RUANG TERBUKA HIJAU PADA KAWASAN SEMPADAN SUNGAI .* Syahriar Tato *

RUANG TERBUKA HIJAU PADA KAWASAN SEMPADAN SUNGAI .
* Syahriar Tato *
A.Latar Belakang
Ruang terbuka hijau merupakan bagian penting dari struktur pembentuk kawasan, dimana ruang terbuka hijau memiliki fungsi utama sebagai penunjang ekologis kawasan yang juga diperuntukkan sebagai ruang terbuka penambah dan pendukung nilai kualitas lingkungan dan budaya suatu kawasan. Keberadaan ruang terbuka hijau sangatlah diperlukan dalam mengendalikan dan memelihara integritas dan kualitas lingkungan. Ruang terbuka hijau memiliki dua fungsi utama, yaitu fungsi intrinsik sebagai penunjang ekologis dan fungsi ekstrinsik yaitu fungsi arsitektural (estetika), fungsi sosial dan ekonomi. Ruang terbuka hijau dengan fungsi ekologisnya bertujuan untuk menunjang keberlangsungan fisik suatu kawasan dimana ruang terbuka hijau tersebut merupakan suatu bentuk ruang terbuka hijau yang berlokasi, berukuran dan memiliki bentuk yang pasti di dalam suatu kawasan. Sedangkan ruang terbuka hijau untuk fungsi-fungsi lainnya (sosial, ekonomi, arsitektural) merupakan ruang terbuka hijau pendukung dan penambah nilai kualitas lingkungan dan budaya kawasan tersebut, sehingga dapat berlokasi dan berbentuk sesuai dengan kebutuhan dan kepentingannya, seperti untuk keindahan, rekreasi, dan pendukung arsitektur. Proporsi 30% luasan ruang terbuka hijau kawasan diantaranya terdiri dari 20% untuk publik dan 10% untuk privat merupakan ukuran minimal untuk menjamin keseimbangan ekosistem baik keseimbangan sistem hidrologi dan keseimbangan mikroklimat, maupun sistem ekologis lain yang dapat meningkatkan ketersediaan udara bersih yang diperlukan masyarakat, ruang terbuka bagi aktivitas publik serta sekaligus dapat meningkatkan nilai estetika kawasan. Daerah Sempadan Sungai, khususnya diperkotaan yaitu sungai yang membelah kota, dimana pemenuhan 20% RTH untuk publik, 2% diharapkan berasal dari RTH sempadan sungai, sekaligus sebagai kawasan yang berfungsi sebagai penyangga erosi yang terjadi pada pinggiran sungai, sehingga sungai dapat terjaga dari perluasan atau penyempitan aliran sungai yang diakibatkan lonsor atau erosi. Namun kenyataannya sempadan sungai hanya sebahagian yang ditanami pepohonan yaitu daerah pinggiran tanggul, sehingga sempadan sungai diharapkan bisa dimanfaatkan secara optimal dalam penataan RTH.
Hal tersebut diatas dikarenakan tidak memiliki konsep yang jelas, melihat potensi sempadan sungai , sebaiknya konsep RTH yang berorentasi, pada pengembangan wisata dan rekreasi. Dengan konsep ini Sungai yang merupakan salah satu trasportasi air bagi pemerintah dan masyarakat yang berfungsi sebagi tempat penghubung terhadap wilayah sekitarnya, dapat mengundang pariwisata lokal maupun manca negara sebagai tujuan persinggahan untuk rekreasi sehingga kawasan sempadan sungai bukan saja hanya sebagai wilayah transpotasi air semata tetapi juga sebagai wilayah tujuan wisata, juga sangat perlu dijaga kelestarian dan kebersihan lingkungan baik dari pencemaran air, udara atau kerusakan daripada sempadan sungai.
Daerah sepanjang sempadan pada kenyataannya tidak didukung oleh adanya ruang terbuka hijau yang mampu berfungsi secara ekologis, estetika maupun sosial budaya dan ekonomi, hal tersebut terjadi dikarenakan adanya ketidakseimbangan proporsi dan distribusi ruang terbuka hijau pada daerah sempadan sungai, sehingga diperlukan adanya konsep ruang terbuka hijau yang mampu memenuhi proporsi dan distribusi ruang terbuka hijau sehingga mampu memenuhi fungsinya sebagai penunjang kualitas ekologis, estetika, serta sosial budaya dan ekonomi dari kawasan .
Dalam kaitannya dengan lansekap kota, ruang terbuka hijau pada daerah sempadan sungai merupakan suatu bagian penting dari keseluruhan lansekap ruang, dimana ruang terbuka hijau berfungsi sebagai penunjang kualitas ekologis lansekap . Jika dilihat kondisi ruang terbua hijau sepanjang daerah sempadan sungai yang tersebar belum merata dan keberadaan ruang terbuka hijau yang ada belum menujukkan fungsi yang maksimal dalam interaksi terhadap lingkungan sekitarnya, sehingga ruang terbuka hijau yang ada pada sepanjang sungai, terkesan masih gersang, yang membuat masyarakat enggan berinteraksi, dalam melakukan aktivitas, seperti olah raga jogging di sepanjang koridor jalan inpeksi yang ada, atau melakukan rekreasi. Sebagaimana dalam suatu wilayah perkotaan proporsi dan distribusi ruang terbuka hijau Kota sesuai dengan kebutuhan kota terutama kebutuhan masyarakat, maka kualitas ekologis lansekap kota akan terpenuhi dan kualitas hidup masyarakat kota akan semakin meningkat. Molnar, menyatakan bahwa untuk memenuhi kebutuhan ruang terbuka hijau bagi masyarakat perkotaan ada beberapa aspek utama yang harus dipertimbangkan yaitu hubungan antar ruang terbuka hijau dengan lingkungan sekitar, ruang terbuka hijau harus ditujukan untuk kepentingan masyarakat yang tetap memperhatikan aspek estetika dan fungsional, mengembangakan pengalaman substansial dari ruang terbuka hijau (efek dari garis, bentuk, tekstur dan warna), disesuaikan dengan karakter lahan dan karakter pengguna, memenuhi semua kebutuhan teknis dan pengawasan yang mudah. Melalui penjabaran referensi tentang ruang terbuka hijau tersebut untuk dapat mewujudkan ruang terbuka hijau didalam suatu wilayah perkotaan yang mampu berfungsi secara ekologis, estetis dan memiliki nilai sosial budaya dan ekonomi maka dibutuhkan adanya proporsi dan distribusi ruang terbuka hijau yang ideal terhadap suatu wilayah perkotaan, akan tetapi tetap memperhatikan kebutuhan masyarakat sebagai pengguna serta kebutuhan kota tersebut.
B.Pengertian Umum Ruang Terbuka Hijau (RTH) kota dan Daerah Aliran Sungai (DAS)
Ruang terbuka hijau (RTH) kota merupakan bagian dari penataan ruang perkotaan yang berfungsi sebagai kawasan lindung. Kawasan hijau kota terdiri atas pertamanan kota, kawasan hijau hutan kota, kawasan hijau Daerah Aliran Sungai, kawasan hijau rekreasi kota, kawasan hijau kegiatan olahraga, kawasan hijau pekarangan. Ruang terbuka hijau diklasifikasi berdasarkan status kawasan, bukan berdasarkan bentuk dan struktur vegetasinya .
Beberapa pengertian tentang Ruang Terbuka Hijau diantaranya adalah :
1. Ruang yang didominasi oleh lingkungan alami di luar maupun didalam kota, dalam bentuk taman, halaman, areal rekreasi kota dan jalur hijau
2. Ruang-ruang di dalam kota atau wilayah yang lebih luas baik dalam bentuk areal/kawasan maupun dalam bentuk area memanjang/jalur yang dalam pengguanaannya lebih bersifat terbuka pada dasarnya tanpa bangunan yang berfungsi sebagai kawasan pertamanan kota, hutan kota, rekreasi kota, kegiatan olah raga, pemakaman, pertanian, jalur hijau dan kawasan hijau pekarangan.
3. Fasilitas yang memberikan konstribusi penting dalam meningkatkan kualitas lingkungan permukiman, dan merupakan suatu unsur yang sangat penting dalam kegiatan rekreasi.
Daerah Aliran Sungai disingkat DAS ialah istilah geografi mengenai sebatang sungai, anak sungai dan area tanah yang dipengaruhinya. Daerah aliran sungai dapat menjadi sangat besar, contohnya daerah aliran sungai Mississippi meliputi lebih dari setengah Amerika Serikat. Ini berarti lebih dari setengah wilayah AS dialiri Mississippi dan anak-anak sungainya. Batas wilayah DAS diukur dengan cara menghubungkan titik-titik tertinggi di antara wilayah aliran sungai yang satu dengan yang lain.
Masalah-masalah DAS di Indonesia dapat menimbulkan :
a.Banjir
b.Produktivitas tanah menurun
c.Pengendapan lumpur pada waduk
d.Saluran irigasi
e.Proyek tenaga air
f.Penggunaan tanah yang tidak tepat (perladangan berpindah, pertanian lahan kering dan konservasi yang tidak tepat)
Adapun Faktor-faktor yang mempengaruhi DAS di Indonesia:
a.Iklim
b.Jenis batuan yang dilalui DAS
c.Banyak sedikitnya air hujan yang jatuh ke alur DAS
d.Lereng DAS
e.Bentukan alam (mender, dataran banjir dan delta)
Metode perhitungan banyaknya hujan di DAS, dengan 2 cara. Yaitu:
a.Metode Isohyet, yaitu garis dalam peta yang menghubungkan tempat-tempat yang memiliki jumlah curah hujan yang sama selama periode tertentu. Digunakan apabila luas tanah lebih dari 5000 km²
b.Metode Thiessen, digunakan bila bentuk DAS memanjang dan sempit (luas 1000-5000 km²
Daerah-daerah DAS dapat berupa :
a.Hulu sungai, berbukit-bukit dan lerengnya curam sehingga banyak jeram.
b.Tengah sungai, relatif landai. Banyak aktifitas penduduk.
c.Hilir sungai, landai dan subur. Banyak areal pertanian.
Pengelolaan tata guna air diarahkan untuk menjamin pemenuhan kebutuhan air bersih dan irigasi bagi penduduk dan aktifitasnya melalui pengelolaan lahan terpadu di Daerah Aliran Sungai (DAS) dan kawasan pesisir sebagai suatu ekosistem.(Perda Provinsi Sulawesi Selatan No44 Thn 2001, Pasal 24)
Penghijauan Daerah Aliran Sungai dilakukan pada tepian sungai. Penghijauan ini bermanfaat dalam penguat tebing dan penanaman pepohonan akan terlihat lebih rapi dan indah sehingga dapat dimanfaatkan sebagai tempat rekreasi (Instruksi Mendagri No.14 1988).
Semua aktifitas manusia di darat berlangsung di dalam suatu wilayah yang di sebut Daerah aliran Sungai (DAS) yaitu wilayah daratan yang dibatasi oleh pemisah tofografis berupa punggung bukit yang menerima air hujan dan mengalirkannya ke hilir dan bermuara ke laut. Das terddiri dari beberapa sub-DAS yang merupakan suatu anak sungai yang bermuara ke waduk, dam , danau atau sungai. Sub-DAS ini sering disebut sebagai Daerah Tangkapan Air atau Chathment Area. Peristiwa banjir dan tanah longsor yang diberitakan media massa, terjadi pada suatu kawasan yang disebut DAS tersebut. Banyak orang menyebut peristiwa banjir dan tanah longsor dengan illegal logging. Ada juga yang menyebut akibat saluran dan sungai tidak normal, sungai tidak mampu menampung aliran permukaan karena penuh sampah, daerah bantaran sungai dan daerah dan daerah resapan dipakai sebagai permukiman. Banjir dan tanah longsor selalu menjadi berita besar kerena merugikan dan menyengsarakan penduduk yang tinggal atau menghuni di daerah rendah atau bantaran sungai suatu Sub DAS. Fakta menunjukkan tahun 1955 sungai Batanghari banjir menggenangi daerah Jambi, padahal saat itu hutan disana masih utuh. Tetapi, karena penduduk waktu itu masih jarang, banjir tidak menjadi masalah serius. Kini penduduk makin padat dan penghuni daerah bantaran, daerah rendah dan daerah curam. Sedikit saja banjir timbullah masalah sosial serius, tanah longsor yang menelan korban.
Daerah Aliran Sungai (DAS)/Daerah Pengaliran Sungai (DPS) atau drainage basin adalah suatu daerah yang terhampar di sisi kiri dan dan kanan dari suatu aliran sungai, dimana
semua anak sungai yang terdapat di sebelah kanan dan kiri sungai bermuara ke dalam suatu sungai induk. Seluruh hujan yang terjadi didalam suatu drainage basin, semua airnya akan mengisi sungai yang terdapat di dalam DAS tersebut. oleh sebab itu, areal DAS juga merupakan daerah tangkapan hujan atau disebut catcment area. Semua air yang mengalir melalui sungai bergerak meninggalkan daerah tangkapan sungai (DAS) dengan atau tanpa memperhitungkan jalan yang ditempuh sebelum mencapai limpasan (run off).
Suripin.berpendapat, Daerah Aliran Sungai (DAS) juga dapat didefinisikan sebagai suatu daerah yang dibatasi oleh topografi alami, dimana semua air hujan yang jatuh didalamnya akan mengalir melalui suatu sungai dan keluar melalui outlet pada sungai tersebut, atau merupakan satuan hidrologi yang menggambarkan dan menggunakan satuan fisik-biologi dan satuan kegiatan sosial ekonomi untuk perencanaan dan pengelolaan sumber daya alam. Menurut I Made Sandy , seorang Guru Besar Geografi Universitas Indonesia; Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah bagian dari muka bumi, yang airnya mengalir ke dalam sungai yang bersangkutan, apabila hujan jatuh. Sebuah pulau selamanya terbagi habis ke dalam Daerah-Daerah Aliran Sungai Antara DAS yang satu dengan DAS yang lainnya dibatasi oleh titik-titik tertinggi muka bumi berbentuk punggungan yang disebut stream devide atau batas daerah aliran (garis pemisah DAS). Bila suatu stream devide itu merupakan jajaran pebukitan disebut stream devide range.
C.Fungsi Ruang Terbuka Hijau
Penghijauan perkotaan yaitu menanam tumbuh-tumbuhan sebanyak-banyaknya di halaman rumah atau dilingkungan sekitar rumah maupun dipinggir jalan, apakah itu berbentuk pohon, semak, perdu, rumput atau penutup tanah lainnya, di setiap jengkal tanah yang kosong yang ada dalam kota dan sekitarnya, sering disebut sebagai ruang terbuka hijau. RTH sangat penting, mengingat tumbuh-tumbuhan mempunyai peranan sangat penting dalam alam, yaitu dapat dikategorikan menjadi fungsi lansekap (sosial dan fisik), fungsi lingkungan (ekologi) dan fungsi estetika (keindahan).
Berdasarkan kepada fungsi utama RTH dapat dibagi menjadi :
1. Pertanian perkotaan, fungsi utamanya adalah untuk mendapatkan hasilnya untuk konsumsi yang disebut dengan hasil pertanian kota seperti hasil holtikultura.
2.Taman kota mempunyai fungsi utama untuk keindahan dan interaksi sosial.
3. Hutan kota, mempunyai fungsi utama untuk peningkatan kualitas lingkungan.
Fungsi lain dari Ruang Terbuka Hijau adalah:
1.Sebagai areal perlindungan berlangsungnya fungsi ekosistem dan keserasian penyangga kehidupan.
2.Sebagai sarana pendidikan maupun penelitian serta penyuluhan bagi masyarakat untuk membentuk kesadaran lingkungan.
3.Sebagai pengaman lingkungan hidup perkotaan terhadap berbagai macam pencemaran baik didarat, perairan maupun udara termasuk limbah cair yang dihasilkan manusia.
4.Memperbaiki struktur dan tekstur tanah yang rusak akibat pembangunan maupun bencana alam (Instruksi Mendagri No.14 1988).
Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah salah satu contoh pelayan publik yang bersifat fisik yang tidak boleh diambaikan oleh pemerintah daerah. Keberadaan RTH sangat penting, kalau diibaratkan tubuh manusia maka RTH merupakan Paru-paru Kota yang harus ada dan harus dalam kondisi sehat (terpelihara dengan baik). Ketika RTH ukurannya terlalu kecil berarti kondisi kota sudah tidak layak huni karena kesehatan masyarakat seperti dipertaruhkan dengan polusi udara yang semakin hari semakin parah. Manfaat lain RTH adalah untuk memperbaiki cadangan air tanah serta mengurangi resika longsor pada Daerah Aliran Sungai. UU No. 26 Tahun 2007 Pasal 29 ayat (2) menyebutkan “Proporsi ruang terbuka hijau kota paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah kota. “ Demikian juga Daerah Aliran Sungai (DAS) harus memiliki areal RTH sebanyak 30 % dari luas wilayah DAS. Salah satu contoh, Kota Tegal merupakan salah satu kota yang RTH nya masih sangat minim (baru 6 % ) demikian juga RTH di DAS juga tidak diperhatikan sama sekali. Melihat kondisi semacam ini sebenarnya masyarakat kota Tegal telah tinggal diwilayah yang tidak sehat dan nyaman. Bagaimana tidak ? Pencemaran CO2 di udara dari kendaraan bermotor setiap hari semakin meningkat sementara tumbuh-tumbuhan yang berfungsi untuk menyerap CO2 buangan dari kendaraan bermotor sangat minim. Ini berarti kadar CO2 yang kita hirup dan masuk kealiran darah kita setiap hari juga meningkat. Minimnya RTH juga ikut meningkatkan laju Pemanasan Global.
Contoh lain adalah Frekuensi banjir di sungai Deli semakin sering terjadi dan bertambah. Banjir kiriman maupun banjir karena curah hujan tinggi, membuat masyarakat tidak nyaman, terutama masyarakat yang bermukim di kawasan jalur hijau atau garis sepadan sungai. Banjir menimbulkan dampak psikologis/ moril dan kerugian harta/ materil pada masyarakat. Kampung Aur merupakan potret banjir Kota Medan, setiap kali hujan lebat turun dan banjir kiriman datang wilayah ini akan kebanjiran, karena kawasan ini merupakan dataran rendah Kota Medan sepanjang Hulu ke Hilir Mencermati persoalan serius di DAS Deli ini, perlu dilakukan penelitian sehingga analisis, hasil, kesimpulan dan saran menjadi langkah dan upaya untuk mengelola RTH di kawasan jalur hijau sungai. Penelitian dilakukan dengan metodologi kualitatif, teknik penentuam sampel dilakukan secara Purposive sampling dengan 25 orang warga masyarakat di lingkungan 2, 3 dan 4. dan untuk mengetahui persoalan DAS Deli secara konfrehensif maka dalam Focus Group Discussion (FGD) yang mengundang Wakil Kepala Dinas Pengairan Sumatera Utar, Akademisi, WALHI, dan Media. Kasus ini sangat berarti untuk mengambil langkah dan solusi terhadap pengelolaan DAS Deli. Setelah mengetahui permasalahan diseputar pengelolaan RTH di DAS Deli khususnya Kampung Aur dan data faktual dari masyarakat dan stockholder. Seandainya kondisi di biarkan begitu saja maka dampak yang dirasakan masyarakat akan semangkin parah, oleh karenya optimalisasi pengelolaan RTH di jalur hijau DAS Deli tidak bisa ditawar-tawar, langkah awal pengosongan pemukiman dari kawasan jalur hijau sungai harus dilakukan, bersinergi dengan program Pemerintah merelokasi pemukiman di jalur hijau atau pemukiman ilegal dengan membangun tempat pemukiman yang lebih ramah lingkungan, tidak selalu trauma dengan banjir berupa pemukiman sehat atau rumah susun sederhana tampa memberatkan warga, konfensasi yang wajar dan terajangkau tidak sulit untuk mengajak masyarakat memulai hidup menuju lingkungan yang ramah dan sehat Secara sistem, RTH kota adalah bagian kota yang tidak terbangun, yang berfungsi menunjang keamanan, kesejahteraan, peningkatan kualitas lingkungan dan pelestarian alam. Umumnya terdiri dari ruang pergerakan linear atau koridor dan ruang pulau atau oasis ( Spreigen, 1965 ). Atau path sebagai jalur pergerakan dan room sebagai tempat istirahat, kegiatan atau tujuan. Dapat berbentuk buatan manusia dan alam yang terjadi akibat teknologi, seperti koridor jalan dan pejalan kaki, bangunan tunggal dan majemuk, hutan kota, aliran sungai, dan daerah alamiah yang telah ada sebelumnya. Ringkasnya, totalitas kesatuan yang memiliki keterkaitan dan dapat digunakan sebagai sistem orientasi.
Peranan RTH terhadap kelestarian lingkungan :
1. Menunjang tata guna dan pelestarian alam. Kualitas air menurun dan kian keringnya sumber2 air bawah tanah dapat diperbaiki dengan pengembangan sistem RTH yang terencana, seperti ; recharging basin, recharging sink hole, mengeleminir banjir, perbaikan daerah aliran sungai ( DAS ) dan perluasan area peresapan air.
Peletakan tanaman harus disesuaikan dengan tujuan perancangannya, dengan mengingat fungsi tanaman yang dipilih. Pada peletakan ini mesti dipertimbangkan kesatuan dalam desain ( unity ), yaitu antara lain ; variasi, penekanan, keseimbangan, kesederhanaan, urutan. Dalam perencanaan tanaman lanskap, pemilihan jenis tanaman merupakan faktor penting. Jenis dan karakteristik tanaman yang banyak digunakan dalam desain langskap, antara lain ;
1.Cemara gunung ( Cemara junghuniana ), D/T = 6/20 m, bentuk tajuk segitiga, ditanam sepanjang tepi jalan raya.
2.Bambu halus ( Arundinaria japonica ), D/T = 1,5/ 6 m, bentuk tajuk rumpun, ditanam di tepi jalan keluar kendaraan, atau area parkir.
3.Cemara gembel ( Cupressus papuana ), D/T = 2,5 /5 m, bentuk tajuk segitiga, ditanam di area parkir.
4.Tanjung ( Mimusops elengi ), D/T = 8/8 m, bentuk tajuk segitiga, bentuk tajuk bebas, ditanam di tepi jalan dan area parkir.
5.Cemara tiang ( Cupressus sempervirens ), D/T = 2,5/5 m, bentuk tajuk segitiga, ditanam di jalan sekunder.
6.Cemara susun ( Araucaria exelsa ), D/T = 10/30 m, bentuk tajuk segitiga, ditanam di tepi jalan sekunder, pembentuk ruang.
7.Kenari ( Canarium comune ), D/T = 6/22 m, bentuk tajuk bebas, ditanam di tepi jalan raya.
8.Bunga sapu tangan ( Maniltoa gemipara ), D/T = 6/15 m, bentuk tajuk kubah, ditanam untuk identitas lokasi atau peneduh.
9.Rasamala ( Allenga exelsa ), D/T = 8/20, bentuk tajuk bebas, ditanam sebagai peneduh atau pencegah erosi. (Ir. Rustam Hakim, MT. IALI dan Ir. Hardi Utomo, MS. IAI). Hutan kota dapat memberikan kota yang nyaman sehat dan indah (estetis). Kita sangat hutan kota, untuk perlindungan dari berbagai masalah lingkungan perkotaan . Hutan kota mempunyai banyak fungsi membutuhkan (kegunaan dan manfaat). Hal ini tidak terlepas dari peranan tumbuh-tumbuhan di alam. Tumbuh-tumbuhan sebagai produsen pertama dalam ekosisten, mempunyai berbagai macam kegiatan metabulisme untuk ia hidup, tumbuh dan berkembang. Kegiatan metabulisme tumbuh-tumbuhan dimaksud telah memberikan keuntungan dalam kehidupan kita. Tidak ada satu makhlukpun yang dapat hidup tanpa tumbuh-tumbuhan . Untuk menghadapi kemajuan kita perlu melakukan perubahan dan untuk itu kita perlu melakukan pembangunan. Dalam pembangunan itu kita akan tahu tentang sejauh mana kerugian kita, jika kita menebang pohon atau membabat tumbuh-tumbuhan tanpa pertimbangan dengan alasan nanti toh tumbuh-tumbuhan itu akan tumbuh kembali. Mudah-itu akan tumbuh kembaliudahan pelaku pembangunan dapat menyadari bahwa tumbuh-tumbuhan itu adalah makhluk hidup dan butuh untuk tumbuh dan berkembang.
Konsep watershed conciousness, yaitu suatu kesadaran akan kehadiran DAS sebagai miniatur biosfer dimana terdapat kaitan langsung atas peristiwa yang terjadi di daerah hulu dan yang terjadi di daerah hilir— mengajarkan kita untuk memposisikan kehadiran kita di suatu tempat sebagai bagian komunitas biotik yang ada. Posisi sebagai “warga asli” komunitas biotik berarti menyadari peran kita dalam komunitas dan peduli terhadap hubungan ekologis dalam proses yang ada.
D. Manfaat Ruang Terbuka Hijau
Manfaat RTH kota secara langsung dan tidak langsung, sebagian besar dihasilkan dari adanya fungsi ekologis, atau kondisi ’alami’ ini dapat dipertimbangkan sebagai pembentuk berbagai faktor. Berlangsungnya fungsi ekologis alami dalam lingkungan perkotaan secara seimbang dan lestari akan membentuk kota yang sehat dan manusiawi (Budiharjo, Hardjohubojo) Manfaat tanaman sebagai komponen kehidupan (biotik) dan produsen primer dalam rantai makanan, bagi lingkungan dan sebagai sumber pendapatan masyarakat, semua orang sudah mengetahuinya. Proses fotosintesis telah diajarkan sejak sekolah dasar, di mana zat hijau (khlorofil) yang banyak terdapat dalam daun dengan bantuan energi matahari dan air, menghasilkan makanan, berupa karbohidrat, protein, lemak juga vitamin dan mineral, sangat berguna bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lain.
Tanaman adalah pabrik tanpa butuh bahan bakar fosil, bahkan dia adalah sumber karbon itu, sama juga tidak membutuhkan energi listrik atau api untuk memasak makanannya agar bisa terus tumbuh. Pabrik ini tidak mencemari media lingkungan, bahkan membantu ’membersihkan’ media udara yang kotor serta ’menyegarkan’ udara. Akar pohon berfungsi untuk menarik bahan baku dari dalam media tanah, antara lain berbagai macam mineral yang larut dalam air. Zat-zat tersebut ’dimasak’ dalam ’pabrik’ daun menghasilkan karbohidrat (tepung, gula, selulosa/serat), oksigen, yang seringkali disimpan dalam gudang berbentuk buah dan biji untuk sebagai agen pertumbuhan selanjutnya. Tanaman sebagai penghasil oksigen (O2) terbesar dan penyerap karbon dioksida (CO2) dan zat pencemar udara lain, khusus di siang hari, merupakan pembersih udara yang sangat efektif melalui mekanisme penyerapan (absorbsi) dan penjerapan (adsorbsi) dalam proses fisiologis, yang terjadi terutama pada daun, dan permukaan tumbuhan (batang, bunga, dan buah). Pembuktian, bahwa tumbuhan dapat efektif membentuk udara bersih, dapat dicermati dari hasil studi penelitian yang menunjukkan bahwa setiap 1 hektar RTH, yang ditanami pepohonan, perdu, semak dan penutup tanah, dengan jumlah permukaan daun seluas 5 hektar, maka sekitar 900 Kg CO2 akan dihisap dari udara, dan melepaskan sekitar 600 Kg O2 dalam waktu 12 jam.
Adanya RTH sebagai ‘paru-paru’ kota, maka dengan sendirinya akan terbentuk iklim yang sejuk dan nyaman. Kenyamanan ini ditentukan oleh adanya saling keterkaitan antara faktor-faktor suhu udara, kelembaban udara, cahaya, dan pergerakan angin. Hasil penelitian di Jakarta, membuktikan bahwa suhu di sekitar kawasan RTH (di bawah pohon teduh), dibanding dengan suhu di ‘luar’nya, bisa mencapai perbedaan angka sampai 2-4 derajat celcius .
Ruang Terbuka Hijau (RTH) membantu sirkulasi udara. Pada siang hari dengan adanya RTH, maka secara alami udara panas akan terdorong ke atas, dan sebaliknya pada malam hari, udara dingin akan turun di bawah tajuk pepohonan. Pohon, adalah pelindung yang paling tepat dari terik sinar matahari, di samping sebagai penahan angin kencang, peredam kebisingan dan bencana alam lain, termasuk erosi tanah. Bila terjadi tiupan angin kencang di ‘atas’ kota tanpa tanaman, maka polusi udara akan menyebar lebih luas dan kadarnya pun akan semakin meningkat. Namun demikian, cara penanaman tetumbuhan yang terlalu rapat pun, menyebabkan daya perlindungannya menjadi kurang efektif. Angin berputar di ’belakang’ kelompok tanaman, sehingga dapat meningkatkan polusi di wilayah ini. Penanaman sekelompok tumbuhan dengan berbagai karakteristik fisik, di mana perletakkan dan ketinggiannya pun bervariasi, merupakan faktor perlindungan yang lebih efektif.
Ruang Terbuka Hijau dengan ukuran ideal (0,4 Ha), mampu meredam 25-80% kebisingan. Ukuran seluas 2.500 m2 ini kemudian diambil sebagai patokan luas minimal sebuah Hutan Kota. Besaran daya peredaman yang merupakan proses fisika dan kimiawi yang dinamis tersebut, tentu saja sangat tergantung pula kepada besaran daya serap, daya jerap dan daya akumulatif tetumbuhan yang diatur memiliki beberapa strata ketinggian tersebut. Misal: Besaran daya peredaman, tergantung dari beberapa faktor, sebagai berikut:
1.Tipe tingkat intensitas kekuatan asal suara
2.Tipe tinggi, kerapatan dan jarak RTH dari sumber suara
3. Kecepatan dan arah angin
4. Suhu dan kelembaban udara
Ciri-ciri jenis tanaman yang dapat efektif meredam suara (kebisingan), ialah yang mempunyai karakteristik fisik umum di antara ciri-ciri kombinasi bertajuk rapat dan tebal, berdaun ringan serta mempunyai tangkai-tangkai daun.
1.Ruang Terbuka Hijau sebagai pemelihara akan kelangsungan persediaan air tanah. Akar-akar tanaman yang bersifat penghisap, dapat menyerap dan mempertahankan air dalam tanah di sekitarnya, serta berfungsi sebagai filter biologis limbah cair maupun sampah organik. Salah satu referensi menyebutkan, bahwa untuk setiap 100.000 penduduk yang menghasilkan sekitar 4,5 juta liter limbah per hari, diperlukan RTH seluas 522 hektar.
2. Ruang Terbuka Hijau sebagai penjamin terjadinya keseimbangan alami, secara ekologis dapat menampung kebutuhan hidup manusia itu sendiri, termasuk sebagai habitat alami flora, fauna dan mikroba yang diperlukan dalam siklus hidup manusia.
3. Ruang Terbuka Hijau sebagai pembentuk faktor keindahan arsitektural. Tanaman mempunyai daya tarik bagi mahluk hidup, melalui bunga, buah maupun bentuk fisik tegakan pepohonannya secara menyeluruh. Kelompok tetumbuhan yang ada di antara struktur bangunan-kota, apabila diamati akan membentuk perspektif dan efek visual yang indah dan teduh menyegarkan (khususnya di kota beriklim tropis).
4. Ruang Terbuka Hijau sebagai wadah dan obyek pendidikan, penelitian, dan pelatihan dalam mempelajari alam. Keanekaragaman hayati flora dan fauna dalam RTH kota, menyumbangkan apresiasi warga kota terhadap lingkungan alam, melalui pendidikan lingkungan yang bisa dibaca dari tanda-tanda (signage, keterangan) bertuliskan nama yang ditempelkan pada masing-masing tanaman yang dapat dilihat sehari-hari, serta informasi lain terkait. Dengan demikian, pengelolaan RTH kota akan lebih dimengerti kepentingannya (apresiatif) sehingga tertib. RTH sekaligus merupakan fasilitas rekreasi yang lokasinya merata di seluruh bagian kota, dan amat penting bagi perkembangan kejiwaan penduduknya.
5. RTH sebagai jalur pembatas yang memisahkan antara suatu lokasi kegiatan, misal antara zona permukiman dengan lingkungan sekitar atau di ’luar’nya. RTH sebagai cadangan lahan (ruang).
Dalam Rencana Induk Tata Ruang Kota, pengembangan daerah yang belum terbangun bisa dimanfaatkan untuk sementara sebagai RTH (lahan cadangan) dengan tetap dilandasi kesadaran, bahwa lahan cadangan ini suatu saat akan dikembangkan sesuai kebutuhan yang juga terus berkembang. Manfaat eksistensi RTH secara langsung membentuk keindahan dan kenyamanan, maka bila ditinjau dari segi-segi sosial-politik dan ekonomi, dapat berfungsi penting bagi perkembangan pariwisata yang pada saatnya juga akan kembali berpengaruh terhadap kesehatan perkembangan sosial, politik dan ekonomi suatu hubungan antara wilayah perdesaan-perkotaan tertentu.
E.Klasifikasi Ruang Terbuka Hijau Daerah Aliran Sungai (DAS)
Klasifikasikan ruang terbuka hijau berdasarkan pada kepentingan pengelolaannya adalah sebagai berikut :
1. Kawasan Hijau Pertamanan pada DAS, berupa sebidang tanah yang sekelilingnya ditata secara teratur dan artistik, ditanami pohon pelindung, semak/perdu, tanaman penutup tanah serta memiliki fungsi relaksasi.
2 .Kawasan Hijau Hutan pada DAS, yaitu ruang terbuka hijau dengan fungsi utama sebagai hutan raya.
3. Kawasan Hijau Rekreasi pada DAS, sebagai sarana rekreasi dalam kota disepanjang Daerah Aliran Sungai yang memanfaatkan ruang terbuka hijau.
4. Kawasan Hijau kegiatan Olahraga pada DAS, tergolong ruang terbuka hijau area lapangan, yaitu lapangan, lahan datar atau pelataran yang cukup luas. Bentuk dari ruang terbuka ini yaitu lapangan olahraga dan sebagainya.
5. Kawasan Hijau Pemakaman pada DAS
6. Kawasan Hijau Pertanian pada DAS, tergolong ruang terbuka hijau areal produktif, yaitu lahan kebun dan tegalan yang masih ada di kota yang menghasilkan, sayuran, palawija, tanaman hias dan buah-buahan.
7. Kawasan Jalur Hijau pada DAS, yang terdiri dari jalur hijau sepanjang DAS, taman, taman pulau dan sejenisnya.
8. Kawasan Hijau Pekarangan, yaitu halaman rumah di kawasan perumahan, perkantoran, perdagangan dan kawasan industri.
Bentuk RTH yang memiliki fungsi paling penting bagi perkotaan saat ini adalah kawasan hijau taman kota dan kawasan hijau lapangan olah raga. Taman kota dibutuhkan karena memiliki hampir semua fungsi RTH, sedangkan lapangan olah raga hijau memiliki fungsi sebagai sarana untuk menciptakan kesehatan masyarakat selain itu bisa difungsikan sebagian dari fungsi RTH lainnya (Bumbata, 2009).
F. Konsep Ruang Terbuka Hijau pada Daerah Aliran Sungai
Secara umum ruang terbuka publik (open spaces) di perkotaan terdiri dari ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non-hijau. Ruang Terbuka Hijau (RTH) perkotaan pada Daerah Aliran Sungai adalah bagian dari ruang-ruang terbuka (open spaces) suatu wilayah perkotaan dan Daerah Aliran Sungai yang diisi oleh tumbuhan, tanaman dan vegetasi (endemik maupun introduksi) guna mendukung manfaat ekologis, sosial-budaya dan arsitektural yang dapat memberikan manfaat ekonomi (kesejahteraan) bagi masyarakatnya dalam wilayah tersebut.
Sementara itu ruang terbuka non-hijau pada Daerah Aliran Sungai dapat berupa ruang terbuka yang diperkeras (paved) maupun ruang terbuka biru (RTB) yang berupa permukaan sungai, danau, maupun areal-areal yang diperuntukkan khusus sebagai area genangan. Secara fisik RTH dapat dibedakan menjadi RTH alami yang berupa habitat liar alami, kawasan lindung dan taman-taman nasional, maupun RTH non-alami atau binaan yang seperti taman, lapangan olah raga, dan kebun bunga. Multi fungsi penting RTH ini sangat lebar spektrumnya, yaitu dari aspek fungsi ekologis, sosial/budaya, arsitektural, dan ekonomi. Secara ekologis RTH dapat meningkatkan kualitas air tanah, mencegah banjir, mengurangi polusi udara, dan enurunkan suhu kota tropis yang panas terik. Ishak junaidy berpendapat, Bentuk-bentuk RTH perkotaan yang berfungsi ekologis antara lain seperti sabuk hijau kota, taman hutan kota, taman botani, jalur sempadan sungai dan lain-lain. Secara sosial-budaya keberadaan RTH dapat memberikan fungsi sebagai ruang interaksi sosial, sarana rekreasi, dan sebagai tetenger (landmark) kota yang berbudaya. Bentuk RTH yang berfungsi sosial-budaya antara lain aman-taman kota , lapangan olah raga, kebun raya, TPU, dan sebagainya ,Secara arsitektural RTH dapat meningkatkan nilai keindahan dan kenyamanan kota melalui keberadaan taman-taman kota, kebun-kebun bunga, dan jalur-jalur hijau di jalan-jalan kota. Sementara itu RTH juga dapat memiliki fungsi ekonomi, baik secara langsung seperti pengusahaan lahan-lahan kosong menjadi lahan pertanian/ perkebunan (urban agriculture) dan pengembangan sarana wisata hijau perkotaan yang dapat mendatangkan wisatawan. .

Konfigurasi ekologis dan konfigurasi planologis. RTH dengan konfigurasi ekologis merupakan RTH yang berbasis bentang alam seperti, kawasan lindung, perbukitan, sempadan sungai, sempadan danau, pesisir dan sebagainya. RTH dengan konfigurasi planologis dapat berupa ruang-ruang yang dibentuk mengikuti pola struktur kota seperti RTH perumahan, RTH kelurahan, RTH kecamatan, RTH kota maupun taman-taman regional/ nasional. Sedangkan dari segi kepemilikan RTH dapat berupa RTH publik yang dimiliki oleh umum dan terbuka bagi masyarakat luas, atau RTH privat (pribadi) yang berupa taman-taman yang berada pada lahan-lahan pribadi.
Konsep lain dari Ruang Terbuka Hijau perkotaan pada daerah Aliran Sungai adalah Pengelolaan secara bioregion ini dapat dimulai dari lingkungan kita sendiri. Bila kita peduli terhadap lingkungan dimana kita tinggal, kemudian merunutnya, akan sampai pada kesimpulan bahwa pada hakekatnya kita berada di satu wilayah fisiografis yang dinamakan daerah aliran sungai (DAS). Wilayah tersebut, dimana kita dan komunitas makhluk hidup lain menjadi bagian darinya merupakan bentang alam —yang dibatasi oleh batas topografi punggung dan puncak bukit— yang menangkap, menampung, menyimpan dan mengalirkan air hujan menuju suatu aliran yang melewati titik tertentu (outlet). Batas inilah yang menjadi salah satu dasar dalam mendefinisikan batas bioregion.
Dalam wilayah ini, resonansi atas perilaku manusia terhadap DAS sebagai tempat hidupnya bisa dianalogikan dengan sistem aliran darah dalam tubuh manusia. Gangguan yang terjadi pada tubuh manusia sebagai “wilayah bioregion”, misalnya pada jantung sebagai “daerah hulu” atau bagian lain dari sistem pembuluh darah ebagai “jaringan drainase“ berakibat terganggunya sistem kesehatan tubuh secara keseluruhan. Sehingga vitalitas suatu bioregion beserta sistem kehidupan di dalamnya merupakan resultan atas kinerja infrastruktur sistem tata air ini.
Oleh karena itu bentuk-bentuk aktivitas eksploitatif dalam suatu wilayah bioregion DAS dapat berakibat munculnya fenomena penyimpangan proses-proses alam dan tatanan ruang. Aksi gangguan di daerah hulu —penggundulan hutan, transformasi peruntukan lahan, intesifikasi lahan yang melebihi daya dukung— menyebabkan penurunan kemampuan tajuk menahan air hujan (intersepsi), kemampuan tanah meresapkan air (infiltrasi) dan peningkatan air limpasan (runoff) yang berakibat munculnya reaksi di tempat lain. Menghadapi fenomena ini diperlukan pandangan menyeluruh yang mengacu pada pola spasial dan proses terkait secara simultan. Pendekatan yang besifat parsial, sektoral maupun terbatas dalam lingkup wewenang administratif dan politis, hanya bersifat fragmental dan tidak mengatasi masalah yang secara tuntas. Pendekatan parsial, yang hanya mengandalkan delineasi penggunaan dan penutupan lahan tanpa mempertimbangkan cakupan proses yang ada dibaliknya, tidaklah efektif. Sebab batas alam dari suatu proses dapat merentang jauh dari tempat munculnya fenomena yang ditemukan.
Pendekatan berorientasi sektoral, sering diwarnai “ego sektoral” sehingga tidak dapat berjalan secara efisien dan efektif. Antar departemen teknis dengan dinas teknis terkait di bawah pemerintah daerah sering tidak sinkron. Orientasi pembangunan sektoral kerap kali lebih mengusung misi sektor yang diembannya dan biasanya kurang memperhatikan sektor lainnya.
Demikian pula halnya dalam penanganan permasalahan DAS yang melintasbatasi kewenangan wilayah administrasif menghendaki adanya kerjasama terpadu antar “penguasa” wilayah administatif terkait.
Gambar 11.Ruang Terbuka Hijau Sempadan sungai.
Prinsip saling-ketergantungan (interdepency) dalam konteks regional —antara Bandung sebagai kota inti dengan kota dan kabupaten (Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Garut, Sumedang, dan Kabupaten Cianjur) sekitar— merupakan kunci keberhasilan pendekatan ini. Cara pandangan baru atas bioregion suatu DAS.
Oleh karena itu kalau kita mau jujur, bila ditelusuri rangkaian masalah lingkungan yang terjadi sebenarnya terletak pada faktor manusia. Pangkal bencana tersebut bukan pada akibat perubahan fungsi ekologis, berkurangnya fungsi resapan, meningkatnya air limpasan permukaan, instabilitas lereng atau tercemarnya perairan namun pada bencana —meminjam istilah Wilson, yang disebut ”pencemaran gaya hidup” (life style pollution). Raibnya kearifan lokal, sirnanya pemahaman dan kesadaran atas hubungan mendasar antara manusia dan alam, serta mengabaikan peran sebagai bagian komunitas di belahan bumi tempat berpijak, bermuara pada menuai bencana tidak saja di hilir tapi juga di hulu. Sehingga dalam menghadapi masalah kawasan Bandung Raya ini berangkat dari kesadaran atas posisi dan peran keberadaan kita menuju kepedulian kolektif dan prinsip saling-ketergantungan dalam upaya pelestarian dan perlindungan sumberdaya alam dan penyangga kehidupan sangatlah penting.
Penerapan konsepsi bioregion dalam pengembangan penghijauan daerah-daerah hulu dalam perspektif regional berupa greenbelt sebagai upaya pengendali lingkungan patut dijadikan prioritas. Greenbelt merupakan areal lahan di sekitar kota yang keberadaanya harus ditetapkan secara permanent dan didukung peraturan yang kuat sebagai kawasan hijau dan bebas dari berbagai bentuk struktur bangunan. Fungsi utama sabuk hijau ini disamping membatasi perluasan pertumbuhan spasial kota yang kontinyu dan tidak terarah, adalah menciptakan lingkungan sehat bagi warga kota, memelihara id! entitas lokal, serta pelestarian alam pada kawasan ruang terbuka hijau yang bersangkutan dan kawasan terkait dengan keberadaannya.
Sebagai contoh, Bangkok merupakan salah satu contoh kota yang berhasil dalam mengembangkan greenbelt sebagai upaya perlindungan keselamatan manusia terhadap ancaman bencana alam banjir. Dengan melestarikan tiga segment greenbelt kota —dua di sebelah barat dan satu di timur— pembangunan sabuk hijau kota dalam bentuk zona lindung ini mampu memelihara fungsi tata air khususnya dalam mengendalikan banjir musiman dari sungai Chao Phraya.
Di Korea, setidaknya terdapat empat belas kota besar yang telah membangun greenbelt dalam berbagai konteks kepentingan. Seoul, Busan, Kwangju, Daejon, Taegu, Chinju dan Masan merupakan beberapa contohnya. Seoul mampu membangun greenbelt seluas 153 000 ha, setelah melalui empat fase pembangunan dalam tahun 1971 sampai 1976. Seoul Capital Region (SCR) terbangun pada radius 15 km dari pusat kota. Dengan didukung 24 kota satelit sekitarnya yang berada di dua provinsi, Seoul merupakan kota dengan kontribusi terbesar dalam struktur greebelt, yaitu 29 % dari total kawasan greenbelt di Korea (539 700 ha). Selain menjadi contoh yang mewakili keberhasilan dalam implementasi greenbelt, Seoul menjadi satu-satunya kota di Asia yang berhasil dalam membangun greenbelt kota saat ini. Seperti Bandung, kota Seoul dengan luas wilayah 62 700 ha ini berada dalam formasi “mangkuk“ yang dikepung oleh jajaran pegunungan di sekelilingnya. Kota ini juga dialiri oleh sejumlah sungai yang berhulu di luar kota Seoul dan bermuara pada sungai utama, sungai Han, yang membelah kota di bagian Selatan.
Namun lebih dari itu, formasi greenbelt dibangun dengan sandaran konsepsi bioregion berdasarkan prinsip kesesuaian (coincide) dan kesebangunan (congruence) antara batas alam dengan domain komunitas masyarakat secara simultan. Konsepsi ini berorientasi membangun hubungan hulu dan hilir, hubungan masyarakat kota dan desa dalam bentuk interaksi budaya dan ruang. Demikian juga pengembangan berbagai fungsi, seperti : fungsi ekologi (jejaring hidupan liar dari “resource pool“ ke sistem RTH di kota), koridor hijau, restorasi sungai dan jalur riparian, pengembangan rekreasi alam dan pedesaan, pengembangan kawasan penyangga perlindungan komunitas biotik dan identitas masyarakat lokal.
G.Pengembangan Jalur Hijau Sebagai Ruang Terbuka Hijau
Oleh karena sedemikian pentingnya keberadaan jalur hijau bagi kehidupan manusia dan kehidupan kekotaan, maka upaya terstruktur dan sistematik pengembangan jalur hijau pun hendaknya dilaksanakan. Bagian mana yang harus dikembangkan menjadi jalur hijau mestinya sudah dapat diketahui sejak dini. Seperti dikemukakan pada bagian terdahulu bahwa jalur hijau ini bersifat multifungsi, walaupun di beberapa bagian mungkin hanya mempunyai fungsi tunggal.
Dengan mengetahui kebutuhan akan jalur hijau dan fungsi jalur hijau yang diharapkan, maka pengembangan jalur hijau dan diketahui mengenai karakteristik terkait dengan (1) lokasi, (2) bentuk, (3) luasan, (4) komposisi tumbuhan, dan (5) sebaran spasialnya. Banyak variable yang terkait dan menentukan kebijakan pengembangan jalur hijau dimaksud. Keenam cirri khas tersebut akan dikemukakan secara ringkas sebagai berikut.
Karakteristik lokasi : keberadaan jalur hijau dengan fungsi yang berbeda akan mempunyai lokasi yang berbeda pula. Sebagai contoh adalah jalur hijau yang diharapkan sebagai jalur pengaman terhadap pesawat udara di waktu landing maupun take-off, maka lokasinya bukan di samping kanan atau kiri landasan pesawat terbang (runway) namun berada di jalur ujung lanjutan runway.
Didasarkan pada adanya resiko keamanan paling krusial adalah pada saat pesawat akan mendarat atau terbang. Keberadaannya akan berbeda dengan karakteristik fungsi jalur hijau untuk tujuan filter CO2 yang seharusnya berada di sepanjang jalan atau temapt-tempat tertentu yang diperkirakan mempunyai konsentrasi CO2 yang paling banyak. Contoh lain adalah apabila jalur hijau dimaksud untuk tujuan konservasi air tanah bagi kota tertentu, maka keberadaanya harus berada pada bagian hulu aliran air tanah sebelum keberadaan kota yang bersangkutan bukan pada bagian hilir setelah kota yang bersangkutan berada.
Karakteristik Bentuk: Walaupun bentuk jalur hijau yang diharapkan berfungsi tertentu seharusnya mempunyai persyaratan tertentu, namun dalam beberapa hal juga ditentukan oleh keberadaan lahan di manajalur hijau dimaksud akan dikembangan. Untuk bagian WPU yang masih banyak terdapat lahan belum berkembang akan jauh lebih mudah menentukan bentuk jalur hijau yang dimaksudkan dibandingkan dengan bagian dalam kota yang telah padat akan bangunan dan lahan belum terbangun sulit ditemukan. Karakteristik Luasan: Secara ideal memang ada persyaratan tertentu yang harus dipenuhi oleh sebuah jalur hijau. Sebagaimana dicontohkan di atas mengenai jalur hijau yang diharapkan berfungsi sebagai pengaman jalur penerbangan, maka secara ideal adalah selebar landasan pacu dengan memiliki panjang tertentu sampai pada batas yang dianggap aman. Demikian pula halnya dengan fungsi untuk tujuan filter bagi C02. Luasan tertentu adalah sangat menentukan terhadap efektivitas keberadaannya, karena hal ini berkaitan erat dengan banyak sedikitnya emisi gas berbahaya dengan jumlah tumbuhan yang ada di jalur hijau yang dimaksudkan. Hal ini telah dikemukakan pada bagian depan.
Karakteristik Komposisi Tumbuhan : Komposisi tumbuhan menyangkut di dalamnya adalah macam tanaman yang dibudidayakan dan kerapatannya. Di samping itu, pertimbangan estetika juga sebaiknya tidak dilupakan. Penanaman bunga bunga di taman kota, misalnya akan sangat menarik dan memberikan kenyamanan bagi pengunjung untuk menikmati. Demikian pula halnya dengan pemilihan jenis tanaman tertentu dengan kanopi yang memberikan nuansa keindahan ditinjau dari segi gradasi, warna daun memerlukan ahli yang memahami hal tersebut agar sifat multi fungsi keberadaan jalur hijau benar-benar efektif. Mengingat pentingnya jalur hijau di wilayah perkotaan, maka memang perlu adanya institusi tertentu yang menangani masalah jalur hijau tersebut. Apabila keberadaan-nya sudah dirancangkan jauh sebelumnya, mulai dari WPU, maka diharapkan pada masa yang akan datang kondisi kota yang diidamkan setiap warga bukan merupakan impian kosong belaka.
Karakteristik Sebaran Spasial, Sebaran spasial jalur hijau sangat dipengaruhi oleh peruntukan ruang yang sudah dirumuskan dalam tata ruang. Peruntukan ruang apa membutuhkan jalur hijau seperti apa dan bagaimana sebarannya mestinya sudah dipikirkan secara holistis semenjak awal. Oleh karena karakteristik sebaran spasial ditentukan semenjak daerah tersebut masih menjadi WPU, maka diharapkan determinasi sebaran spasialnya dapat dilakukan dengan lebih mudah. Pembuat dan penentu kebijakan pengembangan kota dan wilayah sebaiknya mempunyai pandangan ke depan yang jauh sehingga kebijakan antisipatif terhadap kemungkinan timbulnya dampak negatif terhadap berbagai aspek kehidupan dapat dirumuskan secara arif. Dalam studi kota dan wilayah memang berlaku sebuah moto bahwa the past and present is the key to the future yang sangat berbeda dari moto para ahli geologi dan geomorfologi di mana motonya adalah the present is the key to the past.
Peraturan lansekap pada DAS adalah merupakan salah satu bagian dari peraturan zonasi kota dan mempunyai tujuan sebagai berikut
1. Mencegah terjadinya erosi lereng daerah sepanjang sungai/ pebukitan melalui penanaman kembali vegetasi.
2. Melindungi manusia dari dampak negatif energi surya dengan menyediakan bayang-bayang pohon di atas jalan, jalur pejalan kaki, area parkir dan area perkerasan lainnya.
3. Memelihara ( konservasi ) air tanah dangkal untuk tujuan penyiraman/ irigasi tanaman dan pepohonan
4. Mengurangi resiko kebakaran melalui perencanaan dan tata letak tumbuhan yang mudah terbakar.
5. Memperbaiki kinerja lingkungan terbangun dengan peningkatan kualitas dan kuantitas lansekap.
Materi yang diatur dalam Ruang Terbuka Hijau dan Peraturan Lansekap Daerah aliran Sungai antara lain :
1. Persyaratan Umum Dan Penanaman
a. Jumlah pohon dan jenis tanaman.
Mengatur tentang jumlah titik penanaman pepohonan dan jenis-jenis tanamannya pada satuan luas tertentu sesuai dengan penggunaan lahannya ( daerah industri,perumahan, komersial dan lain sebagainya ), mengacu kepada standar manual yang ada.
b. Persyaratan material pepohonan.
Mengatur antara lain tentang larangan penanaman dengan species tanaman yang bersifat “invasive” ( menyerang ), keharusan penyediaan daerah akar untuk setiap pohon antara 1,50 m2 sampai dengan 3,60 m2, keharusan merawat pohon-pohon sedemikian rupa sehingga semua cabangnya berada di atas jalur pejalan kaki minimum 1,80 meter di atas permukaan jalur tersebut dan cabang-cabang di atas jalur kendaraan berada 4,20 meter di atas permukaan jalur tersebut, keharusan menanam tanaman asli yang benar-benar tanaman lokal, dan lain sebagainya.
c. Persyaratan irigasi
Mengatur antara lain tentang jaminan semua material tanaman memiliki sistim irigasi otomatis dan permanen di bawah permukaan tanah dan dirancang agar kebutuhan air mencukupi bagi semua tanaman, cipratan air tidak boleh melintasi garis batas properti atau area yang diperkeras untuk pejalan kaki dan sirkulasi kendaraan, dan lain sebagainya.
d. Persayaratan luas penanaman
Mengatur tentang luas minimum lahan terbuka yang harus ditanami.
2. Persyaratan Penanaman Area dan Jumlah Penanaman Pada Pekarangan Sisi Jalan dan Pekarangan Sisa.
Mengatur tentang luas penanaman minimum pekarangan sisi jalan (antara garis sempadan jalan dan garis sempadan bangunan) maupun pekarangan sisa (belakang dan sampin ) sesuai dengan jenis penggunaan lahannya. Misalnya pada hunian unit tunggal maupun rumah susun, minimal 50 % dari luas pekarangan sisi jalan harus ditanami dengan jumlah titik pohon wajib 0,05 titik/m2, untuk daerah komersial 30 %, industri 20 %. Untuk pekarangan sisa 3,60 m2 per pohon (Hakim, 2006).
Pengembangan ruang hijau disepanjang pinggiran jaringan jalan utama maupun jalan kolektor dan jalan lingkungan adalah berfungsi sebagai :
a. Peneduh pedestrian dan jalan
b. Unsur keindahan
c. Kenyamanan lingkungan
Penerapan jalur hijau pinggir jalan ini dengan ditanam langsung maupun dengan menggunakan pot-pot ukuran besar.
Lebih lanjut peranan dan manfaat dari pola tata hijau tersebut adalah sebagai berikut ;
a. Fungsi Orology. yaitu sebagai pencegah erosi lapisan atas tanah yang subur (top soil).
b. Fungsi Hidrologi, permukaan lahan yang bebas dari perkerasan (pengaspalan) akan menyerap air sehingga dapat menjaga sirkulasi air tanah (sirkulasi hidrologi).
c. Fungsi Estetika, yaitu dapat membentuk perspektif dan efek visualisasi yang indah bagi lingkungan yang padat.
d. Fungsi klimatologi yaitu dapat menciptakan iklim mikro yang sejuk dan nyaman oleh adanya faktor alam dan vegetasi alam.
e. Fungsi ekologi, yaitu menciptakan keserasian hubungan antara manusia dengan alam sekitarnya.
Fungsi kesehatan yaitu oleh adanya proses asimilasi tanaman yang menghasilkan 02 dan menyerap C02 yang selanjutnya dapat mengurangi pencemaran udara serta mengurangi kebisingan yang ditimbulkan oleh kegiatan manusia.
a.Nyaman sehingga dapat membantu mengurangi ketegangan sosial.
Beberapa dasar pokok yang harus dipertimbangkan dalam penempatan pohon peneduh jalan adalah antara lain:
b. Memperhatikan keras jalan, lebar jalan serta kecepatan kendaraan yang lewat, hal ini dimaksudkan sebagai penempatan dan penilaian pohon tidak mengganggu lalu lintas.
c. Mempertimbangkan adanya sarana umum dan lalu lintas (kabel, listrik, saluran air bersih, lampu penerangan jalan).
d. Sifat pertumbuhan tanaman, bentuk, ketinggian dan ukuran tanaman serta jenis Ptanah (sesuai atau tidak) merupakan faktor-faktor yang menentukan jarak tanaman.
Untuk mendapatkan hasil yang optimal dalam penataan pola hijau ini maka ada beberapa hal pokok yang perlu diperhatikan:
a.Penataan Pola hijau ditekankan perlu pembentukan yang dapat memberikan kesan ruang.
b. Memperbanyak variasi warna dan bentuk untuk menghilangkan kesan monoton dengan mempergunakan Jenis tanaman sesuai kondisi setempat. Memberikan pengarahan pola hijau menerus pada lingkungan jalan dengan tujuan untuk memperoleh kenyamanan dan kenikmatan dalam berkendaraan.
3. Persyaratan Pohon Jalan Dan Badan Jalan Publik.
Persyaratan pohon jalan meliputi jumlah pohon dan lokasinya. Jumlah pohon yang diwajibkan ditetapkan 24 inch untuk setiap 9 meter frontage. Jarak spasi pohon yang ditanam dapat bervariasi untuk mengakomodasi kondisi atau pertimbangan desain (misalkan satu pohon palem berbatang coklat dengan tinggi 3 m untuk setiap 6 meter frontage jalan). Apabila kondisi tapak (parkway) tidak memungkinkan penanaman pohon maka pohon-pohon dapat ditempatkan pada property privat dalam jarak 3 meter dari garis sempadan jalan di sepanjang frontage tersebut.
Lokasi penanaman pohon adalah antara pinggiran trotoar sampai batas pagar property, ditempatkan sekurang-kurangnya pada jarak 2,10 meter dari muka pinggir trotoar di atas jalan utama / arteri atau jalan cepat yang mempunyai kecepatan kendaraan 90 km / jam. Untuk klasifikasi jalan lainnya tidak lebih lebih dekat dari 1,20 meter dari pinggiran trotoar. Pohon-pohon jalan harus dijauhkan dari perlengkapan kota pada`jarak minimum 6 meter terhadap rambu lalulintas, 1,5 meter dari jaringan utilitas bawah tanah, 3 meter dari hidran, tiang-tiang listrik, telepon dan lain sebagainya. Pada setiap persimpangan harus ada daerah bebas pohon dalam radius 7,5 meter dan hanya boleh ditanami tumbuhan semak yang tingginya tidak boleh lebih dari 60 cm, sehingga tidak menutupi lampu lalulintas (Tjokrowinoton, 2007).
4. Membangun Taman Kota
Ideology pembangunan sektor lingkungan diekspresikan dalam pembangunan berkelanjutan (sustainable development), yakni pembangunan yang di tujukan untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa harus mengorbankan kebutuhan dan kepentingan generasi yang akan datang. Konsep ini menempatkan pembangunan dalam perspektif jangka panjang (a longer term perspective) dan menuntut adanya solidaritas antar generasi (Dyayadi, 2008).
Itulah sebabnya Rasulullah sangat menganjurkan umat islam selalu menanam pohon,walau kelak pohon yang di tanamnya tersebut kayu dan buahnya tidak sempat di nikmatinya, namun ia tetap mendapat pahala. Rasusullah bersabda.
’’Seorang muslim yang menanam pohon atau tanaman, lalu sebagian hasilnya di makan burung,manusia,atau binatang,maka orang yang menanam itu mendapat pahala.’’(HR Al-Bukhari) Kita haruslah memiliki kesadaran bahwa sumber daya alam merupakan bagian dari ekosistem. Dengan memelihara ekosistem maka berkelanjutan sumber daya alam akan tetap terjaga. Menghargai lingkungan menjadi syarat utama dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan merupakan upaya pembangunan yang melarutkan unsur lingkungan dalam pertimbangannya.
Pada prinsifnya pembangunan yang berkelanjutan mengacu pada kaidah 7E, yaitu;
1 Employment, atau pembangunan harus mempertimbangkan ketersediaan lapangan kerja bagi segenap lapisan masyarakat.
2.Environment, atau pembangunan harus mempertibangkan keseimbangan ekologis di dalampenyediaan lapangan bagi warganya.
3. Engagement, atau pembangunan harus mempertimbangkan keterlibatan/partisipasi aktif masyarakat agar tercipta rasa memiliki (sense of belongin).
4.Equty, atau di dalam pembangunan harus mempertimbangkan prinsip demokratisasi atau kesetaraan akses terhadap segenap sumber daya,sarana dan prasarana.
5.Energy conservation, atau pembangunan harus mengupayakan agar sumber-sumber energy di gunakan sehemat mungkin,sehingga tidak terjadi kesia-siaan energy serta mencegah konsumsi energy yang berkelebihan.
6. Ethic, atau etika membangun yang mesti di tegakkan lengkap dengan mekanisme sanksi dan penghargaan.
7.Estetica, atau pembangunan harus mempertimbangkan estetika kota atau keindahan kota.
Khusus berkaitan dengan implementasi kaidah environment,di perlukan suatu strategi pelestarian keseimbangan ekologis dalam arti memadukan antara pembangunan dengan konsevasi alam untuk menjamin terlindungnya sumber daya alam yang tidak terbarukan dan juga pemanfaatan yang optimal dari sumber daya yang terbarukan guna meminimalkan danpak negatif yang merusak atau merugikan.
‘’ Dan tanah yang baik,tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan seizing Allah: Dan tanah yang tidak subur, tanam-tanamannya hanya tumbuh merana. Demikianlah kami mengulagi tanda-tanda kebesaran (Kami) bagi orang-orang yang bersyukur.’’(Al A’Raf;58)
5. RTH Sempadan Pantai
Penataan ruang terbuka hijau di sempadan pantai memiliki fungsi utama sebagai pembatas pertumbuhan permukiman atau aktivitas lainnya agar tidak menggangu kelestarian pantai. sehingga sempadan pantai dapat terhindar dari kerusakan atau bencana yang ditimbulkan oleh gelombang laut seperti intrusi air laut, erosi, abrasi, tiupan angin kencang dan gelombang tsunami. Kebutuhan standar untuk RTH sempadan pantai ini adalah lebar RTH minimal 100 m dari batas air pasang tertinggi ke arah darat dan luas area yang ditanami tanaman sekitar 90% – 100% (Menteri PU, 2008)
Pada lokasi penelitian dimana sebagian besar sempadan pantai yang ada sudah di manfaatkan oleh penduduk sebagai lahan berupa tambak/empang diperlukan penanganan yang mengikuti aturan yang telah ada dan sesuai dengan kondisi lokasi yaitu : pada lokasi sempadan pantai telah mengalami intrusi air laut atau merupakan daerah payau dan asin, sehinggapemilihan vegetasi diutamakan dari daerah setempat yang telah mengalami penyesuaian dengan kondisi tersebut. Seperti Mangrove yang fungsinya sebagai peredam ombak dan dapat membantu proses pengendapan lumpur, selain itu juga terdapat jenis lain seperti Asam Landi ( Pichelebium dulce) dan Mahoni (S witenia mahagoni ) relatif lebih tahan jika dibandingkan Kesumba, Tanjung, Kiputri, Angsana, Trengguli, dan Kuku.
6. RTH Sempadan Sungai
Arahan untuk penanaman ruang terbuka hijau yang akan dilakukan pada daerah sempadan sungai, ini dilakukan untuk menjaga kelestarian sungai itu sendiri, Penetapan garis sempadan sungai di dalam kawasan perkotaan didasarkan pada kriteria :
a. Sungai bertanggul :
1). Garis sempadan sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan ditetapkan sekurang-kurangnya 3 m di sebelah luar sepanjang kaki tanggul;
2.) Dengan pertimbangan untuk peningkatan fungsinya, tanggul dapat diperkuat, diperlebar dan ditinggikan yang dapat berakibat bergesernya garis sempadan sungai;
b. Sungai tidak bertanggul :
1). Garis sempadan sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan ditetapkan sebagai berikut:
2). Sungai yang mempunyai kedalaman tidak lebih dari 3 m, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 10 m dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan;
3.) Sungai yang mempunyai kedalaman lebih dari 3 m sampai dengan 20 m, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 15 m dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan;
4.) Sungai yang mempunyai kedalaman lebih dari 20 m, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 30 m dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan.(Menteri PU, 2008)
H. Ruang Terbuka Hijau pada DAS sebagai potensi wisata
Ruang Terbuka Hijau pada Daerah Aliran Sungai seringkali terlupakan keberadaannya. Hadir di tengah impitan pembangunan fisik kota yang kian pesat. Salah satu ruang terbuka hijau itu tampak hanya sekadar pajangan, pelengkap dalam sebuah kebutuhan penataan ruang. Warga kota pun banyak yang memandang sebelah mata. Padahal, ada beragam potensi wisata yang bisa digali. Seiring meningkatnya taraf hidup, kemampuan dan kebutuhan manusia, maka sejak tahun 1950-an sampai dengan 1970-an ruang terbuka hijau banyak dialih-fungsikan menjadi pemukiman, bandar udara, industri, jalan raya, bangunan perbelanjaan dan lain-lain. Dengan semakin meningkatnya kemampuan dan kesejahteraan masyarakat, pembangunan fisik kota terus melaju dengan pesat. Namun peningkatan itu membawa dampak negatif, salah satunya penyusutan luas lahan bervegetasi. Susutnya lahan bervegetasi mendorong penghuni kota berbondong-bondong pergi ke luar kota, mencari daerah hijau yang masih tersisa. Di tengah persaingan hidup yang kian meninggi, kebutuhan rekreasi menjadi mutlak adanya.
Akhirnya sebuah pemandangan yang jamak bisa kita saksikan. Tiap akhir pekan atau masa libur, warga kota papan atas ramai-ramai ”mengungsi” ke daerah hijau nan sejuk. Umumnya, ruang hijau itu berada di luar kota. Kalau buat orang Jakarta kawasan paling dekat adalah kawasan Puncak dan sekitarnya.
Bagi warga yang tak berduit keluar kota adalah sebuah impian. Itu sebabnya ruang terbuka pengundang keramaian di dalam kota, seperti kebun binatang, taman rekreasi, kawasan pinggir pantai dan lainnya jadi sasaran utama. Pokoknya, dengan bujet yang pas-pasan, mereka berharap kebutuhan relaksasi tetap bisa terpenuhi. Murah meriah namun tetap dapat unsur pelesirannya. (Mardana, 2002)
I. Serapan Vegetasi Terhadap Karbon Dioksida
Salah satu komponen yang penting dalam konsep tata ruang adalah menetapkan dan mengaktifkan jalur hijau dan hutan kota, baik yang akan direncanakan maupun yang sudah ada namun kurang berfungsi. Selain itu jenis pohon yang ditanam perlu menjadi pertimbangan, karena setiap jenis tanaman mempunyai kemampuan menjerap yang berbeda-beda .
Vegetasi juga mempunyai peranan yang besar dalam ekosistem, apalagi jika kita mengamati pembangunan yang meningkat di perkotaan yang sering kali tidak menghiraukan kehadiran lahan untuk vegetasi. Vegetasi ini sangat berguna dalam produksi oksigen yang diperlukan manusia untuk proses respirasi (pernafasan), serta untuk mengurangi keberadaan gas karbon dioksida yang semakin banyak di udara akibat kendaraan bermotor dan industri. Penyerapan karbon dioksida oleh hutan kota dengan jumlah 10.000 pohon berumur 16-20 tahun mampu mengurangi karbon dioksida sebanyak 800 ton per tahun penanaman pohon menghasilkan absorbs karbon dioksida dari udara dan penyimpanan karbon, sampai karbon dilepaskan kembali akibat vegetasi tersebut busuk atau dibakar. Hal ini disebabkan karena pada hutan yang dikelola dan ditanam akan menyebabkan terjadinya penyerapan karbon dari atmosfir, kemudian sebagian kecil biomassanya dipanen dan atau masuk dalam kondisi masak tebang atau mengalami pembusukan (Irwan, 2007).
J. Pencemaran Udara
Kondisi lingkungan hidup alami yang masih relatif baik atau dalam keadaan keseimbangan antara daerah terbangun dan tidak terbangun. Berdasarkan perkiraan kenaikan jumlah penduduk Indonesia tahun 2005, maka kebutuhan akan ketersediaan oksigen (O2) akan meningkat menjadi 4,5 kg/jam.
Salah satu pemasok utama ketersediaan udara bersih adalah pepohonan di RTH kota sebagai ‘paru-paru’ kota yang merupakan produsen oksigen (O2), penyerap karbondioksida (CO2) dan gas polutan lain, serta sebagai daerah resapan air, yang belum tergantikan fungsinya.
K. Pencemaran Air dan Tanah
RTH Kota dan Upaya Pengendalian Pencemaran Air, Banjir dan Kekeringan. Pembangunan kota yang tidak mempertimbangkan pengelolaan lingkungan secara komprehensif telah terbukti mengancam kelangsungan hidup kota dan warga kota. Fenomena hubungan antar manfaat RTH kota terhadap pengendalian banjir merupakan salah satu upaya pengendalian kerusakan dan pencemaran dalam bidang pengelolaan lingkungan hidup kota.
1.Peraturan Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai dan PP63/PRT/1993 tentang garis Sempadan Sungai, daerah Manfaat Sungai , Daerah Penguasaan Sungai dan bekas sungai.
Dalam Pasal 1 ayat 9. Garis sempadan adalah garis maya di kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai. Pasal 5 ayat (5) Sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berfungsi sebagai ruang penyangga antara ekosistem sungai dan daratan, agar fungsi sungai dan kegiatan manusia tidak saling terganggu.
(1)Sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b meliputi ruang di kiri dan kanan palung sungai di antara garis sempadan dan tepi palung sungai untuk sungai tidak bertanggul, atau di antara garis sempadan dan tepi luar kaki tanggul untuk sungai bertanggul.
(2)Garis sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan pada:
a.sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan;
b.sungai tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan;
c.sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan;
d.sungai bertanggul di luar kawasan perkotaan;
e.sungai yang terpengaruh pasang air laut;
f.danau paparan banjir; dan
g.mata air.
Pasal 9, Garis sempadan pada sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a ditentukan:
a.paling sedikit berjarak 10 m (sepuluh meter) dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai kurang dari atau sama dengan 3 m (tiga meter);
b.paling sedikit berjarak 15 m (lima belas meter) dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 3 m (tiga meter) sampai dengan 20 m (dua puluh meter); dan
c. paling sedikit berjarak 30 m (tiga puluh meter) dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 20 m (dua puluh meter).
Pasal 10 ayat (1) Sungai tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b terdiri atas:
a.sungai besar dengan luas DAS lebih besar dari 500 Km2 (lima ratus kilometer persegi); dan
b.sungai kecil dengan luas DAS kurang dari atau sama dengan 500 Km2 (lima ratus kilometer persegi).
3. Garis sempadan sungai besar tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan paling sedikit berjarak 100 m (seratus meter) dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai.
4. Garis sempadan sungai kecil tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan paling sedikit 50 m (lima puluh meter) dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai.
Pasal 11
Garis sempadan sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c ditentukan paling sedikit berjarak 3 m (tiga meter) dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai.
Pasal 12
Garis sempadan sungai bertanggul di luar kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d ditentukan paling sedikit berjarak 5 m (lima meter) dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai.
Pasal 13
Penentuan garis sempadan yang terpengaruh pasang air laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf e, dilakukan dengan cara yang sama dengan penentuan garis sempadan sesuai Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 yang diukur dari tepi muka air pasang rata-rata.
Pasal 14
Garis sempadan danau paparan banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf f ditentukan mengelilingi danau paparan banjir paling sedikit berjarak 50 m (lima puluh meter) dari tepi muka air tertinggi yang pernah terjadi.
Pasal 15
Garis sempadan mata air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf g ditentukan mengelilingi mata air paling sedikit berjarak 200 m (dua ratus meter) dari pusat mata air.
Pasal 16
(1)Garis sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Penetapan garis sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kajian penetapan garis sempadan.
(3)Dalam penetapan garis sempadan harus mempertimbangkan karakteristik geomorfologi sungai, kondisi sosial budaya masyarakat setempat, serta memperhatikan jalan akses bagi peralatan, bahan, dan sumber daya manusia untuk melakukan kegiatan operasi dan pemeliharaan sungai.
(4)Kajian penetapan garis sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat paling sedikit mengenai batas ruas sungai yang ditetapkan, letak garis sempadan, serta rincian jumlah dan jenis bangunan yang terdapat di dalam sempadan.
(5)Kajian penetapan garis sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai kewenangannya.
f. Tim kajian penetapan garis sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) beranggotakan wakil dari instansi teknis dan unsur masyarakat.
Pasal 17
a.Dalam hal hasil kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) menunjukkan terdapat bangunan dalam sempadan sungai maka bangunan tersebut dinyatakan dalam status quo dan secara bertahap harus ditertibkan untuk mengembalikan fungsi sempadan sungai.
(1)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi bangunan yang terdapat dalam sempadan sungai untuk fasilitas kepentingan tertentu yang meliputi:
a.bangunan prasarana sumber daya air;
b.fasilitas jembatan dan dermaga;
c.jalur pipa gas dan air minum; dan
d.rentangan kabel listrik dan telekomunikas
Pasal 5
Kriteria penetapan garis sempadan sungai terdiri dari :
a.Sungai bertanggul di luar kawasan perkotaan.
b.Sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan.
c.Sungai tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan.
d.Sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan.
(1) Garis sempadan sungai bertanggul diteptapkan sebagai berikut:
a.Garis sempadan sungai bertanggul di luar kawasan perkotaan ditetapkan sekurang-kurangnya 5 (lima meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul.
b.Garis sempadan sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul.
(2) Dengan pertimbangan untuk peningkatan fungsinya, tanggul sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperkuat, diperlebar dan ditinggikan, yang dapat berakibat bergesernya letak garis sempadan sungai.
(3) Kecuali lahan yang berstatus tanah negara, maka lahan yang diperlukan untuk tapak tanggul baru sebagai akibat dilaksanakannya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus dibebaskan.
Pasal 7
(1) Penetapan garis sempadan sungai tak bertanggul di luar kawasan perkotaan
a.Sungai besar yaitu sungai yang mempunyai daerah pengaliran sungai seluas 500 (lima ratus) Km2 atau lebih.
b.Sungai kecil yaitu sungai yang mempunyai daerah pengaliran sungai seluas kurang dari 500 (lima ratus) Km2.
(2) Penatapan garis sempadan sungai tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan pada sungai besar dilakukan ruas per ruas dengan mempertimbangkan luas daerah pengaliran sungai pada ruas yang bersangkutan.
(3) Garis sempadan sungai tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan pada sungai besar ditetapkan sedangkan pada sungai kecil sekurang-kurangnya 100 (seratus) m, sedangkan pada sungai sekurang-kurangnya 50 lima puluh m dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan.
Pasal 8
Penetapan garis sempadan sungai tak bertanggul di dalam kawasan perkotaan didasarkan pada kriteria :
a.Sungai yang mempunyai kedalaman tidak lebih dari 3 (tiga) meter, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan.
b.Sungai yang mempunyai kedalaman tidak lebih dari 3 (tiga) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter, garis sempadan dan ditetapkan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) meter dari tepi sungai pada waktu ditetapkan.
c. Sungai yang mempunyai kedalaman meksimum lebih dari 20 (dua puluh) meter, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu yang ditetapkan.
Pasal 9
(1)Garis sempadan sungai tidak bertanggul yamg berbatasan dengan jalan adalah tepi bahu jalan yang bersangkutan, dengan ketentuan kontruksi dan penggunaan jalan harus menjamin bagi kelestarian dan keamanan sungai serta bangunan sungai.
(2)Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak terpenuhi, maka segala perbaikan atas kerusakan yang timbul pada sungai dan bangunan sungai menjadi tanggung jawab pengelola jalan.
Pasal 10
Penetapan garis sempadan danau, waduk, mata air dan sungai yang terpengaruh pasang surut air laut mengikuti kriteria yang telah ditetapkan dalam keputusan Presiden R.I. Nomor : 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung, sebagai berikut :
a.Untuk danau dan waduk, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) meter dari titik pasang tertinggi kearah darat.
b.Untuk mata air, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 200 (dua ratus) meter disekitar mata air.
c. Untuk sungai yang terpengaruh pasang surut air laut, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 100 (seratus) meter dari tepi sungai dan berfungsi sebagai jalur hijau.
Bagian Keempat
Pemanfaatan Daerah Aliran Sungai
Pasal 11
(1)Pemanfaatan lahan di daerah sempadan dapat dilakukan oleh masyarakat untuk kegiatan-kegiatan tertentu sebagai berikut :
a.Untuk budidaya pertanian dengan jenis tanaman yang diijinkan.
b.Untuk kegiatan niaga, penggalian dan penimbunan.
c.Untuk pemasangan papan reklame, papan penyuluhan dan peringatan, serta rambu-rambu pekerjaan.
d.Untuk pemasangan rentangan kabel listrik, kabel telepon dan pipa air minum
e.Untuk pemancangan tiang atau pondasi prasarana jalan/jembatan baik umum maupun kereta api.
f.Untuk penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang bersifat social dan masyarakat yang tidak menimbulkan dampak merugikan bagi kelestarian dan keamanan fungsi serta fisik sungai.
g.Untuk pembangunan prasarana lalu intas air dan bangunan pengambilan dan pembuangan air.
(1) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang atau pejabat yang ditunjuk olehnya, serta syarat-syarat yang ditentukan.
(2)Pejabat yang berwenang dapat menetapkan suatu ruas di daerah sempadan untuk membangun jalan inspeksi dan/atau bangunan sungai yang diperlukan, dengan ketentuan lahan milik perorangan yang diperlukan diselesaikan melaui pebebasan tanah.
Pasal 12
Pada daerah sempadan dilarang :
a.Membuang sampah, limbah padat dan atau cair.
b.Mendirikan bangunan permanen untuk hunian dan tempat usaha.
Secara umum ruang terbuka publik (open spaces) di perkotaan terdiri dari ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non-hijau. Ruang Terbuka Hijau (RTH) perkotaan pada Daerah Aliran Sungai adalah bagian dari ruang-ruang terbuka (open spaces) suatu wilayah perkotaan dan Daerah Aliran Sungai yang diisi oleh tumbuhan, tanaman dan vegetasi (endemik maupun introduksi) guna mendukung manfaat ekologis, sosial-budaya dan arsitektural yang dapat memberikan manfaat ekonomi (kesejahteraan) bagi masyarakatnya dalam wilayah tersebut. . Secara fisik RTH dapat dibedakan menjadi RTH alami yang berupa habitat liar alami, kawasan lindung dan taman-taman nasional, maupun RTH non-alami atau binaan yang seperti taman, lapangan olah raga, dan kebun bunga. Multi fungsi penting RTH ini sangat lebar spektrumnya, yaitu dari aspek fungsi ekologis, sosial/budaya, arsitektural, dan ekonomi. Secara ekologis RTH dapat meningkatkan kualitas air tanah, mencegah banjir, mengurangi polusi udara, dan enurunkan suhu kota tropis yang panas terik.
Konsep lain dari Ruang Terbuka Hijau perkotaan pada daerah Aliran Sungai adalah Pengelolaan secara bioregion ini dapat dimulai dari lingkungan kita sendiri. Bila kita peduli terhadap lingkungan dimana kita tinggal, kemudian merunutnya, akan sampai pada kesimpulan bahwa pada hakekatnya kita berada di satu wilayah fisiografis yang dinamakan daerah aliran sungai (DAS). Wilayah tersebut, dimana kita dan komunitas makhluk hidup lain menjadi bagian darinya merupakan bentang alam —yang dibatasi oleh batas topografi punggung dan puncak bukit— yang menangkap, menampung, menyimpan dan mengalirkan air hujan menuju suatu aliran yang melewati titik tertentu (outlet). Batas inilah yang menjadi salah satu dasar dalam mendefinisikan batas bioregion.
Dalam wilayah ini, resonansi atas perilaku manusia terhadap DAS sebagai tempat hidupnya bisa dianalogikan dengan sistem aliran darah dalam tubuh manusia. Gangguan yang terjadi pada tubuh manusia sebagai “wilayah bioregion”, misalnya pada jantung sebagai “daerah hulu” atau bagian lain dari sistem pembuluh darah ebagai “jaringan drainase“ berakibat terganggunya sistem kesehatan tubuh secara keseluruhan. Sehingga vitalitas suatu bioregion beserta sistem kehidupan di dalamnya merupakan resultan atas kinerja infrastruktur sistem tata air ini.
Oleh karena itu bentuk-bentuk aktivitas eksploitatif dalam suatu wilayah bioregion DAS dapat berakibat munculnya fenomena penyimpangan proses-proses alam dan tatanan ruang. Aksi gangguan di daerah hulu —penggundulan hutan, transformasi peruntukan lahan, intesifikasi lahan yang melebihi daya dukung— menyebabkan penurunan kemampuan tajuk menahan air hujan (intersepsi), kemampuan tanah meresapkan air (infiltrasi) dan peningkatan air limpasan (runoff) yang berakibat munculnya reaksi di tempat lain. Menghadapi fenomena ini diperlukan pandangan menyeluruh yang mengacu pada pola spasial dan proses terkait secara simultan. Pendekatan yang besifat parsial, sektoral maupun terbatas dalam lingkup wewenang administratif dan politis, hanya bersifat fragmental dan tidak mengatasi masalah yang secara tuntas. Pendekatan parsial, yang hanya mengandalkan delineasi penggunaan dan penutupan lahan tanpa mempertimbangkan cakupan proses yang ada dibaliknya, tidaklah efektif. Sebab batas alam dari suatu proses dapat merentang jauh dari tempat munculnya fenomena yang ditemukan.
Pendekatan berorientasi sektoral, sering diwarnai “ego sektoral” sehingga tidak dapat berjalan secara efisien dan efektif. Antar departemen teknis dengan dinas teknis terkait di bawah pemerintah daerah sering tidak sinkron. Orientasi pembangunan sektoral kerap kali lebih mengusung misi sektor yang diembannya dan biasanya kurang memperhatikan sektor lainnya.
Demikian pula halnya dalam penanganan permasalahan DAS yang melintasbatasi kewenangan wilayah administrasif menghendaki adanya kerjasama terpadu antar “penguasa” wilayah administatif terkait. Prinsip saling-ketergantungan (interdepency) dalam konteks regional —antara Bandung sebagai kota inti dengan kota dan kabupaten (Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Garut, Sumedang, dan Kabupaten Cianjur) sekitar— merupakan kunci keberhasilan pendekatan ini. Cara pandangan baru atas bioregion suatu DAS
Oleh karena itu kalau kita mau jujur, bila ditelusuri rangkaian masalah lingkungan yang terjadi sebenarnya terletak pada faktor manusia. Pangkal bencana tersebut bukan pada akibat perubahan fungsi ekologis, berkurangnya fungsi resapan, meningkatnya air limpasan permukaan, instabilitas lereng atau tercemarnya perairan namun pada bencana —meminjam istilah Wilson, yang disebut ”pencemaran gaya hidup” (life style pollution). Raibnya kearifan lokal, sirnanya pemahaman dan kesadaran atas hubungan mendasar antara manusia dan alam, serta mengabaikan peran sebagai bagian komunitas di belahan bumi tempat berpijak, bermuara pada menuai bencana tidak saja di hilir tapi juga di hulu. Sehingga dalam menghadapi masalah kawasan Bandung Raya ini berangkat dari kesadaran atas posisi dan peran keberadaan kita menuju kepedulian kolektif dan prinsip saling-ketergantungan dalam upaya pelestarian dan perlindungan sumberdaya alam dan penyangga kehidupan sangatlah penting.
Penerapan konsepsi bioregion dalam pengembangan penghijauan daerah-daerah hulu dalam perspektif regional berupa greenbelt sebagai upaya pengendali lingkungan patut dijadikan prioritas. Greenbelt merupakan areal lahan di sekitar kota yang keberadaanya harus ditetapkan secara permanent dan didukung peraturan yang kuat sebagai kawasan hijau dan bebas dari berbagai bentuk struktur bangunan. Fungsi utama sabuk hijau ini disamping membatasi perluasan pertumbuhan spasial kota yang kontinyu dan tidak terarah, adalah menciptakan lingkungan sehat bagi warga kota, memelihara id! entitas lokal, serta pelestarian alam pada kawasan ruang terbuka hijau yang bersangkutan dan kawasan terkait dengan keberadaannya.
Sebagai contoh, Bangkok merupakan salah satu contoh kota yang berhasil dalam mengembangkan greenbelt sebagai upaya perlindungan keselamatan manusia terhadap ancaman bencana alam banjir. Dengan melestarikan tiga segment greenbelt kota .dua di sebelah barat dan satu di timur— pembangunan sabuk hijau kota dalam bentuk zona lindung ini mampu memelihara fungsi tata air khususnya dalam mengendalikan banjir musiman dari sungai Chao Phraya.
Di Korea, setidaknya terdapat empat belas kota besar yang telah membangun greenbelt dalam berbagai konteks kepentingan. Seoul, Busan, Kwangju, Daejon, Taegu, Chinju dan Masan merupakan beberapa contohnya. Seoul mampu membangun greenbelt seluas 153 000 ha, setelah melalui empat fase pembangunan dalam tahun 1971 sampai 1976. Seoul Capital Region (SCR) terbangun pada radius 15 km dari pusat kota. Dengan didukung 24 kota satelit sekitarnya yang berada di dua provinsi, Seoul merupakan kota dengan kontribusi terbesar dalam struktur greebelt, yaitu 29 % dari total kawasan greenbelt di Korea (539 700 ha). Selain menjadi contoh yang mewakili keberhasilan dalam implementasi greenbelt, Seoul menjadi satu-satunya kota di Asia yang berhasil dalam membangun greenbelt kota saat ini. Seperti Bandung, kota Seoul dengan luas wilayah 62 700 ha ini berada dalam formasi “mangkuk“ yang dikepung oleh jajaran pegunungan di sekelilingnya. Kota ini juga dialiri oleh sejumlah sungai yang berhulu di luar kota Seoul dan bermuara pada sungai utama, sungai Han, yang membelah kota di bagian Selatan.
Namun lebih dari itu, formasi greenbelt dibangun dengan sandaran konsepsi bioregion berdasarkan prinsip kesesuaian (coincide) dan kesebangunan (congruence) antara batas alam dengan domain komunitas masyarakat secara simultan. Konsepsi ini berorientasi membangun hubungan hulu dan hilir, hubungan masyarakat kota dan desa dalam bentuk interaksi budaya dan ruang. Demikian juga pengembangan berbagai fungsi, seperti : fungsi ekologi (jejaring hidupan liar dari “resource pool“ ke sistem RTH di kota), koridor hijau, restorasi sungai dan jalur riparian, pengembangan rekreasi alam dan pedesaan, pengembangan kawasan penyangga perlindungan komunitas biotik dan identitas masyarakat lokal.( Qodarian Pramukanto, Staf Pengajar Departemen Arsitektur Lanskap, Fakultas Pertanian, IPB; Mahasiswa program doktor pada Seoul National University, Korea Selatan).
Peraturan lansekap pada DAS dalam (Zubir, 2009) adalah merupakan salah satu bagian dari peraturan zonasi kota dan mempunyai tujuan sebagai berikut
1. Mencegah terjadinya erosi lereng daerah sepanjang sungai/ pebukitan melalui penanaman kembali vegetasi.
2. Melindungi manusia dari dampak negatif energi surya dengan menyediakan bayang-bayang pohon di atas jalan, jalur pejalan kaki, area parkir dan area perkerasan lainnya.
3. Memelihara ( konservasi ) air tanah dangkal untuk tujuan penyiraman/ irigasi tanaman dan pepohonan
4. Mengurangi resiko kebakaran melalui perencanaan dan tata letak tumbuhan yang mudah terbakar.
5. Memperbaiki kinerja lingkungan terbangun dengan peningkatan kualitas dan kuantitas lansekap.
Materi yang diatur dalam Ruang Terbuka Hijau dan Peraturan Lansekap Daerah aliran Sungai antara lain :
1. Persyaratan Umum Dan Penanaman
a. Jumlah pohon dan jenis tanaman.
Mengatur tentang jumlah titik penanaman pepohonan dan jenis-jenis tanamannya pada satuan luas tertentu sesuai dengan penggunaan lahannya ( daerah industri,perumahan, komersial dan lain sebagainya ), mengacu kepada standar manual yang ada.
b. Persyaratan material pepohonan.
Mengatur antara lain tentang larangan penanaman dengan species tanaman yang bersifat “invasive” ( menyerang ), keharusan penyediaan daerah akar untuk setiap pohon antara 1,50 m2 sampai dengan 3,60 m2, keharusan merawat pohon-pohon sedemikian rupa sehingga semua cabangnya berada di atas jalur pejalan kaki minimum 1,80 meter di atas permukaan jalur tersebut dan cabang-cabang di atas jalur kendaraan berada 4,20 meter di atas permukaan jalur tersebut, keharusan menanam tanaman asli yang benar-benar tanaman lokal, dan lain sebagainya.
a.Persyaratan irigasi
Mengatur antara lain tentang jaminan semua material tanaman memiliki sistim irigasi otomatis dan permanen di bawah permukaan tanah dan dirancang agar kebutuhan air mencukupi bagi semua tanaman, cipratan air tidak boleh melintasi garis batas properti atau area yang diperkeras untuk pejalan kaki dan sirkulasi kendaraan, dan lain sebagainya.
d.Persayaratan luas penanaman
Mengatur tentang luas minimum lahan terbuka yang harus ditanami.
Ideology pembangunan sektor lingkungan diekspresikan dalam pembangunan berkelanjutan (sustainable development), yakni pembangunan yang di tujukan untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa harus mengorbankan kebutuhan dan kepentingan generasi yang akan dating. Konsep ini menempatkan pembangunan dalam perspektif jangka panjang (a longer term perspective) dan menuntut adanya solidaritas antar generasi .
Itulah sebabnya Rasulullah sangat menganjurkan umat islam selalu menanam pohon,walau kelak pohon yang di tanamnya tersebut kayu dan buahnya tidak sempat di nikmatinya, namun ia tetap mendapat pahala. Rasusullah bersabda.
’’Seorang muslim yang menanam pohon atau tanaman, lalu sebagian hasilnya di makan burung,manusia,atau binatang,maka orang yang menanam itu mendapat pahala.’’(HR Al-Bukhari)
Kita haruslah memiliki kesadaran bahwa sumber daya alam merupakan bagian dari ekosistem. Dengan memelihara ekosistem maka berkelanjutan sumber daya alam akan tetap terjaga. Menghargai lingkungan menjadi syarat utama dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan merupakan upaya pembangunan yang melarutkan unsur lingkungan dalam pertimbangannya.
Pada prinsifnya pembangunan yang berkelanjutan mengacu pada kaidah 7E, yaitu;
1. Employment, atau pembangunan harus mempertimbangkan ketersediaan lapangan kerja bagi segenap lapisan masyarakat.
2. Environment, atau pembangunan harus mempertibangkan keseimbangan ekologis di dalampenyediaan lapangan bagi warganya.
3. Engagement, atau pembangunan harus mempertimbangkan keterlibatan/partisipasi aktif masyarakat agar tercipta rasa memiliki (sense of belongin).
4. Equty, atau di dalam pembangunan harus mempertimbangkan prinsip demokratisasi atau kesetaraan akses terhadap segenap sumber daya,sarana dan prasarana.
5.Energy conservation, atau pembangunan harus mengupayakan agar sumber-sumber energy di gunakan sehemat mungkin,sehingga tidak terjadi kesia-siaan energy serta mencegah konsumsi energy yang berkelebihan.
6. Ethic, atau etika membangun yang mesti di tegakkan lengkap dengan mekanisme sanksi dan penghargaan.
7. Estetica, atau pembangunan harus mempertimbangkan estetika kota atau keindahan kota.
Khusus berkaitan dengan implementasi kaidah environment,di perlukan suatu strategi pelestarian keseimbangan ekologis dalam arti memadukan antara pembangunan dengan konsevasi alam untuk menjamin terlindungnya sumber daya alam yang tidak terbarukan dan juga pemanfaatan yang optimal dari sumber daya yang terbarukan guna meminimalkan danpak negatif yang merusak atau merugikan.
‘’ Dan tanah yang baik,tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan seizing Allah: Dan tanah yang tidak subur, tanam-tanamannya hanya tumbuh merana. Demikianlah kami mengulagi tanda-tanda kebesaran (Kami) bagi orang-orang yang bersyukur.’’(Al A’Raf;58)
5. Ruang Terbuka Hijau pada DAS sebagai potensi wisata
Ruang Terbuka Hijau pada Daerah Aliran Sungai seringkali terlupakan keberadaannya. Hadir di tengah impitan pembangunan fisik kota yang kian pesat. Salah satu ruang terbuka hijau itu tampak hanya sekadar pajangan, pelengkap dalam sebuah kebutuhan penataan ruang. Warga kota pun banyak yang memandang sebelah mata. Padahal, ada beragam potensi wisata yang bisa digali. Seiring meningkatnya taraf hidup, kemampuan dan kebutuhan manusia, maka sejak tahun 1950-an sampai dengan 1970-an ruang terbuka hijau banyak dialih-fungsikan menjadi pemukiman, bandar udara, industri, jalan raya, bangunan perbelanjaan dan lain-lain. Dengan semakin meningkatnya kemampuan dan kesejahteraan masyarakat, pembangunan fisik kota terus melaju dengan pesat. Namun peningkatan itu membawa dampak negatif, salah satunya penyusutan luas lahan bervegetasi. Susutnya lahan bervegetasi mendorong penghuni kota berbondong-bondong pergi ke luar kota, mencari daerah hijau yang masih tersisa. Di tengah persaingan hidup yang kian meninggi, kebutuhan rekreasi menjadi mutlak adanya.
Akhirnya sebuah pemandangan yang jamak bisa kita saksikan. Tiap akhir pekan atau masa libur, warga kota papan atas ramai-ramai ”mengungsi” ke daerah hijau nan sejuk. Umumnya, ruang hijau itu berada di luar kota. Kalau buat orang Jakarta kawasan paling dekat adalah kawasan Puncak dan sekitarnya.
Bagi warga yang tak berduit keluar kota adalah sebuah impian. Itu sebabnya ruang terbuka pengundang keramaian di dalam kota, seperti kebun binatang, taman rekreasi, kawasan pinggir pantai dan lainnya jadi sasaran utama. Pokoknya, dengan bujet yang pas-pasan, mereka berharap kebutuhan relaksasi tetap bisa terpenuhi. Murah meriah namun tetap dapat unsur pelesirannya.
6. Serapan Vegetasi Terhadap Karbon Dioksida
Salah satu komponen yang penting dalam konsep tata ruang adalah menetapkan dan mengaktifkan jalur hijau dan hutan kota, baik yang akan direncanakan maupun yang sudah ada namun kurang berfungsi. Selain itu jenis pohon yang ditanam perlu menjadi pertimbangan, karena setiap jenis tanaman mempunyai kemampuan menjerap yang berbeda-beda
Vegetasi juga mempunyai peranan yang besar dalam ekosistem, apalagi jika kita mengamati pembangunan yang meningkat di perkotaan yang sering kali tidak menghiraukan kehadiran lahan untuk vegetasi. Vegetasi ini sangat berguna dalam produksi oksigen yang diperlukan manusia untuk proses respirasi (pernafasan), serta untuk mengurangi keberadaan gas karbon dioksida yang semakin banyak di udara akibat kendaraan bermotor dan industri. Penyerapan karbon dioksida oleh hutan kota dengan jumlah 10.000 pohon berumur 16-20 tahun mampu mengurangi karbon dioksida sebanyak 800 ton per tahun penanaman pohon menghasilkan absorbs karbon dioksida dari udara dan penyimpanan karbon, sampai karbon dilepaskan kembali akibat vegetasi tersebut busuk atau dibakar. Hal ini disebabkan karena pada hutan yang dikelola dan ditanam akan menyebabkan terjadinya penyerapan karbon dari atmosfir, kemudian sebagian kecil biomassanya dipanen dan atau masuk dalam kondisi masak tebang atau mengalami pembusukan
7. Pencemaran Udara
Kondisi lingkungan hidup alami yang masih relatif baik atau dalam keadaan keseimbangan antara daerah terbangun dan tidak terbangun. Berdasarkan perkiraan kenaikan jumlah penduduk Indonesia tahun 2005, maka kebutuhan akan ketersediaan oksigen (O2) akan meningkat menjadi 4,5 kg/jam.
Salah satu pemasok utama ketersediaan udara bersih adalah pepohonan di RTH kota sebagai ‘paru-paru’ kota yang merupakan produsen oksigen (O2), penyerap karbondioksida (CO2) dan gas polutan lain, serta sebagai daerah resapan air, yang belum tergantikan fungsinya.
8. Pencemaran Air dan Tanah
RTH Kota dan Upaya Pengendalian Pencemaran Air, Banjir dan Kekeringan. Pembangunan kota yang tidak mempertimbangkan pengelolaan lingkungan secara komprehensif telah terbukti mengancam kelangsungan hidup kota dan warga kota. Fenomena hubungan antar manfaat RTH kota terhadap pengendalian banjir merupakan salah satu upaya pengendalian kerusakan dan pencemaran dalam bidang pengelolaan lingkungan hidup kota.

DAFTAR BACAAN.
Menteri Pekerjaan Umum. 2008. Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Di Kawasan Perkotaan. Departemen Pekerjaan Umum, Jakarta.
Hakim R. 2006. Rancangan Visual Lansekap Jalan. Panduan Estetika Dinding Penghalang Kebisingan. Bumi Aksara. Jakarta.
Irwan Z.D. 2005. Tantangan Lingkungan dan Lansekap Hutan Kota. Pustaka Cidesindo. Jakarta.
Irwan Z.D. 2007. Prinsip-prinsip Ekologi. Ekosistem, Lingkungan dan Pelestariannya. Bumi Aksara. Jakarta.
Irwan Z.D. 2007. Fungsi Taman Hutan Kota. Pendidikan Network. http://www. Artikel Pendidikan Network – hutan kota.html. (29 Maret 2009).
Sastrawijaya, A.T. 2000. Pencemaran Lingkungan. Rineka Cipta. Jakarta.
Sibarani J.P. 2003 Potensi Kampus Universitas Sumatera Utara Sebagai Salah Satu Hutan Kota Di Kota Medan. Fakultas Pertanian Program Studi Budidaya Hutan Universitas Sumatera Utara. Medan
Bumbata. 2009. Melestarikan Ruang Terbuka Hijau Kota. http://www. melestarikan ruang terbuka hijau kota.htm. (29 Maret 2009).
Qadarian Pramukanto, Pengembangan rekreasi alam dan pedesaan, pengembangan kawasan penyangga perlindungan komunitas biotic dan identitas masyarakat lokal. Staf pengajar Departemen Arsitektur Lansekap
Fakultas Pertanian IPB. Mahasiswa program Doktor pada Seoul NationalUniversity, Korea Selatan.
Keraf A.S. 2007. Etika Lingkungan. Buku Kompas. Jakarta.
Purnomohadi, Ning. 2002. Pengelolaan RTH Kota dalam Tatanan Program BANGUN PRAJA Lingkungan Perkotaan yang Lestari di NKRI. Widyaiswara LH, Bidang Manajemen SDA dan Lingkungan. KLH.
Zubir I. 2009. Ruang Terbuka Hijau dan Peraturan Lansekap Kota. http://www. Ruang terbuka hijau dan peraturan lansekap kota «.html. (29 Maret 2009).
Tjokrowinoton M. 2007. Pembangunan Dilema dan Tantangan. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
Dyayadi. 2008. Tata Kota Menurut Islam. Konsep Pembagunan Kota Yang Ramah Lingkungan, Estetik, dan Berbasis Sosial. Khalifa. Jakarta.
Mardana B.D. 2002. Hutan Kota Potensi Wisata Yang Terlupakan. Sinar Harapan. http://www. Hutan Kota, Potensi Wisata yang Terlupakan.html. (29 Maret 2009).
Hakim, Rustam. 2004. Arsitektur Lansekap, Manusia, Alam dan Lingkungan. Jakarta: FALTL Universitas Trisakti.
Molnar, Donald J. 1986. Anatomy of A Park. New York: McGraw-Hill inc.
Direktorat Jenderal Penataan Ruang Kementrian Pekerjaan Umum Tim Departemen Arsitektur Lanskap Institut Pertanian Bogor. 2005.
Makalah Lokakarya: Pengembangan Ruang Terbuka Hijau Di Kawasan Perkotaan. Direktorat Jenderal Penataan Ruang Departemen Pekerjaan Umum. Jakarta.
Budihardjo, Eko. 2003, Kota Berwawasan Lingkungan. Bandung: Alumni De Chiara
Joseph and Koppelman, Lee E. 1978. Site Planning Standards. New York: McGraw Hill Book Company Groat, Linda & Wang
David. 2002. Architectural Research Methods. Canada: John Wiley & Sons,inc.
Haeruman. Herman JS. Ning Purnomohadi. 1998. Kebijakan dan Peranan Pemerintah dalam Pengembangan dan Pemanfaatan RTH di Perkotaan sebagai Wahana Pengembangan Keanekaragaman Puspa dan Satwa. Jakarta.
Hakim, Rustam. 2004. Arsitektur Lansekap, Manusia, Alam dan Lingkungan. Jakarta: FALTL Universitas Trisakti.
Joga, Nirwono & Antar, Yori. 2007. Komedi Lenong: Satire Ruang Terbuka Hijau. Jakarta: Gramedia.
Molnar, Donald J. 1986. Anatomy of A Park. New York: McGraw-Hill inc.
Purnomohadi, Ning. 2006. Ruang Terbuka Hijau Sebagai Unsur Utama Tata Ruang Kota. Jakarta:
Direktorat Jenderal Penataan Ruang Kementrian Pekerjaan Umum Tim Departemen Arsitektur Lanskap Institut Pertanian Bogor. 2005. Makalah Lokakarya: Pengembangan Ruang Terbuka Hijau Di Kawasan Perkotaan. Direktorat Jenderal Penataan Ruang Departemen Pekerjaan Umum. Jakarta.

Explore posts in the same categories: TULISAN POPULAIR

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: