menggugah peran serta masyarakat dalam mengelola persampahan


MENGGUGAH PERAN SERTA MASYARAKAT KOTA MAKASSAR DALAM MENGELOLA SAMPAH.

Dr.Ir.Drs.H.Syahriar Tato.SH.SA E. Pengelolaan sampah di TPAB,SSn,MS.MH.MM.

MAKASSAR TIDAK RANTASA – GO GREEN AND CLEAN

Kota besar adalah simbol kemajuan dan keberhasilan pembangunan. Gedung menjulang, keramaian pusat-pusat perbelanjaan, riuh lalu lintas berlalu lalang jadi icon dari kota. Namun bagaimana jika ada warga, keluarga di Kota Makassar yang lelah, jenuh atau hendak santai menghirup udara segar atau ada anak-anak ingin bermain dengan temannya, sekedar berlari kecil juga belajar di taman atau hutan kota kemana mereka harus pergi?

Adakah taman atau hutan kota yang aman dan asri menjadi ruang publik di kota Makassar yang menyediakan sarana bertemu, bermain, bercengkerama, belajar, berkomunikasi untuk sesama warga ? Jika ya, pertanyaan selanjutnya adalah; apakah cukup tersedia dan dapat mudah diakses oleh segenap warga?

Agaknya untuk menemukan tempat yang aman, nyaman dan asri, bersih seperti itu masih menjadi dambaan. Sebuah ruang hijau yang dipenuhi pepohonan rimbun yang sejuk, dimana anak-anak dapat bermain, bercengkerama, anak muda memadu kasih, pemusik berlatih, para lansia duduk santai menikmati waktu istirahat panjang mereka sambil beraktifitas atau olah raga ringan. Ruang-ruang publik seperti ini sangat dibutuhkan warga untuk melewatkan waktu jeda dan menjaga kerekatan sosial serta keseimbangan kota.

Karenanya Ruang Terbuka Hijau menjadi sangat di butuhkan warga. Bahkan kini ruang model ini sudah menjadi sebuah syarat utama yang harus ada disetiap kota. Seiring dengan kondisi bumi yang terus memburuk akibat pemanasan iklim global. Masalah penghijauan dan kelestarian lingkungan menjadi perhatian serius tak hanya bagi bangsa Indonesia tapi juga masyarakat dunia. Kehidupan dan dinamika aktivitas kota besar cenderung berkembang pesat sementara kualitas lingkungan bergerak sebaliknya, mengalami degradasi/kemerosotan yang semakin memprihatinkan. Ruang terbuka hijau yang notabene diakui merupakan alternatif terbaik bagi upaya recovery fungsi ekologi kota kian hilang, tersingkir oleh pembangunan gedung-gedung menjulang. Pembangunan gedung-gedung megah di kota-kota memang membanggakan, namun disisi lain pembangunan tersebut justru kerap menggusur bahkan mencaplok ruang-ruang hijau yang ada. Taman-taman kota yang dulunya asri, disulap menjadi pertokoan, perkantoran atau apartement, Prilaku seperti itu tak pelak menimbulkan dampak negative bagi lingkungan yaitu ketidak seimbangan ekologi dan mempercepat proses pemanasan global yang tentunya berdampak pada kesehatan dan kesejahteraan warga kota cepat atau lambat. Keprihatinan akan hal tersebut harusnya menjadi perhatian seluruh pelaku pembangunan utamanya pemerintah yang sesungguhnya dapat mempelopori dilakukannya gerakan sadar lingkungan, mulai dari level komunitas warga untuk menata pekarangan, lingkungan hingga komunitas masyarakat pada level kota.

Telah menjadi kesepakatan internasional akan ruang terbuka hijau suatu kota harus mencapai angka 30 persen dari luas kota. Kesepakatan ini juga diakui oleh pemerintah Indonesia dengan menetapkan agar daerah perkotaan memiliki minimal 20% dari luas kawasan perkotaannya untuk ruang publik. Pemerintah Indonesia juga mengeluarkan definisi tentang ruang terbuka hijau ini dengan istilah Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan atau RTHKP. Jika mengacu pada Peraturan Mendagri No.1 tahun 2007 tentang penataan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan ini, maka pengertian Ruang Terbuka Hijau adalah bagian dari ruang terbuka suatu kawasan perkotaan yang diisi oleh tumbuhan dan tanaman guna mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi dan estetika.Ruang terbuka hijau itu sendiri terbagi atas dua jenis, yaitu RTHKP Publik dan RTHKP Privat. RTHKP Publik adalah RTHKP yang penyediaan dan pemeliharaannya menjadi tanggungjawab Pemerintah Kabupaten/Kota. Sementara RTHKP Privat adalah RTHKP yang penyediaan dan pemeliharaannya menjadi tanggungjawab pihak/lembaga swasta, perseorangan dan masyarakat yang dikendalikan melalui izin pemanfaatan ruang oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan jenisnya RTHKP meliputi taman kota, taman wisata alam, taman rekreasi, taman lingkungan perumahan dan permukiman, taman lingkungan perkantoran dan gedung komersial, taman hutan raya, hutan kota, hutan lindung, bentang alam seperti gunung, bukit, lereng dan lembah, cagar alam, kebun raya, kebun binatang, pemakaman umum, lapangan olah raga, lapangan upacara, parkir terbuka, lahan pertanian perkotaan, jalur dibawah tegangan tinggi (SUTT dan SUTET), sempadan sungai, pantai, bangunan, situ dan rawa, jalur pengaman jalan, median jalan, rel kereta api, pipa gas dan pedestrian, kawasan dan jalur hijau, daerah penyangga (buffer zone) lapangan udara dan taman atap (roof garden).

 Ruang tebuka hijau mempunyai fungsi penting yang berfungsi sosial dimana masyarakat bisa berkumpul dan bersantai bersama sanak keluarga atau kawan. Dengan hilangnya lahan-lahan RTH dari peta kota maka akan berdampak secara tidak langsung bagi proses-proses pemanasan dan polusi lingkungan perkotaan. Tak kalah pentingnya, dengan berkurangnya ruang yang dapat berfungsi untuk interaksi sosial bagi warga masyarakat, maka bukan tidak mungkin kelak di kemudian hari dapat menciptakan generasi yang individualistis tak memiliki jiwa sosial.

 Ruang terbuka hijau sejatinya ditujukan untuk menjaga keserasian dan keseimbangan ekosistem lingkungan perkotaan dan mewujudkan kesimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan di perkotaan serta meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan yang sehat, indah, bersih, aman dan nyaman. Tak Cuma itu, Ruang terbuka hijau juga berfungsi sebagai pengamanan keberadaan kawasan lindung perkotaan, pengendali pencemaran dan kerusakan tanah, air dan udara, tempat perlindungan plasma nuftah dan keanekaragaman hayati dan pengendali tata air serta tak ketinggalan sebagai sarana estetika kota. Keberadaan ruang ini tak hanya menjadikan kota menjadi sekedar tempat yang sehat dan layak huni tapi juga nyaman dan asri. Ruang terbuka hijau juga membawa begitu banyak manfaat yang terkandung. Mulai dari sarana untuk mencerminkan identitas daerah, menumbuhkan rasa bangga dan meningkatkan prestise daerah, sarana ruang evakuasi untuk keadaan darurat, sebagai sarana penelitian, pendidikan dan penyuluhan, memperbaiki iklim mikro hingga meningkatkan cadangan oksigen di perkotaan dan tak ketinggalan bermanfaat bagi meningkatkan nilai ekonomi lahan perkotaan. Bahkan terkandung pula manfaat yang lebih bernilai sosial seperti sebagai sarana rekreasi aktif dan pasif serta interkasi sosial atau sebagai sarana aktivitas sosial bagi anak-anak, remaja, dewasa dan manula. Bisa dibilang kebutuhan akan adanya ruang semacam ini di kota-kota besar tak hanya sekedar perlu sebagai keinginan namun sungguh kebutuhan.

 Lantas mengapa keberadaan RTHKP yang sangat penting ini belum lagi terwujud?

 Rasa cemas dan keprihatinan untuk mengembalikan keseimbangan alam yang mulai berada dititik yang mengkhawatirkan itu, membutuhkan pemikiran yang sulutif. Lebih dari sekedar itu sesungguhnya dibutuhkan tekad juga partisipasi aktif dari seluruh komponen warga masyarakat untuk mengembalikan apa yang telah hilang. Tersedianya ruang terbuka hijau dalam jumlah yang cukup adalah salah satu bentuknya harapan. Karena bumi ini bukan hanya milik kehidupan masa kini namun juga milik kehidupan masa depan. Mereka berhak atas udara yang bersih, lingkungan yang asri dan sehat serta nyaman untuk dihuni.

 Mengacu pada latar berpikir sebagaimana uraian diatas maka kehadiran lima buku serial Makassar Tidak Rantasa :

  • MENGELOLA SAMPAH RUMAH TANGGA DI PERKOTAAN ( Buku Satu )
  • MEMBANGUN KAWASAN HIJAU DAN BANGUNAN HIJAU YANG RAMAH LINGKUNGAN. ( Buku Dua )
  • MENGELOLA LIMBAH CAIR RUMAH TANGGA DI PERKOTAAN. ( Buku Tiga )
  • MENGGUGAH PERAN SERTA MASYARAKAT KOTA MAKASSAR DALAM MENGELOLA SAMPAH. ( Buku empat )
  • MEMANFAATKAN DAERAH SEMPADAN SUNGAI SEBAGAI RUANG TERBUKA HIJAU. ( Buku Lima )

Ditulis oleh Dr.Ir.Drs.H.Syahriar Tato.SH.SAB,SSn,MS.MH.MM. adalah upaya nyata seorang pakar yang memiliki kompetensi memaparkan hal tersebut untuk menjadi bacaan yang dapat dijadikan acuan untuk membangun paradigma dan mendorong terwujudnya prilaku positif warga kota makassar guna mewujudkan Makassar Tidak Rantasa- Go Green And Clean.

MENGGUGAH PERAN SERTA MASYARAKAT KOTA MAKASSAR DALAM MENGELOLA SAMPAH.

Dr.Ir.Drs.H.Syahriar Tato.SH.SAB,SSn,MS.MH.MM.

 A.Sampah dan permasalahannya.

Permasalahan sampah merupakan hal genting yang memerlukan perhatian serius, karena dampaknya berimbas pada berbagai sisi kehidupan utamanya di kota-kota besar seperti Jakarta, Semarang, Surabaya, Bandung, Palembang, Medan juga Makassar. Di wilayah kota kabupaten pun, masalah sampah menjadi perhatian masyarakat terutama menyangkut kebersihan lingkungan. Menurut perkiraan, volume sampah yang dihasilkan masyarakat rata-rata 0,5 kg/kapita/hari (Sudrajat 2006). Tidak tersedia data secara pasti, berapa persisnya jumlah timbulan sampah di Indonesia, namun berdasarkan hasil perhitungan Bappenas sebagaimana tercantum dalam Buku Infrastruktur Indonesia, pada tahun 1995 perkiraan timbulan sampah di Indonesia mencapai 22,5 juta ton, dan diprediksi akan meningkat lebih dua kali lipat pada tahun 2020 menjadi 53,7 juta ton. Sementara di kota besar Indonesia diperkirakan timbulan sampah perkapita berkisar antara 600-830 gram per hari.

Sebagai ilustrasi betapa besarnya timbulan sampah yang dihasilkan, data beberapa kota besar di Indonesia dapat menjadi rujukan. Kota Jakarta setiap hari menghasilkan sampah sebesar 6,2 ribu ton, Kota Bandung sebesar 2,1 ribu ton, Kota Surabaya sebesar 1,7 ribu ton, dan Kota Makassar 0,8 ribu ton Damanhuri, (2002). Jumlah tersebut membutuhkan upaya yang tidak sedikit dalam penanganannya. Berdasarkan data tersebut, diperkirakan kebutuhan lahan untuk TPA di Indonesia pada tahun 1995 yaitu seluas 675 ha, dan diprediksi akan meningkat menjadi 1,610 ha pada tahun 2020. Kondisi ini akan menjadi masalah besar dan memperhatikan karena semakin terbatasnya lahan kosong khususnya di perkotaan. Salah satu contoh terkini adalah kesulitan pemerintah DKI Jakarta dalam penyediaan lahan untuk pengelolaan sampah TPA Bantar Gebang tidak dapat digunakan lagi. Demikian pula di Kota Makassar, setelah TPA Tamangapa beberapa tahun kedepan dianggap sudah tidak layak lagi dan sudah harus di backup, pihak Pemkot Makassar sempat kesulitan dalam menentukan lokasi TPA walaupun akhirnya sudah berhasil menentukan lokasi di Kabupaten Gowa.

Memperhatikan fakta tersebut, maka diperlukan sebuah model pengelolaan persampahan yang menyeluruh mulai dari sumber sampah, Tempat Penampungan Sementara (TPS), sampai kepada Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang mana didalamnya melibatkan semua pihak terkait termasuk seluruh masyarakat. Diharapkan dengan model tersebut bisa mengurangi dampak yang diakibatkan oleh masalah persampahan, terutama dampak kesehatan masyarakat. Dengan kualitas kesehatan masyarakat yang meningkat maka pada akhirnya meningkatkan pula produktifitas mereka.

 B.Tinjauan Umum Tentang Sampah

Sampah adalah bahan yang tidak mempunyai nilai atau tidak berharga untuk maksud biasa atau utama dalam pembikinan atau pemakaian barang rusak atau bercacat dalam pembuatan manufaktur atau materi berkelebihan atau ditolak atau buangan, (Kamus Istilah Lingkungan, 1994).

Sampah sebenarnya hanya sebagian dari benda atau hal-hal yang dipandang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi, atau harus dibuang, sedemikian rupa sehingga tidak sampai mengganggu kelangsungan hidup. Dari segi ini dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan sampah ialah sebagian dari sesuatu yang tidak dipakai, disenangi atau sesuatu yang harus dibuang, yang umumnya berasal dari kegiatan yang dilakukan oleh manusia (termasuk kegiatan industri), tetapi yang bukan biologis (karena human waste tidak termasuk didalamnya) dan umumnya bersifat padat.

Berdasarkan jenis sampah pada prinsipnya dibagi 3 bagian besar, yaitu :

  1. Sampah padat.
  2. Sampah cair.
  3. Sampah dalam bentuk gas.

Sampah pada umumnya dibagi 2 jenis, yaitu :

  1. Sampah organik : yaitu sampah yang mengandung senyawa-senyawa organik, karena itu tersusun dari unsur-unsur seperti C, H, O, N, dll, (umumnya sampah organik dapat terurai secara alami oleh mikroorganisme, contohnya sisa makanan, karton, kain, karet, kulit, sampah halaman).
  2. Sampah anorganik : sampah yang bahan kandungan non organik, umumnya sampah ini sangat sulit terurai oleh mikroorganisme. Contohnya kaca, kaleng, alumunium, debu, logam-logam lain .

 C.Pengelolaan Sampah Ditinjau dari Berbagai Aspek

Dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, Pasal 19, mengemukakan bahwa Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri atas:

  1. Pengurangan sampah, yang meliputi :
  2. Pembatasan timbulan sampah;
  3. Pendauran ulang sampah; dan/atau
  4. Pemanfaatan kembali
  5. Penanganan
  6. Pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah;
  7. Pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu;
  8. Pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir;
  9. Pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah;
  10. Pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara .

Sistem pengelolaan sampah perkotaan pada dasarnya dilihat dari komponen-komponen yang saling mendukung satu dengan yang lain saling berinteraksi untuk mencapai tujuan yaitu kota yang bersih sehat dan teratur. Komponen tersebut adalah:

  1. Aspek teknik operasional (teknik)
  2. Aspek kelembagaan (institusi).
  3. Aspek pembiayaan (finansial);
  4. Aspek hukum dan pengaturan (hukum).
  5. Aspek peran serta masyarakat.

Menurut SK SNI T-13-1990-F, pada dasarnya sistem pengelolaan sampah perkotaan dilihat sebagai komponen-komponen subsistem yang saling mendukung, saling berinteraksi, dan saling berhubungan satu sama lain, seperti gambar Skema Sistem Pengelolaan Sampah.

Gambar 1. Sistem Pengelolaan Sampah Perkotaan

(SK-SNI T-13-1990-F)

Uraian masing-masing sistem pengelolaan sampah, yaitu antara lain sebagai berikut:

  1. Teknik Operasional

Pengelolaan sampah adalah upaya yang sering dilakukan dalam sistem manajemen persampahan dengan tujuan antara lain untuk meningkatkan efesiensi operasional.Terdapat enam aktifitas yang terorganisir di dalam elemen fungsional teknik operasional pengelolaan sampah, sebagai berikut :

  1. Timbulan sampah (Waste Generation)

Kuantitas sampah yang dihasilkan suatu kota sangat tergantung dari jumlah penduduk dan aktifitas masyarakat yang ada di daerah tersebut.

Dalam SNI 19-3964-1994, bila pengamatan lapangan belum tersedia, maka untuk menghitung besaran, sistem, dapat digunakan angka timbulan sampah sebagai berikut :

  • Satuan timbulan sampah pada kota besar : 2 – 2,5 L/org/hari atau 0,4 – 0,5 kg/org/hari.
  • Satuan timbulan sampah pada kota sedang/kecil: 1,5 – 2 L/org/hari atau 0,3 – 0,4 kg/org/hari.
    1. Pewadahan (Onsite Storage)

Penyimpanan/pewadahan sampah adalah tempat sampah sementara, sebelum sampah tersebut terkumpul, untuk kemudian diangkat serta dibuang (dimusnahkan). Jelaslah untuk ini perlu disediakan suatu tempat sampah, yang lazimnya ditemui di rumah tangga, kantor, restoran, hotel, dan lain sebagainya.

Sampah yang dihasilkan penduduk semuanya harus terwadahi, paling tidak sampah yang akan dibuang ke bak sampah atau tempat yang tersedia, dengan pola pewadahan yang terdiri dari:

  • Wadah pertama, adalah wadah sampah individual yang menerima sisa buangan langsung dari sumbernya dan dapat berupa keranjang, kotak dari karton, kantong plastik dan sebagainya ataupun wadah sampah yang dilengkapi dengan alat-alat mekanik.
  • Wadah kedua (TPS) adalah wadah tempat sampah yang menampung sampah dari wadah pertama maupun langsung dari sumbernya, dan dapat berupa container, tong-tong sampah, drum atau bak sampah yang terbuat dari susunan batu bata dan sebagainya.
  • Wadah tempat sentra (TPA) adalah wadah sampah yang menampung sampah dari wadah penampungan sementara. Dengan demikian volumenya harus cukup besar, dan biasanya terbuat dari konstruksi khusus yang ditempat sesuai dengan syarat-syarat penempatannya.

 Pengumpulan (Collection).

Pengumpulan sampah adalah proses penanganan sampah dengan cara pengumpulan dari masing-masing sumber sampah untuk diangkut ke (1) tempat pembuangan sampah sementara, (2) pengolahan sampah skala kawasan, atau (3) langsung ke tempat pembuangan akhir tanpa melalui proses pemindahan).

Cara pengambilan sampah dari wadah umumnya dilakukan secara:

  • Langsung : kendaraan pengangkut mengambil sampah dan langsung di bawa ke tempat pengolahan.
  • Tidak langsung : sampah diangkut dari wadahnya dengan gerobak pengangkutan sampah atau sejenisnya untuk terlebih dahulu dikumpulkan dan kemudian diambil oleh kendaraan pengangkut.
  1. Pemindahan dan pengangkutan (Transfer dan Transport)

Hal terpenting dalam pengangkutan sampah adalah penentuan rute pengangkutan, berupa penetapan titik pengambilan, jadwal operasi dan pola pengangkutan. Dalam menentukan rute pengangkutan sampah, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

 

  • Penentuan titik pengambilan sampah

Dalam menentukan titik pengambilan, perlu adanya peta daerah pelayanan dan peta timbulan sampah. Peta daerah pelayanan menunjukkan batas wilayah yang akan dilayani saat ini dan kemungkinan perkembangannya, sedangkan peta timbulan sampah menunjukkan lokasi timbunan sampah yang harus dilayani oleh para petugas kebersihan. Dengan menetapkan titik-titik tersebut, jumlah volume sampah yang harus diangkut setiap hari dapat diketahui sehingga rute pengangkutan dapat ditentukan.

  • Jadwal Operasi

Jadwal operasi harus ditetapkan agar kegiatan pengangkutan sampah dapat berjalan lancar dan teratur, tanpa menimbulkan kemacetan. Hal ini dilakukan untuk memberikan gambaran kualitas pelayanan serta dapat membantu dalam menetapkan jumlah tenaga kerja dan peralatan (alat angkut). Dengan adanya jadwal operasi, biaya oeprasi dapat diperkirakan sehingga dapat dilakukan efisiensi biaya dan waktu. Frekuensi pelayanan pun dapat diatur yang akan memudahkan petugas kebersihan dalam menjalankan tugasnya.

Pengaturan jadwal operasi tersebut harus disesuaikan dengan:

  1. Jumlah timbulan sampah yang harus diangkut tiap hari.
  2. Jumlah kendaraan, tenaga serta kapasitas kendaraan.
  3. Sifat daerah pelayanan.
  4. Waktu yang diperlukan untuk tiap rit kendaraan.

Pengaturan kerja yang dilakukan dalam kaitannya dengan jadwal operasi ini termasuk pengaturan penugasan, pengaturan kewajiban bagi para petugas untuk membersihkan kendaraan dan kewajiban para petugas untuk melaporkan hasil operasinya, sehingga volume sampah yang terangkut setiap pengangkutan dapat diketahui.

  • Pola pengangkutan.

Pola pengangkutan ini dapat dilakukan berdasarkan sistem pengumpulan sampahnya. Pengumpulan sampah yang dilakukan dengan sistem transfer depo, proses pengangkutannya telah dijelaskan sebelumnya.

 Organisasi dan Manajemen (kelembagaan)

Aspek organisasi dan manajemen merupakan suatu kegiatan yang multi disiplin yang bertumpu pada prinsip teknik dan manajemen yang menyangkut aspek-aspek ekonomi, sosial, budaya, dan kondisi fisik wilayah kota, serta memperhatikan pihak yang dilayani, yaitu masyarakat kota. Perancangan dan pemilihan bentuk organisasi disesuaikan dengan:

  1. Peraturan pemerintah yang membinanya
  2. Pola operasional yang diterapkan
  3. Kapasitas kerja sistem
  4. Lingkup pekerjaan dan tugas yang harus ditangani

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah menuntut kota dan kabupaten supaya dapat mewujudkan kemandirian ada daerah masing-masing. Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dalam pengelolaan persampahan, dengan bentuk kelembagaan berupa Dinas, Seksi dan Perusahaan Daerah. Bentuk kelembagaan pengelolaan persampahan dianjurkan sebagai berikut:

  1. Kota Raya (penduduk 500.000-1.000.000 jiwa) dan ibukota provinsi, sebaiknya dikelola oleh suatu dinas tersendiri dan dalam jangka waktu 10 tahun diharapkan bisa menjadi perusahaan daerah.
  2. Kota Sedang 1 (penduduk 250.000-500.000 jiwa) atau kotamadya/kota administratif, sebaiknya dikelola oleh dinas tersendiri.
  3. Kota Sedang 2 (penduduk 100.000-250.000 jiwa) atau kabupaten, sebaiknya dikelola oleh dinas yang mempunyai 2 penugasan maksimal.
  4. Kota Kecil (penduduk 20.000-100.000 jiwa) atau ibukota kabupaten dapat merupakan seksi tersendiri atau dibawah Dinas Pekerjaan Umum dengan tanggungjawab, wewenang dan fasilitas yang memadai dan diarahkan dalam pembentukan dinas tersendiri dengan dua penugasan maksimal.

 Pembiayaan (finansial)

Biaya pengelolaan sampah dihitung berdasarkan biaya operasional dan pemeliharaan serta pergantian peralatan. Perbandingan biaya pengelolaan dari biaya total pengelolaan sampah yaitu biaya pengumpulan 20%-40%, biaya pengangkutan 40%-60%, biaya pembuangan akhir 10% – 30% (SNI –T-12-1991-03).

Besarnya retribusi yang layak ditarik dari masyarakat setiap rumah tangga besarnya + 0,5% dan maksimal 1% dari penghasilan per rumah tangga per bulannya (PU, 1993). Hal ini dapat dikatakan mampu mencapai “Self Financing” (mampu membiayai sendiri) jika perhitungan besar retribusi dilakukan dengan cara klasifikasi dan prinsip subsidi silang.

Menurut Pedoman Teknik Operasi dan Pemeliharaan Pembangunan Prasarana Perkotaan Komponen Persampahan. Direktorat Bina Program Ditjen, Departemen Pekerjaan Umum (1993), Sumber dana merupakan salah satu sumber daya sistem pengelolaan persampahan, dana tersebut meliputi :

  1. Retribusi, yaitu sumber dana yang digali dari masyarakat.
  2. Iuran sampah yaitu sumber dana masyarakat dilaksanakan oleh organisasi masyarakat tanpa peraturan formal.
  3. Subsidi yaitu sumber dana pemerintah daerah karena dana masyarakat tidak mencukupi untuk menekan tarif retrtibusi.
  4. Subsidi silang yaitu strategi pendanaan yang kuat membantu yang lemah.
  5. Hukum dan Pengaturan

Untuk pengelolaan persampahan diperlukan dasar hukum pengelolaan persampahan yang mencakup :

  1. Peraturan daerah yang dikaitkan dengan ketentuan umum pengelolaan kebersihan yang berlaku.
  2. Peraturan daerah tentang pembentukan badan pengelolaan kebersihan.
  3. Peraturan daerah yang khusus menentukan struktur tarif dan tarif dasar pengelolaan kebersihan.

Aspek pengaturan didasarkan atas kenyataan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, dimana sendi-sendi kehidupan bertumpu pada hukum yang berlaku. Pengelolaan sampah di Indonesia membutuhkan kekuatan dan dasar hukum seperti dalam pembentukan organisasi, pemungutan, retribusi, keterlibatan masyarakat dan sebagainya. Aspek pengaturan memegang peranan penting dalam pengelolaan sampah, hal ini mengingat kesadaran masyarakat dan pola hidup masyarakat dalam memperlakukan sampah belum baik.

 Peran Serta Masyarakat

Dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Persampahan, peran serta masyarakat adalah melibatkan masyarakat dalam tindak-tindak administrator yang mempunyai pengaruh langsung terhadap mereka. Peran serta masyarakat sangat erat kaitannya dengan kekuatan atau hak masyarakat, terutama dalam pengambilan keputusan dalam tahap identifikasi masalah, mencari pemecahan masalah sampai dengan pelaksanaan berbagai kegiatan pembangunan. Peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah dapat diartikan sebagai keikutsertaan, keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pengelolaan sampah baik langsung maupun tidak langsung.

Pengumpulan dan pengangkutan sampah tidak dapat berjalan dengan baik, jika tidak adanya partisipasi masyarakat (Pramono, 2008) sebagaimana yang dilakukan di kota-kota di Indonesia, masyarakat terlibat dalam pengumpulan sampah. Sedangkan peran serta masyarakat adalah sistem pengumpulan sampah atas kesadaran masyarakat sendiri untuk membawa sampahnya ke TPS terdekat. Pramono (2008). Organisaai terasteral (rukun tetangga dan rukun warga) merupakan organisasi penting yang mengkoordinir pengumpulan sampah dipermukiman-permukiman yang tidak memiliki akses ke jalan utama. Berdasarkan hal tersebut, sistem pengumpulan sampah khususnya sampah rumah tangga yang saat ini dilakukan didasarkan pada kondisi dan kultur masyarakat.

Salah satu pendekatan kepada masyarakat untuk dapat membantu program pemerintah dalam kebersihan adalah bagaimana membiasakan masyarakat kepada tingkah laku yang sesuai dengan tujuan program tersebut, yang menyangkut:

  1. Bagaimana merubah persepsi masyarakat terhadap pengelolaan sampah yang tertib, lancar, dan merata.
  2. Faktor-faktor sosial, struktur, dan budaya setempat.
  3. Kebiasaan dalam pengelolaan sampah selama ini.

Tanpa adanya partisipasi masyarakat, semua program pengelolaan sampah (kebersihan) yang direncanakan akan sia-sia. Partisipasi masyarakat akan membangkitkan semangat kemandirian dan kerjasama diantara masyarakat akan meningkatkan swadaya masyarakat, yang pada gilirannya akan mengurangi kebutuhan sumber daya pemerintah.

D.Pengelolaan persampahan Secara Terpadu

Mecermati aspek permasalahan dalam pengelolaan sampah, untuk itu upaya-upaya yang harus dilakukan antara lain meliputi pemantapan kebijakan persampahan, penanganan sampah regional, memacu kearifan masyarakat terhadap fenomena persampahan, dan peningkatan teknologi ramah lingkungan.

 Kebijakan pemerintah

Permasalahan sampah perkotaan di Indonesia, telah muncul sejak dekade tahun 1990-an. Meski demikian, kebijakan strategis yang telah ditetapkan oleh pemerintah baru pada tahapan yang erat kaitannya dengan aspek teknis, yaitu: melakukan pengurangan timbulan sampah dengan menerapkan konsep 3 R (Reduce, Reuse dan Recycle), dengan harapan tercapai “zero waste“. Padahal pada saat sekarang diperlukan kebijakan yang handal sebagai payung baik di tingkat pusat maupun daerah keterkaitannya dengan penanganan persampahan yang kian kompleks.

Pendekatan pengelolaaan persampahan yang semula didekati dengan wilayah administrasi, dapat diubah dengan melalui pendekatan pengelolaan persampahan secara regional. Pendekatan regional dimaksud dengan menggabungkan beberapa kota dan atau kabupaten dalam pengelolaan persampahan. Hal tersebut sangat menguntungkan, karena akan mencapai skala ekonomis baik dalam tingkat pengelolaan TPA, dan pengangkutan dari TPS ke TPA. Berbagai prinsip yang perlu dilakukan dalam menerapkan pelaksanaan pengelolaan persampahan secara regional ini adalah sebagai berikut:

  1. Menyusun peraturan daerah (Perda) bersama yang mengatur pengelolan persampahan. Peraturan tersebut berisi berbagai hal dengan mempertimbangkan aspek hukum dan kelembagaan, teknik, serta aspek keuangannya.
  2. Pemantapan kelembagaan dengan memisahkan peranan fungsi tupoksi yang jelas antara pembuat peraturan, pengatur/pembina dan pelaksana (operator), hingga optimalisasi kinerjanya dapat dievaluasi dan dinilai.
  3. Penetapan indikator kinerja berdasarkan aspek teknis, memberikan indikasi (1) seluruh timbunan sampah akan diangkat ke TPA dalam waktu 24 jam, (2) teknik pengangkutan sampah tidak menyebabkan pencemaran bau, (3) pengoperasian di TPA telah ditetapkan sistemnya (contoh sistem sanitary landfill), dan (4) pemanfaatan sampah sebagai sumber ekonomi melalui penerapan daur ulang, atau pemanfaatan untuk kompos.
  4. Adanya kesepakatan antar kabupaten/kota (regional) dalam kaitannya dengan restribusi persampahan, hingga alokasi antara dana yang dibebankan oleh pemerintah dan masyarakat berimbang.

 Sosialisasi penyadaran masyarakat

Fenomena persampahan tampaknya bukan hal yang sederhana, karena sepanjang ada kehidupan manusia permasalahan tersebut akan selalu timbul. Walaupun kebijakan persampahan telah tersedia, ditambah dengan bentuk kelembagaannya, serta indikator kinerja dan tetapan alokasi pendanannya baik yang bersumber dari APBD dan masyarakat, tampaknya belum merupakan jaminan mantapnya pengelolaan sampah secara terpadu dan berkelanjutan, apabila kesadaran masyarakat tidak dibangun. Hal tersebut mengingat bahwa keberhasilan penanganan sampah sangat ditentukan oleh ”niat kesungguhan masyarakat” yang secara sadar peduli untuk menanganinya. Atas dasar itu sosialisasi penyadaran masyarakat penting, baik melalui jalur formal maupun informal yang antara lain meliputi hal-hal sebagai berikut:

  1. Penyadaran formal, diberikan kepada generasi muda di sekolah (SD, SLTP, dan SLA) melalui pemantapan kegiatan ”Krida” mingguan.
  2. Penyadaran informal, diberikan kepada masyarakat dalam kaitannya penanganansampah berbasis kesehatan lingkungan, untuk itu perlunya (1) penyadaran masyarakat, untuk menghargai terhadap alam lingkungannya, agar tidak lagi membuang limbah domestik (sampah padat dan limbah cair) ke bukan tempatnya, dan (2) masyarakat hendaknya mulai sadar dan berkiprah untuk memilah-milah sampah berdasarkan jenisnya, guna menghindari sumber-sumber penyakit menular, sebagai akibat dari limbah domestik yang cepat membusuk.

 Gambar 2. Bagan Alur Sampah IPTS/TPA

 Pemilihan jenis metodologi yang tepat perlu dipertimbangkan beberapa hal diantaranya adalah sebagai berikut :

  1. Proses yang digunakan haruslah ramah lingkungan;
  2. Biaya investasi tidak terlalu tinggi;
  3. Biaya operasinal dan perawatan pembuatan kompos cukup murah;
  4. Pengelolaan sampah di TPA

Terdapat paling tidak 5 cara yang dikenal secara umum dalam pengolahan sampah yaitu; (1) Open Dumps, yang mengacu pada cara pembuangan sampah pada area terbuka tanpa dilakukan proses apapun. (2) Landfills, adalah lokasi pembuangan sampah yang relatif lebih baik daripada open dumping dengan cara yaitu sampah yang ada di tutup dengan tanah kemudian dipadatkan dan setelah lokasi penuh maka lokasi landfill akan ditutup tanah tebal dan kemudian lokasi tersebut dijadikan tempat parkir. (3) Sanitary Landfils, yaitu menggunakan material yang kedap air sehingga rembesan air dari sampah tidak akan mencemari lingkungan sekitar, namun biaya sanitary landfill relatif lebih mahal. (4) Incenerator, yaitu dilakukan pembakaran sampah dengan terlebih dahulu dengan memisahkan sampah daur ulang, biasanya proses pembakaran sampah dilakukan alternatif terakhir atau lebih difokuskan pada penanganan sampah medis. (5) Pengomposan, yaitu proses biologis yang kemudian organisme kecil mengubah sampah organik menjadi pupuk.

Masalah-masalah yang dapat timbul akibat open dumping dan landfill yang tidak terkontrol adalah sebagai berikut :

  1. Lahan yang luas akan tertutup oleh sampah dan tidak dapat digunakan untuk tujuan lain.
  2. Cairan yang dihasilkan akibat proses penguraian dapat mencemari sumber air.
  3. Sungai dan pipa air minum mungkin teracuni karena bereaksi dengan zat-zat atau polutan sampah.

 F.Konsepsi Pengelolaan Persampahan Masyarakat Perkotaan

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka dilakukan penelusuran dan penggambaran model pengelolaan yang sudah ada dan sementara diterapkan. Selanjutnya dilakukan penelusuran terhadap model-model tersebut dengan menggunakan 3 (tiga) variabel analisis, yaitu kegiatan pewadahan ,pengumpulan dan pengangkutan. Berdasarkan analisis tersebut akan ditentukan model alternatif sebagai landasan dalam penyusunan rancangan kebijakan yang berkaitan dengan kegiatan pewadahan, pengumpulan dan pengangkutan sampah. Dengan rancangan kebijakan tersebut, diharapkan bisa meningkatkan kualitas kesehatan dan produktifitas masyarakat yang pada akhirnya meningkatkan beban pemerintah dalam hal suibsidi pembiayaan kesehatan sehingga berkonstribusi dalam mewujudkan program kesehatan gratis bagi masyarakat.

 

  1. Sekilas info Kota Makassar

Kota Makassar adalah salah satu wilayah administratif yang setingkat dengan kabupaten di Sulawesi Selatan, terletak antara119º24’17’38” Bujur Timur dan 5º8’6’19” Lintang Selatan yang berbatasan dengan :

  • Sebelah utara dengan Kabupaten Maros
  • sebelah timur Kabupaten Maros
  • sebelah selatan Kabupaten Gowa dan
  • sebelah barat adalah Selat Makassar.

Luas Wilayah Kota Makassar tercatat 175,77 km2 yang meliputi 14 kecamatan, 143 kelurahan, 971 RW dan 4.789 RT. Kecamatan yang memiliki wilayah paling luas adalah Kecamatan Biringkanaya dengan luas area adalah 48,22 km2 atau 27,43persen dari luas Kota Makassar. Berikutnya adalah Kecamatan Tamalanrea dengan luas wilayah sebesar 31,84 km2 atau 18,11 persen dari luas Kota Makassar dan yang menempati urutan ketiga adalah Kecamatan Manggala 24,14 km2 atau 13,73 persen dari luas Kota Makassar. Sedangkan kecamatan yang memiliki luas wilayah paling kecil adalah Kecamatan Mariso dengan luas wilayah sebesar 1.82 km2 atau 1,04 persen dari luas Kota Makassar. Disusul dengan Kecamatan Wajo sebesar 1,99 km2 atau 1,13 persen dari luas Kota Makassar yang menempati urutan luas wilayah terkecil kedua dan Kecamatan Bontoala terkecil ketiga dengan luas wilayah sebesar 2,10 km2 atau 1,19 persen dari luas Kota Makassar. Untuk memperjelas penjelasan diatas berikut adalah tabel berikut :

Tabel 1.Luas Wilayah dan Persentase Terhadap Luas Wilayah

Menurut Kecamatan di Kota Makassar (km2)

Kode Wil

Kecamatan

Luas Area (Km2)

Persentase Terhadap Luas Kota Makassar (%)

010

Mariso

1,82

1,04

020

Mamajang

2,25

1,28

030

Tamalate

20,21

11,50

031

Rappocini

9,23

5,25

040

Makassar

2,52

1,43

050

Ujung Pandang

2,63

1,50

060

Wajo

1,99

1,14

070

Bontoala

2,10

1,19

080

Ujung Tanah

5,94

3,38

090

Tallo

5,83

3,32

100

Panakkukang

17,05

9,70

101

Manggala

24,14

13,73

110

Biringkanaya

48,22

27,43

111

Tamalanrea

31,84

18,11

7371

Makassar

175,77

100

Sumber : Kantor Badan Pertanahan Nasional(2011)

 Penduduk kota Makassar tahun 2010 adalah sebesar 1.272.349 jiwa yang terdiri dari 610.270 jiwa laki-laki dan 662.079 jiwa perempuan. Jumlah rumah tangga di Kota Makassar tahun 2009 mencapai 296.374 rumah tangga. Dengan Kecamatan Tamalate memiliki posisi nomor satu untuk jumlah penduduk terbesar di Kota Makassar yakni sebanyak 154.464 jiwa pada tahun 2009. Sementara Kecamatan Rappocini menempati posisi kedua dengan jumlah penduduk sebesar 145.090 jiwa pada tahun 2009, disusul oleh Kecamatan Tallo dengan jumlah penduduk sebesar 137.333 rumah tangga. Kecamatan yang memiliki jumlah rumah tangga terbesar di Kota Makassar adalah Kecamatan Biringkanaya dengan jumlah rumah tangga sebesar 35.684 rumah tangga. disusul dengan Kecamatan Tallo dengan jumlah rumah tangga sebesar 35.618 rumah tangga dan Kecamatan Tamalate terbesar ketiga dengan jumlah rumah tangga sebesar 32.904 rumah tangga. sedangkan kecamatan dengan jumlah penduduk terkecil dan jumlah rumah tangga terkecil adalah Kecamatan Ujung Pandang dengan jumlah penduduk adalah sebesar 29.064 jiwa dan jumlah rumah tangganya adalah sebesar 7.177 rumah tangga.

Laju pertumbuhan penduduk di Kota Makassar yang paling tinggi untuk periode 2000-2009 adalah Kecamatan Biringkanaya dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 3,57 persen per tahun. Sedang kecamatan yang memiliki laju pertumbuhan penduduk terkecil adalah Kecamatan Wajo dan Kecamatan Mamajang yakni sebesar 0,45 persen per tahun.   Berikut adalah tabel yang menunjukkan jumlah penduduk dan jumlah rumah tangga di Kota Makassar.

Tabel 2.Jumlah Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, Rumah Tangga dan

Rata-rata Anggota Rumah Tangga Tahun 2011.

Kode Wil

Kecamatan

Penduduk

Pertumbuhan Penduduk

Rumah Tangga

Rata-rata Anggota RT

2009

2010

2001-2010

010

Mariso

54.616

55.431

0,93

13.401

4,14

020

Mamajang

60.395

61.294

0,45

16.294

3,76

030

Tamalate

152.197

154.464

2,08

32.904

4,69

031

Rappocini

142.958

145.090

1,62

28.444

5,10

040

Makassar

82.907

84.143

0,54

15.949

5,28

050

Ujung Pandang

28.637

29.064

0,51

7.177

4,05

060

Wajo

35.011

35.533

0,45

11.347

3,13

070

Bontoala

61.809

62.731

1,09

14.140

4,44

080

Ujung Tanah

48.382

49.103

1,21

11.331

4,33

090

Tallo

135.315

137.333

1,94

35.618

3,86

100

Panakkukang

134.548

136.555

1,09

26.929

5,07

101

Manggala

99.008

100.484

2,98

24.658

4,08

110

Biringkanaya

128.731

130.651

3,57

35.684

3,66

111

Tamalanrea

89.143

90.473

1,15

22.498

4,02

Jumlah

1.253.657

1.272.349

1,34

296.374

5

Sumber : Makassar dalam angka 2011

Persebaran penduduk antar kecamatan relatif tidak merata. Hal ini nampak dari tabel 3, dimana Kecamatan Tamalate yang memiliki jumlah penduduk terbesar di Kota Makassar atau 12,14 persen dari total penduduk namun luas wilayahnya hanya meliputi sekitar 11,50 persen dari total luas wilayah Makassar. Dilihat dari tingkat kepadatan penduduk, nampak pada Tabel 5, bahwa Kecamatan Makassar yang memiliki kepadatan penduduk yang tertinggi yaitu 33.390 jiwa per km2 sedangkan Kecamatan Biringkanaya memiliki kepadatan penduduk terendah yaitu 2.709 jiwa per km2.

Tabel 3..Jumlah Penduduk, Jumlah Rumah Tangga dan Kepadatan Penduduk

                               Menurut Kecamatan di Kota Makassar 2011

Kecamatan

Luas Area (Km2)

%

Jumlah Penduduk

%

Jumlah Rumah Tangga

Kepadatan Penduduk (Org/Km2)

Mariso

 

1.82

1,04

55.431

4.36

13.401

30.457

Mamajang

2.25

1,28

61.294

4.82

16.294

27.242

Tamalate

 

20.21

11,50

154.464

12.14

32.904

7.643

Rappocini

9.23

5,25

145.090

11.40

28.444

15.719

Makassar

2.52

1,43

84.143

6.61

15.949

33.390

Ujung Pandang

2.63

1,50

29.064

2.28

7.177

11.051

Wajo

 

1.99

1,14

35.533

2.79

11.347

17.856

Bontoala

 

2.1

1,19

62.731

4.93

14.140

29.872

Ujung Tanah

5.94

3,38

49.103

3.86

11.331

8.266

Tallo

 

5.83

3,32

137.333

10.79

35.618

23.556

Panakkukang

17.05

9,70

136.555

10.73

26.929

8.009

Manggala

 

24.14

13,73

100.484

7.90

24.658

4.163

Biringkanaya

48.22

27,43

130.651

10.27

35.684

2.709

Tamalanrea

31.84

18,11

90.473

7.11

22.498

2.841

Total

 

175.77

100

1.272.349

100

296.374

7.239

Sumber : Makassar Dalam Angka 2011

Sistem Pengelolaan Sampah Di Kota Makassar

  1. Sub Sistem Kelembagaan

Pemerintah Kota Makassar mempunyai institusi yang memiliki wewenang dan tanggung jawab penuh dalam menangani masalah yang berkaitan dengan lingkungan, seperti sampah, air limbah, penghijauan dan taman kota, yaitu Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar. Pembentukan Dinas Pertamanan dan Kebersihan di Kota Makassar berdasarkan keputusan Walikota Makassar yang dituangkan dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009, tanggal 7 Mei 2009, tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar.

Salah satu tugas Dinas Kebersihan Kota Makassar adalah menyusun rumusan program pembinaan, pengembangan, dan koordinasi serta kerjasama dengan pihak terkait dibidang persampahan termasuk didalamnya menyangkut peran serta masyarakat. Sedangkan fungsinya adalah merencanakan dan memantau pengelolaan sampah diantaranya pembersihan dan pengangkutan sampah. Saat ini, jumlah personil di Dinas Kebersihan sebanyak 124 orang.

Dinas Pertamanan dan Kebersihan membawahi 4 bidang dan 1 Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), yang menangani masalah persampahan yaitu Bidang Pengembangan Kapasitas Kebersihan, yang mempunyai tugas mengurus pembinaan Kelembagaan Masyarakat, pengembangan partisipasi, penyuluhan dan pembinaan teknis, serta Bidang Penataan kebersihan Kota yang mengurusi masalah pengembangan teknik pengelolaan kebersihan kota, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebersihan kota, dan pemeliharaan peralatan dan alat berat.

 Sub Sistem Teknik Operasional

Sampai saat ini Bagian Kebersihan, Dinas Pertamanan dan Kebersiah Kota Makassar melayani semua kelurahan yang ada di Kota Makassar, sebanyak 145 kelurahan yang tersebar di 14 kecamatan. Akan tetapi tingkat pelayanan yang diberikan berbeda-beda, tergantung kondisi wilayahnya. Tingkat pelayanan yang rendah ada di daerah-daerah yang sulit untuk dijangkau dengan sarana prasarana persampahan yang ada, seperti di daerah bantaran sungai atau daerah yang terletak di pinggiran kota.

Berdasarkan luas daerah pelayanan, jangkauan pelayanan pengelolaan sampah di Kota Makassar hanya mencapai sekitar 70% dari luas Kota Makassar. Pada tahun 2011 jumlah timbulan sampah di Kota Yogyakarta mencapai 3781,23 m3/hari. Dari jumlah sampah tersebut, sampah yang terkelola dengan sistem yang ada sebanyak 1.334 m3/hari atau 85% dari total volume timbulan sampah, sedangkan yang tertangani adalah sebesar 3373,42 m3 per hari. Hal tersebut dapat lebih jelas terlihat pada tabel berikut.

 Tabel 4.Timbulan Sampah Di Kota Makassar Tahun 2011

No

Lokasi/ Location

Timbulan

(m3/hari)

Persentase

Trhdp Total

Timbulan (%)

Sampah

Terangkut

(m3/hari)

Persentase

Trhdp Total

Timbulan (%)

1

Pemukiman:

  1. Mewah
  2. Menengah
  3. Sederhana

 

264,52

394,61

1268,14

 

7,00

10,44

33,54

 

253,25

349,70

1105,56

 

95,74

88,62

87,18

2

Fasilitas kota:

  1. Pasar

b.Kaw. Perniagaan

c.Kaw. Perkantoran

d.Kaw. Pendidikan

  1. Terminal
  2. Pelabuhan
  3. Hotel
  4. Rumah sakit
  5. Sarana ibadah

 

594,71

137,41

115,04

79,83

96,26

98,00

86,74

88,65

22,67

 

15,73

3,63

3,04

2,11

2,55

2,59

2,29

2,34

0,60

 

528,64

123,16

110,83

72,10

86,10

91,38

80,21

77,00

20,74

 

88,89

89,63

96,34

90,32

89,45

93,24

92,47

86,68

91,50

3

Kawasan Industri

78,98

2,09

80,21

92,47

4

Perairan terbuka

283,52

7,50

245,76

86,68

5

Pantai Wisata

38,15

1,01

36,17

94,80

6

Sapuan jalan & taman

109,00

2,88

100,55

92,25

7

Lain-lain

25,00

0,66

22,09

88,34

Total sampah kota

3.781,23

100

3.373,42

89,21

Sumber: Dinas Pertamanan Dan Kebersihan Kota Makassar (2011)

Kondisi timbulan sampah ini terdiri dari beberapa komposisi yang dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5.

Komposisi Sampah Di Kota Makassar Tahun 2011

No

Komposisi Sampah

Volume (m3)

Prosentase

1

Sampah Organik / Organic

2.910,79

76,98%

2

Kertas, Karton / Paper, Carton

322,16

8,52%

3

Plastik / Plastic

366,02

9,68%

4

Metal, Kaleng, Besi, Aluminium / Metal

81,67

2,16%

5

Karet, Ban / Rubber

55,21

1,46%

6

Kaca / Glass

29,87

0,79%

7

Kayu / Wood

11,72

0,31%

8

Lain-lain / Others

3,78

0,10%

Jumlah

3.781,23

100,00%

Sumber: Dinas Pertamanan Dan Kebersihan Kota Makassar (2011)

 Pewadahan dan pengumpulan

Tahap pertama operasional pengelolaan sampah adalah pewadahan pada tingkat sumber timbulan (masyarakat). Pewadahan dimaksudkan untuk mencegah sampah berserakan dan mempermudah proses pengumpulan. Tahap pewadahan dan pengangkutan sampah dari sumber hingga tempat pembuangan sampah sementara (TPSS) di Kota Makassar adalah tanggung jawab setiap sumber sampah. Pada prakteknya, masyarakat menggunakan jasa tenaga penggerobak sampah untuk memindahkan sampahnya dari rumah tangga ke TPSS Wadah yang dipakai memiliki berbagai jenis dan bentuk, antara lain tong sampah, bak permanen, dan kantong plastik.

Dari hasil observasi diketahui bahwa pewadahan pada umumnya dilakukan tanpa pemisahan jenis sampah organik dan anorganik, namun sudah ada yang menyisihkan barang bekas untuk dijual atau diserahkan pada pengumpul barang-barang bekas. Pemerintah kota sebenarnya sudah berusaha untuk menyediakan wadah sampah terpisah di pinggir-pinggir jalan untuk pejalan kaki. Akan tetapi kurangnya edukasi kepada pejalan kaki menyebabkan mereka masih mencampur antara sampah organik dan sampah anorganiknya.

Tahap berikut setelah pewadahan adalah tahap pengumpulan. Operasional pengumpulan sampah rumah tangga dari sumber yang terjadi di Kota Makassar dilakukan dengan banyak cara. Berdasarkan sarana pemindahan yang digunakan, seperti: TPSS, container, transfer depo, dikenal beberapa pola operasional pengumpulan / pemindahan yaitu: pola individual langsung, pola individual tidak langsung, pola komunal langsung dan pola komunal tidak langsung.

Gambar 3.Skema Pengumpulan dan Pengangkutan Sampah di Kota Makassar

Sumber : Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar, 2011

Operasional pengumpulan yang ada pada suatu kawasan pelayanan merupakan kombinasi pola-pola diatas, sesuai dengan sumber sampahnya. Sistem TPSS adalah yang paling banyak dipakai saat ini. Akan tetapi untuk operasionalnya tidak mudah, karena membutuhkan sarana pengambilan sampah dan tenaga kerja yang relatif lebih banyak. Untuk saat ini, sistem yang dianjurkan adalah pola door to door dan jemput bola karena operasionalnya mudah, murah, dan cepat. Hanya saja dalam sistem ini perlu kerjasama dari petugas dan masyarakat untuk mentaati jam pengambilan sampah yang sudah ditetapkan.

Tabel 6

Pola Operasional Persampahan Menurut Sampah

Sumber Sampah

Pola Pengumpulan dan Pemindahan Sampah

TPPS

  1. Depo

Container

Door to door

Jemput Bola

Permukiman

Pasar

Pertokoan

Perkantoran

Penyapuan Jalan

x

x

x

x

x

x

X

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

 

     Sumber : DPK Kota Makassar, 2011

 Berikut ini dipaparkan karakteristik sarana pemindahan sampah yang ada saat ini di Kota Makassar :

  • Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPSS), yaitu bak dengan konstruksi dari bata tanpa atap yang diberi lubang pintu dengan atau tanpa pintu. Ukuran rata-rata 3 m3. Penempatannya diupayakan dekat dengan sumber timbulan sampah. Penggunaan TPSS pada umumnya tidak disukai karena alasan lingkungan, estetika, dan operasional yang tidak praktis (perlu waktu yang relatif cukup lama dan banyak tenaga).
  • Gambar 4Bentuk TPSS di Kota Makassar

Sumber: Dok. DLH Kota Makassar, 2011

 Container, yaitu bak dengan konstruksi dari kayu, besi atau baja yang diberi pintu dan jendela, dengan volume 6 m3. Karakteristik container adalah : cocok digunakan pada sumber sampah yang besar, dapat diletakkan pada banyak tempat dan dapat dipindah-pindahkan, memerlukan lahan penempatan yang luas, operasional pemindahan dan pengangkutan mudah dan cepat.

 Gambar 5

Container di Kota Makassar

Sumber: Dok. DLH Kota Makassar, 2011

Dalam prakteknya, sarana ini belum digunakan dengan benar. Pemindahan sampah dari gerobak masih sulit dilakukan karena desain bak yang kurang nyaman digunakan. Sehingga petugas membongkar sampah di luar bak, akibatnya lokasi container menjadi kotor dan tidak sehat. Diperlukan evaluasi untuk perbaikan rancang bangun container.

  • Transfer Depo, yaitu tempat pertemuan alat pengumpul dan truck pengangkut dan bukan TPSS. Ada 3 tipe transfer depo berdasarkan luas lahan yang digunakan, yaitu Tipe I (luas lahan 200 m2), Tipe II (luas lahan 50/100 m2) dan Tipe III (luas lahan 10-20 m2).

Jenis transfer depo yang ada di Kota Makassar, menurut ukurannya termasuk tipe II, namun beberapa depo juga dilengkapi dengan kantor/gudang seperti depo tipe I. Pada umumnya depo-depo tersebut belum berfungsi sebagaimana mestinya dan lebih berfungsi sebagai TPSS, hal ini disebabkan:

  • Pada transfer depo dengan sistem container, sampah banyak menumpuk di luar karena operasional pemindahan sampah dari alat pengumpul (gerobak) ke dalam bak tidak praktis, sehingga petugas cenderung hanya membongkar sampah di luar bak saja. Hambatannya adalah pada desain container yang tidak nyaman digunakan untuk pemindahan sampah.
  • Pada transfer depo dengan sistem tunggu dump truck, sampah banyak menumpuk karena koordinasi waktu pemindahan antara petugas pengumpul sampah dan kendaraan kurang baik.

Sistem yang fleksibel untuk diterapkan pada saat ini adalah sistem dengan container dan arm-roll truck, dengan catatan telah dilakukan modifikasi pada desain dan landasan container.

 

  1. Pengangkutan sampah

Keberhasilan penanganan sampah bisa dilihat dari efektivitas dan efisiensi pengangkutan sampah dari sumber ke TPSA. Pengangkutan tidak boleh ditunda karena hal ini akan menambah beban pengangkutan berikutnya dan beresiko menimbulkan gangguan kenyamanan lingkungan di sekitar tempat penyimpanan. Tahap ini istimewa karena dibutuhkan banyak porsi biaya, waktu, tenaga, koordinasi, evaluasi dan perencanaan terhadap jenis sarana, jadwal operasi, serta rute pengangkutan merupakan hal penting dalam pengangkutan. Ada beberapa jenis sarana pengangkutan sampah yang digunakan di Kota Makassar, yaitu:

  • Truck biasa. Kendaraan jenis ini masih digunakan di Kota Makassar.

Pemakaiannya tidak praktis karena proses bongkar muat sampah perlu waktu lama dan tenaga manusia lebih banyak. Kelebihannya adalah pada kapasitas tampung yang besar (16 m3) dan harga yang relatif lebih murah dari jenis lainnya.

Operasionalisasi1-2 rit/hari.

  • Dump Truck. Kendaraan ini merupakan modifikasi dari truck biasa, bak truck dapat digerakkan secara hidrolik sehingga proses bongkar sampah bisa fektif, sedangkan lama operasionalisasi sama dengan truck biasa. Bak terbuat dari baja dengan kapasitas bervariasi 8 m3, harganya relatif lebih mahal dari truck biasa. Kapasitas operasional adalah 2-3 rit perhari. Untuk jenis kendaraan ini digunakan pada pola operasional sistem door to door, jemput bola, transfer depo, dan juga sistem TPSS atau container yang berfungsi sebagai TPSS.
  • Arm-Roll Truck. Yaitu truck tanpa bak dengan lengan hidrolik untuk menggerakkan Dengan kendaraan ini, operasi pengangkutan dan pembuangan sampah menjadi lebih praktis. Bentuk dan ukurannya bervariasi menurut container. Harga kendaraan relatif lebih mahal dari dump truck. Kapasitas operasional adalah 3-4 rit perhari, tergantung pada jarak pengangkutan. Jenis kendaraan ini digunakan pada pola operasional sistem transfer depo dan container.
  • Lain-lain (mobil pick-up, motor roda 3 dan sepeda sampah. Sarana pengangkutan lainnya yang biasa digunakan untuk pengangkutan sampah di Kota Makassar adalah mobil jenis pick-up, motor roda 3 dan sepeda sampah, yang biasanya digunakan secara insidental dan untuk melayani sampah pada wilayah yang sulit dijangkau kendaraan pengangkut sampah pada umumnya.

 Tabel 7

Sarana dan Prasarana Persampahan

Prasarana & Sarana

Satuan

Volume

Keterangan

TPA

Ha

33

  • Lokasi di Tamangapa
  • Jarak 14 km dari pusat kota
  • Sistem Controlled Landfill

Buldozer

Unit

3

Armroll Truck 6 m3

Unit

51

Dump Truck

Unit

47

Container 6 m3

Unit

168

Sumber : Laporan Profil Minasamaupata.

 Sistem Pembuangan Sampah

Sistem pengelolaan sampah di Kota Makassar berakhir di Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPSA). Sampah dari Kota Makassar, baik sampah organik maupun sampah anorganik, bahkan sampah B3 (Bahan Buangan Berbahaya), dibuang ke Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPSA). TPSA berlokasi di Kelurahan Tamangappa, Kecamatan Manggala yang berjarak ±20 Km dari pusat Kota Makassar. TPSA ini digunakan dan dikelola bersama antara Pemerintah Kota Makassar ( dengan ?).

 Sub Sistem Pembiayaan Dan Retribusi

Sumber dana untuk kegiatan pengelolaan sampah di Kota Makassar berasal dari APBN, APBD, dan swasta. Dana yang berasal dari APBN pada umumnya digunakan untuk pengadaan barang/investasi, misalnya pengadaan jembatan timbang di TPSA, dump truck, arm-roll dan incenerator. Dana yang berasal dari APBD, pada umumnya digunakan untuk biaya operasional/pemeliharaan rutin. Dana dari swasta pada umumnya berwujud sumbangan peralatan kebersihan, seperti gerobag sampah dan tong sampah.

Besarnya biaya operasional pengelolaan sampah Kota Makassar dari tahun 2005 – 2011 seperti tercantum pada tabel dan grafik berikut ini:

Tabel 8

Biaya Operasional Pengelolaan Sampah di Kota Makassar,

tahun 2005-2011

Tahun

Biaya operasional

Pertumbuhan buaya operasional

2005

2.683.950.000

2006

3.133.200.000

17%

2007

3.462.540.000

11%

2008

3.670.440.000

6%

2009

4.122.530.000

12%

2010

4.670.580.000

13%

2011

5.073.069.000

9%

       Sumber : DPK Kota Makassar, 2011

Dari tabel tersebut di atas, terlihat bahwa biaya operasional pengelolaan sampah di Kota Makassar semakin meningkat dari tahun ke tahun. Rata-rata pertambahan kenaikan biaya pengelolaan sampah adalah sebesar 11,25% per tahun.

Besarnya biaya pungutan retribusi pengelolaan sampah di Kota Makassar didasarkan pada Peraturan Daerah (Perda) Kota Makassar tentang Retribusi Kebersihan dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2011 seperti tercantum pada tabel dan grafik berikut ini:

Tabel 9

Pendapatan Retribusi Sampah Kota Makassar

Tahun 2005-2011

Tahun

Biaya operasional

Pertumbuhan buaya operasional

2005

340.370.000

2006

372.110.000

9,33

2007

433.240.000

16,43

2008

700.440.000

61,67

2009

700.450.000

0,00

2010

831.770.000

18,75

2011

959.426.000

15,35

             Sumber : DPK Kota Makassar, 2011

Gambar 7Pendapatan Retribusi Sampah di Kota Makassar Tahun 2005 – 2011

Sumber: DPK Kota Makassar, 2011, diolah

Dari tabel dan grafik tersebut di atas, terlihat bahwa pendapatan dari retribusi pengelolaan sampah di Kota Makassar semakin meningkat dari tahun ke tahun. Rata-rata pertambahan kenaikan pendapatan dari retribusi pengelolaan sampah adalah sebesar 21,25% per tahun.

Jika dibandingkan, rata-rata jumlah biaya operasional dibandingkan dengan retribusi yang diperoleh, tergambar dalam grafik berikut ini :

Gambar 8

Sumbangan Retribusi terhadap Biaya Pengelolaan Sampah

di Kota Makassar Tahun 2005 – 2011

Sumber: DPK Kota Makassar, 2011, diolah

Dari grafik tersebut dapat diketahui bahwa rata-rata sumbangan retribusi terhadap biaya pengelolaan sampah sejak tahun 2005 sampai 2011, hanya 16%. Sedangkan sisanya sebesar 84 % berasal dari anggaran Pemerintah. Sehingga dalam pengelolaan sampah di Kota Makassar, hasil retribusi memiliki kontribusi yang relatif kecil dan tidak dapat diharapkan sebagai sumber anggaran utama pengelolaan sampah.

Pelaksanaan penarikan retribusi pengelolaan sampah di Kota Makassar dilaksanakan secara langsung dari pelanggan melalui masing-masing RT/RW, kemudian dari RT/RW diserahkan kepada Dinas Pertamanan dan Kebersihan untuk daerah permukiman. Khusus untuk daerah komersil dan lainnya dibayarkan langsung kepada petugas retribusi dari Dinas Pertamanan dan Kebersihan.

 

  1. Sub Sistem Regulasi

Sistem pengelolaan persampahan di Kota Makassar merujuk pada Perda Nomor 14 Tahun 1999 tentang Retribusi Pelayan Persampahan. Dalam Perda tersebut, retribusi untuk rumah tangga dikenakan retribusi Rp. 3.000 per bulan, untuk selanjutnya ditetapkan bervariasi antara Rp. 8.500 hingga Rp.15.000 per bulan. Penentuan nilai retribusi dilakukan berdasarkan volume sampah yang dihasilkan. Selain itu, nilai retribusi disesuaikan dengan kawasan hunian, misalnya permukiman elit dikenakan retribusi sampah Rp. 50.000 per bulan. Sementara itu,untuk rumah atau toko dalam kawasan pergudangan, nilai retribusi yang lebih tinggi, yakni Rp. 60.000 per bulan. Kenaikan retribusi sampah dinilai memberatkan masyarakat karena tidak sesuai kualitas pelayanan.

Hal tersebut secara tidak langsung mengisyaratkan bahwa lemahnya pemerintah dalam hal pelayanan, pasalnya, sampah di permukiman kerap tidak diangkut petugas. Meski Pemkot menaikkan retribusi sampah, hal tersebut tidak menjamin adanya kenaikan kualitas pelayanan khususnya angkutan sampah. Dengan demikian, kenaikan retribusi pajak hanya merupakan salah satu indikator dari model untuk memperbaiki kinerja dan manajemen pengelolaan sampah yang terapkan oleh Dinas Pertamanan dan Kebersihan di Kota Makasar.

Sub Sistem Peran Serta Masyarakat

Peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kota Makassar dalam hal pembayaran retribusi cukup bagus. Akan tetapi peran serta dalam hal keterlibatan dalam teknis operasional pengelolaan sampah masih sangat kurang. Hal ini antara lain dapat dilihat dari kurangnya kedisiplinan warga dalam menaati jadual/jam pembuangan sampah. Selain itu, sebagaimana diamanatkan dalam pasal 11 Perda Kota Makassar nomor 14 tahun 1999 tentang Pengelolaan Sampah, nyatanya masih sangat sedikit masyarakat yang mau melaksanakan pemilahan sampah di tingkat sumber (rumah tangga). Hal tersebut menyebabkan volume sampah yang harus dikelola Pemerintah sangat besar, yang tentunya membutuhkan biaya yang sangat besar pula.

Hambatan dalam pelaksanaan peran serta masyarakat dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu hambatan dari dalam (internal) dan hambatan dari luar (eksternal). Hambatan dari dalam masyarakat adalah apakah masyarakat memang ingin terlibat dan mengetahui apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan mereka. Selain itu juga dari kondisi dan karakteristik masyarakat itu sendiri, misalnya tingkat perekonomian, tingkat pendidikan dan unsur kepercayaan. Hambatan dari luar masyarakat terutama muncul karena belum adanya kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat

Hambatan utama dalam partisipasi adalah kemampuan membayar masyarakat, pola kehidupan masyarakat dan birokrasi pengaduan pelayanan. Masyarakat dengan kondisi kemampuan keuangan yang terbatas, relatif kecil harapan agar mereka dapat berpartisipasi. Heterogenitas masyarakat dalam ras, etnik, agama maupun politis mempengaruhi sikap mereka untuk ikut berpartisipasi ataukah tidak. Birokrasi yang panjang dan rumit menjadi penghambat masyarakat untuk berpartisipasi.

I.Kajian Hasil Penelitian Syahriar Tato tahun 2013 tentang Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah kota makassar

Kondisi sarana prasarana pengelolaan sampah di Kota Makassar yang dianalisis meliputi sarana prasarana pewadahan, pengumpulan dan pengangkutan.

Jenis wadah yang digunakan untuk menampung sampah, baik di daerah permukiman maupun non permukiman di Kota Makassar sebagian besar disediakan oleh masyarakat sendiri, kecuali untuk wadah sampah di jalan protocol dan fasilitas umum, sebagian besar disediakan oleh Pemerintah. Jenis wadah sampah yang digunakan yaitu keranjang bambu, tong (bin), bak pasangan batu bata, kantong plastik dan lubang sampah atau penimbunan. Khusus untuk lubang sampah sekaligus berfungsi sebagai tempat pembuangan sampah.

Menurut Thobanoglous (1993), sistem pewadahan harus memperhatikan jenis sarana pewadahan yang digunakan, lokasi penempatan sarana pewadahan, keindahan dan kesehatan lingkungan. Menurut SK SNI T-13-1990-F, persyaratan sarana pewadahan adalah tidak mudah rusak dan kedap air kecuali kantong plastik atau kertas, mudah diperbaiki, ekonomis/mudah diperoleh atau dibuat oleh masyarakat, serta mudah dan cepat dikosongkan.

Adapun kajian terhadap masing-masing jenis pewadahan yang ada di Kota Makassar adalah sebagai berikut:

  1. Tong (Bin)

Penggunaan wadah dari tong besi ataupun plastik, juga digunakan dalam pewadahan sampah di Kota Makassar. Wadah ini masuk kategori cukup baik, terutama yang terbuat dari plastik. Hal ini karena tong ini mempunyai kelebihan yaitu tidak mudah rusak serta kedap air, harganya ekonomis serta mudah diperoleh. Karena biasanya tong ini menggunakan penutup, maka sampah yang ada tidak akan menjadi media penyebaran penyakit sehingga dapat memenuhi aspek kesehatan dan dari sisi estetika dapat memenuhi sisi keindahan lingkungan. Penggunaan tong sampah juga memudahkan operasional pengumpulan sampah oleh petugas karena mudah dikosongkan. Tong sampah yang terbuat dari besi juga mempunyai kekurangan yaitu mudah berkarat yang menyebabkan kerusakan dan sulit atau bahkan tidak dapat diperbaiki.

Dengan mempertimbangkan kelebihan dan kekurangannya, wadah dari tong sampah terutama yang terbuat dari plastik sangat dianjurkan.

  1. Bak terbuka (Pasangan batu bata)

Salah satu wadah sampah yang sering digunakan oleh masyarakat di Kota Makassar adalah menggunakan bak sampah dari pasangan batu bata, yang pada umumnya digunakan pada daerah permukiman. Disamping sebagai wadah individual, beberapa bak sampah juga merupakan wadah komunal sebelum sampah diangkut ke TPS atau kontainer.

Penggunaan bak pasangan batu bata sebenarnya mempunyai kelebihan karena sudah memenuhi aspek kesehatan dan keindahan lingkungan. Hal ini karena sampah tidak mudah berserakan dan tidak menjadi sarang penyakit. Disamping itu bak pasangan batu bata mempunyai keuntungan tidak mudah rusak dan kedap air.

Namun demikian, wadah jenis ini mempunyai kekurangan yaitu sulit dioperasionalkan serta membutuhkan waktu yang lebih lama dalam operasional pengumpulan sampah. Selain itu, seringkali bak sampah ini disamping untuk menampung sampah juga digunakan untuk membakar sampah oleh masyarakat. Hal ini terjadi karena waktu pengambilan sampah oleh petugas terlalu lama sehingga sampah menumpuk dan busuk. Dari sisi harga bak jenis ini sebenarnya juga kurang ekonomis. Dari beberapa dan kelebihan dan kekurangan sistem ini, maka penggunaan bak batu bata kurang dianjurkan.

  1. Kantong plastik

Bagi masyarakat yang tidak mempunyai wadah/tempat sampah yang permanen biasanya menggunakan kantong plastik sebagai wadah sampah untuk diambil langsung oleh petugas pengumpul sampah. Penggunaan kantong plastik di Kota Makassar, biasanya digunakan pada daerah permukiman maupun non permukiman.

Kantong plastik mempunyai keunggulan yaitu dari sisi ekonomis, karena harganya murah serta mudah diperoleh. Disamping itu mudah dalam operasional pengumpulan/pengambilan sampah oleh petugas. Namun dari sisi kesehatan dan keindahan, wadah ini kurang memenuhi karena mudah terkoyak sehingga menyebabkan sampah mudah berserakan.

Dengan mempertimbangkan kelebihan dan kekurangannya maka penggunaan kantong plastik ini kurang dianjurkan.

  1. Lubang tanah/penimbunan

Selain menggunakan wadah seperti tersebut di atas, masyarakat Kota Makassar yang tidak mempunyai wadah sampah tetapi mempunyai lahan yang cukup luas, membuat lubang di tanah sebagai sarana pembuangan sampah. Penggunaan lubang tanah maupun penimbunan ini, merupakan sarana pengelolaan sampah secara langsung (on site) oleh masyarakat yang tidak mendapatkan pelayanan sampah. Biasanya lubang sampah ini juga digunakan sebagai sarana pembakaran sampah.

Penggunaan sistem ini baik apabila digunakan pada daerah yang memiliki kepadatan kurang dari 50 jiwa per hektar. Hal ini karena daerah tersebut memiliki daya dukung lingkungan yang masih cukup tinggi, namun apabila digunakan pada daerah yang cukup padat dapat mencemari lingkungan.

Hasil Analisis Sarana Pewadahan

Berdasarkan perbandingan di atas, maka untuk lebih jelasnya hasil rangkuman analisis sarana pewadahan yang ada di Kecamatan Panakukang (sample) Kota Makassar dapat dilihat pada tabel berikut :

 

Tabel 10

Rangkuman Analisis Sarana Pewadahan

No

PEWADAHAN

KEKURANGAN

KELEBIHAN

1

Tong(Bin)

Tong dari besi mudah berkarat dan rusak

Tidak mudah rusak (untuk tong plastik), harga ekonomis, mudah diperoleh, memenuhi aspek kesehatan, mudah dioperasionalkan.

2

Bak terbuka

Sulit dikosongkan, harga kurang ekonomis

Memenuhi aspek kesehatan,

3

Kantong plastik

Mudah terkoyak, kurang memenuhi aspek kesehatan dan keindahan

Harga murah, mudah diperoleh, mudah untuk operasional pengumpulan.

4

Penimbunan

Membutuhkan lahan tersendiri

Cocok pada daerah kepadatan rendah.

Sumber: Hasil analisis tahun 2013

Jadi berdasarkan karakteristik penggunaan sarana pewadahan yang ada di Kecamatan Panakukang Kota Makassar tersebut, maka dapat disimpulkan penggunaan wadah dari tong plastik atau besi lebih banyak mempunyai kelebihan dibandingkan dengan jenis wadah yang lain. Oleh karena itu, penggunaannya cukup tepat untuk mendukung pengelolaan sampah di Kota Makassar.

Pengumpulan dan Pemindahan

Dalam analisis sarana dan prasarana pengumpulan sampah ini, meliputi peralatan pengumpulan dan sarana Tempat Penampungan Sementara/TPS. Dari hasil pengamatan lapangan, peralatan/kendaraan pengumpulan sampah yang ada di Kecamatan Panakukang Kota Makassar terdiri dari becak sampah dan gerobak sampah. Pola yang digunakan dalam pengumpulan sampah menggunakan gerobak sampah dan becak sampah tersebut, adalah pola pengumpulan tak langsung. Dengan pola ini, sampah dikumpulkan dengan menggunakan gerobak atau becak sampah untuk ditampung sementara ke dalam TPS terdekat atau transfer depo sebelum di bawa ke TPA.

  1. Peralatan pengumpulan sampah yang tersedia

Peralatan pengumpulan sampah yang digunakan untuk operasional pengumpulan sampah adalah becak sampah, gerobak sampah dan motor sampah.. Becak sampah yang ada saat ini adalah milik pemerintah yang kondisinya cukup baik dengan volume 1 m3, sehingga tidak terlalu berat dan mudah dioperasionalkan. Meskipun harganya lebih mahal dibandingkan dengan gerobag sampah, penggunaan becak sampah ini memiliki jangkauan pelayanan yang luas sehingga sangat baik digunakan sebagai peralatan pengumpulan karena lebih efisien.

Gerobak sampah yang biasa digunakan sebagai peralatan pengumpulan sampah yang ada di Kecamatan Panakukang Kota Makassar adalah hasil swadaya masyarakat dan pemerintah kelurahan setempat bukan dari Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar. Namun demikian, penggunaan gerobak ini mempunyai jangkauan pelayanan yang rendah karena kurang cepat dalam operasionalnya. Hal ini menyebabkan penggunaan gerobak sampah kurang efisien baik dari segi waktu maupun tenaga.

  1. Sarana pemindahan/tempat penampungan sementara

Sarana pemindahan atau Tempat Penampungan Sampah (TPS) yang ada di Kecamatan Panakukang Kota Makassar terdiri dari 2 jenis yaitu TPS pasangan batu bata dan kontainer. Dari hasil pengamatan di lapangan, sebagian besar TPS yang ada adalah TPS pasangan batu bata yang berukuran 1-9 m3.

Dari observasi lapangan, TPS jenis ini sering dijadikan sebagai tempat pembakaran sampah oleh masyarakat. Hal ini karena frekuensi pengangkutan sampah dari TPS ke TPA cukup lama atau sekitar 3 hari sekali. Akibat dari frekuensi pengangkutan yang cukup lama tersebut maka sampah menjadi menumpuk, mudah berserakan dan menyebarkan bau busuk.

TPS batu bata juga mempunyai kekurangan, yaitu sulit dalam operasional pengangkutan sampah dengan menggunakan dump truck untuk di bawa ke TPA Tamangapa. Hal ini karena untuk memindahkan sampah dari TPS ke dalam truk memerlukan tenaga yang banyak serta membutuhkan waktu yang lama sehingga menjadi kurang efisien. Namun demikian, TPS dari bak terbuka ini mempunyai harga yang ekonomis dan tahan lama. Menurut Hartono (1995), penggunaan TPS pasangan jenis batu batu sudah tidak dianjurkan lagi.

TPS yang berupa kontainer yang ada di Kecamatan Panakukang Kota Makassar hanya ada masih sangat minim. TPS dari kontainer mempunyai kelebihan yaitu mudah dioperasionalkan dan tidak membutuhkan jumlah tenaga yang banyak, karena untuk mengangkat kontainer cukup menggunakan alat mekanik. Penggunaan kontainer ini sangat dianjurkan karena di samping mudah dipindahkan. Karena bentuknya yang memiliki penutup maka memenuhi syarat kesehatan.

Dari pengamatan lapangan, penggunaan kontainer ini menjadi kurang efisien, karena masih banyak sampah yang berserakan diluar kontainer, akibat perilaku cara membuang sampah oleh masyarakat. Hal ini menyebabkan pada saat pengambilan kontainer, petugas tetap harus membersihkan dan mengumpulkan sampah yang berserakan di luar kontainer sehingga menjadi tidak efisien.

Rangkuman analisis sarana pengumpulan dan pemindahan

Adapun rangkuman analisis sarana prasarana pengumpulan dan pemindahan sampah di Kecamatan Panakukang (sample) Kota Makassar adalah sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 11

Rangkuman Analisis Sarana dan Prasarana

Pengumpulan dan Pemindahan

No

PEWADAHAN

KEKURANGAN

KELEBIHAN

1

Gerobak sampah

Tidak mempunyai jangkauan pelayanan   luas, kurang efisien

Mudah dioperasikan

2

Becak sampah

Harga lebih mahal

Mempunyai jangkauan pelayanan yang luas, mudah dioperasikan, dan lebih efisien dibandingkan gerobak sampah.

3

TPS Batu Bata

Sulit dioperasionalkan dan membutuhkan tenaga pengangkutan yang banyak.

Tahan lama

4

TPS Kontainer

Mudah terkoyak, kurang memenuhi aspek kesehatan dan keindahan

Memenuhi aspek kesehatan, Mudah

dioperasionalkan, tidak membutuhkan tenaga yang banyak, mudah dipindahkan.

Sumber: Hasil analisis data tahun 2013

 Berdasarkan beberapa analisis sarana prasarana pengumpulan dan pemindahan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan becak sampah lebih mempunyai banyak keuntungan dan lebih efisien dibandingkan dengan gerobak sampah, sehingga penggunaan becak sampah yang ada di Kecamatan Panakukang Kota Makassar sudah tepat.

Dari penggunaan TPS yang ada saat ini, sistem kontainer mempunyai banyak kelebihan dibanding TPS batu bata, sehingga dapat disimpulkan penggunaan kontainer sudah tepat untuk Kecamatan Panakukang Kota Makassar.

 Pengangkutan

Pola pengangkutan sampah yang diterapkan di Kecamatan Panakukang Kota Makassar saat ini menggunakan dua sistem yaitu sistem pengangkutan sampah menggunakan dump truck dan sistem pengangkutan sampah dari kontainer menggunakan arm roll truck.

Kendaraan dump truck saat ini digunakan untuk mengangkut sampah yang ada di transfer depo (tempat pemindahan dari gerobag sampah ke dump truck) maupun dari TPS batu bata serta sistem door to door dari daerah pertokoan. Berdasarkan pengamatan di lapangan, untuk setiap dump truck diperlukan tenaga pengangkutan sebanyak 4-5 orang yang bertugas memindahkan sampah dari TPS ke dalam truk.

Menurut SK SNI T-13-1990-F, dump truck mempunyai kelebihan yaitu hanya cocok untuk menangani sampah yang ada di pasar, bisa door to door, dapat melakukan ritasi 2-3 rit/hari serta cepat dalam operasi pembongkaran. Dengan demikian dapat disimpulkan penggunaan dump truck yang melayani pengangkutan sampah pada daerah pasar dan pertokoan dengan sistem door to door di Kecamatan Panakukang Kota Makassar saat ini sudah cukup tepat.

Selain kelebihan di atas, kendaraan dump truck juga mempunyai kekurangan yaitu dalam operasionalnya membutuhkan tenaga kerja yang cukup banyak yaitu 4 orang. Hal ini karena untuk memindahkan sampah dari TPS ke dump truck diperlukan personil yang banyak. Disamping itu, untuk menghindari sampah yang beterbangan saat diangkut dengan dump truck ke TPA maka masih diperlukan penutup bak.

Dengan mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan tersebut, penggunaan dump truck saat ini kurang dianjurkan terutama untuk daerah permukiman yang mempunyai jalan yang sempit.

Kendaraan arm roll truck merupakan truk yang digunakan untuk mengangkut kontainer sampah. Kendaraan jenis ini memiliki banyak kelebihan yaitu mempunyai mobilitas yang tinggi dan tenaga kerja yang sedikit (2 orang) serta mampu melakukan 3-4 rit perhari. Kendaraan arm roll truck yang merupakan satu rangkaian dengan kontainer, cocok untuk melayani daerah pemukiman maupun non permukiman sehingga penggunaannya sangat dianjurkan. Dibandingkan dengan dump truck, arm roll truck lebih efisien dalam operasionalnya.

Adapun rangkuman hasil analisis kendaraan pengangkutan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 12

Rangkuman Analisis Kendaraan Pengangkutan Sampah

No

PEWADAHAN

KEKURANGAN

KELEBIHAN

1

Dump truck

Membutuhkan tenaga operasional banyak Biaya operasional tinggi.

Tepat untuk pasar dan pertokoan

2

Aarm roll truck

Biaya oerasional

Mudah dioperasionalkan dan lebih efisien.

Dapat digunakan untuk daerah permukiman dan non permukiman.

Mempunyai jangkuan pelayanan yang luas dan mobilitas tinggi.

Tidak membutuhkan tenaga yang banyak.

Sumber: Hasil analisis tahun 2013

 Dari hasil analisis di atas, penggunaan arm roll truck yang ada saat ini untuk mengangkut sampah mempunyai banyak kelebihan dibandingkan dengan dump truck, terutama untuk melayani daerah permukiman, sehingga penggunaan arm roll truck ini sudah tepat.

 

  1. Analisis Kinerja Operasional Pengelolaan Sampah Dinas Pertamanan dan Kebersihan Berdasarkan Persepsi Masyarakat Kecamatan Panakukang Kota Makassar.
    1. Kondisi sarana prasarana persampahan

Penilaian terhadap kinerja pengelolaan sampah dari kondisi sarana prasarana persampahan, meliputi jumlah TPS atau Kontainer, penempatan TPS atau Kontainer, waktu pengumpulan sampah, kondisi alat pengumpul sampah, jumlah alat pengumpul sampah dan frekuensi pengangkutan sampah. Adapun secara rinci analisis terhadap indikator tersebut adalah sebagai berikut:

  1. Kondisi tempat pembuangan sementara (TPS) atau kontainer

Kondisi Tempat Pembuangan/Penampungan Sementara atau Kontainer sampah yang ada di Kecamatan Panakukang Kota Makassar menurut persepsi masyarakat, dapat disimpulkan sebanyak 10,1 % responden menyatakan tidak terawat, mayoritas atau 46,5 % responden menyatakan kurang terawat, sebanyak 35,4 % responden menyatakan cukup terawat dan hanya 8,1 % responden yang menyatakan terawat. Adapun persepsi masyarakat terhadap kondisi TPS atau Kontainer sampah, ditunjukan pada tabel berikut :

Tabel 13

Persepsi Masyarakat Terhadap Kondisi TPS dan Kontainer

Kondisi TPS dan Kontainer

Frekuensi

Persentase

Tidak terawat

19

10,1

Kurang terawat

86

46,5

Cukup terawat

65

35,4

terawat

15

8,1

Total

185

100

Sumber : Hasil analisis data tahun 2013

Berdasarkan tabel distribusi tersebut dan perhitungan skor dari persepsi masyarakat terhadap kondisi TPS dan Kontainer, maka diperoleh skor rata-rata 2,41 sehingga masuk dalam kategori kurang baik. Dari observasi lapangan, banyak dijumpai TPS yang kondisinya sudah rusak dan kurang terawat.

  2.Jumlah Tempat Pembuangan Sampah atau Kontainer

Persepsi masyarakat terhadap jumlah tempat pembuangan sementara atau Kontainer yang ada di Kecamatan Panakukang Kota Makassar, sebanyak 18,2 % responden menyatakan tidak memadai, mayoritas atau 45,5 % responden menyatakan kurang memadai, sebanyak 25,3 % responden menyatakan cukup memadai dan hanya 11,1 % responden menyatakan jumlah TPS atau kontainer sudah memadai. Adapun persepsi masyarakat terhadap penyediaan jumlah TPS atau Kontainer, ditunjukan pada tabel berikut :

Tabel 14

Persepsi Masyarakat Terhadap Jumlah TPS atau Kontainer

Jumlah TPS dan Kontainer

Frekuensi

Persentase

Tidak memadai

34

18,2

Kurang memadai

84

45,5

Cukup memadai

47

25,3

memadai

20

11,1

Total

185

100

Sumber : Hasil analisis data tahun 2013

Berdasarkan tabel distribusi tersebut dan perhitungan skor dari persepsi masyarakat terhadap jumlah TPS atau Kontainer, maka diperoleh skor rata-rata 2,29 sehingga masuk dalam kategori kurang baik. Hal ini juga didukung dari hasil pengamatan lapangan, penyebaran TPS yang ada masih belum merata sehingga masyarakat belum sepenuhnya dapat memanfaatkan TPS yang ada.

         3.Penempatan tempat pembuangan sementara atau Kontainer

Sebagian besar letak TPS yang ada di Kecamatan Panakukang Kota Makassar adalah di tepi jalan. Persepsi masyarakat terhadap penempatan Tempat Pembuangan Sementara atau Kontainer tersebut adalah sebanyak 5,1 % responden menyatakan tidak tepat, sebanyak 43,4 % responden menyatakan kurang tepat, sebanyak 39,4 % responden menyatakan cukup tepat dan 12,1 % responden menyatakan sudah tepat.

Adapun persepsi masyarakat terhadap kinerja dalam penempatan Tempat Pembuangan Sementara atau kontainer, ditunjukan pada tabel berikut:

Tabel 15

Persepsi Masyarakat Terhadap Penempatan TPS atau Kontainer

Penempatan TPS dan Kontainer

Frekuensi

Persentase

Tidak tepat

9

5,1

Kurang tepat

80

43,3

Cukup tepat

73

39,4

tepat

23

12,1

Total

185

100

Sumber : Hasil analisis tahun 2013

 

Berdasarkan tabel distribusi tersebut dan perhitungan skor dari persepsi masyarakat terhadap penempatan TPS dan Kontainer, maka diperoleh skor rata-rata 2,59 sehingga masuk dalam kategori cukup baik. Hal ini dapat dilihat karena penempatan TPS tidak berdekatan permukiman penduduk sehingga tidak mengganggu lingkungan sekitarnya.

         4.waktu/frekuensi pengumpulan sampah

Pengumpulan sampah di Kecamatan Panakukang Kota Makassar dilakukan dengan menggunakan becak atau gerobak sampah. Persepsi masyarakat terhadap waktu atau frekuensi pengumpulan sampah adalah sebanyak 12,1 % responden menyatakan tidak memadai, sebanyak 38,4 % responden menyatakan kurang memadai, sebanyak 42,4 % responden menyatakan cukup memadai dan hanya 7,1 % responden yang menyatakan sudah memadai.

Adapun persepsi masyarakat terhadap kinerja dalam frekuensi pengumpulan sampah dapat ditunjukan pada tabel berikut:

 Tabel 16

Persepsi Masyarakat Terhadap Waktu atau Frekuensi

Pengumpulan Sampah

Waktu atau frekuensi pengumpulan sampah

Frekuensi

Persentase

Tidak memadai

23

12,1

Kurang memadai

71

38,4

Cukup memadai

78

42,4

memadai

13

7,1

Total

185

100

Sumber : Hasil analisis data tahun 2013

 Berdasarkan tabel distribusi tersebut dan perhitungan skor dari persepsi masyarakat terhadap waktu atau frekuensi pengumpulan sampah, maka diperoleh skor rata-rata 2,44 sehingga masuk dalam kategori kurang baik. Dari pengamatan di lapangan waktu pengumpulan sampah dilakukan 3-4 hari sekali, kecuali untuk daerah pertokoan dilakukan setiap hari. Disamping itu masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan pelayanan sampah secara teratur waktu pengambilannya.

 

5.Kondisi alat pengumpulan sampah

Alat pengumpul sampah yang ada di Kecamatan Panakukang Kota Makassar saat ini menggunakan becak sampah dan gerobak sampah. Persepsi masyarakat terhadap kondisi alat pengumpulan sampah adalah sebagian besar responden (50,5 %) menyatakan cukup baik, sebanyak 10,1 % responden menyatakan buruk, sebanyak 26,3 % responden menyatakan kurang baik dan hanya 13,1 % responden yang menyatakan baik. Persepsi masyarakat terhadap kondisi alat pengumpulan sampah yang ada di Kota Makassar, ditunjukan pada tabel berikut:

Tabel 17

Persepsi Masyarakat Terhadap Kondisi Alat Pengumpulan Sampah

Kondisi Alat penumpul Sampah

Frekuensi

Persentase

Buruk

19

10,1

Kurang baik

49

26,3

Cukup baik

93

50,5

baik

24

13,1

Total

185

100

Sumber : Hasil analisis data tahun 2013

 

Berdasarkan tabel distribusi tersebut dan perhitungan skor dari persepsi masyarakat terhadap kondisi alat pengumpulan sampah, maka diperoleh skor rata-rata 2,67 sehingga masuk dalam kategori cukup baik. Dari kondisi eksisting, kondisi becak sampah masih cukup baik dan belum mengalami kerusakan yang dapat mengganggu aktifitas pengumpulan sampah.

6.Jumlah alat pengumpulan sampah

Jumlah alat pengumpul sampah yang tersedia akan mempengaruhi terhadap peningkatan kinerja pengelolaan sampah di perkotaan Persepsi masyarakat terhadap jumlah alat pengumpul sampah (becak sampah) terutama di wilayah tempat tinggal responden adalah sebagian besar (47,5 %) menyatakan kurang memadai, sebanyak 9,1 % responden menyatakan tidak memadai, sebanyak 31,3 % responden menyatakan cukup memadai dan sebanyak 12,1 % responden menyatakan sudah memadai. Persepsi masyarakat terhadap kinerja dalam penyediaan jumlah alat pengumpulan sampah dapat ditunjukan pada tabel berikut:

Tabel 18

Persepsi Masyarakat Terhadap Jumlah Alat

Pengumpulan Sampah

Jumlah Alat penumpul Sampah

Frekuensi

Persentase

Tidak memadai

17

9,1

Kurang memadai

88

47,5

Cukup memadai

58

31,3

memadai

22

12,1

Total

185

100

Sumber : Hasil analisis data tahun 2013

 

Berdasarkan tabel distribusi tersebut dan perhitungan skor dari persepsi masyarakat terhadap penyediaan jumlah alat pengumpulan sampah, maka diperoleh skor rata-rata 2,46 sehingga masuk dalam kategori kurang baik.

Dari hasil pengamatan dan wawancara dengan masyarakat, banyak wilayah (kelurahan) yang belum mendapatkan pelayanan sampah secara merata. Disamping itu, banyak masyarakat yang sebenarnya sudah membutuhkan pelayanan sampah namun belum dapat terlayani karena keterbatasan peralatan.

7.Waktu atau frekuensi pengangkutan sampah

Pengangkutan sampah di Kecamatan Panakukang Kota Makassar meliputi 2 macam pola pengangkutan, yaitu pengangkutan sampah dari TPS yang diangkut menggunakan dump truck dan dari Kontainer sampah yang diangkut menggunakan armroll truck. Waktu atau frekuensi pengangkutan akan mempengaruhi hasil pengelolaan sampah perkotaan. Persepsi masyarakat terhadap frekuensi pengangkutan sampah adalah sebanyak 12,1 % responden menyatakan tidak memadai, sebanyak 44,4 % responden menyatakan kurang memadai, responden yang menyatakan cukup memadai sebanyak 32,3 % dan hanya 11,1 % responden menyatakan sudah memadai. Adapun persepsi masyarakat terhadap frekuensi pengangkutan sampah, dapat ditunjukan pada tabel berikut ini :

 

Tabel 19

Persepsi Masyarakat Terhadap Frekuensi Pengumpulan Sampah

Frekuensi pengangkutan

Frekuensi

Persentase

Tidak memadai

22

12,1

Kurang memadai

82

44,4

Cukup memadai

60

32,3

memadai

21

11,1

Total

185

100

Sumber : Hasil analisis data tahun 2013

 

Berdasarkan tabel distribusi frekuensi tersebut dan perhitungan skor dari persepsi masyarakat terhadap frekuensi pengangkutan sampah, maka diperoleh skor rata-rata 2,42 sehingga masuk dalam kategori kurang baik. Hal ini juga ditunjukan dengan adanya sampah yang masih menumpuk dan berserakan di TPS maupun kontainer, yang disebabkan frekuensi pengangkutan yang kurang optimal.

8.kondisi alat pengangkutan sampah

Peralatan pengangkutan sampah di Kecamatan Panakukang Kota Makassar saat ini menggunakan dump truck dan Arm roll truck. Kondisi sarana pengangkutan tersebut dapat mempengaruhi baik buruknya kinerja pengelolaan sampah. Kondisi sarana pengangkutan sampah di Kecamatan Panakukang Kota Makassar menurut persepsi masyarakat sebenarnya sudah cukup baik. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yaitu sebagian besar atau (54,5 %) responden menyatakan sudah cukup baik, sebanyak 5,1 % responden menyatakan buruk baik, sebanyak 25,3 responden menyatakan kurang baik dan sebanyak 15,2 % responden menyatakan baik. Adapun persepsi masyarakat terhadap kondisi sarana pengangkutan sampah, dapat ditunjukan pada tabel berikut ini :

 Tabel 20

Persepsi Masyarakat Terhadap Kondisi Alat Pengangkut Sampah

Kondisi alat pengangkut sampah

Frekuensi

Persentase

Buruk

9

5,1

Kurang baik

47

25,3

Cukup baik

101

54,5

Baik

28

15,2

Total

185

100

Sumber : Hasil analisis data tahun 2013.

 

Berdasarkan tabel distribusi frekuensi tersebut dan perhitungan skor dari persepsi masyarakat terhadap kondisi alat pengangkutan sampah, maka diperoleh skor rata-rata 2,80 sehingga masuk dalam kategori cukup baik. Hal ini karena pada umumnya alat pengangkutan sampah baik dump truck maupun arm roll truck masih berumur kurang dari 5 tahun dan telah dilakukan perbaikan oleh Dinas Pertamanan dan Kebersihan.

 

  1. Personil

Dalam pengelolaan sampah harus ada keseimbangan antara jumlah penduduk yang dilayani dengan jumlah personil atau petugas kebersihan. Disamping itu, juga perlu didukung dengan kemampuan personil dalam memberikan pelayanan persampahan kepada masyarakat. Dalam penilaian ini maka indikatornya meliputi kualitas petugas kebersihan maupun jumlah petugas kebersihan yang ada. Adapun penilaian kinerja untuk masing-masing indikator adalah sebegai berikut:

  1. Kualitas kemampuan petugas kebersihan

Persepsi masyarakat terhadap kemampuan petugas kebersihan atau pengelolaan sampah di Kecamatan Panakukang Kota Makassar dari hasil penelitian adalah sebagian besar atau 59,6 % responden menyatakan cukup terampil, sebanyak 7,1 % responden menyatakan petugas kebersihan tidak terampil, sebanyak 21,2 % menyatakan kurang terampil, dan sebanyak 12,1 % menyatakan terampil. Adapun persepsi masyarakat terhadap kemampuan petugas kebersihan, ditunjukan pada tabel berikut:

 

Tabel 21

Persepsi Masyarakat Terhadap Kemampuan Petugas Kebersihan

Kemampuan petugas kebersihan

Frekuensi

Persentase

Tidak terampil

13

7,1

Kurang terampil

39

21,2

Cukup terampil

110

59,6

Terampil

23

12,1

Total

185

100

Sumber : Hasil analisis data tahun 2013.

 

Berdasarkan tabel distribusi frekuensi tersebut dan perhitungan skor dari persepsi masyarakat terhadap kemampuan petugas kebersihan, maka diperoleh skor rata-rata 2,77 sehingga masuk dalam kategori cukup baik. Hal ini sesuai dengan kondisi tenaga kebersihan yang sebagian besar sudah bekerja antara 5 – 15 tahun sehingga mempunyai pengalaman yang cukup.

 

2.Jumlah Petugas Kebersihan

Keterbatasan jumlah petugas kebersihan akan menyebabkan tidak meratanya jangkauan pelayanan sampah. Persepsi masyarakat terhadap jumlah petugas kebersihan di Kecamatan Panakukang Kota Makassar dari hasil penelitian ini, sebanyak 15,2 % responden menyatakan jumlah petugas kebersihan tidak memadai, sebagian besar 42,4 % responden menyatakan kurang memadai, sebanyak 31,3 % responden menyatakan cukup memadai dan sebanyak 11,1 % responden menyatakan sudah memadai. Adapun persepsi masyarakat terhadap jumlah petugas kebersihan yang ada, ditunjukan pada tabel berikut :

Tabel 22

Persepsi Masyarakat Terhadap Jumlah Petugas Kebersihan

Kemampuan petugas kebersihan

Frekuensi

Persentase

Tidak memadai

28

15,2

Kurang memadai

78

42,4

Cukup memadai

58

31,3

Memadai

21

11,1

Total

185

100

Sumber : Hasil analisis data tahun 2013.

 

Berdasarkan tabel distribusi frekuensi tersebut dan perhitungan skor dari persepsi masyarakat terhadap jumlah petugas kebersihan, maka diperoleh skor rata-rata 2,38 sehingga masuk dalam kategori kurang baik. Kondisi ini disebabkan banyak masyarakat yang tidak mendapatkan pelayanan secara optimal karena petugas pengumpulan masih sangat terbatas.

 

  1. Keluhan Pelanggan

Pelayanan terhadap keluhan atau pengaduan pelanggan merupakan salah satu bentuk pelayanan kepada masyarakat, dalam rangka meningkatkan kinerjapengelolaan sampah. Sehingga untuk melayani secara maksimal, perlu daya tanggap dari pemerintah dalam melayani keluhan tersebut. Dari 99 reponden yang ada, hanya 89 responden yang pernah mengajukan komplain baik kepada Dinas Pertamanan dan Kebersihan maupun langsung kepada petugas kebersihan di lapangan.

Persepsi masyarakat terhadap tanggapan keluhan atau komplain yang diajukan oleh masyarakat adalah sebanyak 25,8 % responden menyatakan lambat atau tidak ada tanggapan, sebanyak 40,4 % responden menyatakan kurang cepat, sebanyak 29,2 % responden menyatakan cukup cepat, dan sebanyak 4,5 % responden menyatakan cepat. Adapun persepsi masyarakat terhadap tanggapan pengaduan pelayanan sampah, ditunjukan pada tabel berikut:

                                                               Tabel 23

Persepsi Masyarakat Terhadap Tanggapan Keluhan Pelayanan Sampah

Tanggapan keluhan pelayanan sampah

Frekuensi

Persentase

Lamabat

48

25,8

Kurang cepat

75

40,4

Cukup cepat

54

29,2

Cepat

8

4,5

Total

185

100

Sumber : Hasil analisis.data tahun 2013

 

Berdasarkan tabel distribusi frekuensi tersebut dan perhitungan skor dari persepsi masyarakat terhadap tanggapan pelayanan pengaduan sampah, maka diperoleh skor rata-rata 2,12 sehingga masuk dalam kategori kurang baik. Hal ini dikarenakan tidak semua keluhan yang disampaikan kepada petugas kebersihan segera ditanggapi dengan cepat.

 

  1. Rangkuman Analisis Kinerja Pengelolaan Sampah Dinas Pertamanan dan Kebersihan menurut Persepsi Masyarakat

Kinerja pengelolaan sampah di Kota Makassar menurut persepsi masyarakat untuk masing-masing variabel dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut :

 

Tabel 24

Persepsi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Sampah

di Kecamatan Panakukang Kota Makassar

No

Variabel

Indikator

Skor rata-rata

Kategori

I

 

 

 

 

 

 

 

 

II

 

 

 

III

Sarana prasarana

 

 

 

 

 

 

 

 

Personil

 

 

 

Tanggapan keluhan

  1. Kondisi TPS atau Kontainer
  2. Jumlah TPS atau Kontainer
  3. Penempatan TPS atau Kontainer
  4. Waktu pengumpulan sampah
  5. Kondisi alat pengumpul
  6. Jumlah alat pengumpul
  7. waktu/frekuensi pengangkutan
  8. Kondisi alat pengangkutan

 

  1. Kualitas petugas kebersihan

 

  1. Jumlah petugas kebersihan

 

  1. Tanggapan terhadap keluhan

2,41

2,29

2,59

2,44

2,67

2,46

2,42

2,80

 

2,77

 

2,38

 

2,12

Kurang baik

Kurang baik

Cukup baik

Kurang baik

Cukup baik

Kurang baik

Kurang baik

Kurang baik

 

Cukup baik

 

Kurang baik

 

Kurang baik

     

2,46

 

Sumber : Hasil analisis data tahun 2013

 

Dari tabel di atas, kinerja pengelolaan sampah khususnya dalam operasionalnya sebagian besar masih kurang baik dan mendekati cukup baik. Kualitas pengelolaan sampah maksimal yang dicapai adalah cukup baik, yaitu kondisi kebersihan jalan utama, penempatan TPS atau kontainer, kondisi alat pengumpul sampah, kondisi alat pengangkutan sampah dan kualitas petugas kebersihan.

           Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari penelitian ini baik temuan dilapangan maupun hasil analisis yang telah dilakukan. Disamping itu, dalam bab ini akan disampaikan rekomendasi kepada pihak-pihak yang terkait, sehingga diharapkan dapat bermanfaat dalam menyelesaikan permasalahan persampahan serta sebagai masukan terhadap peningkatan kinerja pengelolaan sampah di Kota Makassar dan Kecamatan Panakukang pada masa yang akan datang.

           Persampahan telah menjadi suatu agenda permasalahan utama yang dihadapi pemerintah Kota Makassar. Pesatnya pertambahan penduduk yang disertai derasnya arus urbanisasi telah meningkatkan jumlah sampah di perkotaan dari hari keharinya. Keterbatasan kemampuan Dinas Pertamanan dan Kebersihan dalam menangani permasalahan tersebut akan membawa dampak sosial akibat sampah di Makassar. Hal ini semakin sulit karena terkendala jumlah kendaraan serta kondisi peralatan yang telah tua. Belum lagi pengelolaan TPA yang belum sesuai dengan kaidahkaidah yang ramah lingkungan.Sarana dan prasarana persampahan yang ada di Kota Makassar khususnya Kecamatan Panakukang saat ini, untuk sistem pewadahan yang dapat mendukung kinerja adalah tong (Bin). Sedangkan untuk sarana pengumpulan sampah, penggunaan becak sampah lebih efisien dibandingkan dengan gerobak sampah. Penggunaan kontainer sebagai sarana pemindahan lebih tepat dibandingkan dengan TPS batu bata karena mempunyai banyak kelebihan. Untuk sistem pengangkutan sampah, arm roll truck lebih efisien dibandingkan dengan dump truck. Kondisi sarana dan prasarana persampahan yang ada saat ini dinilai masih kurang memadai seperti penggunaan bak sampah batu bata dan TPS batu bata, yang sudah tidak dianjurkan lagi sehingga menyebabkan pengelolaan sampah menjadi kurang kurang efisien. Penggunaan sarana prasarana yang mempunyai efektifitas tinggi, dapat meningkatkan kinerja pengelolaan sampah.

Hasil kinerja pengelolaan sampah berdasarkan persepsi masyarakat, sebagian besar dinilai oleh masyarakat masih kurang baik sehingga belum sepenuhnya sesuai dengan kepuasan atau harapan masyarakat. Hal ini menunjukan kinerja pengelolaan sampah belum sepenuhnya berjalan efektif.

Hasil pengelolaan sampah Dinas Pertamanan dan Kebersihan di Kecamatan Panakukang Kota Makassar khususnya yang dipengaruhi oleh aspek yaitu teknis yang mempengaruhi pengelolaan sampah adalah :

  1. Jumlah personil dan sarana prasarana masih sangat terbatas mengakibatkan pola pengangkutan masih belum memadai.
  2. Masih kurang jelasnya pembagian tugas terutama pada sistem pengumpulan dan pengangkutan, beban tugas Dinas Pertamanan dan Kebersihan yang tidak hanya menangani persampahan saja.
  3. Masih terbatasnya sumber pembiayaan utamanya dari retribusi sehingga masih harus mendapatkan subsidi. Disamping itu biaya operasional yang disediakan masih sangat terbatas.
  4. Peranserta Masyarakat belum sepenuhnya mendukung pengelolaan sampah.
  5. Masih kurangnya penindakan terhadap pelanggar peraturan tentang persampahan
  6. Masih kurangnya sosialisasi tentang pengelolaan sampah.

Dari faktor-faktor tersebut, dapat disimpulkan bahwa rendahnya kinerja pengelolaan sampah di Kecamatan Panakukang dan Kota Makassar pada umumnya disebabkan oleh kurang optimalnya sistem pengelolaan sampah.

Memperhatikan hasil kesimpulan seperti di atas, untuk meningkatkan kinerja pengelolaan sampah di Kota Makassar khususnya di Kecamatan Panakukang maka dapat disampaikan beberapa rekomendasi kepada Pemerintah maupun masyarakat, sebagai berikut:

1.Bagi Pemerintah :

  • Untuk lebih meningkatkan kinerja pengelolaan sampah baik dari sisi kualitas maupun kuantitas, maka pemerintah perlu menambah personil maupun sarana dan prasarana pengelolaan sampah seperti arm roll truck dan kontainer sampah.
  • Untuk memperluas jangkauan pelayanan, maka Pemerintah perlu menyediakan anggaran yang cukup untuk biaya operasional, penambahan sarana pengangkutan dan pemeliharaan sarana prasarana pengelolaan sampah, karena pemasukan dari penarikan retribusi saat ini belum dapat diandalkan. Oleh karena itu, perlu dilakukan pula penyesuaian tarif maupun mekanisme penarikan retribusi sampah kepada masyarakat, serta pelibatan pihak swasta.
  • Untuk meningkatkan kinerja pengelolaan sampah, Pemerintah perlu mendorong masyarakat agar berperan lebih aktif dalam kegiatan pengelolaan sampah misalnya pada proses pengumpulan sampah.
  • Perlunya sistem pengelolaan sampah yang tepat untuk mencapai efektifitas dan efisiensi yang tinggi baik melalui perubahan pola pengumpulan maupun pengangkutan sampah, serta mengganti sarana persampahan yang dapat mengurangi efisiensi, seperti penggunaan TPS batu bata yang sebagian besar ada di Kecamatan Panakukang Kota Makassar dan diganti dengan sistem kontainer.
  • Pemerintah perlu memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran terhadap pengelolaan persampahan, serta membiasakan prilaku sadar kebersihan dan keindahan lingkungan.
  • Pemerintah perlu mengembangkan pola pengelolaan sampah dengan konsep 3 R (Reduce, Reuse, Recycle) untuk menangani produksi sampah yang cukup besar di Kecamatan Panakukang Kota Makassar.

2.Bagi masyarakat :

  • Masyarakat perlu mendukung program pengelolaan sampah dengan meningkatkan kesadaran dalam membuang sampah sesuai dengan aturan yang berlaku, meningkatkan kesadaran dalam membayar retribusi sampah maupun menerapkan pola pengelolaan sampah dengan konsep 3 R (Reduce, Reuse, Recycle).
  • Masyarakat dapat berperan serta dalam kegiatan pengumpulan sampah seperti penyediaan sarana pengumpulan sampah (becak/ gerobak sampah) maupun tenaga pengumpul, mengingat keterbatasan yang dimiliki oleh pemerintah.

DAFTAR BACAAN

Anonim, 1987, Materi Training Untuk Tingkat Staf Teknis Proyek PLP Sektor Persampahan, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Jakarta.

Anonim, 2008, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Persampahan., Jakarta.

Anonim, 2004. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. jakarta

Anonym. 1997, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Jakarta

Anomim, 2011. Kota Makassar Dalam Angka Tahun 2011. Badan Pusat Statistik Kota Makassar. Makassar.

Anonim. 2009. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar. Makassar

Anonim. 1999. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 14 Tahun 1999 tentang Retribusi Pelayan Persampahan. Makassar

Anonim. 2011, Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar. Makassar.

Data Sarana dan Prasarana Dinas Pertamanan dan Kebersihan, Kota makassar, 2011.

Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar (2011), Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK), Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Persampahan TA. 2011

rman, 2005, Evaluasi Peran Serta Masyarakat dalam Pelaksanaan Sistem Teknik Operasional Pengelolaan Sampah di Kota Padang, Tesis, Program Studi Magister Perencanaan Wilayah dan Kota,Undip, Semarang

Pedoman 1993, Teknik Operasi dan Pemeliharaan Pembangunan Prasarana Perkotaan Komponen Persampahan. Direktorat Bina Program Ditjen, Departemen Pekerjaan Umum (1993).

Pramono, S. 2008. Studi Sistem pengumpulan Sampah Perkotaan di Indonesia. Repository.gunadarma.ac.id. Jakarta. Didownload dari: http://repository.gunadarma.ac.id:8000/558/1/ Studi_Sistem_Pengumpulan_Sampah_di_Indonesia.pdf   Pada hari, tanggal dan pukul:13 Desember 2011.

SNI T-13-1990-F tentang Tata Cara Pengelolaan Teknik Sampah Perkotaan. Badan Standar Nasional. Jakarta.

SNI -T-12-1991-03. Tata Cara Pengelolaan Sampah di Permukiman. Badan Standar Nasional. Jakarta.

SNI T-13-1990-F tentang Tata Cara Pengelolaan Teknik Sampah Perkotaan. Badan Standar Nasional. Jakarta.

SNI -T-11-1991-03. Tata cara Pemilihan Lokasi Tempat Pembuangan Akhir Sampah. Badan Standar Nasional. Jakarta.

Syafrudin, CES, Ir. MT, 2004, Model Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat (Kajian Awal Untuk Kasus Kota Semarang), Makalah pada Diskusi Interaktif: Pengelolaan Sampah Perkotaan Secara Terpadu, Program Magister Ilmu Lingkungan UNDIP.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP(DR.IR.DRS.H.SYAHRIAR TATO,SH.SAB.SSN.MS.MH.MM).

     1.Nama            :  DR. IR.DRS.SYAHRIAR TATO.SH.SAB.SSN.MS.MH.MM

  1. Status            :   Dosen Tetap Yayasan Pendidikan Bosowa
  2. Dosen (NIDN) :    09.2102.5101
  3. Dosen sertifikat :   12109101012869.
  4. Pangkat akademik :   Lektor Kepala (25 oktober 2004-SKEP.07/34/BP/U-45/X/04),
  1. Pangkat PNS :   Pangkat pengabdian IV/d, Pembina Utama Madya   (Kep.Presiden RI no.18/K TAHUN 2011).

1).Pengatur muda Tk.I (II/b).TMT.01-08-1979 Kep Menteri PU no.066/P2/1979.tgl.16-7-1979.

2).Pengatur (II/c).TMT. 01-04-1981.Kep. Menteri PU no.362/PA/81. Tgl 03-12-1981.

3).Penata muda (III/a).TMT 01-04-1985.Kep.Menteri PU no.KEP/0046/b/w.20/85.tgl06-08-1985.

4).Penata muda Tk.I (III/B).TMT.01-10-1987.Kep Menteri PU.no.Kep.0017/B/w20/895.tgl.6-8-1988

5).Penata (III/c). TMT 01-10-1991,Kep.Menteri PU.no.kep.001/B/w20/94.tgl.25-1-1992.

6).Penata Tk I.(III/d).TMT.1-10-1993.Kep.Menteri PU.no.kep006/B/w20/1994.tgl.18-1-1994.

7).Pembina (IV/a). TMT.1-10-1997.Kep Menteri PU no kep.172/B/w20/975.tgl 19-9-1997.

8).Pembina tk I.(IV/b).TMT.01-04-2001.Presiden RI no.Kep.no.26/KTH.2001.tgl 10-8-2001.

9).Pembina utama muda.(IV/C).TMT.01-04-2006.Presiden RI no.25/K.th.2006.

7.Kelompok Keahlian   :   1.Perencanaan Prasarana Wilayah dan Kota.

  1. Perencanaan Kawasan Wisata.
  2. Konsep dan Struktur Tata Ruang.
  3. Civil Engineering.
  4. Penyehatan dan pencemaran lingkungan.
  5. Penyutradaraan dan Keaktoran.

8;No. KTP                              :    7371092102510001.

9.Pasport                                :    A.3948304.

10.Kelamin                              :    Laki-Laki

11.Agama                                :    Islam

12.Kota/Tanggal Lahir            :    Pinrang , 21 pebruari 1951

13.Jabatan Akademik              :    1).Direktur Pascasarjana STIK Tamalate 2008-2011.

                                                  2)Dekan Fakultas Teknik ISTP Makassar 2010-2011.

                                                     3).Dekan Fak. Seni Media Film dan TV IKM. 2013.

14.Instansi Induk                    :    Universitas “45” Makassar.

 

15.Riwayat Pendidikan

 

  1. Strata Sarjana Muda (SM)
  • Tanggal Lulus : 12 agustus 1975(tahun 1970-1975)
  • Gelar : Bachelor of Architec Engineering (BAE)
  • Nama PT : Akademi Teknologi Negeri
  • Kota Asal PT : Makassar
  • Bidang Ilmu : Arsitektur
  • Judul perancangan : Perencanaan bangunan gedung perpustakaan Ujung Pandang

Pembimbing                  : Ir. Winardi sukowiyono.      

  1. Strata Satu ( S1 )
  • Tanggal Lulus : 26 Maret 1984 (1980-1984)
  • Gelar : Doktorandus ( Drs )
  • Nama PT : STIA-LANRI
  • Kota Asal PT : Makassar
  • Bidang Ilmu : Administrasi Negara.
  • Judul Skripsi : Implementasi program terpadu Pemugaran Perumahan Desa
  • di Propinsi Sulawesi Selatan Ditinjau dari Administrasi Pembangunan
  • Pembimbing : Dr. HM. Syukur Abdullah MPA
  1. Strata Satu (S1)           
  • Tanggal Lulus : 10 maret 1990 (1984-1990)
  • Gelar : Insinyur (Ir)
  • Nama PT : Universitas Muslim Indonesia
  • Kota Asal PT : Makassar
  • Bidang Ilmu : Teknik sipil.
  • Judul Skripsi : Model Pengelolaan Bangunan Gedung dengan Metode
  • Gabungan GUNCHART-CPM-HANNUM CURVE.

                    Pembimbing        : Ir.HM. Ridwan Abdullah, Msc.      

  1. Strata Satu (S1)          
  • Tanggal Lulus : 6 April 2009 (2006-2009)
  • Gelar : Sarjana Hukum ( SH )
  • Nama PT : Universitas Satria Makassar
  • Kota Asal PT : Makassar
  • Bidang Ilmu : Hukum Pidana.
  • Judul Skripsi : Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Keyakinan Hakim
  • dalam Proses Pembuktian Menurut Hukum Acara Pidana

                     Pembimbing        : HM. Yunus Idy.SH.MH dan Djonny.SH.MH    

  1. Strata Satu (S1)         
  • Tanggal Lulus : 15 November 2011 (2008-2011)
  • Gelar : Sarjana Administrasi Bisnis (SAB)
  • Nama PT : STIA-YPA-AH
  • Kota Asal PT : Makassar
  • Bidang Ilmu : Administrasi Bisnis.
  • Judul Skripsi : Faktor yang Mempengaruhi Retribusi Penerimaan Pengelolaan
  • PDAM Kabupaten Pinrang ditinjau dari segi Administrasi Bisnis
  • Pembimbing : Dr. Drs. Amiruddin Semma dan Muhammad Amiruddin,SE.
  1. Strata Satu (S1).

                     Tanggal Lulus       : 27 juni 2013.(2008-2013)

  • Nama PT : Institut Kesenian Makassar
  • Kota Asal PT : Makassar
  • Bidang Ilmu : Seni Media Rekam Film dan Televisi.
  • Judul Karya           : Karya Penciptaan Film Pendek berjudul TANDA CINTA

       Pembimbing          : Machfud Ramli,S.Sos dan Yohan C Tinungki,S.Mus,M.Sn.

  1. Strata Dua (S2)                    
  • Tanggal Lulus : 17 Oktober 1992.( 1990-1992)
  • Gelar : Magister Sains ( MS )
  • Nama PT : Universitas Hasanuddin
  • Kota Asal PT : Makassar.
  • Bidang Ilmu : Pencemaran dan Penyehatan Lingkungan.
  • Judul Tesis : Studi Tingkat Kekumuhan Permukiman pada
  • Kawasan Pantai Kota Madya Ujung Pandang.
  • Pembimbing : Dr.Ir.Yulianto Sumalyo,Prof.Dr.Rahardjo Adisasmita,Dr.Ir.Sampe

                                         Paembonan,MS.

  1. Strata Dua (S2)

–     Tanggal lulus           : 27 Mei 2010.(2008-2010)

–     Gelar                       : Magister Hukum.( MH )

–     Nama PT             : Universitas Kristen Indonesia Paulus.

–     Kota Asal PT       : Makassar.

–     Bidang Ilmu       : Hukum Tata Negara dan Pemerintahan.

–       Judul Tesis         : Analisis Yuridis Pemanfaatan Ruang Berdasarkan Peraturan

                                       Daerah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Rencana Tatat Ruang

                                        Wilayah Kota Makassar.

  1. Strata Dua (S2)

–     Tanggal lulus         : 30 April 2012(2010-2012)

–     Gelar                     : Magister Manajemen ( MM )

–     Nama PT             :   Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pengembangan Bisnis dan Manajemen

–     Kota Asal PT       :   Jakarta

–     Bidang Ilmu       :   Manajemen .

–     Judul Tesis         :   Pengaruh Faktor Pembiayaan untuk Meningkatkan

                                       Pengelolaan Persampahan Kota Makassar

–     Pembimbing       : Prof.Dr.Masngudi,SE dan Dr,Wier Ritonga ,SE,MM.

  1. Strata Tiga (S3 )
  • Tanggal Lulus : 16 Juli 2004 (1996-2004)
  • Gelar : Doktor (Dr)
  • Nama PT : Universitas Hasanuddin.
  • Kota Asal PT : Makassar
  • Bidang Ilmu : studi Ilmu Teknik.
  • Judul Disertasi : Model Teknologi Pengolahan Limbah Cair dengan Filter BiogeoKimia
  • Pembimbing : Prof. Dr. Ir. Muh.Arief.Dipl.Ing

Prof. Dr. Syahrul. M,Agr.

Prof. Dr. Ir. Muh.Saleh Pallu,M.Eng.

Prof, Dr. Ir. Mary Selintung, MSc

 

  1. Riwayat Jabatan di Pemerintahan(sebelumnya), Akademik dan Pengabdian Masyarakat :

1).Kepala seksi Peraturan dan Perundang-Undangan, 24-9-1984 s/d 2-7-1987,

   SK.KADIS PU no.60/p.13/84.

2).Kepala loka Bahan Bangunan,21-5-1986 s/d 21-05-1991.Kep.Men

   PU no.14/KPTS/KL/86.

3).Kepala Seksi Perumahan 3-7-1986 s/d 31-5-1991.Kep.Gubernur no.PN 821/24-176.

4).Kepala Sub Dinas Perumahan ,1-6-1991 s/d 2-5-1999.Kep. Gubernur no.821.23-88.

5).Kepala Sub Dinas Air Bersih,3-5-1999 s/d 19-5-2001.

6).Kepala Sub Dinas Perkotaan dan Perdesaan,20-3-2001 s/d 14-4-2005,

   Kep. Gubernur no.821.22-85.

7).Pemimpin Proyek Bahan bangunan Lokal dan Pusat Informasi Teknik Bangunan

   1-4-1984 s/d 1-4-1987 Kep.Men PU no.196/KPTS/84.

8).Pemimpin Proyek Perumahan Rakyat dan Penataan Bangunan

     1-4-1987 s/d 1-4-1992,Kep.Men PU no.104/KPTS/87.

9).Pemimpin Proyek Air Bersih SLA-OECF 1-4-1996 s/d

   1-4-2000 Kep.Men PU 775/KPTS/X/96.

10).Wakil Kepala Dinas Tarkim 14-9-2005 s/d 2009 Kep.Gubernur no.821.22.31.

11) Plt Kepala Dinas Tarkim 1-6-2009 s/d 21-2-201 Kep.Gubernur no. 858.4-04.

12)Diangkat sebagai Dosen Tetap Universitas “45”, Nomor : SKEP.07/34/BP/U-45/X/04

     Tanggal 25 oktober 2004.

13).Diangkat sebagai Direktur Pasca Sarjana STIK Tamalatea Makassar tahun 2008 s/d tahun 2011 14).Diangkat sebagai Dekan Fakultas Teknik Institut Sains dan Teknologi Pembangunan

     Makassar tahun 2010 s/d tahun 2011.

15).Diangkat sebagai Dekan Fak.Seni Media Rekam,Film dan TV , Institut Kesenian

     Makassar tahun 2013 s/d sekarang.

16).Diangkat sebagai Ketua Divisi Etika Budaya ICMI Korwil Sulsel.

17).Diangkat sebagai Kepala Pusat Kajian Lingkungan Hidup Fakultas Teknik Universitas “45”

18).Diangkat sebagai Anggota Forum Kota Sehat tahun 2009 s/d tahun 2011.

19).Diangkat sebagai Tim Penyusun Renstra Universitas “45” Tahun 201

20).Diangkat sebagai Tim Penyusun Renstra Program Pascasarjana Universitas “45” Tahun 2011.

21).Diangkat sebagai Dewan Penasehat Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) Provinsi

       Sulsel 2010 s/d 2013.

22).Diangkat sebagai Tenaga Ahli KAPET Parepare Tahun 2010 s/d -2011.

23).Diangkat sebagai Tenaga Ahli Kawasan Pengembangan Ekonomi terpadu

       Parepare tahun 2011 s/d 2013.

24).Diangkat sebagai Tenaga Ahli Penataan Bangunan dan Lingkungan Pada

     Dinas Tarkim propinsi sulawesi Selatan Tahun 2010 s/d Tahun 2013 .

25).Diangkat sebagai Tenaga Ahli dalam Penyusunan Rencana Tataruang

     Wilayah Kabupaten Sinjai tahun 2013.

26).Diangkat sebagai Tenaga Ahli dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah

     Kabupaten Bulukumba tahun 2013.

27).Diangkat sebagai tenaga ahli pada Kajian Lingkungan Hidup Strategis

       Kabupaten Boven Digoel Papua tahun 2013 .

  1. Penghargaan atas karya bakti.
  2. Satya Karya 1985 Mentri Pekerjaan Umum
  3. Satya Lencana 10th 1997 Presiden RI
  4. Satya Lencana 20th 2003 Presiden RI
  5. Satya Lencana 30th 2009 Presiden RI.
  6. ASEAN EXSECUTIVE AWARD 2004

 

  1. Daftar karya ilmiah dan populer yang ditulis .

NO

JUDUL TULISAN

TAHUN

DITERBITKAN SEBAGAI : *)

1.

Kebijakan system perencanaan terhadap pembangunan perkotaan

2005

Jurnal SPASIAL Perencanaan wilayah dan Kota Univ. 45, Mei 2005

2.

Tata Guna lahan – system transportasi sebagai sub system dalam perencanaan pembangunan yang berkelanjutan

2006

Jurnal SPASIAL, Perencanaan wilayah dan Kota Univ. 45, Mei 2006

3.

Hambatan dalam system pembangunan perkotaan yang berkelanjutan

2007

Jurnal SPASIAL, Perencanaan wilayah dan Kota Univ. 45, April 2007

4.

Pengelolaan sampah perkotaan sebagai sebuah sistem

 

2008

Jurnal SPASIAL, Perencanaan wilayah dan Kota Univ. 45, April 2008

5.

Struktur Spasial wilayah peri urban sebagai system dari tata ruang kota

2008

Jurnal SPASIAL, Perencanaan wilayah dan Kota Univ. 45, Juni 2008

6.

Pendekatan system dalam struktur spasial wilayah peri urban

2009

Jurnal SPASIAL, Perencanaan wilayah dan Kota Univ. 45, April 2009

 

  1. Daftar Artikel Dosen selama 10 tahun terakhir

NO

JUDUL ARTIKEL

TAHUN

DITERBITKAN SEBAGAI : *)

1.

Air Sumber kehidupan, masihkah lestari

2003

Artikel dalam Majallah “sinergi”no6 Tahun I, Oktober 2003

2.

Sastra tutur tradisional etnis bugis Makassar, masihka memukau?

2003

Artikel dalam Majallah “BKKI-NEWS” Edisi 1 Tahun 2003

 

Menstimulasi peran aktif public dalam apresiasi Film dan sinetron Indonesia

2003

Artikel dalam Majallah “BKKI-NEWS” Edisi 1 Tahun 2003

4.

Manajemen Strategik organisasi seni budaya

2003

Artikel dalam Majallah “BKKI-NEWS” Edisi 2 Tahun 2003

5.

Filter Biogeokimia, Mengolah limbah cair perkotaan

2004

Artikel dalam Majallah

“ Sinergi” no1. Tahun I, Januari 2004

 

6

1 Milyard Orang Dambakan Air

2004

Artikel dalam Majallah “sinergi”no3 Tahun. II

Maret 2004

 

Manajemen seni budaya menggapai produktifitas melalui kerjasama tim

2004

Artikel dalam Majallah “BKKI-NEWS” Edisi 3 Tahun 2004

 

Mungkinkah membangun seni budaya”Beraura” tradisi di Sulawesi Selatan

2004

Artikel dalam Majallah “BKKI-NEWS” Edisi 5 Tahun 2004

 

Menjadikan seni tradisional siplemen pencapaian kemandirian local

2004

Artikel dalam Majallah “BKKI-NEWS” Edisi 6 Tahun 2004

10.

Meniru Istambul Turki Mengembangkan Wisata Kota ( Tinjauan Pemamfaatan Ruang Kota untuk kebutuhan wisata)

 

2005

Artikel dalam Majallah “Mimbar Aspirasi”Edisi 44 Februari 2005

11.

 

12.

Identifikasi kawasan terpilih pusat pengembangan desa dikabupaten Majene propinsi sulawesi barat.

Juridical analysis Utilization of space based regulation member 6 0n the spatial plan area of the city Makassar

Desember 2012

Jurnal SPASIAL vol 8 no.2 ISSN : 1411-3899

13.

Arahan pengembangan kawasan strategi kota galesong kabupaten takalar

     2010

Jurnal SPASIAL vol 8 no.1- ISSN : 1411-3899

14.

 

 

15.

Evaluasi rencana Kawasan Agropoitan di kawasan matakali-kabupaten polewali mandara sulawesi barat.

 

Disparitas pemanfaatan ruang terhadap PERDA no 6 tahun 2006 tentang RTRW kota Makassar.

 

 

 

2010.

 

 

2010

Jurnal Tekstur kota

Vol 1 no 2-ISSN 2086-7786.

Jurnal Tekstur kota

Vol 2 no 1-ISSN 2086-7786.

 

 

 

 

  1. Karya Ilmiah

 

1.

Jenis Karya Ilmiah

:

Penelitian

 

Dipublikasikan pada

:

Journal of Science and Technology integration vol.III, januari 2011, ISSN : 1675-8437.Selangor Malaysia

 

Dilaksanakan secara

:

Mandiri

 

Sebagai

:

Penulis Utama

 

Jenis Pembiayaan

:

Mandiri

 

Tahun-Bulan

:

2010 (4 bulan)

 

Judul Karya Ilmiah

:

Area Development Minapolitan coastal communities to improve economy Gowa

       

2.

Jenis Karya Ilmiah

:

Penelitian

 

Dipublikasikan pada

:

Seminar International book expo 2012 malaysia

 

Dilaksanakan secara

:

Mandiri

 

Sebagai

:

Penulis Utama

 

Jenis Pembiayaan

:

Biaya sendiri

 

Tahun-Bulan

:

2012 (2 bulan)

 

Judul Karya Ilmiah

:

Arsitektur tradisional sulawesi selatan warisan budaya etnis lokal Indonesia.

       

3.

Jenis Karya Ilmiah

:

Penelitian

 

Dipublikasikan pada

:

Seminar arsitektur tradisional minahasa dan suku tobadij papua

 

Dilaksanakan secara

:

Kelompok

 

Sebagai

:

Penulis Utama

 

Jenis Pembiayaan

:

Satker balai pengembangan teknologi perumahan tradisional makassar (APBN)

 

Tahun-Bulan

:

2009 (6 bulan)

 

Judul Karya Ilmiah

:

Arsitektur rumah tradisional minahasa dan suku tobadij papua.

       

4.

Jenis Karya Ilmiah

:

Penelitian

 

Dipublikasikan pada

:

Seminar Dinas tataruang dan permukiman Sulawesi Selatan.

 

Dilaksanakan secara

:

Kelompok

 

Sebagai

:

Tim teknis

 

Jenis Pembiayaan

:

Dinas Tata ruang dan permukiman.(APBN )

 

Tahun-Bulan

:

2008 (6 bulan)

 

Judul Karya Ilmiah

:

Identifikasi kawasan Resapan air kawasan metropolitan Mamminasata

       

5.

Jenis Karya Ilmiah

:

Penelitian

 

Dipublikasikan pada

:

Seminar pada Dinas Tata ruang dan Pemukiman Sulawesi Selatan

 

Dilaksanakan secara

:

Kelompok

 

Sebagai

:

Tim teknis

 

Jenis Pembiayaan

:

Dinas Tataruang dan permukiman (APBN)

 

Tahun-Bulan

:

2008 (4 bulan)

 

Judul Karya Ilmiah

:

Penyusunan masterplan Kawasan Agropoiltan Allakuang kabupaten Sidenreng Rappang.

       

 

6.

Jenis Karya Ilmiah

:

Penelitian

 

Dipublikasikan pada

:

Seminar pada Dinas Tata Ruang dan Permukiman Sulawesi Selatan

 

Dilaksanakan secara

:

Kelompok

 

Sebagai

:

Tim teknis

 

Jenis Pembiayaan

:

Dinas Tataruang dan Pemukiman ( APBN)

 

Tahun-Bulan

:

2009 (4 bulan)

 

Judul Karya Ilmiah

:

Penyusunan Master plan Kawasan Agropoitan Mangbotu Kabupaten Luwu Timur

       

7.

Jenis Karya Ilmiah

:

Buku ilmiah

 

Dipublikasikan pada

:

De la macca ISBN no 978-602-263-009-8

 

Dilaksanakan secara

:

Mandiri

 

Sebagai

:

Penulis Utama

 

Jenis Pembiayaan

:

Mandiri

 

Tahun-Bulan

:

2013

 

Judul Karya Ilmiah

:

Cara sederhana mengolah sampah perdesaan.

       

8.

Jenis Karya Ilmiah

:

Penelitian

 

Dipublikasikan pada

:

Seminar pada Bapeda Kabupaten Boven digoel

 

Dilaksanakan secara

:

Kelompok

 

Sebagai

:

Tim teknis

 

Jenis Pembiayaan

:

APBD Kab, Boven Digoel

 

Tahun-Bulan

:

2013 (6 bulan)

 

Judul Karya Ilmiah

:

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) kabupaten boven Digoel

       

9.

Jenis Karya Ilmiah

 

Buku ilmiah

 

Dipublikasikan pada

 

Penerbit Lamacca press-ISBN no, 979-3897-49-2

 

Dilaksanakan secara

 

Mandiri

 

Sebagai

 

Penulis Utama

 

Jenis Pembiayaan

 

Mandiri

 

Tahun-Bulan

 

2009.

 

Judul Karya Ilmiah

 

Arsitektur Tradisional Sulawesi Selatan,Pusaka warisan budaya indonesia.

       

10.

Jenis Karya Ilmiah

 

Buku ilmiah

 

Dipublikasikan pada

 

De la macca-ISBN no 978-979-3897-36-3

 

Dilaksanakan secara

 

Mandiri

 

Sebagai

 

Penulis Utama

 

Jenis Pembiayaan

 

Mandiri

 

Tahun-Bulan

 

2010

 

Judul Karya Ilmiah

 

Mengolah limbah cair rumah tangga dengan filter biogeokimia

       

11.

Jenis Karya Ilmiah

 

Buku Ilmiah

 

Dipublikasikan pada

 

De la Macca.ISBN 978-602-263-008-1

 

Dilaksanakan secara

 

Mandiri

 

Sebagai

 

Penulis Utama

 

Jenis Pembiayaan

 

Mandiri

 

Tahun-Bulan

 

2013.

 

Judul Karya Ilmiah

 

Mari membangun kawasan hijau dan bangunan hijau yang ramah lingkungan

 

       

12.

Jenis Karya Ilmiah

 

Buku ilmiah

 

Dipublikasikan pada

 

De la macca.ISBN 978 602 263 010 4

 

Dilaksanakan secara

 

Mandiri

 

Sebagai

 

Penulis Utama

 

Jenis Pembiayaan

 

Mandiri

 

Tahun-Bulan

 

2013

 

Judul Karya Ilmiah

 

Potensi dan harapan masa deoan kawasan pengembangan ekonomi terpadu (Kapet) parepare

 

  1. Kegiatan dalam dan luar negeri .

 

No.

Jenis Kegitan

Tempat dan Waktu Kegiatan

Jenis Partisipasi

Penyaji

Peserta

 

       

1.

Earthquake Engeenering for reconstruction

University of Victoria,wellington selandia baru 1996

 

Peserta

2.

Earthquake Disaster Management

Universityof new

     south wales-

sidney australia 1996

 

peserta-

3.

Training of Water suplly Engineering

OECF/JICA.Tokyo jepang 1997

 

peserta-

4.

OzWater conference

and Exebhition

Perth australia 2004

Penyaji

 

5.

Studi Kawasan Agropolitan

HPTI Bangkok Thailand   tahun 2003

 

peserta-

6.

Bussiness& Industries Conference –Exhibition

Istambul-turki 2006

Penyaji

 

7.

Asia Pasific Academic consortium for Public Health conference

Yonsei university-seoul-korea selatan 2011

penyaji

8.

International book expo and exebhition

Kualalumpur.malaysia tahun 2012

     penyaji

9.

AsiaPasific Academic Consortium for Public Health confrence.

Colonbo – srilanka 2012

penyaji

10.

Pelatihan teknik Manajemen Information sistem program nasional   Pengembangan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat

DITJEN CIPTA KARYA

Tahun 2009

Narasumber

11.

Pelatihan teknis Training of trainers program PANSIMAS

DITJEN CIPTA KARYA

Tahun 2008

 

Narasumber

 

12.

Sosialisasi UU No.26 tahun 2007 tentang penataan ruang

DISTARKIM Sulsel tahun 2009

Narasumber

13.

Pelatihan-AparatPemerintah kabupaten/kota se SulSel

Dinas Tarkim Provinsi Sulsel 2009.

Narasumber

14.

Pelatihan-Pengendalian Pemanfaatan Ruang RTR Provinsi Sulsel

12-14 Juni 2013, Dinas Tarkim Provinsi Sulsel

Narasumber

15.

Pelatihan teknis pilihan teknologi dalam pembangunan prasarana dan sarana sanitasi dan air limbah.

Dinas Tarkim Provinsi Sulsel 2009.

Narasumber

16.

Pelatihan aparat pemda kab/kota, Strategis pengembangan kab/kota berbasis rencana tata ruang kota

Dinas Tarkim Provinsi Sulsel 2009.

Narasumber

17.

Lokakarya nasional master plan dan perencanaan teknis kerjasama kota metropolitan mamminasa

Ditjen Bangda Depdagri – Jakarta tahun 2009

Narasumber

18.

Timteknis/Kelompok-kerja Pembangunan-kotabaru Mamminasata

Dinas Tarkim Provinsi Sulsel 2009.

Pengarah

19

 

 

 

20.

 

 

 

21.

 

 

22

 

23.

 

 

 

24.

 

 

25

 

 

26

 

27

 

 

28.

 

Seminar nasional Arsitektur rumah dan Permukiman Tradisional Kawasan Timur Indonesia.

Disseminasi peraturan perundang undangan penataan bangunan dan lingkungan.

Seminar-nasional,ibukota negara,harapan dan tantangan

 

Studi optimalisasi pelabuhan Ferry Mamuju propinsi sulawesi Barat

Studi Kelayakan Pembangunan Dermaga bala-balakang kabupaten Mamuju Sulawesi barat

Seminar Penyusunan Rencana Zonasi Kawasan Minapolitan kab. Luwu timur.

Seminar nasional penerapan konsep bangunan hijau pada bangunan gedung.

International seminar on urban and regional planning

Pelatihan-Manajemen persampahan .

Bimbingan teknis pemanfaatan citra satelit untuk informasi spasial sumber daya lahan.

 

Badan Litbang PU,tahun 2010

 

 

 

DITJEN CIPTA KARYA tahun 2010.

 

Pemerintah propinsi Sulawesi-Selatan

tahun 2011.

Pemerintah propinsi Sulawesi Barat 2009. Pemerintah propinsi Sulawesi Barat 2009.

 

 

BPSPL Makassar 2010

 

 

DITJEN CIPTA KARYA tahun 2012.

 

ASPI-tahun 2011.

 

DISTARKIM Sulsel

Tahun 2012.

 

LAPAN-thn 2012

Penyaji

 

Narasumber

 

Narasumber

Tim Pakar

 

Tim pakar

 

 

Penyaji

 

 

penyaji

 

 

 

 

penyaji                                        

         —-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

peserta-

 

 

 

 

peserta

 

29.

Pelatihan Teknis Sistem Informasi Manajemen Kawasan Ekonomi Terpadu( Berbasis GIS)

Ditjen Tata Ruang-UNHAS-LAPAN

Tahun 2013.

 

peserta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explore posts in the same categories: TULISAN POPULAIR

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: