orasi

ORASI ILMIAH DR.IR.DRS. SYAHRIAR TATO,SH,SAB,SSN.MS.MH.MM PADA WISUDA SARJANA STIA-PARIS,YAYASAN AL HARRIS
ASSALAMU ALAIKUM WRWB
Yang terhormat Koordinator Kopertis Wilayah IX;
Yang terhormat Walikota Makassar;
Yang terhormat,ketua yayasan pendidikan amanat abdul haris,,ketua yayasan pendidikan Tamalatea Makassar.
Yang terhormat,pimpinan perguruan tinggi se kopertis wilayah IX.
Yang terhormat para dosen Pembina pada STIA PARIS,STIK TAMALATEA dan STIPAR,serta para wisudawan/wisudawati,hadirin yang saya muliakan,
Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadirat ALLAH SWT,karena karunianya.
kita semua saat ini dapat bersama menghadiri rangkaian acara Wisuda Sarjana ke II Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi –Paris, yayasan Pendidikan Amanat Abdul Haris Makassar .
Terima kasih sebesar besarnya kami ucapkan pada civitas academica STIA – PARIS ,karena pada hari ini kami mendapat kehormatan menyampaikan orasi ilmiah Sebagai salah satu dosen sekolah tinggi ini yang membina dan mengembangkan Ilmu Administrasi dan manajemen , pada kesempatan ini kami menyampaikan orasi ilmiah dengan topik “ Pelayanan Publik yang berkeadilan, persamaan hak dan beretika dalam apresiasi pembangunan bangsa”.
Fokus orasi ilmiah yang akan disampaikan pada kesempatan yang baik ini adalah seputar kondisi pelayanan publik yang dilakukan oleh aparat birokrasi yang seringkali mengabaikan etika dalam memberikan pelayanan, sehingga menimbulkan mal praktek-administrasi. Juga akan diuraikan mengenai dasar etika pelayanan publik, issue pendukung yang diperlukan, dan hasil-hasil kajian yang pernah dilakukan berkaitan dengan etika pelayanan publik, sehingga dapat dijadikan konparatif penanganan birokrasi dewasa ini dalam memberikan pelayanan kepada public,serta pembenahan dan juga peningkatan kualitas dari aparat birokrasi sebagai fasilitator pelaksanaan pembangunan nasional terutama dalam memberi pelayanan yang memuaskan kepada masyarakat.
Mewujudkan cita-cita nasional memerlukan kesungguhan untuk menegakkan demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,
Untuk menuju ke arah demokrasi adalah merupakan sebuah proses yang panjang, bibit-bibitnya perlu disemai, dipelihara, dipupuk dan dikembangkan, sehingga dapat bertumbuh dan berkembang secara mandiri. Untuk itu, sangatlah diperlukan adanya kesadaran untuk selalu bersikap dan berperilaku demokratis dan berkeadilan.
Transformasi ke arah demokrasi sebenarnya mengandung pengertian pergeseran dari suatu sistem non demokratis ke arah sistem yang demokratis. Berbagai kasus Indonesia, transformasi ke arah demokrasi hampir selalu berkaitan dengan perubahan dari hubungan yang memiliki karakter ZERO-SUM dalam artian negara sangat kuat dan masyarakat sipil sangat lemah, berubah menjadi hubungan yang positive-sum.
Di lihat dari sudut pandang Ilmu Politik, reformasi sama dengan demokratisasi dengan tujuan akhir membentuk Clean Government dan Good Governance(Imawan, 2000). Clean Government yang dimaksudkan adalah suatu bentuk atau struktur pemerintahan yang menjamin tidak terjadinya distorsi aspirasi yang datang dari masyarakat, serta menghindari terjadinya penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power).
Good Governance adalah sebuah mekanisme kerja, dimana aktivitas pemerintahan berorientasi pada terwujudnya keadilan sosial ,persamaan hak,dan pemerintah mampu secara maksimal melaksanakan tiga fungsi dasarnya (service, development, empowerment). Untuk itu diperlukan adanya:Perlindungan yang nyata terhadap “ruang & wacana” publik;
Mengakui dan menghormati kemajemukan politik, dalam rangka mendorong partisipasi dan mewujudkan desentralisasi;Pemerintah akan mengambil posisi sebagai fasilitator dan advocator untuk kepentingan publik.

Para anggota Senat dan hadirin yang kami muliakan

Birokrasi memang diharapkan berperan besar dalam pelaksanaan seluruh rencana pembangunan bangsa yang telah diputuskan dalam kebijakan publik. Namun dalam praktek pemerintahan – peran birokrasi seringkali diragukan untuk dapat menghidupkan dan mendinamisasikan proses demokratisasi, karena sifat birokrasi manapun pasti tidak dinamis (Suseno, 1992). Bahkan Sutoro Eko (2003) menyatakan bahwa raksasa birokrasi Indonesia yang tidak bermutu, justru menjadi beban yang sangat berat bagi negara dan masyarakat. Birokrasi Indonesia adalah institusi yang lebih banyak menghabiskan ketimbang menghasilkan. Sebagai sarang korupsi dan pencurian, birokrasi adalah penyumbang terbesar krisis finansial negara. Benar-benar sebuah ironi yang konyol kalau negara menderita krisis tetapi para pengelolanya bisa hidup kaya dan mewah. Birokrasi laksana lokomotif tua yang menarik gerbong gerbong barang dengan beban overload diatas rangkaian rel yang rapuh dan karatan.
Kasus pada lembaga keuangan Negara,baik kasus bank century,kasus perpajakan,dan Makelar kasus pada institusi penegakan Hukum,merupakan bukti lemahnya institusi birokrasi kita dalam menjalankan peran sebagai pelayan public.
Kasus Bank Century hingga kini masih menjadi pemberitaan hangat disejumlah media massa, baik media massa yang berorientasi elektronik dan cetak. Kasus Bank Century juga telah menyeret berbagai institusi hukum di Indonesia, seperti halnya KPK, POLRI,dan DPR.
Kronologis perbankan bermula pada tanggal 13 November 2008,Bank Century gagal kliring karena gagal menyediakan dana (prefund),17 November 2008,Antaboga Delta Sekuritas yang dimilik Robert Tantutar mulai default membayar kewajiban atas produk discreationary fund yang di jual Bank Century sejak akhir 2007.20 November 2008,BI Mengirim surat kepada Menteri Keuangan yang menetapkan Bank Century sebagai bank gagal yang berdampak sistemik dan mengusulkan langkah penyelamatan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Di hari yang sama, Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) yang beranggotakan BI, Menteri Keuangan, dan LPS, melakukan rapat.21 November 2008,Bank Century diambil alih LPS berdasarkan keputusan KKSK dengan surat Nomor 04.KKSK.03/2008. Robert Tantular, salah satu pemegang saham Bank Century, bersama tujuh pengurus lainnya di cekal. Pemilik lain, Rafat Ali Rizvi dan Hesham Al-Warraq menghilang.
Tahun 2008 menjadi saksi bagi tragedi perekonomian bangsa. Keadaannya berlangsung sangat tragis dan tercatat sebagai periode paling suram dalam sejarah perekonomian Indonesia. Mungkin dia akan selalu diingat, sebagaimana kita selalu mengingat black Tuesday yang menandai awal dari resesi ekonomi dunia tanggal 29 Oktober 1929 yang juga disebut sebagai malaise.
Seperti efek bola salju, krisis yang semula hanya berawal dari krisis moneter dengan cepat berkembang menjadi krisis ekonomi, berlanjut lagi ke krisis sosial kemudian ke krisis politik.Akhirnya, berkembang menjadi krisis total yang melumpuhkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Katakan, sektor apa di negara ini yang tidak goyah. Bahkan kursi atau tahta pejabat tinggi negara goyah, dan akhirnya dia tinggalkan.
Faktor yang mempercepat efek bola salju ini adalah menguapnya dengan cepat kepercayaan masyarakat, ketidakpastian penegakan hukum, sikap plin-plan pemerintah dalam pengambilan kebijakan, besarnya utang luar negeri , situasi perdagangan internasional yang kurang menguntungkan, dan bencana alam yang silih berganti
Senat academica dan hadirin yg saya hormati,
Adanya perubahan paradigma yang berpusat pada rakyat dan sejalan dengan perubahan paradigma dari UU No. 5 tahun 1974 yang menggunakan “THE STRUCTURAL EFFICIENCY MODEL”, menuju UU No. 22 Tahun 1999 dan selanjutnya diperbaharui dengan UU No. 32 Tahun 2004 yang lebih cenderung menggunakan “THE LOCAL DEMOCRACY MODEL”.
Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota diharapkan dapat menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di daerah. Semangat otonomi daerah pada dasarnya merupakan upaya memandirikan Pemerintah Daerah dalam menjalankan dan menyelenggarakan tugas pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di daerah. Untuk itu Pemerintah Daerah haruslah selalu tanggap dalam merespon serta menyikapi kebutuhan dan keinginan masyarakatnya. Dengan pelaksanaan otonomi daerah diharapkan pelayanan kepada masyarakat dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan lebih murah.
Perkembangan kehidupan masyarakat yang semakin dinamis, sejalan dengan tingkat kehidupan yang semakin baik, telah meningkatkan kesadarannya akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Masyarakat yang semakin kritis dan berani untuk mengajukan keinginan, tuntutan dan aspirasinya, serta melakukan kontrol atas kinerja pemerintah. Masyarakat semakin berani menuntut birokrasi publik untuk mengubah posisi dan perannya (revitalisasi) dalam memberikan layanan publik. Kebiasaan suka mengatur dan memerintah mesti diubah menjadi suka melayani, dari yang lebih suka menggunakan pendekatan kekuasaan, berubah menjadi suka menolong, semuanya menuju ke arah perobahan yang signifikan dan fleksibelitas kearah yang lebih baik
Negara dalam upaya mencapai tujuannya, pastilah memerlukan perangkat negara yang disebut dengan pemerintah dan pemerintahannya yang lebih berdayaguna dan berhasilguna. Dalam hal ini pemerintah pada hakekatnya adalah pelayan masyarakat. Ia tidaklah untuk melayani dirinya sendiri, tetapi melayani masyarakat serta menciptakan kondisi agar setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya (Rasyid, 1998:139).
Dalam paradigma “dikotomi politik dan administrasi” seperti dikemukakan oleh Wilson, dalam Widodo (2001:245), menegaskan bahwa pemerintah memiliki dua fungsi yang berbeda, yaitu fungsi politik yang berkaitan dengan pembuatan kebijakan (PUBLIC POLICY MAKING) atau pernyataan apa yang menjadi keinginan negara, dan fungsi administrasi yang berkenaan dengan pelaksanaan kebijakan-kebijakan tersebut.
Dengan demikian, kekuasaan membuat kebijakan publik berada pada kekuasaan politik (POLITICAL MASTER), dan untuk melaksanakan kebijakan politik tadi merupakan kekuasaan administrasi negara. Namun karena administrasi negara dalam menjalankan kebijakan politik memiliki kewenangan secara umum disebut “DISCRETIONARY POWER”, yakni keleluasaan untuk menafsirkan suatu kebijakan politik dalam bentuk program dan proyek, maka timbul suatu pertanyaan, apakah ada jaminan dan bagaimana menjamin bahwa kewenangan itu digunakan “secara baik dan tidak secara buruk”.
Atas dasar inilah etika diperlukan dalam administrasi publik. Etika dapat dijadikan pedoman, referensi, petunjuk tentang apa yang harus dilakukan oleh aparat birokrasi dalam menjalankan kebijakan politik, dan sekaligus digunakan sebagai standar penilaian apakah perilaku aparat birokrasi dalam menjalankan kebijakan politik dapat dikatakan baik atau buruk.
Etika, termasuk etika birokrasi mempunyai dua fungsi, yaitu: PERTAMA, sebagai pedoman, acuan, refrensi bagi administrasi negara (birokrasi publik) dalam menjalankan tugas dan kewenangannya agar tindakannya dalam organisasi tadi dinilai baik, terpuji, dan tidak tercela. KEDUA, etika birokrasi sebagai standar penilaian mengenai sifat, perilaku, dan tindakan birokrasi publik dinilai baik, tidak tercela dan terpuji.
Leys berpendapat bahwa: “Seseorang administrator dianggap etis apabila ia menguji dan mempertanyakan standar-standar yang digunakan dalam pembuatan keputusan, dan tidak mendasarkan keputusannya semata-mata pada kebiasaan dan tradisi yang sudah ada”. Selanjutnya, Anderson menambahkan suatu poin baru bahwa: “standar-standar yang digunakan sebagai dasar keputusan tersebut sedapat mungkin merefleksikan nilai-nilai dasar dari masyarakat yang dilayani”. Berikutnya, Golembiewski mengingatkan dan menambah elemen baru yakni: “standar etika tersebut mungkin berubah dari waktu-kewaktu dan karena itu administrator harus mampu memahami perkembangan standar-standar perilaku tersebut dan bertindak sesuai dengan standar tersebut” (Keban, 1994:51).
Dalam etika pelayanan publik ada seperangkat nilai yang dapat digunakan sebagai acuan, referensi, dan penuntun bagi birokrasi publik dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, yakni:
Efisiensi.Nilai efisiensi artinya tidak boros. Sikap, perilaku dan perbuatan birokrasi publik dikatakan baik jika mereka efisien (tidak boros). Menurut Darwin (1999) mereka akan menggunakan dana publik (public resources) secara hati-hati agar memberikan manfaat/hasil yang sebesar-besarnya bagi publik. Efisiensi dapat dicapai manakala setiap anggota organisasi dapat memberikan kontribusi kepada organisasi. Karena itu, perlu ditegakkan sebuah prinsip “janganlah bertanya apa yang saudara dapatkan dari organisasi, tapi bertanyalah apa yang dapat saudara berikan kepada organisasi”.
RESPONSIBLE;Nilai ini berkaitan dengan pertanggungjawaban birokrasi publik dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Menurut Friedrich dalam Darwin (1988), responsibilitas merupakan konsep berkenaan dengan standar profesional dan kompetensi teknis yang dimiliki administrator (birokrasi publik) dalam menjalankan tugasnya. Untuk bisa menilai perilaku, sikap, dan sepak terjang administrator harus memiliki standar penilaian sendiri yang bersifat administratif atau teknis, dan bukan politis. Disamping itu, pertanggungjawaban administratif menuntut administrator harus bertindak berdasarkan moral. Dalam hal ini birokrasi publik perlu bersikap adil, tidak membedakan CLIENT, peka terhadap ketimpangan yang terjadi dalam masyarakat, atau memegang teguh kode etik sebagai pelayan publik Sehingga dengan demikian diharapkan birokrasi yang RESPONSIBLE akan mampu memberikan layanan publik yang baik dan profesional.
Accountable;Nilai accountable menurut Harty (1977) merupakan suatu istilah yang diterapkan untuk mengukur apakah dana publik telah digunakan secara tepat dan tidak digunakan secara ilegal. Sedangkan Herman Finner (1941) nilai accountable merupakan konsep yang berkenaan dengan standar eksternal yang menentukan kebenaran suatu tindakan oleh birokrasi publik. Karenanya akuntabilitas ini disebut tanggungjawab yang bersifat objektif, sebab birokrasi dapat dikatakan accountable bilamana mereka dinilai objektif oleh orang (masyarakat atau melalui wakilnya) dapat mempertanggungjawaban segala macam perbuatan, sikap, dan sepak terjangnya kepada pihak mana kekuasaan dan kewenangan yang dimilikinya.
Responsiveness;Nilai ini berkaitan dengan daya tanggap dari birokrasi publik dalam menanggapi apa yang menjadi keluhan, masalah, dan aspirasi masyarakat. Mereka cepat memahami apa yang menjadi tuntutan publik, dan berusaha untuk memenuhinya. Mereka tidak suka menunda-nunda waktu, memperpanjang jalur pelayanan, atau mengutamakan prosedur tetapi mengabaikan substansi. Dengan demikian birokrasi publik dapat dikatakan baik apabila mereka dinilai memiliki responsif (daya tanggap) yang tinggi terhadap tuntutan, masalah, keluhan serta aspirasi masyarakat.
Adaptif adalah cepat menyesuaikan terhadap apa yang menjadi tuntutan, keinginan dan aspirasi masyarakat yang dilayani yang senantiasa mengalami tumbuh kembang.
Para anggota Senat dan hadirin yang kami muliakan
Mengutip catatan buku Etika administrasi negara dari AMERICAN SOCIETY FOR PUBLIC ADMINISTRATION(Perhimpunan Amerika untuk Administrasi Negara), menyebutkan prinsip-prinsip etika pelayanan sebagai berikut:
-Pelayanan terhadap publik harus diutamakan;
-Rakyat adalah berdaulat, dan mereka yang bekerja di dalam pelayanan publik secara mutlak bertanggung jawab kepadanya;
-Hukum yang mengatur semua kegiatan pelayanan publik. Apabila hukum atau peraturan yang ada bersifat jelas, maka kita harus mencari cara terbaik untuk memberi pelayanan publik;
-Manajemen yang efesien dan efektif merupakan dasar bagi administrator publik. Penyalahgunaan, pemborosan, dan berbagai aspek yang merugikan tidak dapat ditolerir;
-Sistem merit dan kesempatan kerja yang sama harus didukung, diimplementasikan dan dipromosikan;
-Mengorbankan kepentingan publik demi kepentingan pribadi tidak dapat dibenarkan;
-Keadilan, kejujuran, keberanian, kesamaan, kepandaian, dan EMPATHY merupakan nilai-nilai yang dijunjung tinggi dan secara aktif harus dipromosikan;
-Kesadaran moral memegang peranan penting dalam memilih alternatif keputusan;
Administrator publik tidak semata-mata berusaha menghindari kesalahan, tetapi juga berusaha mengejar atau mencari kebenaran (Wachs, 1985).Setiap kehidupan bermasyarakat, manusia pasti memerlukan pelayanan dari orang lain, baik pelayanan fisik maupun pelayanan administratif. Kaitannya dengan pelayanan publik maka dalam hal ini birokrasi sebagai abdi negara, abdi masyarakat adalah sebagai aparat pelaksana pelayanan (PUBLIC SERVICE) merupakan salah satu fungsi yang diselenggarakan dalam rangka penyelenggaraan administrasi negara.
PARA ANGGOTA SENAT DAN HADIRIN YANG KAMI MULIAKAN
Kata “birokrasi,” seringkali dipersepsikan masyarakat sebagai gambaran buram mengenai prosedur kerja yang berbelit-belit, proses pelayanan yang lamban, mekanisme kerja yang tidak efisien dan kurang efektif, sumber penyalahgunaan wewenang dan semacamnya, kendati memang secara empiris sulit dibantah adanya keadaan birokrasi yang memanifestasikan hal seperti itu. Persepsi demikian muncul karena birokrasi sebagai instrumen negara dan pemerintahan hanya dipandang dan dipahami dari dimensi realitas ketimbang dimensi netralitas.
Etika pelayanan dalam kinerja pelayanan publik diperlukan sebagai bentuk adanya sikap tanggap dari aparat birokrasi terhadap kepentingan masyarakat pengguna jasa. Kepentingan pengguna jasa harus ditempatkan sebagai tujuan utama, melalui prinsip pelayanan tersebut diharapkan tidak terjadi diskriminasi dalam pemberian pelayanan, dan bersikap ramah dalam memberi pelayanan, sehingga pengguna jasa merasa memperoleh pelayanan yang sebaik-baiknya. Jika kondisi pelayanan yang demikian diciptakan maka etika pelayanan publik dapat berjalan sesuai dengan misi aparat birokrasi dan tuntutan masyarakat pengguna jasa (Dwiyanto, 2000:201-202).
PARA ANGGOTA SENAT DAN HADIRIN YANG KAMI MULIAKAN
Masyarakat dalam hubungannya dengan pelayanan aparatur pemerintah selalu menuntut pemberian pelayanan yang cepat, cermat maupun ramah. Untuk mencapai pada pelayanan tersebut, pemahaman perilaku birokrasi sebaiknya diketahui terlebih dahulu sebagai suatu tindakan individu bagi keberhasilan organisasi, karena individu yang dapat membawa tatanan yang diberikan dapat memuaskan masyarakat dan harus berawal dari aparat birokrasi yang suka bekerja keras.
Menurut Tjokrowinoto (2001:11), relevansi pemuasan masyarakat atas pelayanan yang disediakan, perilaku birokrasi perlu diperhitungkan kompetensinya dengan mengacu pada dua hal yaitu: PERTAMA, birokrasi harus memberikan pelayanan publik dengan adil, menuntut kemampuan untuk memahami keadaan masyarakat, mengartikulasikan aspirasi dari kebutuhan masyarakat, lalu merumuskan dalam suatu kebijakan kemudian diimplementasikan; KEDUA, birokrasi harus mempunyai kompetensi untuk memberdayakan masyarakat sipil dengan menciptakan ENABLING SOCIAL SETTING, dari pendekatan TOP DOWN yang menguasai dinamika interaksi antara birokrasi dengan masyarakat dapat mengalami perubahan menjadi hubungan horisontal.
PARA ANGGOTA SENAT DAN HADIRIN YANG KAMI MULIAKAN
Praktek mal-administrasi acapkali timbul karena bertemunya faktor “niat atau kemauan dan kesempatan”, apabila ada niat kesempatan tidak ada mal-administrasi tidak akan terjadi, begitu sebaliknya kesempatan ada namun tidak ada niat maka tindakan mal-administrasi tidak terjadi.
Ada dua faktor sebagai sumber penyebab timbulnya mal-administrasi yaitu:PERTAMA, faktor internal yakni faktor pribadi orang yang melakukan tindakan mal-administrasi, misalnya niat, kemauan, dan dorongan yang tumbuh dalam pribadi orang; KEDUA, faktor eksternal yaitu faktor yang berada diluar diri pribadi orang yang melakukan tindakan mal-administrasi, misalnya lemahnya peraturan, lemahnya pengawasan, dan lingkungan kerja yang memungkinkan kesempatan untuk melakukan tindakan mal-administrasi.
Menurut Widodo (2001:259), mal-administrasi merupakan suatu praktek yang menyimpang dari etika administrasi yang menjauhkannya dari pencapaian tujuan administrasi. Sedangkan Nigro dan Nigro dalam (Widodo, 2001:259-262), mengemukakan terdapat delapan bentuk mal-praktek (mal-administrasi) yaitu :
1.Ketidak-jujuran (dishonesty), yaitu suatu tindakan administrasi yang tidak jujur. Misalnya; mengambil uang dan barang publik untuk kepentingan sendiri, menerima uang suap dari langganan (client), menarik pungutan liar, dan sebagainya. Dikatakan ketidak-jujuran karena tindakan ini berbahaya dan menimbulkan ketidak-percayaan (dis-trust), dan merugikan kepentingan organisasi atau masyarakat.
2.Perilaku yang buruk (unethical behaviour), pegawai (administrator publik) mungkin saja melakukan tindakan dalam batas-batas yang diperkenankan hukum, tetapi tindakan tersebut dapat digolongkan sebagai tidak etis, sehingga secara hukum tidak dapat dituntut. Misalnya, kecendrungan pegawai untuk memenangkan perusahaan koleganya dalam tender proyek; seorang pembesar minta kepada kepala personalia supaya familinya diluluskan dalam seleksi pegawai. Tindakan ini jelas tidak etis karena mengabaikan objektivitas penilaian.
3.Mengabaikan hukum (disregard of the law), pegawai (administrator publik) dapat mengabaikan hukum atau membuat tafsiran
-tafsiran hukum yang menguntungkan kepentingannya. Misalnya pegawai menggunakan mobil dinas untuk keluarga, padahal ia tahu fasilitas kantor yang secara hukum hanya diperuntukkan bagi pegawai dan hanya untuk kepentingan dinas.
-Favoritisme dalam menafsirkan hukum. Pejabat atau pegawai di suatu instansi tetap mengikuti hukum yang berlaku, tetapi hukum tersebut ditafsirkan untuk menguntungkan kepentingan tertentu. Misalnya “gubernur” sebagai pembina politik di wilayahnya harus bersikap netral, namun dalam pemilu sebagai kader partai A merasa terpanggil memenangkan partai tersebut.
-Perlakuan yang tidak adil terhadap pegawai. Pegawai diperlakukan secara tidak adil. Misalnya bos menghambat pegawai yang berprestasi karena merasa disaingi.
-Inefisiensi bruto (gross inefficiency). Betapapun bagus maksudnya, jika suatu instansi tidak mampu melakukan tugas secara memadai, para administrator disitu dinilai gagal, misalnya pemborosan dana secara berlebihan.

-Menutup-nutupi kesalahan. Pimpinan atau pegawai menutupi kesalahannya sendiri atau bawahannya, atau menolak diperiksa atau dikontrol oleh legislatif, atau melarang pers meliput kesalahan instansinya.
Selanjutnya Kartono (1999:65) menegaskan sikap moral pemimpin adalah sikap yang bertanggung jawab moral, berdasarkan otonomi, yang menuntut agar dirinya selalu bersikap kritis dan realistis. Sikap kritis tersebut perlu ditujukan kepada macam-macam kekuatan, kekuasaan dan otoritas yang terdapat di masyarakat. Dengan adanya sikap kritis dan kontrol sosial moral kepemimpinan dalam upaya membantu pelaksanaan pelayanan publik yang baik sangatlah besar, sebagaimana diungkapkan oleh Putra Fadillah (2001:34), bahwa moral kepemimpinan pejabat publik untuk berbuat baik dalam pelayanan publik dan mematuhi norma hukum yang berlaku akan mewujudkan jati diri birokrasi dan pelayanan publik yang sejati.
PARA ANGGOTA SENAT DAN HADIRIN YANG KAMI MULIAKAN
Otonomi membutuhkan pelayanan yang cepat, tepat, dekat, murah. namun Etika seringkali tidak dipahami,kalaupun dipahami, Etika pelayanan tidak dijalankan,Masih banyak terjadi mal-administrasi disemua institusi pelayanan public yang memerlukan pembenahan secara administrasi dan hukum.Menggelar pelayanan public yang prima dan berkeadilan serta persamaan hak dalam pelayanan,masih
Memerlukan dukungan semua pihak, sarana prasarana maupun panutan kepemimpinan.
Dan akhirnya,kami akhiri orasi ilmiah ini dengan mengutip pesan leluhur kita “resopa temmangngingngi malomo naletei pammase dewata”.
Wabillahi taufiq walhidayah.Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
Makassar 22 mei 2010

ORATOR

.
DR.IR.DRS.SYAHRIAR TATO.SH.SAB.SSN.MS.MH.MM.

R E F E R E N SI
1.Effendi, Sofian & Singarimbun Masri. 1989. METODE PENELITIAN SURVAI. Lembaga penelitian, pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), Jakarta.
2.Gafar, Afan. 2000. POLITIK INDONESIA TRANSISI MENUJU DEMOKRASI. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
3.Berg, Bruce L. 1989. QUALITATIVE RESEARCH METHODS FOR THE SOCIAL SCIENCE, Indiana University of Pennsylvania, Boston.
4.Bertens, K. 1977. ETIKA. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
5.Cassel, Chaterine dan Symon, Gillian (ed). 1994. QUALITATIVE METHODESIN ORGANIZATION RESEARCH. A Pratical Guide, Sage Publications, Singapore.
6.Danin, Sudarwan. 2002. MENJADI PENELITI KWALITATIF ANCANGAN METODELOGI: PRESENTASI, PUBLIKASI HASIL PENELITIAN UNTUK MAHASISWA DAN PENELITI PEMULA BIDANG ILMU-ILMU SOSIAL. PENDIDIKAN, DAN HUMANIORA. Pustaka Setia, Bandung.
7.Dwiyanto Agus, Partini, Ratminto, Wicaksono Bambang, Tamtiari Wini, Kusumasari Bevaola, dan Nuh Muhamad. 2002. REFORMASI BIROKRASI PUBLIK DI INDONESIA. Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK), UGM., Yogyakarta.
8.Effendi, Sofian & Singarimbun Masri. 1989. METODE PENELITIAN SURVAI. Lembaga penelitian, pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), Jakarta.
9.Gafar, Afan. 2000. POLITIK INDONESIA TRANSISI MENUJU DEMOKRASI. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Explore posts in the same categories: TULISAN POPULAIR

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: