan   sebagai tendensi   dan   faktor-faktor   dari   perubahan   perkembangan   dan keruntuhan perkembangan di dalam suatu tipe masyarakat tertentu.

Walau demikian, perlu kita yakini bahwa sosiologi hukum tidak dapat berhasil jika tidak memperhatikan sekaligus tiap lapangan yang telah dibatasi dengan jelas dan cermat lagi, sosiologi hukum itupun harus serentak memperhatikan perlunya otonom dan kerjasama yang erat diantara ketiga cabang itu, mikro sosiologi hukum harus ada bersama yang ada bersama yang erat dengan dua cabang lainnya, dan sosiologi hukum genetik bersandar pada sosiologi hukum diferensial atau tipologi.

Sosiologi hukum yang menempatkan juga hukum sebagai obyeknya tetap dengan meneropong “dari luar hukum” dengan menggunakan konsep-konsep berbagai ilmu sosial.

Satjipto Rahardjo (1979 : 19) mengemukakan bahwa :

“Untuk dapat memahami permasalahan yang dikemukakan dalam kitab ujian ini dengan seksama orang hanya dapat melakukan melalui pemanfaatan teori sosial mengenai hukum dengan mengarahkan pengkajiannya keluar dari sistem hukum. Kehadiran hukum di tengah-tengah masyarakat, baik itu menyangkut soal penyusunan sistemnya, memilih konsep-konsep serta pengertian menentukan subyek-subyek yang diaturnya, maupun soal bekerjanya hukum itu dicoba untuk dijelaskan dalam hubungannya dengan tertib sosial yang lebih luas. Apabila disini boleh dipakai istilah sebab-sebab yang demikian itu hendak ditemukan baik dalam kekuatan-kekuatan budaya, politik, ekonomi, atau sebab-sebab sosial lain.”

Dengan demikian, sosiologi hukum bukanlah sosiologi ditambah dengan hukum mengapa para sosiologi hukum adalah seorang yuris bukan seorang sosiolog? Tidak lain karena seorang sosiolog hukum harus mampu “membaca”, mengenai dan memahami berbagai fenomena hukum sebagai objek kajiannya, Namun itu, ia tidak lagi menggunakan pendekatan ilmu hukum (dogmatik) untuk mengkaji dan menganalisa fenomena hukum tadi, melainkan ia melepaskan diri “keluar” dan menggunakan pendekatan ilmu-ilmu sosial “dari luar”.

  1. B.    Beberapa Teori Dalam Kajian Sosiologi Hukum

Ada tiga macam pendekatan yang dapat digunakan terhadap fenomena hukum dalam masyarakat yaitu pendekatan moral pendekatan ilmu hukum dan pendekatan sosiologi.

Hal ini diuraikan oleh Gerald Turkel (Achmad Ali, 1998 : 34) bahwa: “Baik pendekatan moral terhadap hukum maupun pendekatan ilmu terhadap hukum, keduanya berkaitan dengan bagaimana norma-norma hukum membuat tindakan-tindakan hukum menjadi bermakna dan tertib”

Pendekatan moral mencakup hukum dalam arti yang berkerangka luas melalui pertalian konstruksi hukum dengan kepercayaan-kepercayaan serta asas yang mendasarinya yang menjadikan benar-benar sebagai sumber hukum, sedangkan pendekatan ilmu hukum mencoba menentukan konsep-konsep hukum dan hubungannya yang independen dengan asas-asas dengan nilai-nilai non hukum. Kedua pendekatan ini meskipun memiliki perbedaan diantara keduanya, tetapi keduanya sama-sama difokuskan sangat besar pada kandungan dan makna hukum, yaitu sebagai substansi dan prosedur hukum.

Adapun pendekatan sosiologi meliputi hubungan hukum dengan moral dan logika internal hukum. Fokus utama pendekatan sosiologi menurut Gerald Turkel, adalah:

  1. Pengaruh hukum terhadap prilaku sosial.
  2. Pada kepercayaan-kepercayaan yang dianut oleh warga masyarakat dalam “the social world” mereka.
  3. Pada  organisasi  sosial  dan  perkembangan  sosial  serta  pranata-pranata hukum.
  4. Tentang bagaimana hukum dibuat.
  5. Tentang kondisi-kondisi sosial yang menimbulkan hukum.

Pendekatan sosiologi, mempelajari undang-undang dan hukum tidak hanya berkaitan dengan maksud dan tujuan moral etikanya dan tidak juga hanya berkaitan dengan maksud dan tujuan moral etikanya dan tidak juga hanya yang berkaitan dengan substansi undang-undang itu, tetapi yang dipelajari adalah yang berkaitan dengan bagaimana undang-undang itu diterapkan dalam praktikum bergesernya pelaksanaan hukum dari tujuan yang semula diinginkan oleh pembuat undang-undang dalam sosiologi hukum lazim dinamakan goal displacement (pembelokan tujuan) dan goal substation (penggantian tujuan).

Hal inilah yang menyebabkan mengapa pendekatan sosiologi hukum menggunakan teori-teori, konsep-konsep, dan metode-metode ilmu sosial untuk mempelajari berbagai masalah sosial legal. Pendekatan sosiologi berusaha untuk mengembangkan pengetahuan yang berakar dengan mengkomparatifkan studi hukum dan masyarakat suatu pendekatan komparatif membuka kemungkinan digunakan metode yang beraneka ragam mencakup studi statistik tentang data kuantitatif analisa kualitatif dan metode historis.

Pendekatan sosiologis menganalisis hubungan antara hukum dan masyarakat di bawah kondisi ya ng berbeda-beda. Sosiologi hukum menggunakan berbagai teori dan konsep untuk menjelaskan berbagai masalah sosial legal melalui observasi dan pendeskripsian yang cermat. Pendekatan sosiologis menggunakan secara bersama-sama teori-teori studi empiris untuk membuat klaim yang valid tentang hukum dan masyarakat Sosiologi hukum utamanya menitikberatkan tentang bagaimana hukum melakukan interaksi dalam masyarakat.

Sosiologi hukum menekankan perhatiannya terhadap kondisi-kondisi sosial yang berpengaruh bagi pertumbuhan hukum bagaimana pengaruh perubahan sosial terhadap hukum dan bagaimana hukum berpengaruh terhadap masyarakat. Sebenarnya semua sosiolog yang mempelajari hukum mempehatikan perkembangan faktual pengetahuan tentang hubungan antara hukum dan masyarakat. Para sosiolog itu berusaha untuk menetapkan suatu statement tentang hukum masyarakat.

Para sosiolog hukum sebagai contoh akan mempelajari pidana mati dan kaitannya dengan efek crimp rates, efeknya terhadap tatanan sosial dari masyarakat, efeknya terhadap sistem peradilan pidana dan bagaimana hukuman mati itu dirasakan dan efek terhadap kondisi-kondisi dimana ia dibutuhkan.

Bidang sosial dan bidang hukum dibuat lagi kesadaran, pengetahuan, perasaan, dan keteguhan hati dari individu. Perkembangan dari individu modern berakar dalam perkembangan pola-pola yang kompleks dari organisasi sosial dari sesuatu sesungguhnya lebih mampu menembus dan memperluas tertib hukum.

Pondasi dari pendekatan Durkheim terhadap hukum masyarakat dan otonomi individu dimana ia menggambarkan cara-cara yang digunakan oleh analisis sosiologis terhadap persoalan-persoalan hukum kejahatan dan penyimpangan dari suatu sudut pendirian dari keilmuan yang tegas. Durkheim mengklaim bahwa teori-teori, profesional dan metodologi yang diteliti dari sosiolog adalah pendekatan yang lebih cepat dan tepat digunakan untuk menjelaskan masalah-masalah sosial daripada sudut pandang orang yang langsung digunakan dalam kehidupan sosial.

Di dalam masyarakat yang memiliki solidaritas mekanik, diantara anggota-anggota masyarakat terdapat suatu keterikatan yang besar itu yang menjadi dasar berdirinya masyarakat yang sederhana. Di dalam masyarakat yang seperti itu tidak dapat ditolerir timbulnya perbedaan sehingga hubungan-hubungan disitu bersifat mekanis. Menurut cara berpikir mereka, kalau terjadi penyimpangan atau kelainan menyebabkan ambruknya masyarakat itu. Hukum yang dapat menjamin masyarakat seperti itu adalah hukum yang bersifat represif atau menindak, jadi sifatnya hukum pidana.

Hukum yang represif sering mencakup sanksi yang menimbulkan hukum fisik pada para pelanggar. Sekalipun demikian kerasnya hukuman sendiri tidak selalu berarti bahwa hukumnya itu mencerminkan solidaritas mekanik adalah:

  1. Makna hukuman bagi pelanggar dan komunitas.
  2. Partisipasi yang berlevel tinggi dari warga masyarakat dalam menjatuhkan sanksi dan
  3. Keterlibatan para pelanggar hukum dalam memperkokoh hukuman.

Partisipasi berlevel tinggi dari masyarakat ini memperkokoh dan mempertegas terhadap kepercayaan-kepercayaan dan identitas yang telah diterima diantara warga yang mencerminkan ciri solidaritas mekanik.

Tipe dasar solidaritas jenis kedua yang dikemukakan oleh Durkheim yaitu solidaritas organik adalah hubungan dengan pola-pola kompleks dari organisasi sosial dan interaksi. Mengandalkan kebebasan dan kemerdekaan itulah yang menjamin berdirinya masyarakat yang kompleks ini.

Solidaritas organik berakar pada kompleksnya hubungan fungsional di antara pranata-pranata khusus dan para individu. Hukum mencerminkan perbedaan-perbedaan yang sama kompleksnya dan kemampuan data serapnya dengan hubungan sosial yang diaturnya. Untuk menginteraksikan semakin meningkatnya keanekaragaman dan kekhususan pembagian kerja pranata hukum muncul dengan fungsinya yang khusus untuk menciptakan dan mengimplemantasikan hukum dan hukuman.

Dengan perkembangan perbedaan dan pemisahan pranata-pranata hukum dan bentuk-bentuk pengetahuan secara keseluruhan hubungan antara hukum dan masyarakat berubah. Lebih tampak pola-pola yang bersifat hukum yang menghukum pada hukum yang represif yang mana dipertegas oleh dominasi sentimen kolektif dan kepercayaan-kepercayaan atas individu di bawah masyarakat sederhana dan solidaritas mekanik kerumitan sosial dan solidaritas organik berjalan bersama-bersama dengan perkembangan hukum yang restitute.

  1. a.    Teori Max Weber

“Hukum dipengaruhi oleh berbagai kepentingan yang sifatnya ideal maupun materiil, dimana ia juga menekankan bagaimana hukum itu mendapat pengaruh dari cara berfikir kelas-kelas sosial maupun kelompok-kelompok yang mempunyai pengaruh di dalam masyarakat.”

Tipologi ini digunakan untuk melakukan analisis studi hukum yang memungkinkan kita untuk melihat bagaimana hukum itu berbeda mengenai peranannya dalam masyarakat perbedaan kerangka dan yang pada akhirnya menimbulkan perbedaan topik dan pertanyaan.

Kerangka ini mengkonstruksikan hukum dan pranata hukum yang berbeda-beda pendekatan dari weber sebagai berikut:

  1. Pendekatan moral terhadap hukum. Pendekatan moral terhadap hukum menegaskan bahwa hukum adalah berakar pada kepercayaan-kepercayaan tentang the nature of human being! dan juga berdasar kepercayaan-kepercayaan tentang apa yang benar dan apa yang salah. Perhatian utama dari pendekatan moral terhadap hukum berfokus pada tuntunan, bahwa hukum harus mengekspresikan suatu moralitas umum (a common morality) yang didasarkan pada suatu konsensus tentang apa yang secara moral dianggap salah dan apa yang secara moral dianggap benar.

Pendekatan moral didasarkan pada nilai-nilai atau asas-asas yang bukan khusus hukum, hal ini sering dihubungkan dengan klaim tentang keuniversalan atau commonality; hukum seharusnya mengekspresikan a common morality yang didasarkan pada ikatan konsensus yang mendalam tentang apa yang benar dan apa yang salah.

Dengan alasan ini para pemikir berpandangan bahwa hukum seharusnya merupakan moral dan etika adalah sering mengenai pembuatan prosedur dan hubungan sosial yang memungkinkan orang untuk membentuk suatu konsensus moral yang didasarkan pada pembentukan kepercayaan tentang keadilan.

  1. Suatu pendekatan dari sudut ilmu hukum (jurisprudensi)

Pendekatan ilmu hukum terhadap studi hukum didasarkan pada premis bahwa law can be and should be internally consisten, ardely and lagical. Jadi tiga unsur yang merupakan isi atau bagian dalam hukum : konsistenan, ketertiban, dan kelogisan. Pendekatan ini memandang bahwa merupakan suatu yang jelas dan nyata bahwa pendekatan ilmu hukum itu adalah :

  1. Memiliki tipe independen dalam penalarannya (penalaran hukum).
  2. Memiliki asas-asas hukum yang secara internal bersifat logis dan justifikasi.

Pendekatan ilmu hukum ini berpandangan bahwa hukum seharusnya otonom atau independen dan religi, filosof dan nilai-nilai serta asas-asas politik, selanjutnya legitimasi dari pendekatan hukum ini harusnya bersandar pada kapasitasnya untuk membangkitkan suatu perangkat hukum yang bertalian secara logis (koheren) yang dapat diaplikasikan baik terhadap tindakan-tindakan individual atau terhadap kasus-kasus dengan tanpa menimbulkan hai yang bersifat ambiguitas (bermakna ganda). Hanya dengan melalui pendekatan ilmu hukum ini sifat yang tidak memihak baik dari prosedur hukum maupun dari asas-asas hukum dapat secara penuh ditegaskan demikian juga the rule of law dijamin dapat diwujudkan.

Para praktisi hukum yang berpandangan bahwa pendekatan ilmu hukum yang mempertahankan hukum itu sebagai suatu yang nyata, sebab norma-norma bersifat immanent yaitu norma-norma hukum itu dihasilkan oleh penalaran ilmu hukum. Dalam pendekatan ilmu hukum terdapat suatu pemisahan yang tegas antara hukum yang dibuat oleh pembuat undang-undang (legislative law making) dengan hukum yang berwujud putusan pengadilan (judicial decision making).

  1. Suatu pendekatan sosiologi terhadap hukum

“Pendekatan sosiologi terhadap hukum menganalisis hubungan antara hukum dan masyarakat di bawah kondisi yang berbeda-beda. Sosiologi hukum menggunakan berbagai teori dan konsep untuk menjelaskan berbagai masalah socialegal melalui observasi dan deskripsi yang cermat. Pendekatan sosiologi menggunakan secara bersama teori dan studi empiris untuk membuat klaim yang valid tentang hukum dan masyarakat”.

Sosiologi hukum utamanya menitikberatkan tentang bagaimana hukum melalui interaksi dalam masyarakat. Sosiologi hukum menekankan perhatiannya terhadap kondisi-kondisi sosial yang berpengaruh bagi pertumbuhan hukum bagaimana pengaruh perubahan sosial terhadap hukum dan bagaimana hukum mempengaruhi masyarakat.

  1. b.    Teori ketaatan hukum dari H.C. Kelman

Ketaatan hukum dibedakan kualitasnya dalam 3 jenis :

  1. Ketaatan yang  bersifat compliance, jika seseorang taat terhadap hukum/aturan karena hanya ia takut akan sanksi.
  2. Ketaatan yang bersifat identification jika seseorang taat terhadap hukum/  aturan,   hanya   karena  takut   hubungan   baiknya   dengan seseorang menjadi rusak.
  3. Ketaatan yang bersifat internalization jika seseorang taat terhadap suatu aturan benar-benar karena ia merasa aturan itu sesuai dengan nilai-nilai intrinsik yang dianutnya.
  1. C.    Pengertian Hukum Acara Pidana

Hukum acara pidana adalah hukum yang mengatur bagaimana cara untuk melaksanakan dan mempertahankan hukum pidana materiil sedangkan tujuan dari hukum acara pidana ialah menegakkan hukum dan melindungi atau menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam hal mewujudkan dan menjunjung tinggi citra negara Indonesia sebagai negara hukum dan negara demokrasi.

Perkembangan ilmu hukum acara pidana sudah meliputi pembagian hukum acara pidana formil dan hukum acara pidana materil. Hukum acara pidana formil dimaksudkan segala aturan hukum tentang sistem beban alat-alat dan kekuatan pembuktian serta sarana ilmu pengetahuan. Kegiatan berperkara pidana dengan tata cara dan pembuktian yang dengan demikian itu, menyebabkan materi yang terkandung dalam hukum acara pidana sangat luas.

Tujuan ilmu hukum acara pidana mempunyai kesamaan dengan tujuan ilmu hukum dengan sifat kekhususan yaitu mempelajari mengenai tatanan penyelenggaraan proses perkara pidana dengan memperhatikan perlindungan masyarakat serta menjamin hak asasi manusia dan mengatur susunan atau wewenang alat perlengkapan negara penegak hukum untuk mencapai kedamaian dalam kehidupan masyarakat.

Hukum yang mengatur tatanan beracara perkara pidana itu tujuannya diarahkan pada posisi untuk mencapai kedamaian, ataupun penyelenggaraan beracara perkara pidana oleh pelaksanaan dengan tugas mencari dan menemukan fakta menurut kebenaran dan selanjutnya mengajukan tuntutan hukum yang tepat untuk mendapat penerapan hukum dengan keputusan dan pelaksanaannya berdasarkan keadilan.

Dengan demikian tugas dan fungsi dalam hukum acara pidana adalah:

  1. Untuk mencari dan menemukan fakta menurut kebenaran.
  2. Mengadakan penuntut hukum dengan tepat.
  3. Menerapkan hukum dengan keputusan berdasarkan keadilan.
  4. Melaksanakan keputusan secara adil. ;

Rumusan lengkap pedoman pelaksanaan KUHAP Tahun 1982 sebagai berikut:

“Tujuan dari hukum pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan setidak-tidaknya mendekati kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapa pelakunya yang dapat didakwakan melakukan pelanggaran hukum dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti suatu tindakan pidana telah dilakukan dan apakah orang itu dapat dipersalahkan, demikian pula setelah putusan pengadilan dijatuhkan dan segera upaya hukum telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka hukum itu acara pidana mengatur pula pokok-pokok acara pelaksanaan dan pengawasan dari putusan tersebut”.

Dalam buku Bambang Purnomo (1993 : 23 ) pola dasar teori asas hokum acara pidana dan penegakan hokum pidana dibahas mengen.ai pengertian dasar-dasar pokok pikiran hukum acara pidana mempunyai arti yang berbeda dengan pengertian asas-asas hukum acara pidana, asas-asas hukum yang tidak tertulis dapat dipakai untuk mengukur tentang kemampuan hukum dan kepastian hukum sekalipun tidak terlihat kepastian-kepastian dan undang-undang asas-asas hukum pidana sebagai berikut:

  1. Hakim dianggap tahu tentang hukumnya perkara

Dasar-dasar hukum yang bersifat fiksi ini berlaku sejak zaman hukum Romawi dahulu dimana urusan hukum pada waktu itu masih belum seperti keadaan hukum pada sekarang yang tidak sederhana lagi.

Pokok pikiran yang terkandung dalam anggapan tentang hukum fiksi ni masih mempunyai arti penting jika sekiranya hakim tidak dapat menunaikan peraturan dalam undang-undang diwajibkan merumuskan hukum dan menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat jika diperlukan diminta pertimbangan hukum pemuka masyarakat dan atau menanyakan ada ahli hukum tertentu.

  1. Hukum memeriksa secara aktif

Pemeriksaan perkara pidana di persidangan terutama dalam kasus yang sulit harus dikerjakan secara aktif untuk menemukan kebenaran tentang peristiwa yang terjadi untuk menjadi dasar keyakinannya untuk menentukan hukum dan keputusannya sekalipun dalam hal pembuktian tetap menggantungkan alat-alat bukti yang diperlukan melalui tata cara yang benar.

  1. Sidang terbuka untuk umum

Pemeriksaan sidang pengadilan pidana harus dilakukan terbuka untuk umum, kecuali ada peraturan yang menentukan peraturan lain berdasarkan alasan khusus karena sifat perkara atau keadaan orangnya yang diperiksa. Dasar pemikiran dalam persidangan terbuka yang dapat dihadiri oleh orang lain atau umum itu untuk perlindungan hak-hak asasi manusia yang harus  diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabat manusia dan disamping itu untuk pengawasan oleh masyarakat sebagai sosial kontrol selama berlangsungnya persidangan.

Sifat persidangan untuk umum disesuaikan dengan keadaan tempat ruang sidang, sehingga kadangkala ada pembatasan orang yang menghadiri sidang dalam ruangan dengan bantuan pengeras suara.

Sedang pemeriksaan sidang yang tertutup harus sesuai peraturan beracara yaitu sesekali persidangan dibuat berita acara bahwa sidang dinyatakan tertutup sampai dianggap telah selesai, dengan diakhiri segala keputusan hakim yang terbuka untuk umum misalnya kasus pemerkosaan.

  1. Pemeriksaan secara langsung

Sidang pengadilan melakukan pemeriksaan secara langsung kepada terdakwa yang terlibat dengan mengadakan pembicaraan berupa tanya jawab di bawah pimpinan ketua sidang.

Pengecualian terhadap aturan perkara secara cepat untuk pelanggaran lalu lintas dapat diadakan pemeriksaan perkara yang terdakwanya diwakili dengan surat kuasa oleh orang lain. Berbicara perkara tepat yang demikian itu tidak berarti in absensie, akan tetapi suatu upaya untuk mempercepat pemeriksaan dalam perkara lalu lintas tersebut dan terdakwa dapat mengadakan perlawanan keputusan.

Dengan demikian prosedur pemeriksaan pidana telah berkembang dari beracara secara langsung, beracara dengan diwakilkan dan beracara in absensie.

  1. Bentuk pemeriksaan dengan orat debat

Pemeriksaan perkara pidana antara pihak yang terlibat dalam persidangan harus dilakukan dengan tidak secara tertulis tetapi hams dengan berbicara satu sama lain atau lisan agar dapat diperoleh keterangan pihak manapun.

Tata cara perkara pidana dengan mendengarkan secara langsung adalah memberikan kesempatan terutama kepada terdakwa untuk mengeluarkan pendapatnya atau juga perlu memberikan keterangan ingkar pada waktu pemeriksaan permulaan tidak bebas keterangannya yang diperiksa secara tertutup.

  1. Kekuasaan bebas tanpa campur tangan pihak luar

Kehakiman yang dijamin dengan kekuasaan yang bebas di dorong oleh dasar pikiran pembagian kekuasaan yang terpisah antara kekuasaan eksekutif. kekuasaan legislative dan kekuasaan yudikatif sebagai reaksi atas kekuasaan negara yang absolute.

Kebebasan kekuasaan kehakiman dalam melaksanakan wewenang yudikatif tersebut seharusnya dilakukan dengan tanggung jawab dan tidak mutlak karena masih dibatasi oleh asas-asas hukum serta nilai- nilai yang mencerminkan penegakan hukum dan keadilan menurut perasaan hukum yang hidup dalam masyarakat serta tujuan negara ke arah kesejahteraan bangsa.

  1. Hakim menguji peraturan undang-undang.

Kewenangan hak menguji oleh hakim di Indonesia berlaku secara sempit yaitu Mahkamah Agung berwenang untuk menyatakan tidak sah nya suatu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

  1. Badan peradilan pidana oleh negara

Penegasan penyelenggaraan peradilan disahkan kepada badan peradilan negara yang berarti tidak diperkenankan lagi adanya peradilan adat dan swaparaja. Penyelenggara peradilan negara mulai berangsur-angsur dating sejak datangnya pengaruh sistem peradilan berasal dari bangsa barat, karena memang negaralah yang mempunyai kewenangan untuk mengatur warga negara ataupun penduduk negara.

  1. Hakim peradilan pidana yang tidak memihak

Hakim wajib memeriksa perkara dengan tidak memihak dan hakim wajib mengundurkan diri dari tugas untuk mengadili perkara tertentu apabila ternyata ada hubungan keluarga dengan petugas yang turut memeriksa perkara dan hubungan keluarga dengan terdakwa atau penasehat hukum.

Kewajiban hakim memeriksa perkara dengan tidak memihak atau obyek ini atas dasar pertimbangan anggapan tidak dapat menjadi obyektif jika hakim itu memeriksa perkaranya sendiri. Demikian juga obyektif ini berlaku untuk penuntut umum dan panitera pengganti dan jaksa penuntut umum wajib mengundurkan diri apabila perkara yang sedang diperkara.

Cerminan perlindungan hukum bagi setiap orang yang terlibat dalam perkara menurut KUHAP telah memuat beberapa ketentuan yang menjadi landasan bekerjanya hukum dan petugas hukum untuk menegakkan hukum dan keadilan yang meliputi:

  1. Perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan perbedaan perlakuan.
  2. pengadilan memeriksa perkara dengan hadirnya terdakwa.

D. Teori Tentang Pembuktian

Dalam memutuskan suatu perkara perlu diadakan peraturan  tentang pembuktian. Peraturan ini meliputi :

  1. Macamnya alat-alat bukti artinya alat-alat bukti yang manakah yang boleh dipergunakan oleh hakim..
  2. Cara memakai alat-alat bukti, maksudnya dengan cara bagaimana hakim boleh mempergunakan alat-alat bukti; dan
  3. Kekuatan alat-alat bukti, ialah ketentuan banyaknya alat-alat bukti yang harus ada untuk menetapkan kesalahan terdakwa;

Dalam ilmu pengetahuan kita dijumpai 4 macam sistem atau teori tentang peraturan pembuktian ini ialah :

  1. Sistem pembuktian menurut undang-undang yang positif : sistem ini berkembangnya di abad pertengahan sekarang telah ditinggalkan menurut sistem ini maka salah satu atau tidak salahnya terdakwa itu melulu bergantung pada ada atau tidaknya sejumlah alat-alat bukti yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Menurut peraturan ini pekerjaan hakim semata-mata hanya mencocokkan apakah sejumlah bukti yang telah ditetapkan dalam undang-undang sudah ada, bila sudah , ia tidak perlu menanyakan isi hatinya (yakin atau tidak), tersangka harus dinyatakan salah dan dijatuhi hukuman, keyakinan hakim tidak turut mengambil bagian sama sekali ; undang-undang yang berkuasa disini.
  2. Sistem pembuktian menurut undang-undang yang negative; menurut sistem ini maka hakim hanya dapat menjatuhkan hukuman apabila sedikit-sedikitnya dalam undang-undang ada, ditambah dengan keyakinan hakim akan kesalahan terdakwa terhadap peristiwa pidana yang dituduhkan kepadanya. Walaupun alat-alat bukti lengkap, akan tetapi jika hakim tidak yakin tentang kesalahan terdakwa, maka harus diputus bebas.

Disini   bukanlah   undang-undang  yang   berkuasa   melainkan hakim, tetapi kekuasaan itu dibatasi oleh undang-undang..

  1. Sistem pembuktian bebas : menurut sistem ini undang-undang tidak mencantumkan peraturan pembuktian yang harus ditaati oleh hakim sudah  barang tentu sistem ini menganggap atau mengakui juga adanya alat-alat bukti yang tertentu, akan tetapi alat-alat bukti ini tidak ditetapkan dalam undang-undang seperti sistem ke-1 dan ke-2 di atas. Dalam  menentukan  macam dan  banyaknya  alat-alat bukti  yang dipandang   cukup   untuk   rnenentukan   kesalahan   terdakwa,   hakim mempunyai keleluasaan yang penuh.
  2. Sistem pembuktian melulu berdasarkan atas keyakinan belaka; menurut sistem ini hakim tidak terikat kepada alat-alat bukti yang tertentu. la memutuskan kesalahan terdakwa melulu berdasarkan atas keyakinannya. Dalam hal ini hakim mempunyai kebebasan yang penuh dengan tidak dikontrol sama sekali.

Sistem manakah yang sekarang ini dipakai di Indonesia?

Jikalau kita membaca dalam penjelasan pasal 183 KUHAP dalam bukunya R. Soesilo (1985 : 8 ) menjelaskan bahwa :

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya, maka kita ketahui , bahwa hukum acara pidana di negara kita memakai sistem menurut undang-undang yang negatif.

Ketentuan ini adalah untuk menjalankan tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang.

Alat-alat bukti yang manakah yang menurut undang-undang dianggap sah?

Pasal 184 KUHAP mengatakan

1)     Alat bukti yang sah ialah :

  1. Keterangan saksi;
  2. Keterangan ahli;
  3. Surat;
  4. Petunjuk;
  5. Keterangan terdakwa.

2)     Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

Pada umumnya hakim menjatuhkan pidana kepada seseorang itu dengan sekurang-kurangnya dua buah alat bukti yang sah, akan tetapi dalam acara pemeriksaan cepat maka keyakinan hakim itu cukup didukung oleh satu alat bukti saja yang sah.

ad.a. Kesaksian sebagai bukti

Kesaksian sebagai alat bukti itu diatur dalam pasal 185 KUHAP yang dimaksudkan dengan kesaksian sebagai alat bukti yang apa yang saksi nyatakan dalam sidang pengadilan dengan disumpah terlebih dulu. Keterangan dari seorang saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang di sumpah, dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain.

Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya akan tetapi keterangan seorang saksi saja yang disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya itu menjadi bukti yang cukup.

Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi haruslah dengan sungguh-sungguh diperhatikan :

  1. Persatuan antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
  2. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
  3. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan yang tertentu;
  4. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada    umumnya    dapat    mempengaruhi    dapat    tidaknya keterangan itu dipercaya.

Untuk menjaga sampai ada beberapa orang dari terdakwa terpaksa harus dibebaskan dari hukuman karena kekurangan bukti .terutama mengenai terdakwa yang utama, maka dalam perkara itu tidaklah terhadap semua terdakwa dilakukan penuntutan, akan tetapi hanya beberapa orang saja, sedangkan beberapa terdakwa lainnya diangkat menjadi saksi dalam perkara itu ,guna membuktikan kesalahan terdakwa yang dituntut, saksi semacam itulah yang disebut saksi mahkota atau “kroongetvige”.

ad.b. Keterangan ahli

Apakah yang dinamakan “keterangan ahli” itu? Keterangan ahli menurut pasal 186 KUHAP adalah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan.

Keterangan ahli ini dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah di waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan.

Jikalau hal itu tidak diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau pada penuntut umum, maka pada pemeriksaan di sidang, diminta untuk memberikan keterangan dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan.

Keterangan tersebut diberikan setelah ia mengucapkan sumpah atau janji dihadapan hakim.

Ad.c. Surat

Apa yang disebut “surat” sebagai alat bukti itu? surat sebagai alat bukti seperti yang disebutkan pada pasal 184 ayat (1) huruf c itu adalah surat yang disebut di atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah seperti :

  1. Berita acara atau surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya yang memuat tentang kejadian atau keadaan yang di dengar, dilihat atau yang dialami sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
  2. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata  laksana yang  menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian bagi sesuatu hal atau suatu keadaan; ,
  3. Surat   keterangan   dari   seorang   ahli   yang   memuat   pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya;
  4. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

ad.d. Petunjuk

Apa yang dinamakan “petunjuk” itu? Menurut pasal 188 KUHAP yang disebut “petunjuk itu adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri .dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

Petunjuk sebagaimana tersebut di atas itu hanya dapat diperoleh dari:

  1. Keterangan saksi
  2. Surat
  3. Keterangan terdakwa   .

Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dengan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya.

ad.e. Keterangan terdakwa

Apakah yang disebut “keterangan terdakwa” itu? Keterangan terdakwa menurut pasal 189 KUHAP adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang pengadilan tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.

Keterangan terdakwa yang ia berikan di !uar sidang pengadilan dapat juga dipergunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu di dukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.

Keterangan terdakwa itu hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri. Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang di dakwakan kepadanya, melainkan hams disertai dengan alat bukti yang lain.

BAB III

METODE PENELITIAN

 

  1. A.    Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kota Makassar dalam hal ini pada kantor Pengadilan negeri Makassar.

Penulis memilih lokasi ini berdasarkan pertimbangan dengan melihat judul skripsi penulis yang mengharuskan penelitian di tempat instansi Pengadilan Negeri Makassar dimana proses peradilan pidana dilaksanakan.

  1. B.    Populasi dan Sampel

Dalam penelitian ini menjadi populasi adalah seluruh hakim pada Pengadilan Negeri Makassar, menjadi sample 20% hakim.

Penarikan dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik purposive sampling (sampel dipilih juga orang hakim pada Pengadilan Negeri Makassar), sehingga dipilih tiga orang hakim pada pengadilan Negeri Makassar.

  1. C.    Jenis dan sumber Data
  2. Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber data secara langsung di lapangan dengan mengadakan wawancara dengan hakim ketua   serat  dua   orang   hakim   anggota   pada   Pengadilan   Negeri Makassar.
  3. Data sekunder adalah data yang diperoleh  melalui  instansi yang berwenang    dala hal ini pada kantor Pengadilan Negeri Makassar, serta   buku-buku   peraturan   perundang-undangan   dan   dokumen-dokumen yang berhubungan dengan hukum acara pidana.

 

  1. D.    Teknik Pengumpulan Data

Teknik atau cara yang dilakukan oleh penulis untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah :

  1. Pengamatan yaitu suatu teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data di lapangan dengan mengamati secara langsung oleh obyek penelitian.dan sekaligus mengambil sekaligus mencatat sejumlah data yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti di Pengadilan Negeri Makassar.
  2. Interview (wawancara), yakni suatu teknik yang digunakan dalam pengumpulan  data  di  lapangan  dengan  mewawancarai  sejumlah responden,   diantaranya  hakim dan  pejabat  di   kantor  Pengadilan Negeri Makassar.
  3. Dokumentasi, yakni suatu teknik yang digunakan dalam pengumpulan data di lapangan dengan mencatat sejumlah dokumen (arsip) yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
  1. E.    Analisis Data

Untuk menganalisa data yang berhasil dihimpun dengan teknik pengamatan, wawancara, dan dokumentasi, dilakukan analisis dengan mengelompokkan ke dalam bentuk kalimat.

Berdasarkan analisis dalam bentuk kalimat dengan teknik pengamatan. selanjutnya ditinjau dari segi sosiologi hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan keyakinan hakim menurut hukum acara pidana analisis secara kuantitatif dan kualitatif yang selanjutnya akan dideskripsikan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

 

  1. A.    Keyakinan Hakim Terhadap Alat-Alat Bukti di Persidangan   Daiam Proses Hukum Acara Pidana.
    1. 1.     Proses Hukum Acara Pidana.

Bagaimanapun diubah-ubah, alat bukti dan kekuatan pembuktian dalam hukum acar pidana (KUHAP) masih tetap sama dengan yang tercantum dalam HIR/RBg yang pada dasarnya sana dengan ketentuan dalam NED. Strafvording yang mirip pula dengan alat bukti di negara-negara kontinental . Yang lain daripada tercantum dalam KUHAP kita adalah bukti sungguhan (Real Evidence) yang berupa objek materiel yang meliputi tapi tidak terbatas atas peluru, pisau, senjata api. perhiasan emas, intan permata, televise, dan Iain-Iain. Benda ini berwujud, Real Evidence ini biasa disebut bukti yang berbicara untuk din sendiri, sehingga dianggap bukti bentuk ini paling bernilai dibanding bukti yang lain.

Seperti apa yang dikatakan oleh Martinus Bala Hakim Pengadilan negeri Makassar (Wawaneara tanggal 06 Januari 2009) bahwa:

“Real Evidence yang berupa peluru. pisau, senjata api. perhiasan. intan permata. televisi dan lain-lain atau yang berwujud dapat memberikan keyakinan terhadap Hakim dalam menjatuhkan suatu putusan yang disertai oleh keterangan saksi dan terdakwa”

Real Evidence ini tidak termasuk alat bukti menurut Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebut barang bukti. Barang bukti berupa objek materiil ini tidak akan bernilai jika diidentifikasi oleh saksi dan terdakwa. Contohnya saksi mengatakan pipa ledeng yang dipakai terdakwa memukul korban, dia rampas dari tangan terdakwa, barulah bernilai untuk memperkuat keyakinan hakim yang timbul dari alat bukti yang ada.

Jadi pembuktian benar atau tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian yang sangat penting dalam proses pemeriksaan di pengadilan. Sesuai dengan sistem atau teori pembuktian yang dianut negara kita yaitu berdasar keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat  bukti.   Karena  Hukum Acara  Pidana bertujuan untuk mencari kebenaran-kebenaran materil, maka perlu sebuah upaya pembuktian yang cukup rumit dan kompleks berbeda dengan Hukum Acara Perdata yang bertujuan mencari kebenaran formal.

Menurut pasal 184 ,ala-alat bukti yang sah adalah :

  1. Keterangan Saksi
  2. Keterangan Ahli
  3. Surat
  4. Petunjuk
  5. Keterangan Terdakwa

Dibandingkan dengan alat bukti dalam HIR/RBg, maka ada penambahan alat bukti baru, yaitu keterangan ahli. Selain daripada itu ada perubahan nama alat bukti yang dengan sendirinya maknanya menjadi lain, yaitu “pengakuan terdakwa?

Ad.a. Keterangan Saksi

Pada umumnya semua orang dapat menjadi saksi. Kekecualian menjadi saksi tercantum dalam pasal 186 KUHAP berikut:

  1. Keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.
  2. Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara Ibu atau Bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga.
  3. Suami atau Isteri terdakwa meskipun telah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, penulis pada saat wawancara secara langsung dengan hakim AK. Parusan mengenai hubungan keluarga (sedarah) ditentuakan oleh pasal 170 KUHAP bahwa :

“Mereka yang karena pekerjaan, harkat, martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia dapat minta dibebaskan dari kewajiban memberi keterangan sebagai saksi.”

Menurut penjelasan pasal tersebut pekerjaan atau jabatan yang menentukan adanya kewajiban untuk menyimpan rahasia ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Selanjutnya dijelaskan bahwa jika tidak ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jabatan atau pekerjaan yang dimaksud, maka seperti ditentukan oleh ayat ini hakim yang menentukan sah atau tidaknya alasan yang dikemukakan untuk mendapatkan kebebasan tersebut. (Wawancara 7 Januari 2009).

Sejalan dengan hal tersebut di atas, Hakim Martinus Bala menjelaskan bahwa orang yang harus menyimpan rahasia jabatan misalnya dokter yang hams merahasiakan penyakit pasiennya. Sedangkan yang dimaksud karena martabatnya

dapat mengundurkan diri pastor agama katolik Roma, ini berhubungan dengan kerahasiaan orang-orang yang melakukan pengakuan dosa kepada pastor tersebut. Karena pasal 170 KUHAF? yang mengatur tentang hal tersebut di atas mengatakan “dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberikan keterangan sebagai saksi…” maka berarti jika mereka bersedia menjadi saksi, dapat diperiksa oleh hakim. Oleh karena itulah maka kekecualian menjadi saksi karena hams menyimpan rahasia jabatan atau karena martabatnya merupakan kekecualian relative. (Wawancara 7 Januari 2009).

Dalam pasal 160 ayat (3) KUHAP dikatakan bahwa sebelum memberikan keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing bahwa ia akan memberikan keterangan sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya.

Hal di atas sejalan dengan pendapat J. Situmorang Hakim pada Pengadilan Negeri Makassar (Wawancara 7 Januari 2009) bahwa :

“Pengucapan sumpah itu merupakan syarat mutlak, seperti yang tercantum dalam pasal 161 ayat (1) dan (2) KUHAP. Ini berarti tidak merupakan kesaksian menurut undang-undang. bahkan juga tidak merupakan petunjuk hanya karena dapat memperkuat keyakinan Hakim. Sedangkan kesaksian atau alat bukti yang lain merupakan dasar atau sumber keyakinan Hakim. Contohnya jika pada kasus tindak pidana korupsi yang apabila terdakwa tidak terdapat membuktikan asal-usul harta bendanya, maka hal ini akan memperkuat keterangan saksi Iain bahwa ia telah korupsi.

Menurut pendapat penulis, suatu keterangan saksi yang berdiri sendiri tidak membuktikan seluruh dakwaan tetapi suatu keterangan saksi yang sendiri-sendiri tidak membuktikan seluruh dakwaan: tetapi suatu keterangan saksi dapat membuktikan suatu keadaan tersendiri suatu petunjuk suatu dasar pembuktian bahwa dapat diterima keterangan seorang saksi untuk suatu unsure delik dan tidak bertentangan dengan pasal 185 ayat 2 dan 4 KUHAP.

Sedangkan menurut KUHAP tentang keterangan suatu saksi bukan saksi hanya berlaku bagi pemeriksaan biasa dan pemeriksaan singkat. Tidak berlaku bagi pemeriksaan cepat. Hal ini dapat disimpulkan dari penjelasan 184 KUHAP. Dalam acara pemeriksaan cepat, keyakinan Hakim cukup didukung suatu alat bukti yang sah. Jadi ini berarti satu saksi ,satu keterangan ahli satu surat satu petunjuk satu keterangan terdakwa disertai keyakinan Hakim cukup sebagai alat bukti untuk memidana terdakwa dalam perkara cepat.

Ad.b. Keterangan Ahli

Keterangan seorang ahli disebut sebagai alat bukti pada urutan yang kedua sesuai pada pasal 184 KUHAP. Apakah yang disebut ahli? Dan apakah itu keterangan ahli sebagai alat bukti? Kedua pertanyaan di atas tidak ada penjelasannya sehubungan dengan KUHAP. Hanya saja pada pasal 186 menyatakan bahwa keterangan seorang ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan disidang pengadilan tanpa menjelaskan secara konkrit pernyataan di atas. Keterangan seorang ahli dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan kedalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah di waktu ia menerima pekerjaan atau jabatan. Jika hal ini tidak diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum maka pada pemeriksaan disidang diminta untuk memberikan keterangan dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan. Keterangan tersebut menurut Hakim AK. Paruasan diberikan setelah ahli tersebut mengucapkan sumpah atau janji dihadapan hakim. (Wawancara 9 Januari 2009).

Tidak ada penjelasan yang konkrit mengenai apa yang dimaksud keterangan ahli oleh KUHAP . Menurut penulis, hal ini merupakan suatu; kesenjangan oleh karena dalam pasal 343 Ned.Sv memberikan definisi apa yang dimaksud dengan keterangan ahli yaitu pendapat seorang ahli yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan yang telah dipelajarinya tentang suatu hal dimana ia diminta pertimbangannya. Jadi dari keterangan tersebut diketahui yang dimaksud ahli/keahlian ialah ilmu pengetahuan yang dimiliki dan telah dipelajari oleh seseorang. Pengertian ilmu pengetahuan diperluas pengertiannya oleh HIR/RBg yang meliputi kriminilistik sehingga hal ini sejalan dengan pendapat Hakim J. Situmorang Hakim pada Pengadilan Negeri Makassar yang mendefinisikan pengetahuan tentang sidik jari, ilmu tulisan, ilmu senjata termasuk dalam pengertian ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, sebagai seorang ahli dapat didengar keterangannya mengenai persoalan tertentu yang menurut pertimbangan hakim orang tersebut mengetahui tersebut secara mendalam dan khusus. (Wawancara 7 Januari 2009).

Keterangan ahli berbeda dengan keterangan saksi tetapi sulit pula untuk dibedakan. Kadang-kadang seorang ahli mengungkapkan pula sebagai saksi. KUHAP menentukan bahwa saksi wajib mengucapkan tetapi sulit pula untuk dibedakan. Kadang-kadang seorang ahli mengungkapkan sebagai saksi. KUHAP menentukan bahwa saksi wajib mengucapkan sumpah (pasal 160 ayat (3)) tanpa menyebutkan ahli. Tetapi pada pasal 161 ayat (1) dapat dilihat bahwa ahli yang dimintai keterangannya harus mengucapkan sumpah atau janji dan sebaliknya menurut pasal 161 ayat (2) bahwa keterangan saksi atau ahli yang tidak disumpah atau mengucapkan janji tidak dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah tetapi hanyalah merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan Hakim.

Menurut keterangan J. Situmorang Hakim pada Pengadilan Negeri Makassar (Wawancara 12 Januari 2009) bahwa :

“Isi keterangan seorang saksi dan ahli berbeda. Keterangan seorang saksi mengenai apa yang dialami saksi itu sendiri sedangkan keterangan seorang ahli ialah mengenai suatu penilaian mengenai hal-hal yang sudah nyata ada dan memberikan kesimpulan mengenai hal-hal tersebut”

Perlu diperhatikan bahwa KUHAP membedakan keterangan seorang ahli di persidangan sebagai alat bukti keterangan ahli (pasal 186 KUHAP) dan keterangan seorang ahli secara tertulis di luar sidang Pengadilan sebagai alat bukti surat (pasal 187 butir c KUHAR).

Ad.c. Surat

Selain pasal 184 yang menyatakan tentang alat-alat bukti ada satu pasal lagi di dalam KUHAP yang mengatur tentang alat bukti surat yaitu pasal 187 yang terdiri dari 4 (empat) ayat. Menurut pengamatan penulis, ada beberapa hal yang tidak dijelaskan di dalamnya antara lain tentang hubungan alat bukti surat dalam hukum perdata dan khususnya dalam hukum pidana. Dalam HIR/RBg dan Ned.SV, yang lama ditentukan bahwa ketentuan tentang kekuatan pembuktian dari surat-surat umum maupun surat-surat khusus. Di dalam Hukum Acara Perdata berlaku juga di dalam penilaian hukum acara pidana tentang kekuatan alat bukti surat-surat. Tetapi Ned.SV yang baru tidak lagi diatur hal yang demikian. Kepada hakimlah dimintai kecermatan dalam mempertimbangkan bukti berupa surat.

Oleh sebab itu sejalan dengan pendapatan Hakim Pengadilan Negeri Makassar Martinus Bala (Wawancara 12 Januari 2009) bahwa :

“Karena KUHAP juga tidak mengatur hal yang demikian maka sesuai dengan jiwa KUHAP kepada Hakimlah diserahkan pertimbangan akan hal tersebut.”

Dalam hal tersebut di atas hanya akta otentik yang dapat dipertimbangkan sedangkan surat di bawah tangan seperti dalam hukum acara perdata tidak dipakai lagi dalam hukum acara pidana.

Lebih lanjut lagi dijelaskan oleh Martinus Bala, SH Hakim Pengadilan Negeri Makassar (Wawancara 12 Januari 2009) bahwa :

“Surat   di bawah   tangan    ini    masih   mempunyai    nilai   jika    ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.”

Misalnya keterangan saksi yang menerangkan telah memberikan sejumlah uang kepada terdakwa. Keterangan merupakan satu-satunya alat bukti disamping sehelai surat tanda terima (kuitansi) yang mempunyai hubungan dengan keterangan saksi tentang pemberian uang kepada terdakwa, cukup sebagai bukti minimal sesuai dengan pasal 183 KUHAP dan pasal187 KUHAP.

Ad.d. Petunjuk

Petunjuk disebut oleh pasal 184 KUHAP sebagai alat bukti keempat yang masih berkesinambungan dengan HIR/RBg. Hal ini bertentangan dengan Ned.Sv yang baru maupun undang-undang Mahkamah Agung No.1 tahun 1950 yang menghapus petunjuk sebagai alat bukti.

Petunjuk dihapus sebagai alat bukti dimaksudkan sebagai inovasi dalam Hukum Acara Pidana itu karena menurut pendapat penulis petunjuk sebagai alat bukti tidak berarti sama sekali, hanya menyebabkan kesalahan persepsi dari sudut pandang padahal hakekatnya tidak ada penjelasan mengenai pasal 18&ayat (1) KUHAP dikatakan cukup jelas. Ketentuan ini masih sama dengan ketentuan pasal 310 HIR/RBg dahulu yang dipandang kurang jelas karena tidak jelas tentang perbuatan apa, kejadian atau keadaan apa. Menurut penulis, tepatlah jika alat bukti petunjuk ini diganti dengan pengamatan oleh Hakim seperti yang termaktub dalam undang-undang Mahkamah Agung No.1 tahun1950 dan Ned.Sv yang baru.

Selanjutnya jika kita mengamati bunyi pasal 188 ayat (3) KL/HAP yang mengatakan bahwa penilaian atas kekuatan pembuktian dan suatu petunjuk dari setiap keadaan tertentu dilakukan oleh Hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya oleh sebab itu, Hakim pada Pengadilan Negeri Makassar Martinus Bala (Wawancara 14 Januari 2009 ) mengatakan bahwa :

“Sesuai dengan pasal 188 KUHAP tersebut di atas mengemukakan bahwa pada akhirnya persoalannya diserahkan kepada Hakim. Dengan demikian menjadi sama artinya dengan pengamatan Hakim sebagai alat bukti.”

Apa yang disebut pengamatan hakim harus dilakukan selama bidang apa yang telah di alami atau diketahui oleh Hakim sebelumnya tidak dapat dijadikan dasar pembuktian kecuali kalau perbuatan atau peristiwa itu telah diketahui terlebih dahulu oleh umum.

Ad.e. Keterangan terdakwa ,

KUHAP dengan jelas dan sengaja mencantumkan keterangan terdakwa sebagai alat bukti dalam pasal 184 butir c berseberangan dengan peraturan lama yaitu HIR/RBg dengan arresnya tanggal 22 Juni 1944.Mj.44/45 No.295 dengan menyebutkan pengakuan terdakwa sebagai alat bukti, dapat diartikan dengan jelas bahwa keterangan terdakwa hanya didengar apakah berbentuk penyangkalan, pengakuan ataupun pengakuan sebagian dari perbuatan ataupun keadaan yang terjadi. Menurut HIR/RBg dengan arrestnya tanggal 22 juni 1944.Mj.44/45 No.589Itidak perlu Hakim mempergunakan seluruh keterangan seorang terdakwa atau saksi.

Keterangan terdakwa tidak perlu sama dengan pengakuan, karena pengakuan sebagai alat bukti mempunyai syarat-syarat sebagai berikut:

  1. Mengakui ia yang melakukan delik yang didakwakan.
  2. Mengakui ia bersalah.

Keterangan terdakwa sebagai alat bukti dengan demikian luas pengertiannya dari pengakuan terdakwa, bahkan menurut memorie van toelichting Ned.Sv. penyangkalan terdakwa boleh juga menjadi alat bukti yang sah. Tetapi hal ini menurut penulis tidak selaras dengan tujuan KUHAP itu sendiri, karena hak kebebasan terdakwa untuk mengaku ataupun menyangkal hams di hormati karena hak asasi pribadi seseorang walaupun statusnya sebagai terdakwa. Oleh sebab itu penyangkalan terhadap suatu perbuatan mengenai suatu keadaan tidak dapat ditetapkan sebagai bukti.

  1. B.    Hambatan-hambatan   yang  timbul   dan   cara   penyelesaian   dalam proses pembuktian di persidangan menurut hukum acara pidana.

Persidangan akan berjalan lancer apabila semua pihak yang terkait serta berkepentingan mau menaati semua peraturan yang ada dalam hukum acara sehingga jalannya sidang dapat berlangsung dengan lancer dan tertib seperti yang diharapkan seperti yang diutarakan oleh Martinus Bala Hakim pada Pengadilan Negeri Makassar (Wawancara tanggal 12 Januari 2009) bahwa:

“Pemanggilan kepada terdakwa atau saksi-saksi dapat berjalan dengan baik atau terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dan juga hal nya para saksi mau bersumpah untuk memberikan keterangan dengan* sebenar-benarnya.”

Sebaliknya jika terdakwa atau saksi tidak dating ke muka sidang walaupun sudah dipanggil melalui prosedur yang berlaku tetapi tanpa memberi penjelasan serta alasan-alasan penyebab tidak bersedianya  untuk datang ke persidangan. Begitupula dengan terdakwa atau saksi yang memberikan keterangan yang berbeda pada saat pemeriksaan pendahuluan atau saksi tidak bersedia disumpah di persidangan, maka ke semua hal di atas akan menimbulkan hambatan-hambatan yang sehubungan dengan hal tersebut di atas, penults akan mengemukakan hambatan-hambatan yang sering di jumpai di persidangan, berdasarkan (Wawancara tanggal 12 Januari? 2009) ketua Mejelis Hakim AK. Paruasan sebagai berikut:

  1. 1.    Sikap terdakwa
    1. Terdakwa tidak siap datang ke persidangan.

Apabila hal ini terjadi maka terdakwa diharapkan memberikan alasan-alasan yang dapat diterima dan dimengerti oleh Hakim. Oleh karena adanya alasan yang tepat maka Hakim dapat menangguhkan sidang pemeriksaan sampai pada hari yang ditentukan kemudian. Sebaliknya jika terdakwa tidak bersedia nadir/dating maka hakim dapat melakukan tindakan seperti yang termaktub pada pasal 154 ayat 1,5 dan 6 KUHAP.

  1. Terdakwa tidak bersedia menjawab pertanyaan-pertanyaan.

Hal ini dapat diselaraskan pasal 175 KUHAP yaitu jika terdakwa tidak bersedia menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka Hakim ketua sidang menganjurkan untuk menjawab dan setelah itu pemeriksaan dilanjutkan. Tetapi menurut penulis tidak dicantumkan sanksi apa yang dikenakan kepada terdakwa apabila tidak mengindahkan hal tersebut di atas dengan begitu Hakim dapat menempuh cara dengan melanjutkan sidang dengan memeriksa alat-alat bukti lain yang bias berupa kesaksian, bukti surat petunjuk, atau keterangan ahli. Disamping itu Hakim akan bertolak pada pemeriksaan pendahuluan sehingga dapat menentukan terbukti atau tidaknya terdakwa melakukan perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepadanya, cara lain yang dapat dipergunakan dengan pasal 216 KUHP apabila tidak terpaksa sekali dan keterbatasan sarana bukti yang ada.

  1. Terdakwa mencabut kembali pengakuannya.

Pada masa berlakunya HIR seringkali terdakwa menarik kembali keterangan yang diberikannya pada waktu pemeriksaan pendahuluan dalam persidangan dengan alasan waktu itu terdakwa disiksa untuk mengakui keterangannya, sehingga dengan terpaksa mengakuinya Namun sesuai keputusan Mahkamah Agung tanggal 7/9/1961 Nomor 85 K/KR/1961 ditegaskan bahwa pencabutan keterangan dengan alasan terpaksa tidak dibenarkan karena perbuatan itu terlanjur dilakukannya. Terdakwa yang membuat pengakuannya harus dapat membuktikan adanya paksaan atau penyiksaan pada saat ia memberikan bukti-bukti bahwa hal tersebut dilakukan dengan terpaksa atau dipaksa sebab bila tidak, pencabutan pengakuan tersebut tidak ada artinya bagi Hakim.

Setelah berlakunya KUHAP hal pencabutan pengakuan atas keterangan terdakwa jarang dijumpai sebab dalam KUHAP hak-hak tersangka mendapatkan perlindungan yang lebih khusus. Hal ini termaktub pada pasal 52 dan 54 KUHAP:

Agar pemeriksaan mencapai hasil yang tidak menyimpang dari sebenarnya, maka terdakwa harus dijauhkan dari rasa tidak nyaman dan takut tekanan kepada terdakwa maka bagi tersangka diberikan hak untuk mendapatkan bantuan hukum dari seorang sebagai penasehat hukumnya selama waktu dan setiap tingkat pemeriksaan.

  1. 2.    Sikap Saksi
    1. Saksi yang tidak bersedia datang di persidangan.

Apabila seorang saksi telah dipanggil dengan sah akan tetapi tidak hadir dan Hakim mempunyai cukup alasan untuk menilai saksi sengaja tidak dating, maka Hakim dapat memberikan perintah untuk menghadapkan saksi tersebut di persidangan. Bunyi pasal 261 HIR/RBg sehingga dapat disimpulkan keduanya tidak ada perbedaan yang nyata. Selain Hakim dapat memaksakan kehadiran saksi juga kepada saksi dapat dikenakan atau tuntutan pasal 224 dan 522 KUHP sebab menjadi saksi merupakan kewajiban setiap orang dan apabila menolak kewajiban tersebut akan dikenakan pidana berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku.

  1. Saksi yang tidak mau disumpah.

Adanya seorang saksi di persidangan menolak atau tidak mau disumpah dalam memberikan keterangan yang benar maka Hakim akan menanyakan alasannya tetapi jika saksi tetap tidak dapat menyebutkan alasan yang tepat maka hakim dapat bertindak sesuai pasal 262 ayat (1) dan (2) HIR/RBg. Jika saksi tersebut walaupun sudah dikenakan tahanan tetapi tidak bersedia, untuk disumpah maka atas tuntutan jaksa, hakim akan memberlakukan pasal 244 KUHP, begitupula halnya bagi saksi yang tidak mau memberikan keterangan yang sebenarnya. Keputusan lain yang dapat menjadi pertimbangan Hakim dalam memberlakukan pasal 161 ayat (1) dan (2) KUHAP.

Menurut penulis, dengan melihat ketentuan yang ada pada pasal 161 ayat (1) dan (2) KUHAP ini maka keterangan saksi yang diberikan tanpa sumpah pun dapat digunakan untuk menguatkan Hakim, dengan begitu hakim tentunya tidak perlu mempersoalkan bersedia atau tidaknya seorang saksi mengucapkan sumpah sebab keterangan saksi tersebut hanya dapat digunakan dalam hal menguatkan keyakinan hakim dalam menilai bersalah atau tidaknya terdakwa.  :

  1. Saksi yang berbeda keterangannya pada saat pemeriksaan pendahuluan dengan persidangan.

Jika keterangan saksi berada secara keseluruhan atau sedikit dalam memberikan keterangan kepada saat persidangan dengan saat pemeriksaan pendahuluan. maka sesuai pasal 163 KUHAP hakim akan meminta kepada saksi untuk menjelaskan mengenai perbedaan tersebut, selanjutnya dicatat dalam berita acara pemeriksaan sidang.

  1. Keterangan saksi di persidangan disangka palsu.

Suatu kesaksian dapat menimbulkan sangkaan bahwa kesaksian yang diberikan adalah palsu jika seorang saksi di persidangan memberikan keterangan yang bertolak belakang dan bertentangan dengan keterangan saksi-saksi lainnya yang benar-benar dapat dipercaya atau bertentangan dengan alat-alat bukti lainnya, maka hakim hams memperingatkan apabila saksi tidak memberikan keterangan jujur akan diancam dengan hukuman sesuai pasal 174 KUHAP. Untuk dapatnya seorang saksi di tuntut berdasarkan pasal 242 KUHP. Karena disangka memberikan keterangan palsu tidaklah mudah dalam hal pembuktiannya, sebab pada pemalsuan kesaksian tidaklah hanya perlu dibuktikan bahwa saksi tersebut telah berbohong atau berdusta. Tetapi keterangan yang disangka palsu, Hakim biasanya akan meneruskan pemeriksaan itu sepanjang masih adanya alat-alat bukti lain. Jadi Hakim tidak begitu saja akan percaya dengan keterangan saksi yang disangka palsu, lain halnya jika pemeriksaan perkara pidana itu tidak dapat dijatuhkan karena keputusan hakim tergantung pada kesaksian yang disangka palsu tersebut, maka mau tidak mau sidang perkara ditunda dan pemeriksaan selanjutnya ditentukan sampai selesainya tuntutan pidana terhadap kasus keterangan saksi palsu tersebut.

BAB V

KESIMPULAN DAN PENUTUP

  1. A.    Kesimpulan
  2. Keyakinan Hakim terhadap jawaban kebenaran materiil dalam proses Hukum   Acara   Pidana,   Hakim   akan   memeriksa   kemudian   menarik kesimpulan  untuk menetapkan keputusan terakhir yaitu bersalah tau tidaknya terdakwa akan dakwaan yang didakwakan    kepadanya. Pemeriksaan terhadap alat-alat bukti yang sah menurut Hukum Acara pidana (KUHAP) di awali dengan keterangan saksi dimana Hakim akan memeriksa dari aspek isi dan nilai  keterangan seorang saksi (pasal 160 ayat 3 KUHAP pasal 161 ayat 1 dan KUHAP, pasal 165 ayat 7 KUHAP, pasal 170 KUHAP pasal 171 KUHAP), aspek isi dan nilai keterangan ahli (pasal 184 KUHAP pasal 185 KUHAP pasal 171 KUHAP), berlanjut ke alat bukti kedua yaitu keterangan ahli (pasal 161 ayat KUHAP pasal 186 KUHAP pasal 187 butir C KUHAP), kemudian alat bukti surat (pasal 187  KUHAP), alat bukti petunjuk (pasal 188 ayat 1 dan 3 KUHAP), keterangan terdakwa (pasal 184 butir C KUHAP.HR pasal 95,tanggal 22 Juni 1944 Mj.44/45 Nomor 589).
  3. Adapun hambatan-hambatan yang sering di jumpai dalam pemeriksaan di persidangan akan berakibat jalannya persidangan   tidak   lancer dan tertib. Oleh karena itu, diharapkan apabila ia semua pihak yang berkepentingan mau mengindahkan semua aturan dan prosedur yang ada dalam hukum acara. Hambatan-hambatan tersebut penulis kelompokkan kedalam 2 (dua) aspek yaitu aspek pertama adalah sikap terdakwa meliputi : sikap terdakwa yang tidak bersedia datang ke persidangan terdakwa tidak mau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Hakim, dan terdakwa mencabut kembali pengakuan yang diberikan pada saat pemeriksaan pendahuluan di persidangan. Aspek kedua adalah sikap saksi yang meliputi: sikap saksi yang tidak bersedia ke persidangan, saksi yang tidak mau ambil sumpah, saksi yang keterangannya berbeda pada pemeriksaan pendahuluan dengan di persidangan, dan saksi yang keterangannya dianggap palsu.

 

  1. B.    Saran

Sebaiknya hakim dalam putusannya harus menggali, memahami mengikuti nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat sehingga rasa keadilan masyarakat dapat terwujud dalam setiap putusan hakim.

DAFTAR PUSTAKA

Achmad Ali, 1997. Menang Dalam Perkara Perdata, PT.Umtoha Ukhuwah Grafika, Makassar.

____________, 1998, Menjelajah Kajian Empiris Terfiadap Hukum, Yasrif Watampone, Jakarta.

____________, 2002, Keterpurukan Hukum Di Indonesia, Penyebab dan

Solusinya, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Andi Hamzah, 1996, Hukum Acara Pidana, CV. Sapta Artha Jaya, Jakarta. A. Mukti Arto, 2001, Mencari Keadilan, Pustaka Pelajar Yogyakarta.

Andi Mansyur Effendi, 1980,  Tempat Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Internasional dan Nasional, Alumni, Bandung.

____________, 1994, Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Internasional dan Nasional, Graha Indonesia.

Bambang Purnomo,  1993, Pola Dasar Teori Asas umum Hukum Acara Pidana dan Penegakan Hukum Pidana, Liberty, Jakarta.

Bambang Sunggona, 2001, Metodologi Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

IKAPI, 1984, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, CV. Aneka Ilmu Semarang.

Laica Marzuki, 1982, Pengantar Ilmu Hukum Acara Pidana, Aneka Ilmu Semarang.

Lamintang,   1984,   Dasar-dasar Hukum  Pidana   Indonesia,   Sinar  Baru, Bandung.

____________,  1997,  Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia,  PT.  Citra

Aditya Bakti, Bandung.

 

R. Soesilo, 1991, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Politia, Bogor. Rusli Effendi (1985:6), Asas-asas Hukum Pidana II, Lembaga Kriminologi UN HAS, Makassar.

Soedirjo,   1985,   Jaksa  dan  Hakim  Dalam  Proses  Pidana,  Akademika, Pressindo, Jakarta.

Satachid Kartanegara, Balai Lektur Mahasiswa, Indonesia

Advertisements
Explore posts in the same categories: TULISAN POPULAIR

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: