Buku 4 . Serial Makassar Tidak Rantasa.
MENGGUGAH PERAN SERTA MASYARAKAT KOTA MAKASSAR DALAM MENGELOLA SAMPAH.
Dr.Ir.Drs.H.Syahriar Tato.SH.SAB,SSn,MS.MH.MM.

A.Sampah dan permasalahannya.
Permasalahan sampah merupakan hal genting yang memerlukan perhatian serius, karena dampaknya berimbas pada berbagai sisi kehidupan utamanya di kota-kota besar seperti Jakarta, Semarang, Surabaya, Bandung, Palembang, Medan juga Makassar. Di wilayah kota kabupaten pun, masalah sampah menjadi perhatian masyarakat terutama menyangkut kebersihan lingkungan. Menurut perkiraan, volume sampah yang dihasilkan masyarakat rata-rata 0,5 kg/kapita/hari (Sudrajat 2006). Tidak tersedia data secara pasti, berapa persisnya jumlah timbulan sampah di Indonesia, namun berdasarkan hasil perhitungan Bappenas sebagaimana tercantum dalam Buku Infrastruktur Indonesia, pada tahun 1995 perkiraan timbulan sampah di Indonesia mencapai 22,5 juta ton, dan diprediksi akan meningkat lebih dua kali lipat pada tahun 2020 menjadi 53,7 juta ton. Sementara di kota besar Indonesia diperkirakan timbulan sampah perkapita berkisar antara 600-830 gram per hari.
Sebagai ilustrasi betapa besarnya timbulan sampah yang dihasilkan, data beberapa kota besar di Indonesia dapat menjadi rujukan. Kota Jakarta setiap hari menghasilkan sampah sebesar 6,2 ribu ton, Kota Bandung sebesar 2,1 ribu ton, Kota Surabaya sebesar 1,7 ribu ton, dan Kota Makassar 0,8 ribu ton Damanhuri, (2002). Jumlah tersebut membutuhkan upaya yang tidak sedikit dalam penanganannya. Berdasarkan data tersebut, diperkirakan kebutuhan lahan untuk TPA di Indonesia pada tahun 1995 yaitu seluas 675 ha, dan diprediksi akan meningkat menjadi 1,610 ha pada tahun 2020. Kondisi ini akan menjadi masalah besar dan memperhatikan karena semakin terbatasnya lahan kosong khususnya di perkotaan. Salah satu contoh terkini adalah kesulitan pemerintah DKI Jakarta dalam penyediaan lahan untuk pengelolaan sampah TPA Bantar Gebang tidak dapat digunakan lagi. Demikian pula di Kota Makassar, setelah TPA Tamangapa beberapa tahun kedepan dianggap sudah tidak layak lagi dan sudah harus di backup, pihak Pemkot Makassar sempat kesulitan dalam menentukan lokasi TPA walaupun akhirnya sudah berhasil menentukan lokasi di Kabupaten Gowa.
Memperhatikan fakta tersebut, maka diperlukan sebuah model pengelolaan persampahan yang menyeluruh mulai dari sumber sampah, Tempat Penampungan Sementara (TPS), sampai kepada Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang mana didalamnya melibatkan semua pihak terkait termasuk seluruh masyarakat. Diharapkan dengan model tersebut bisa mengurangi dampak yang diakibatkan oleh masalah persampahan, terutama dampak kesehatan masyarakat. Dengan kualitas kesehatan masyarakat yang meningkat maka pada akhirnya meningkatkan pula produktifitas mereka.
B.Tinjauan Umum Tentang Sampah
Sampah adalah bahan yang tidak mempunyai nilai atau tidak berharga untuk maksud biasa atau utama dalam pembikinan atau pemakaian barang rusak atau bercacat dalam pembuatan manufaktur atau materi berkelebihan atau ditolak atau buangan, (Kamus Istilah Lingkungan, 1994).
Sampah sebenarnya hanya sebagian dari benda atau hal-hal yang dipandang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi, atau harus dibuang, sedemikian rupa sehingga tidak sampai mengganggu kelangsungan hidup. Dari segi ini dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan sampah ialah sebagian dari sesuatu yang tidak dipakai, disenangi atau sesuatu yang harus dibuang, yang umumnya berasal dari kegiatan yang dilakukan oleh manusia (termasuk kegiatan industri), tetapi yang bukan biologis (karena human waste tidak termasuk didalamnya) dan umumnya bersifat padat.
Berdasarkan jenis sampah pada prinsipnya dibagi 3 bagian besar, yaitu :
1.Sampah padat.
2.Sampah cair.
3.Sampah dalam bentuk gas.
Sampah pada umumnya dibagi 2 jenis, yaitu :
1.Sampah organik : yaitu sampah yang mengandung senyawa-senyawa organik, karena itu tersusun dari unsur-unsur seperti C, H, O, N, dll, (umumnya sampah organik dapat terurai secara alami oleh mikroorganisme, contohnya sisa makanan, karton, kain, karet, kulit, sampah halaman).
2.Sampah anorganik : sampah yang bahan kandungan non organik, umumnya sampah ini sangat sulit terurai oleh mikroorganisme. Contohnya kaca, kaleng, alumunium, debu, logam-logam lain .
C.Pengelolaan Sampah Ditinjau dari Berbagai Aspek
Dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, Pasal 19, mengemukakan bahwa Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri atas:
1.Pengurangan sampah, yang meliputi :
a.Pembatasan timbulan sampah;
b.Pendauran ulang sampah; dan/atau
c.Pemanfaatan kembali sampah.
2.Penanganan sampah.
a.Pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah;
b.Pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu;
c.Pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir;
d.Pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah;
e.Pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman..
Sistem pengelolaan sampah perkotaan pada dasarnya dilihat dari komponen-komponen yang saling mendukung satu dengan yang lain saling berinteraksi untuk mencapai tujuan yaitu kota yang bersih sehat dan teratur. Komponen tersebut adalah:
1.Aspek teknik operasional (teknik)
2.Aspek kelembagaan (institusi).
3.Aspek pembiayaan (finansial);
4.Aspek hukum dan pengaturan (hukum).
5.Aspek peran serta masyarakat.
Menurut SK SNI T-13-1990-F, pada dasarnya sistem pengelolaan sampah perkotaan dilihat sebagai komponen-komponen subsistem yang saling mendukung, saling berinteraksi, dan saling berhubungan satu sama lain, seperti gambar Skema Sistem Pengelolaan Sampah.
Uraian masing-masing sistem pengelolaan sampah, yaitu antara lain sebagai berikut:
1.Teknik Operasional
Pengelolaan sampah adalah upaya yang sering dilakukan dalam sistem manajemen persampahan dengan tujuan antara lain untuk meningkatkan efesiensi operasional.Terdapat enam aktifitas yang terorganisir di dalam elemen fungsional teknik operasional pengelolaan sampah, sebagai berikut :
a.Timbulan sampah (Waste Generation)
Kuantitas sampah yang dihasilkan suatu kota sangat tergantung dari jumlah penduduk dan aktifitas masyarakat yang ada di daerah tersebut.
Dalam SNI 19-3964-1994, bila pengamatan lapangan belum tersedia, maka untuk menghitung besaran, sistem, dapat digunakan angka timbulan sampah sebagai berikut :
1)Satuan timbulan sampah pada kota besar : 2 – 2,5 L/org/hari atau 0,4 – 0,5 kg/org/hari.
2)Satuan timbulan sampah pada kota sedang/kecil: 1,5 – 2 L/org/hari atau 0,3 – 0,4 kg/org/hari.
b.Pewadahan (Onsite Storage)
Penyimpanan/pewadahan sampah adalah tempat sampah sementara, sebelum sampah tersebut terkumpul, untuk kemudian diangkat serta dibuang (dimusnahkan). Jelaslah untuk ini perlu disediakan suatu tempat sampah, yang lazimnya ditemui di rumah tangga, kantor, restoran, hotel, dan lain sebagainya.
Sampah yang dihasilkan penduduk semuanya harus terwadahi, paling tidak sampah yang akan dibuang ke bak sampah atau tempat yang tersedia, dengan pola pewadahan yang terdiri dari:
1)Wadah pertama, adalah wadah sampah individual yang menerima sisa buangan langsung dari sumbernya dan dapat berupa keranjang, kotak dari karton, kantong plastik dan sebagainya ataupun wadah sampah yang dilengkapi dengan alat-alat mekanik.
2)Wadah kedua (TPS) adalah wadah tempat sampah yang menampung sampah dari wadah pertama maupun langsung dari sumbernya, dan dapat berupa container, tong-tong sampah, drum atau bak sampah yang terbuat dari susunan batu bata dan sebagainya.
3)Wadah tempat sentra (TPA) adalah wadah sampah yang menampung sampah dari wadah penampungan sementara. Dengan demikian volumenya harus cukup besar, dan biasanya terbuat dari konstruksi khusus yang ditempat sesuai dengan syarat-syarat penempatannya
c Pengumpulan (Collection).
Pengumpulan sampah adalah proses penanganan sampah dengan cara pengumpulan dari masing-masing sumber sampah untuk diangkut ke (1) tempat pembuangan sampah sementara, (2) pengolahan sampah skala kawasan, atau (3) langsung ke tempat pembuangan akhir tanpa melalui proses pemindahan).
Cara pengambilan sampah dari wadah umumnya dilakukan secara:
1)Langsung : kendaraan pengangkut mengambil sampah dan langsung di bawa ke tempat pengolahan.
2)Tidak langsung : sampah diangkut dari wadahnya dengan gerobak pengangkutan sampah atau sejenisnya untuk terlebih dahulu dikumpulkan dan kemudian diambil oleh kendaraan pengangkut.
d.Pemindahan dan pengangkutan (Transfer dan Transport)
Hal terpenting dalam pengangkutan sampah adalah penentuan rute pengangkutan, berupa penetapan titik pengambilan, jadwal operasi dan pola pengangkutan. Dalam menentukan rute pengangkutan sampah, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:
1).Penentuan titik pengambilan sampah
Dalam menentukan titik pengambilan, perlu adanya peta daerah pelayanan dan peta timbulan sampah. Peta daerah pelayanan menunjukkan batas wilayah yang akan dilayani saat ini dan kemungkinan perkembangannya, sedangkan peta timbulan sampah menunjukkan lokasi timbunan sampah yang harus dilayani oleh para petugas kebersihan. Dengan menetapkan titik-titik tersebut, jumlah volume sampah yang harus diangkut setiap hari dapat diketahui sehingga rute pengangkutan dapat ditentukan.
2)Jadwal Operasi
Jadwal operasi harus ditetapkan agar kegiatan pengangkutan sampah dapat berjalan lancar dan teratur, tanpa menimbulkan kemacetan. Hal ini dilakukan untuk memberikan gambaran kualitas pelayanan serta dapat membantu dalam menetapkan jumlah tenaga kerja dan peralatan (alat angkut). Dengan adanya jadwal operasi, biaya oeprasi dapat diperkirakan sehingga dapat dilakukan efisiensi biaya dan waktu. Frekuensi pelayanan pun dapat diatur yang akan memudahkan petugas kebersihan dalam menjalankan tugasnya.
Pengaturan jadwal operasi tersebut harus disesuaikan dengan:
a)Jumlah timbulan sampah yang harus diangkut tiap hari.
b)Jumlah kendaraan, tenaga serta kapasitas kendaraan.
c)Sifat daerah pelayanan.
d)Waktu yang diperlukan untuk tiap rit kendaraan.
Pengaturan kerja yang dilakukan dalam kaitannya dengan jadwal operasi ini termasuk pengaturan penugasan, pengaturan kewajiban bagi para petugas untuk membersihkan kendaraan dan kewajiban para petugas untuk melaporkan hasil operasinya, sehingga volume sampah yang terangkut setiap pengangkutan dapat diketahui.
3)Pola pengangkutan.
Pola pengangkutan ini dapat dilakukan berdasarkan sistem pengumpulan sampahnya. Pengumpulan sampah yang dilakukan dengan sistem transfer depo, proses pengangkutannya telah dijelaskan sebelumnya.
2.Organisasi dan Manajemen (kelembagaan)
Aspek organisasi dan manajemen merupakan suatu kegiatan yang multi disiplin yang bertumpu pada prinsip teknik dan manajemen yang menyangkut aspek-aspek ekonomi, sosial, budaya, dan kondisi fisik wilayah kota, serta memperhatikan pihak yang dilayani, yaitu masyarakat kota. Perancangan dan pemilihan bentuk organisasi disesuaikan dengan:
a.Peraturan pemerintah yang membinanya
b.Pola operasional yang diterapkan
c.Kapasitas kerja sistem
d.Lingkup pekerjaan dan tugas yang harus ditangani
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah menuntut kota dan kabupaten supaya dapat mewujudkan kemandirian ada daerah masing-masing. Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dalam pengelolaan persampahan, dengan bentuk kelembagaan berupa Dinas, Seksi dan Perusahaan Daerah. Bentuk kelembagaan pengelolaan persampahan dianjurkan sebagai berikut:
a.Kota Raya (penduduk 500.000-1.000.000 jiwa) dan ibukota provinsi, sebaiknya dikelola oleh suatu dinas tersendiri dan dalam jangka waktu 10 tahun diharapkan bisa menjadi perusahaan daerah.
b.Kota Sedang 1 (penduduk 250.000-500.000 jiwa) atau kotamadya/kota administratif, sebaiknya dikelola oleh dinas tersendiri.
c.Kota Sedang 2 (penduduk 100.000-250.000 jiwa) atau kabupaten, sebaiknya dikelola oleh dinas yang mempunyai 2 penugasan maksimal.
d.Kota Kecil (penduduk 20.000-100.000 jiwa) atau ibukota kabupaten dapat merupakan seksi tersendiri atau dibawah Dinas Pekerjaan Umum dengan tanggungjawab, wewenang dan fasilitas yang memadai dan diarahkan dalam pembentukan dinas tersendiri dengan dua penugasan maksimal.
3.Pembiayaan (finansial)
Biaya pengelolaan sampah dihitung berdasarkan biaya operasional dan pemeliharaan serta pergantian peralatan. Perbandingan biaya pengelolaan dari biaya total pengelolaan sampah yaitu biaya pengumpulan 20%-40%, biaya pengangkutan 40%-60%, biaya pembuangan akhir 10% – 30% (SNI –T-12-1991-03).
Besarnya retribusi yang layak ditarik dari masyarakat setiap rumah tangga besarnya + 0,5% dan maksimal 1% dari penghasilan per rumah tangga per bulannya (PU, 1993). Hal ini dapat dikatakan mampu mencapai “Self Financing” (mampu membiayai sendiri) jika perhitungan besar retribusi dilakukan dengan cara klasifikasi dan prinsip subsidi silang.
Menurut Pedoman Teknik Operasi dan Pemeliharaan Pembangunan Prasarana Perkotaan Komponen Persampahan. Direktorat Bina Program Ditjen, Departemen Pekerjaan Umum (1993), Sumber dana merupakan salah satu sumber daya sistem pengelolaan persampahan, dana tersebut meliputi :
a.Retribusi, yaitu sumber dana yang digali dari masyarakat.
b.Iuran sampah yaitu sumber dana masyarakat dilaksanakan oleh organisasi masyarakat tanpa peraturan formal.
c.Subsidi yaitu sumber dana pemerintah daerah karena dana masyarakat tidak mencukupi untuk menekan tarif retrtibusi.
d.Subsidi silang yaitu strategi pendanaan yang kuat membantu yang lemah.
4.Hukum dan Pengaturan
Untuk pengelolaan persampahan diperlukan dasar hukum pengelolaan persampahan yang mencakup :
a.Peraturan daerah yang dikaitkan dengan ketentuan umum pengelolaan kebersihan yang berlaku.
b.Peraturan daerah tentang pembentukan badan pengelolaan kebersihan.
c.Peraturan daerah yang khusus menentukan struktur tarif dan tarif dasar pengelolaan kebersihan.
Aspek pengaturan didasarkan atas kenyataan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, dimana sendi-sendi kehidupan bertumpu pada hukum yang berlaku. Pengelolaan sampah di Indonesia membutuhkan kekuatan dan dasar hukum seperti dalam pembentukan organisasi, pemungutan, retribusi, keterlibatan masyarakat dan sebagainya. Aspek pengaturan memegang peranan penting dalam pengelolaan sampah, hal ini mengingat kesadaran masyarakat dan pola hidup masyarakat dalam memperlakukan sampah belum baik.
5.Peran Serta Masyarakat
Dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Persampahan, peran serta masyarakat adalah melibatkan masyarakat dalam tindak-tindak administrator yang mempunyai pengaruh langsung terhadap mereka. Peran serta masyarakat sangat erat kaitannya dengan kekuatan atau hak masyarakat, terutama dalam pengambilan keputusan dalam tahap identifikasi masalah, mencari pemecahan masalah sampai dengan pelaksanaan berbagai kegiatan pembangunan. Peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah dapat diartikan sebagai keikutsertaan, keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pengelolaan sampah baik langsung maupun tidak langsung.
Pengumpulan dan pengangkutan sampah tidak dapat berjalan dengan baik, jika tidak adanya partisipasi masyarakat (Pramono, 2008) sebagaimana yang dilakukan di kota-kota di Indonesia, masyarakat terlibat dalam pengumpulan sampah. Sedangkan peran serta masyarakat adalah sistem pengumpulan sampah atas kesadaran masyarakat sendiri untuk membawa sampahnya ke TPS terdekat. Pramono (2008). Organisaai terasteral (rukun tetangga dan rukun warga) merupakan organisasi penting yang mengkoordinir pengumpulan sampah dipermukiman-permukiman yang tidak memiliki akses ke jalan utama. Berdasarkan hal tersebut, sistem pengumpulan sampah khususnya sampah rumah tangga yang saat ini dilakukan didasarkan pada kondisi dan kultur masyarakat.
Salah satu pendekatan kepada masyarakat untuk dapat membantu program pemerintah dalam kebersihan adalah bagaimana membiasakan masyarakat kepada tingkah laku yang sesuai dengan tujuan program tersebut, yang menyangkut:
a.Bagaimana merubah persepsi masyarakat terhadap pengelolaan sampah yang tertib, lancar, dan merata.
b.Faktor-faktor sosial, struktur, dan budaya setempat.
c.Kebiasaan dalam pengelolaan sampah selama ini.
Tanpa adanya partisipasi masyarakat, semua program pengelolaan sampah (kebersihan) yang direncanakan akan sia-sia. Partisipasi masyarakat akan membangkitkan semangat kemandirian dan kerjasama diantara masyarakat akan meningkatkan swadaya masyarakat, yang pada gilirannya akan mengurangi kebutuhan sumber daya pemerintah.
D.Pengelolaan persampahan Secara Terpadu
Mecermati aspek permasalahan dalam pengelolaan sampah, untuk itu upaya-upaya yang harus dilakukan antara lain meliputi pemantapan kebijakan persampahan, penanganan sampah regional, memacu kearifan masyarakat terhadap fenomena persampahan, dan peningkatan teknologi ramah lingkungan.
1.Kebijakan pemerintah
Permasalahan sampah perkotaan di Indonesia, telah muncul sejak dekade tahun 1990-an. Meski demikian, kebijakan strategis yang telah ditetapkan oleh pemerintah baru pada tahapan yang erat kaitannya dengan aspek teknis, yaitu: melakukan pengurangan timbulan sampah dengan menerapkan konsep 3 R (Reduce, Reuse dan Recycle), dengan harapan tercapai “zero waste“. Padahal pada saat sekarang diperlukan kebijakan yang handal sebagai payung baik di tingkat pusat maupun daerah keterkaitannya dengan penanganan persampahan yang kian kompleks.
Pendekatan pengelolaaan persampahan yang semula didekati dengan wilayah administrasi, dapat diubah dengan melalui pendekatan pengelolaan persampahan secara regional. Pendekatan regional dimaksud dengan menggabungkan beberapa kota dan atau kabupaten dalam pengelolaan persampahan. Hal tersebut sangat menguntungkan, karena akan mencapai skala ekonomis baik dalam tingkat pengelolaan TPA, dan pengangkutan dari TPS ke TPA. Berbagai prinsip yang perlu dilakukan dalam menerapkan pelaksanaan pengelolaan persampahan secara regional ini adalah sebagai berikut:
a)Menyusun peraturan daerah (Perda) bersama yang mengatur pengelolan persampahan. Peraturan tersebut berisi berbagai hal dengan mempertimbangkan aspek hukum dan kelembagaan, teknik, serta aspek keuangannya.
b)Pemantapan kelembagaan dengan memisahkan peranan fungsi tupoksi yang jelas antara pembuat peraturan, pengatur/pembina dan pelaksana (operator), hingga optimalisasi kinerjanya dapat dievaluasi dan dinilai.
c)Penetapan indikator kinerja berdasarkan aspek teknis, memberikan indikasi (1) seluruh timbunan sampah akan diangkat ke TPA dalam waktu 24 jam, (2) teknik pengangkutan sampah tidak menyebabkan pencemaran bau, (3) pengoperasian di TPA telah ditetapkan sistemnya (contoh sistem sanitary landfill), dan (4) pemanfaatan sampah sebagai sumber ekonomi melalui penerapan daur ulang, atau pemanfaatan untuk kompos.
d)Adanya kesepakatan antar kabupaten/kota (regional) dalam kaitannya dengan restribusi persampahan, hingga alokasi antara dana yang dibebankan oleh pemerintah dan masyarakat berimbang.
2.Sosialisasi penyadaran masyarakat
Fenomena persampahan tampaknya bukan hal yang sederhana, karena sepanjang ada kehidupan manusia permasalahan tersebut akan selalu timbul. Walaupun kebijakan persampahan telah tersedia, ditambah dengan bentuk kelembagaannya, serta indikator kinerja dan tetapan alokasi pendanannya baik yang bersumber dari APBD dan masyarakat, tampaknya belum merupakan jaminan mantapnya pengelolaan sampah secara terpadu dan berkelanjutan, apabila kesadaran masyarakat tidak dibangun. Hal tersebut mengingat bahwa keberhasilan penanganan sampah sangat ditentukan oleh ”niat kesungguhan masyarakat” yang secara sadar peduli untuk menanganinya. Atas dasar itu sosialisasi penyadaran masyarakat penting, baik melalui jalur formal maupun informal yang antara lain meliputi hal-hal sebagai berikut:
a) Penyadaran formal, diberikan kepada generasi muda di sekolah (SD, SLTP, dan SLA) melalui pemantapan kegiatan ”Krida” mingguan.
b)Penyadaran informal, diberikan kepada masyarakat dalam kaitannya penanganansampah berbasis kesehatan lingkungan, untuk itu perlunya (1) penyadaran masyarakat, untuk menghargai terhadap alam lingkungannya, agar tidak lagi membuang limbah domestik (sampah padat dan limbah cair) ke bukan tempatnya, dan (2) masyarakat hendaknya mulai sadar dan berkiprah untuk memilah-milah sampah berdasarkan jenisnya, guna menghindari sumber-sumber penyakit menular, sebagai akibat dari limbah domestik yang cepat membusuk.
Pemilihan jenis metodologi yang tepat perlu dipertimbangkan beberapa hal diantaranya adalah sebagai berikut :
1.Proses yang digunakan haruslah ramah lingkungan;
2.Biaya investasi tidak terlalu tinggi;
3.Biaya operasinal dan perawatan pembuatan kompos cukup murah;
E. Pengelolaan sampah di TPA
Terdapat paling tidak 5 cara yang dikenal secara umum dalam pengolahan sampah yaitu; (1) Open Dumps, yang mengacu pada cara pembuangan sampah pada area terbuka tanpa dilakukan proses apapun. (2) Landfills, adalah lokasi pembuangan sampah yang relatif lebih baik daripada open dumping dengan cara yaitu sampah yang ada di tutup dengan tanah kemudian dipadatkan dan setelah lokasi penuh maka lokasi landfill akan ditutup tanah tebal dan kemudian lokasi tersebut dijadikan tempat parkir. (3) Sanitary Landfils, yaitu menggunakan material yang kedap air sehingga rembesan air dari sampah tidak akan mencemari lingkungan sekitar, namun biaya sanitary landfill relatif lebih mahal. (4) Incenerator, yaitu dilakukan pembakaran sampah dengan terlebih dahulu dengan memisahkan sampah daur ulang, biasanya proses pembakaran sampah dilakukan alternatif terakhir atau lebih difokuskan pada penanganan sampah medis. (5) Pengomposan, yaitu proses biologis yang kemudian organisme kecil mengubah sampah organik menjadi pupuk.
Masalah-masalah yang dapat timbul akibat open dumping dan landfill yang tidak terkontrol adalah sebagai berikut :
1.Lahan yang luas akan tertutup oleh sampah dan tidak dapat digunakan untuk tujuan lain.
2.Cairan yang dihasilkan akibat proses penguraian dapat mencemari sumber air.
3.Sungai dan pipa air minum mungkin teracuni karena bereaksi dengan zat-zat atau polutan sampah.
F.Konsepsi Pengelolaan Persampahan Masyarakat Perkotaan
Untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka dilakukan penelusuran dan penggambaran model pengelolaan yang sudah ada dan sementara diterapkan. Selanjutnya dilakukan penelusuran terhadap model-model tersebut dengan menggunakan 3 (tiga) variabel analisis, yaitu kegiatan pewadahan ,pengumpulan dan pengangkutan. Berdasarkan analisis tersebut akan ditentukan model alternatif sebagai landasan dalam penyusunan rancangan kebijakan yang berkaitan dengan kegiatan pewadahan, pengumpulan dan pengangkutan sampah. Dengan rancangan kebijakan tersebut, diharapkan bisa meningkatkan kualitas kesehatan dan produktifitas masyarakat yang pada akhirnya meningkatkan beban pemerintah dalam hal suibsidi pembiayaan kesehatan sehingga berkonstribusi dalam mewujudkan program kesehatan gratis bagi masyarakat.
G. Sekilas info Kota Makassar
Kota Makassar adalah salah satu wilayah administratif yang setingkat dengan kabupaten di Sulawesi Selatan, terletak antara119º24’17’38” Bujur Timur dan 5º8’6’19” Lintang Selatan yang berbatasan dengan :
•Sebelah utara dengan Kabupaten Maros
•sebelah timur Kabupaten Maros
•sebelah selatan Kabupaten Gowa dan
•sebelah barat adalah Selat Makassar.
Luas Wilayah Kota Makassar tercatat 175,77 km2 yang meliputi 14 kecamatan, 143 kelurahan, 971 RW dan 4.789 RT. Kecamatan yang memiliki wilayah paling luas adalah Kecamatan Biringkanaya dengan luas area adalah 48,22 km2 atau 27,43persen dari luas Kota Makassar. Berikutnya adalah Kecamatan Tamalanrea dengan luas wilayah sebesar 31,84 km2 atau 18,11 persen dari luas Kota Makassar dan yang menempati urutan ketiga adalah Kecamatan Manggala 24,14 km2 atau 13,73 persen dari luas Kota Makassar. Sedangkan kecamatan yang memiliki luas wilayah paling kecil adalah Kecamatan Mariso dengan luas wilayah sebesar 1.82 km2 atau 1,04 persen dari luas Kota Makassar. Disusul dengan Kecamatan Wajo sebesar 1,99 km2 atau 1,13 persen dari luas Kota Makassar yang menempati urutan luas wilayah terkecil kedua dan Kecamatan Bontoala terkecil ketiga dengan luas wilayah sebesar 2,10 km2 atau 1,19 persen dari luas Kota Makassar. Untuk memperjelas penjelasan diatas berikut adalah tabel berikut :
Tabel 1.
Luas Wilayah dan Persentase Terhadap Luas Wilayah
Menurut Kecamatan di Kota Makassar (km2)
Kode Wil Kecamatan Luas Area (Km2) Persentase Terhadap Luas Kota Makassar (%)

010 Mariso 1,82 1,04
020 Mamajang 2,25 1,28
030 Tamalate 20,21 11,50
031 Rappocini 9,23 5,25
040 Makassar 2,52 1,43
050 Ujung Pandang 2,63 1,50
060 Wajo 1,99 1,14
070 Bontoala 2,10 1,19
080 Ujung Tanah 5,94 3,38
090 Tallo 5,83 3,32
100 Panakkukang 17,05 9,70
101 Manggala 24,14 13,73
110 Biringkanaya 48,22 27,43
111 Tamalanrea 31,84 18,11
7371 Makassar 175,77 100
Sumber : Kantor Badan Pertanahan Nasional(2011)
Penduduk kota Makassar tahun 2010 adalah sebesar 1.272.349 jiwa yang terdiri dari 610.270 jiwa laki-laki dan 662.079 jiwa perempuan. Jumlah rumah tangga di Kota Makassar tahun 2009 mencapai 296.374 rumah tangga. Dengan Kecamatan Tamalate memiliki posisi nomor satu untuk jumlah penduduk terbesar di Kota Makassar yakni sebanyak 154.464 jiwa pada tahun 2009. Sementara Kecamatan Rappocini menempati posisi kedua dengan jumlah penduduk sebesar 145.090 jiwa pada tahun 2009, disusul oleh Kecamatan Tallo dengan jumlah penduduk sebesar 137.333 rumah tangga. Kecamatan yang memiliki jumlah rumah tangga terbesar di Kota Makassar adalah Kecamatan Biringkanaya dengan jumlah rumah tangga sebesar 35.684 rumah tangga. disusul dengan Kecamatan Tallo dengan jumlah rumah tangga sebesar 35.618 rumah tangga dan Kecamatan Tamalate terbesar ketiga dengan jumlah rumah tangga sebesar 32.904 rumah tangga. sedangkan kecamatan dengan jumlah penduduk terkecil dan jumlah rumah tangga terkecil adalah Kecamatan Ujung Pandang dengan jumlah penduduk adalah sebesar 29.064 jiwa dan jumlah rumah tangganya adalah sebesar 7.177 rumah tangga.
Laju pertumbuhan penduduk di Kota Makassar yang paling tinggi untuk periode 2000-2009 adalah Kecamatan Biringkanaya dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 3,57 persen per tahun. Sedang kecamatan yang memiliki laju pertumbuhan penduduk terkecil adalah Kecamatan Wajo dan Kecamatan Mamajang yakni sebesar 0,45 persen per tahun. Berikut adalah tabel yang menunjukkan jumlah penduduk dan jumlah rumah tangga di Kota Makassar.
Tabel 2.
Jumlah Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, Rumah Tangga dan
Rata-rata Anggota Rumah Tangga Tahun 2011.
Kode Wil Kecamatan Penduduk Pertumbuhan Penduduk Rumah Tangga Rata-rata Anggota RT

2009 2010 2001-2010
010 Mariso 54.616 55.431 0,93 13.401 4,14
020 Mamajang 60.395 61.294 0,45 16.294 3,76
030 Tamalate 152.197 154.464 2,08 32.904 4,69
031 Rappocini 142.958 145.090 1,62 28.444 5,10
040 Makassar 82.907 84.143 0,54 15.949 5,28
050 Ujung Pandang 28.637 29.064 0,51 7.177 4,05
060 Wajo 35.011 35.533 0,45 11.347 3,13
070 Bontoala 61.809 62.731 1,09 14.140 4,44
080 Ujung Tanah 48.382 49.103 1,21 11.331 4,33
090 Tallo 135.315 137.333 1,94 35.618 3,86
100 Panakkukang 134.548 136.555 1,09 26.929 5,07
101 Manggala 99.008 100.484 2,98 24.658 4,08
110 Biringkanaya 128.731 130.651 3,57 35.684 3,66
111 Tamalanrea 89.143 90.473 1,15 22.498 4,02
Jumlah 1.253.657 1.272.349 1,34 296.374 5
Sumber : Makassar dalam angka 2011
Persebaran penduduk antar kecamatan relatif tidak merata. Hal ini nampak dari tabel 3, dimana Kecamatan Tamalate yang memiliki jumlah penduduk terbesar di Kota Makassar atau 12,14 persen dari total penduduk namun luas wilayahnya hanya meliputi sekitar 11,50 persen dari total luas wilayah Makassar. Dilihat dari tingkat kepadatan penduduk, nampak pada Tabel 5, bahwa Kecamatan Makassar yang memiliki kepadatan penduduk yang tertinggi yaitu 33.390 jiwa per km2 sedangkan Kecamatan Biringkanaya memiliki kepadatan penduduk terendah yaitu 2.709 jiwa per km2.
Tabel 3.
Jumlah Penduduk, Jumlah Rumah Tangga dan Kepadatan Penduduk
Menurut Kecamatan di Kota Makassar 2011
Kecamatan Luas Area (Km2) % Jumlah Penduduk % Jumlah Rumah Tangga Kepadatan Penduduk (Org/Km2)

Mariso 1.82 1,04 55.431 4.36 13.401 30.457
Mamajang 2.25 1,28 61.294 4.82 16.294 27.242
Tamalate 20.21 11,50 154.464 12.14 32.904 7.643
Rappocini 9.23 5,25 145.090 11.40 28.444 15.719
Makassar 2.52 1,43 84.143 6.61 15.949 33.390
Ujung Pandang 2.63 1,50 29.064 2.28 7.177 11.051
Wajo 1.99 1,14 35.533 2.79 11.347 17.856
Bontoala 2.1 1,19 62.731 4.93 14.140 29.872
Ujung Tanah 5.94 3,38 49.103 3.86 11.331 8.266
Tallo 5.83 3,32 137.333 10.79 35.618 23.556
Panakkukang 17.05 9,70 136.555 10.73 26.929 8.009
Manggala 24.14 13,73 100.484 7.90 24.658 4.163
Biringkanaya 48.22 27,43 130.651 10.27 35.684 2.709
Tamalanrea 31.84 18,11 90.473 7.11 22.498 2.841
Total 175.77 100 1.272.349 100 296.374 7.239
Sumber : Makassar Dalam Angka 2011
H. Sistem Pengelolaan Sampah Di Kota Makassar
1.Sub Sistem Kelembagaan
Pemerintah Kota Makassar mempunyai institusi yang memiliki wewenang dan tanggung jawab penuh dalam menangani masalah yang berkaitan dengan lingkungan, seperti sampah, air limbah, penghijauan dan taman kota, yaitu Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar. Pembentukan Dinas Pertamanan dan Kebersihan di Kota Makassar berdasarkan keputusan Walikota Makassar yang dituangkan dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009, tanggal 7 Mei 2009, tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar.
Salah satu tugas Dinas Kebersihan Kota Makassar adalah menyusun rumusan program pembinaan, pengembangan, dan koordinasi serta kerjasama dengan pihak terkait dibidang persampahan termasuk didalamnya menyangkut peran serta masyarakat. Sedangkan fungsinya adalah merencanakan dan memantau pengelolaan sampah diantaranya pembersihan dan pengangkutan sampah. Saat ini, jumlah personil di Dinas Kebersihan sebanyak 124 orang.
Dinas Pertamanan dan Kebersihan membawahi 4 bidang dan 1 Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), yang menangani masalah persampahan yaitu Bidang Pengembangan Kapasitas Kebersihan, yang mempunyai tugas mengurus pembinaan Kelembagaan Masyarakat, pengembangan partisipasi, penyuluhan dan pembinaan teknis, serta Bidang Penataan kebersihan Kota yang mengurusi masalah pengembangan teknik pengelolaan kebersihan kota, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebersihan kota, dan pemeliharaan peralatan dan alat berat.
2.Sub Sistem Teknik Operasional
Sampai saat ini Bagian Kebersihan, Dinas Pertamanan dan Kebersiah Kota Makassar melayani semua kelurahan yang ada di Kota Makassar, sebanyak 145 kelurahan yang tersebar di 14 kecamatan. Akan tetapi tingkat pelayanan yang diberikan berbeda-beda, tergantung kondisi wilayahnya. Tingkat pelayanan yang rendah ada di daerah-daerah yang sulit untuk dijangkau dengan sarana prasarana persampahan yang ada, seperti di daerah bantaran sungai atau daerah yang terletak di pinggiran kota.
Berdasarkan luas daerah pelayanan, jangkauan pelayanan pengelolaan sampah di Kota Makassar hanya mencapai sekitar 70% dari luas Kota Makassar. Pada tahun 2011 jumlah timbulan sampah di Kota Yogyakarta mencapai 3781,23 m3/hari. Dari jumlah sampah tersebut, sampah yang terkelola dengan sistem yang ada sebanyak 1.334 m3/hari atau 85% dari total volume timbulan sampah, sedangkan yang tertangani adalah sebesar 3373,42 m3 per hari. Hal tersebut dapat lebih jelas terlihat pada tabel berikut.
Tabel 4.
Timbulan Sampah Di Kota Makassar Tahun 2011
No Lokasi/ Location Timbulan
(m3/hari) Persentase
Trhdp Total
Timbulan (%) Sampah
Terangkut
(m3/hari) Persentase
Trhdp Total
Timbulan (%)
1Pemukiman:
a. Mewah
b. Menengah
c. Sederhana
264,52
394,61
1268,14
7,00
10,44
33,54
253,25
349,70
1105,56
95,74
88,62
87,18
2Fasilitas kota:
a. Pasar
b.Kaw. Perniagaan
c.Kaw. Perkantoran
d.Kaw. Pendidikan
e. Terminal
f. Pelabuhan
g. Hotel
h. Rumah sakit
i. Sarana ibadah
594,71
137,41
115,04
79,83
96,26
98,00
86,74
88,65
22,67
15,73
3,63
3,04
2,11
2,55
2,59
2,29
2,34
0,60
528,64
123,16
110,83
72,10
86,10
91,38
80,21
77,00
20,74
88,89
89,63
96,34
90,32
89,45
93,24
92,47
86,68
91,50
3Kawasan Industri 78,98 2,09 80,21 92,47
4Perairan terbuka 283,52 7,50 245,76 86,68
5Pantai Wisata 38,15 1,01 36,17 94,80
6Sapuan jalan & taman 109,00 2,88 100,55 92,25
7Lain-lain 25,00 0,66 22,09 88,34
Total sampah kota 3.781,23 100 3.373,42 89,21
Sumber: Dinas Pertamanan Dan Kebersihan Kota Makassar (2011)
Kondisi timbulan sampah ini terdiri dari beberapa komposisi yang dapat dilihat pada Tabel 5.
Tabel 5.
Komposisi Sampah Di Kota Makassar Tahun 2011
No Komposisi Sampah Volume (m3) Prosentase
1 Sampah Organik / Organic 2.910,79 76,98%
2 Kertas, Karton / Paper, Carton 322,16 8,52%
3 Plastik / Plastic 366,02 9,68%
4 Metal, Kaleng, Besi, Aluminium / Metal 81,67 2,16%
5 Karet, Ban / Rubber 55,21 1,46%
6 Kaca / Glass 29,87 0,79%
7 Kayu / Wood 11,72 0,31%
8 Lain-lain / Others 3,78 0,10%
Jumlah 3.781,23 100,00%
Sumber: Dinas Pertamanan Dan Kebersihan Kota Makassar (2011)
a.Pewadahan dan pengumpulan
Tahap pertama operasional pengelolaan sampah adalah pewadahan pada tingkat sumber timbulan (masyarakat). Pewadahan dimaksudkan untuk mencegah sampah berserakan dan mempermudah proses pengumpulan. Tahap pewadahan dan pengangkutan sampah dari sumber hingga tempat pembuangan sampah sementara (TPSS) di Kota Makassar adalah tanggung jawab setiap sumber sampah. Pada prakteknya, masyarakat menggunakan jasa tenaga penggerobak sampah untuk memindahkan sampahnya dari rumah tangga ke TPSS Wadah yang dipakai memiliki berbagai jenis dan bentuk, antara lain tong sampah, bak permanen, dan kantong plastik.
Dari hasil observasi diketahui bahwa pewadahan pada umumnya dilakukan tanpa pemisahan jenis sampah organik dan anorganik, namun sudah ada yang menyisihkan barang bekas untuk dijual atau diserahkan pada pengumpul barang-barang bekas. Pemerintah kota sebenarnya sudah berusaha untuk menyediakan wadah sampah terpisah di pinggir-pinggir jalan untuk pejalan kaki. Akan tetapi kurangnya edukasi kepada pejalan kaki menyebabkan mereka masih mencampur antara sampah organik dan sampah anorganiknya.
Tahap berikut setelah pewadahan adalah tahap pengumpulan. Operasional pengumpulan sampah rumah tangga dari sumber yang terjadi di Kota Makassar dilakukan dengan banyak cara. Berdasarkan sarana pemindahan yang digunakan, seperti: TPSS, container, transfer depo, dikenal beberapa pola operasional pengumpulan / pemindahan yaitu: pola individual langsung, pola individual tidak langsung, pola komunal langsung dan pola komunal tidak langsung.
Operasional pengumpulan yang ada pada suatu kawasan pelayanan merupakan kombinasi pola-pola diatas, sesuai dengan sumber sampahnya. Sistem TPSS adalah yang paling banyak dipakai saat ini. Akan tetapi untuk operasionalnya tidak mudah, karena membutuhkan sarana pengambilan sampah dan tenaga kerja yang relatif lebih banyak. Untuk saat ini, sistem yang dianjurkan adalah pola door to door dan jemput bola karena operasionalnya mudah, murah, dan cepat. Hanya saja dalam sistem ini perlu kerjasama dari petugas dan masyarakat untuk mentaati jam pengambilan sampah yang sudah ditetapkan.
Penyapuan JalanBerikut ini dipaparkan karakteristik sarana pemindahan sampah yang ada saat ini di Kota Makassar :
1)Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPSS), yaitu bak dengan konstruksi dari bata tanpa atap yang diberi lubang pintu dengan atau tanpa pintu. Ukuran rata-rata 3 m3. Penempatannya diupayakan dekat dengan sumber timbulan sampah. Penggunaan TPSS pada umumnya tidak disukai karena alasan lingkungan, estetika, dan operasional yang tidak praktis (perlu waktu yang relatif cukup lama dan banyak tenaga).

2)Container, yaitu bak dengan konstruksi dari kayu, besi atau baja yang diberi pintu dan jendela, dengan volume 6 m3. Karakteristik container adalah : cocok digunakan pada sumber sampah yang besar, dapat diletakkan pada banyak tempat dan dapat dipindah-pindahkan, memerlukan lahan penempatan yang luas, operasional pemindahan dan pengangkutan mudah dan cepat.
Dalam prakteknya, sarana ini belum digunakan dengan benar. Pemindahan sampah dari gerobak masih sulit dilakukan karena desain bak yang kurang nyaman digunakan. Sehingga petugas membongkar sampah di luar bak, akibatnya lokasi container menjadi kotor dan tidak sehat. Diperlukan evaluasi untuk perbaikan rancang bangun container.
3)Transfer Depo, yaitu tempat pertemuan alat pengumpul dan truck pengangkut dan bukan TPSS. Ada 3 tipe transfer depo berdasarkan luas lahan yang digunakan, yaitu Tipe I (luas lahan 200 m2), Tipe II (luas lahan 50/100 m2) dan Tipe III (luas lahan 10-20 m2).
Jenis transfer depo yang ada di Kota Makassar, menurut ukurannya termasuk tipe II, namun beberapa depo juga dilengkapi dengan kantor/gudang seperti depo tipe I. Pada umumnya depo-depo tersebut belum berfungsi sebagaimana mestinya dan lebih berfungsi sebagai TPSS, hal ini disebabkan:
•Pada transfer depo dengan sistem container, sampah banyak menumpuk di luar karena operasional pemindahan sampah dari alat pengumpul (gerobak) ke dalam bak tidak praktis, sehingga petugas cenderung hanya membongkar sampah di luar bak saja. Hambatannya adalah pada desain container yang tidak nyaman digunakan untuk pemindahan sampah.
•Pada transfer depo dengan sistem tunggu dump truck, sampah banyak menumpuk karena koordinasi waktu pemindahan antara petugas pengumpul sampah dan kendaraan kurang baik.
Sistem yang fleksibel untuk diterapkan pada saat ini adalah sistem dengan container dan arm-roll truck, dengan catatan telah dilakukan modifikasi pada desain dan landasan container.
b.Pengangkutan sampah
Keberhasilan penanganan sampah bisa dilihat dari efektivitas dan efisiensi pengangkutan sampah dari sumber ke TPSA. Pengangkutan tidak boleh ditunda karena hal ini akan menambah beban pengangkutan berikutnya dan beresiko menimbulkan gangguan kenyamanan lingkungan di sekitar tempat penyimpanan. Tahap ini istimewa karena dibutuhkan banyak porsi biaya, waktu, tenaga, koordinasi, evaluasi dan perencanaan terhadap jenis sarana, jadwal operasi, serta rute pengangkutan merupakan hal penting dalam pengangkutan. Ada beberapa jenis sarana pengangkutan sampah yang digunakan di Kota Makassar, yaitu:
1)Truck biasa. Kendaraan jenis ini masih digunakan di Kota Makassar.
Pemakaiannya tidak praktis karena proses bongkar muat sampah perlu waktu lama dan tenaga manusia lebih banyak. Kelebihannya adalah pada kapasitas tampung yang besar (16 m3) dan harga yang relatif lebih murah dari jenis lainnya.
Operasionalisasi1-2 rit/hari.
2)Dump Truck. Kendaraan ini merupakan modifikasi dari truck biasa, bak truck dapat digerakkan secara hidrolik sehingga proses bongkar sampah bisa fektif, sedangkan lama operasionalisasi sama dengan truck biasa. Bak terbuat dari baja dengan kapasitas bervariasi 8 m3, harganya relatif lebih mahal dari truck biasa. Kapasitas operasional adalah 2-3 rit perhari. Untuk jenis kendaraan ini digunakan pada pola operasional sistem door to door, jemput bola, transfer depo, dan juga sistem TPSS atau container yang berfungsi sebagai TPSS.
3)Arm-Roll Truck. Yaitu truck tanpa bak dengan lengan hidrolik untuk menggerakkan container. Dengan kendaraan ini, operasi pengangkutan dan pembuangan sampah menjadi lebih praktis. Bentuk dan ukurannya bervariasi menurut container. Harga kendaraan relatif lebih mahal dari dump truck. Kapasitas operasional adalah 3-4 rit perhari, tergantung pada jarak pengangkutan. Jenis kendaraan ini digunakan pada pola operasional sistem transfer depo dan container.
4)Lain-lain (mobil pick-up, motor roda 3 dan sepeda sampah. Sarana pengangkutan lainnya yang biasa digunakan untuk pengangkutan sampah di Kota Makassar adalah mobil jenis pick-up, motor roda 3 dan sepeda sampah, yang biasanya digunakan secara insidental dan untuk melayani sampah pada wilayah yang sulit dijangkau kendaraan pengangkut sampah pada umumnya.
Tabel 7
Sarana dan Prasarana Persampahan
Prasarana & Sarana Satuan Volume Keterangan
TPA Ha 33 o Lokasi di Tamangapa
o Jarak 14 km dari pusat kota
o Sistem Controlled Landfill
Buldozer Unit 3 –
Armroll Truck 6 m3 Unit 51 –
Dump Truck Unit 47 –
Container 6 m3 Unit 168 –
Sumber : Laporan Profil Minasamaupata.
c.Sistem Pembuangan Sampah
Sistem pengelolaan sampah di Kota Makassar berakhir di Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPSA). Sampah dari Kota Makassar, baik sampah organik maupun sampah anorganik, bahkan sampah B3 (Bahan Buangan Berbahaya), dibuang ke Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPSA). TPSA berlokasi di Kelurahan Tamangappa, Kecamatan Manggala yang berjarak ±20 Km dari pusat Kota Makassar. TPSA ini digunakan dan dikelola bersama antara Pemerintah Kota Makassar ( dengan ?).
3.Sub Sistem Pembiayaan Dan Retribusi
Sumber dana untuk kegiatan pengelolaan sampah di Kota Makassar berasal dari APBN, APBD, dan swasta. Dana yang berasal dari APBN pada umumnya digunakan untuk pengadaan barang/investasi, misalnya pengadaan jembatan timbang di TPSA, dump truck, arm-roll dan incenerator. Dana yang berasal dari APBD, pada umumnya digunakan untuk biaya operasional/pemeliharaan rutin. Dana dari swasta pada umumnya berwujud sumbangan peralatan kebersihan, seperti gerobag sampah dan tong sampah.
Besarnya biaya operasional pengelolaan sampah Kota Makassar dari tahun 2005 – 2011 seperti tercantum pada tabel dan grafik berikut ini:
Tabel 8
Biaya Operasional Pengelolaan Sampah di Kota Makassar,
tahun 2005-2011
Tahun Biaya operasional Pertumbuhan buaya operasional
2005 2.683.950.000 –
2006 3.133.200.000 17%
2007 3.462.540.000 11%
2008 3.670.440.000 6%
2009 4.122.530.000 12%
2010 4.670.580.000 13%
2011 5.073.069.000 9%
Sumber : DPK Kota Makassar, 2011
Dari tabel tersebut di atas, terlihat bahwa biaya operasional pengelolaan sampah di Kota Makassar semakin meningkat dari tahun ke tahun. Rata-rata pertambahan kenaikan biaya pengelolaan sampah adalah sebesar 11,25% per tahun.
Besarnya biaya pungutan retribusi pengelolaan sampah di Kota Makassar didasarkan pada Peraturan Daerah (Perda) Kota Makassar tentang Retribusi Kebersihan dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2011 seperti tercantum pada tabel dan grafik berikut ini:
Tabel 9
Pendapatan Retribusi Sampah Kota Makassar
Tahun 2005-2011
Tahun Biaya operasional Pertumbuhan buaya operasional
2005 340.370.000 –
2006 372.110.000 9,33
2007 433.240.000 16,43
2008 700.440.000 61,67
2009 700.450.000 0,00
2010 831.770.000 18,75
2011 959.426.000 15,35
Sumber : DPK Kota Makassar, 2011
Pendapatan Retribusi Sampah di Kota Makassar Tahun 2005 – 2011
Sumber: DPK Kota Makassar, 2011, diolah
Dari tabel dan grafik tersebut di atas, terlihat bahwa pendapatan dari retribusi pengelolaan sampah di Kota Makassar semakin meningkat dari tahun ke tahun. Rata-rata pertambahan kenaikan pendapatan dari retribusi pengelolaan sampah adalah sebesar 21,25% per tahun.
Jika dibandingkan, rata-rata jumlah biaya operasional dibandingkan dengan retribusi yang diperoleh, tergambar dalam grafik berikut ini :
Dari grafik tersebut dapat diketahui bahwa rata-rata sumbangan retribusi terhadap biaya pengelolaan sampah sejak tahun 2005 sampai 2011, hanya 16%. Sedangkan sisanya sebesar 84 % berasal dari anggaran Pemerintah. Sehingga dalam pengelolaan sampah di Kota Makassar, hasil retribusi memiliki kontribusi yang relatif kecil dan tidak dapat diharapkan sebagai sumber anggaran utama pengelolaan sampah.
Pelaksanaan penarikan retribusi pengelolaan sampah di Kota Makassar dilaksanakan secara langsung dari pelanggan melalui masing-masing RT/RW, kemudian dari RT/RW diserahkan kepada Dinas Pertamanan dan Kebersihan untuk daerah permukiman. Khusus untuk daerah komersil dan lainnya dibayarkan langsung kepada petugas retribusi dari Dinas Pertamanan dan Kebersihan.
4.Sub Sistem Regulasi
Sistem pengelolaan persampahan di Kota Makassar merujuk pada Perda Nomor 14 Tahun 1999 tentang Retribusi Pelayan Persampahan. Dalam Perda tersebut, retribusi untuk rumah tangga dikenakan retribusi Rp. 3.000 per bulan, untuk selanjutnya ditetapkan bervariasi antara Rp. 8.500 hingga Rp.15.000 per bulan. Penentuan nilai retribusi dilakukan berdasarkan volume sampah yang dihasilkan. Selain itu, nilai retribusi disesuaikan dengan kawasan hunian, misalnya permukiman elit dikenakan retribusi sampah Rp. 50.000 per bulan. Sementara itu,untuk rumah atau toko dalam kawasan pergudangan, nilai retribusi yang lebih tinggi, yakni Rp. 60.000 per bulan. Kenaikan retribusi sampah dinilai memberatkan masyarakat karena tidak sesuai kualitas pelayanan.
Hal tersebut secara tidak langsung mengisyaratkan bahwa lemahnya pemerintah dalam hal pelayanan, pasalnya, sampah di permukiman kerap tidak diangkut petugas. Meski Pemkot menaikkan retribusi sampah, hal tersebut tidak menjamin adanya kenaikan kualitas pelayanan khususnya angkutan sampah. Dengan demikian, kenaikan retribusi pajak hanya merupakan salah satu indikator dari model untuk memperbaiki kinerja dan manajemen pengelolaan sampah yang terapkan oleh Dinas Pertamanan dan Kebersihan di Kota Makassar.
5.Sub Sistem Peran Serta Masyarakat
Peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kota Makassar dalam hal pembayaran retribusi cukup bagus. Akan tetapi peran serta dalam hal keterlibatan dalam teknis operasional pengelolaan sampah masih sangat kurang. Hal ini antara lain dapat dilihat dari kurangnya kedisiplinan warga dalam menaati jadual/jam pembuangan sampah. Selain itu, sebagaimana diamanatkan dalam pasal 11 Perda Kota Makassar nomor 14 tahun 1999 tentang Pengelolaan Sampah, nyatanya masih sangat sedikit masyarakat yang mau melaksanakan pemilahan sampah di tingkat sumber (rumah tangga). Hal tersebut menyebabkan volume sampah yang harus dikelola Pemerintah sangat besar, yang tentunya membutuhkan biaya yang sangat besar pula.
Hambatan dalam pelaksanaan peran serta masyarakat dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu hambatan dari dalam (internal) dan hambatan dari luar (eksternal). Hambatan dari dalam masyarakat adalah apakah masyarakat memang ingin terlibat dan mengetahui apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan mereka. Selain itu juga dari kondisi dan karakteristik masyarakat itu sendiri, misalnya tingkat perekonomian, tingkat pendidikan dan unsur kepercayaan. Hambatan dari luar masyarakat terutama muncul karena belum adanya kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat
Hambatan utama dalam partisipasi adalah kemampuan membayar masyarakat, pola kehidupan masyarakat dan birokrasi pengaduan pelayanan. Masyarakat dengan kondisi kemampuan keuangan yang terbatas, relatif kecil harapan agar mereka dapat berpartisipasi. Heterogenitas masyarakat dalam ras, etnik, agama maupun politis mempengaruhi sikap mereka untuk ikut berpartisipasi ataukah tidak. Birokrasi yang panjang dan rumit menjadi penghambat masyarakat untuk berpartisipasi.
I.Kajian Hasil Penelitian Syahriar Tato tahun 2013 tentang Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah kota makassar
Kondisi sarana prasarana pengelolaan sampah di Kota Makassar yang dianalisis meliputi sarana prasarana pewadahan, pengumpulan dan pengangkutan.
Jenis wadah yang digunakan untuk menampung sampah, baik di daerah permukiman maupun non permukiman di Kota Makassar sebagian besar disediakan oleh masyarakat sendiri, kecuali untuk wadah sampah di jalan protocol dan fasilitas umum, sebagian besar disediakan oleh Pemerintah. Jenis wadah sampah yang digunakan yaitu keranjang bambu, tong (bin), bak pasangan batu bata, kantong plastik dan lubang sampah atau penimbunan. Khusus untuk lubang sampah sekaligus berfungsi sebagai tempat pembuangan sampah.
Menurut Thobanoglous (1993), sistem pewadahan harus memperhatikan jenis sarana pewadahan yang digunakan, lokasi penempatan sarana pewadahan, keindahan dan kesehatan lingkungan. Menurut SK SNI T-13-1990-F, persyaratan sarana pewadahan adalah tidak mudah rusak dan kedap air kecuali kantong plastik atau kertas, mudah diperbaiki, ekonomis/mudah diperoleh atau dibuat oleh masyarakat, serta mudah dan cepat dikosongkan.
Adapun kajian terhadap masing-masing jenis pewadahan yang ada di Kota Makassar adalah sebagai berikut:
1.Tong (Bin)
Penggunaan wadah dari tong besi ataupun plastik, juga digunakan dalam pewadahan sampah di Kota Makassar. Wadah ini masuk kategori cukup baik, terutama yang terbuat dari plastik. Hal ini karena tong ini mempunyai kelebihan yaitu tidak mudah rusak serta kedap air, harganya ekonomis serta mudah diperoleh. Karena biasanya tong ini menggunakan penutup, maka sampah yang ada tidak akan menjadi media penyebaran penyakit sehingga dapat memenuhi aspek kesehatan dan dari sisi estetika dapat memenuhi sisi keindahan lingkungan. Penggunaan tong sampah juga memudahkan operasional pengumpulan sampah oleh petugas karena mudah dikosongkan. Tong sampah yang terbuat dari besi juga mempunyai kekurangan yaitu mudah berkarat yang menyebabkan kerusakan dan sulit atau bahkan tidak dapat diperbaiki.
Dengan mempertimbangkan kelebihan dan kekurangannya, wadah dari tong sampah terutama yang terbuat dari plastik sangat dianjurkan.
2.Bak terbuka (Pasangan batu bata)
Salah satu wadah sampah yang sering digunakan oleh masyarakat di Kota Makassar adalah menggunakan bak sampah dari pasangan batu bata, yang pada umumnya digunakan pada daerah permukiman. Disamping sebagai wadah individual, beberapa bak sampah juga merupakan wadah komunal sebelum sampah diangkut ke TPS atau kontainer.
Penggunaan bak pasangan batu bata sebenarnya mempunyai kelebihan karena sudah memenuhi aspek kesehatan dan keindahan lingkungan. Hal ini karena sampah tidak mudah berserakan dan tidak menjadi sarang penyakit. Disamping itu bak pasangan batu bata mempunyai keuntungan tidak mudah rusak dan kedap air.
Namun demikian, wadah jenis ini mempunyai kekurangan yaitu sulit dioperasionalkan serta membutuhkan waktu yang lebih lama dalam operasional pengumpulan sampah. Selain itu, seringkali bak sampah ini disamping untuk menampung sampah juga digunakan untuk membakar sampah oleh masyarakat. Hal ini terjadi karena waktu pengambilan sampah oleh petugas terlalu lama sehingga sampah menumpuk dan busuk. Dari sisi harga bak jenis ini sebenarnya juga kurang ekonomis. Dari beberapa dan kelebihan dan kekurangan sistem ini, maka penggunaan bak batu bata kurang dianjurkan.
3.Kantong plastik
Bagi masyarakat yang tidak mempunyai wadah/tempat sampah yang permanen biasanya menggunakan kantong plastik sebagai wadah sampah untuk diambil langsung oleh petugas pengumpul sampah. Penggunaan kantong plastik di Kota Makassar, biasanya digunakan pada daerah permukiman maupun non permukiman.
Kantong plastik mempunyai keunggulan yaitu dari sisi ekonomis, karena harganya murah serta mudah diperoleh. Disamping itu mudah dalam operasional pengumpulan/pengambilan sampah oleh petugas. Namun dari sisi kesehatan dan keindahan, wadah ini kurang memenuhi karena mudah terkoyak sehingga menyebabkan sampah mudah berserakan.
Dengan mempertimbangkan kelebihan dan kekurangannya maka penggunaan kantong plastik ini kurang dianjurkan.
4.Lubang tanah/penimbunan
Selain menggunakan wadah seperti tersebut di atas, masyarakat Kota Makassar yang tidak mempunyai wadah sampah tetapi mempunyai lahan yang cukup luas, membuat lubang di tanah sebagai sarana pembuangan sampah. Penggunaan lubang tanah maupun penimbunan ini, merupakan sarana pengelolaan sampah secara langsung (on site) oleh masyarakat yang tidak mendapatkan pelayanan sampah. Biasanya lubang sampah ini juga digunakan sebagai sarana pembakaran sampah.
Penggunaan sistem ini baik apabila digunakan pada daerah yang memiliki kepadatan kurang dari 50 jiwa per hektar. Hal ini karena daerah tersebut memiliki daya dukung lingkungan yang masih cukup tinggi, namun apabila digunakan pada daerah yang cukup padat dapat mencemari lingkungan.
Hasil Analisis Sarana Pewadahan
Berdasarkan perbandingan di atas, maka untuk lebih jelasnya hasil rangkuman analisis sarana pewadahan yang ada di Kecamatan Panakukang (sample) Kota Makassar dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 10
Rangkuman Analisis Sarana Pewadahan
No PEWADAHAN KEKURANGAN KELEBIHAN
1.Tong(Bin) Tong dari besi mudah berkarat dan rusak Tidak mudah rusak (untuk tong plastik), harga ekonomis, mudah diperoleh, memenuhi aspek kesehatan, mudah dioperasionalkan.
2.Bak terbuka Sulit dikosongkan, harga kurang ekonomis Memenuhi aspek kesehatan,
3.Kantong plastik Mudah terkoyak, kurang memenuhi aspek kesehatan dan keindahan Harga murah, mudah diperoleh, mudah untuk operasional pengumpulan.
4.Penimbunan Membutuhkan lahan tersendiri Cocok pada daerah kepadatan rendah.
Sumber: Hasil analisis tahun 2013
Jadi berdasarkan karakteristik penggunaan sarana pewadahan yang ada di Kecamatan Panakukang Kota Makassar tersebut, maka dapat disimpulkan penggunaan wadah dari tong plastik atau besi lebih banyak mempunyai kelebihan dibandingkan dengan jenis wadah yang lain. Oleh karena itu, penggunaannya cukup tepat untuk mendukung pengelolaan sampah di Kota Makassar.
Pengumpulan dan Pemindahan
Dalam analisis sarana dan prasarana pengumpulan sampah ini, meliputi peralatan pengumpulan dan sarana Tempat Penampungan Sementara/TPS. Dari hasil pengamatan lapangan, peralatan/kendaraan pengumpulan sampah yang ada di Kecamatan Panakukang Kota Makassar terdiri dari becak sampah dan gerobak sampah. Pola yang digunakan dalam pengumpulan sampah menggunakan gerobak sampah dan becak sampah tersebut, adalah pola pengumpulan tak langsung. Dengan pola ini, sampah dikumpulkan dengan menggunakan gerobak atau becak sampah untuk ditampung sementara ke dalam TPS terdekat atau transfer depo sebelum di bawa ke TPA.
a.Peralatan pengumpulan sampah yang tersedia
Peralatan pengumpulan sampah yang digunakan untuk operasional pengumpulan sampah adalah becak sampah, gerobak sampah dan motor sampah.. Becak sampah yang ada saat ini adalah milik pemerintah yang kondisinya cukup baik dengan volume 1 m3, sehingga tidak terlalu berat dan mudah dioperasionalkan. Meskipun harganya lebih mahal dibandingkan dengan gerobag sampah, penggunaan becak sampah ini memiliki jangkauan pelayanan yang luas sehingga sangat baik digunakan sebagai peralatan pengumpulan karena lebih efisien.
Gerobak sampah yang biasa digunakan sebagai peralatan pengumpulan sampah yang ada di Kecamatan Panakukang Kota Makassar adalah hasil swadaya masyarakat dan pemerintah kelurahan setempat bukan dari Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar. Namun demikian, penggunaan gerobak ini mempunyai jangkauan pelayanan yang rendah karena kurang cepat dalam operasionalnya. Hal ini menyebabkan penggunaan gerobak sampah kurang efisien baik dari segi waktu maupun tenaga.
b.Sarana pemindahan/tempat penampungan sementara
Sarana pemindahan atau Tempat Penampungan Sampah (TPS) yang ada di Kecamatan Panakukang Kota Makassar terdiri dari 2 jenis yaitu TPS pasangan batu bata dan kontainer. Dari hasil pengamatan di lapangan, sebagian besar TPS yang ada adalah TPS pasangan batu bata yang berukuran 1-9 m3.
Dari observasi lapangan, TPS jenis ini sering dijadikan sebagai tempat pembakaran sampah oleh masyarakat. Hal ini karena frekuensi pengangkutan sampah dari TPS ke TPA cukup lama atau sekitar 3 hari sekali. Akibat dari frekuensi pengangkutan yang cukup lama tersebut maka sampah menjadi menumpuk, mudah berserakan dan menyebarkan bau busuk.
TPS batu bata juga mempunyai kekurangan, yaitu sulit dalam operasional pengangkutan sampah dengan menggunakan dump truck untuk di bawa ke TPA Tamangapa. Hal ini karena untuk memindahkan sampah dari TPS ke dalam truk memerlukan tenaga yang banyak serta membutuhkan waktu yang lama sehingga menjadi kurang efisien. Namun demikian, TPS dari bak terbuka ini mempunyai harga yang ekonomis dan tahan lama. Menurut Hartono (1995), penggunaan TPS pasangan jenis batu batu sudah tidak dianjurkan lagi.
TPS yang berupa kontainer yang ada di Kecamatan Panakukang Kota Makassar hanya ada masih sangat minim. TPS dari kontainer mempunyai kelebihan yaitu mudah dioperasionalkan dan tidak membutuhkan jumlah tenaga yang banyak, karena untuk mengangkat kontainer cukup menggunakan alat mekanik. Penggunaan kontainer ini sangat dianjurkan karena di samping mudah dipindahkan. Karena bentuknya yang memiliki penutup maka memenuhi syarat kesehatan.
Dari pengamatan lapangan, penggunaan kontainer ini menjadi kurang efisien, karena masih banyak sampah yang berserakan diluar kontainer, akibat perilaku cara membuang sampah oleh masyarakat. Hal ini menyebabkan pada saat pengambilan kontainer, petugas tetap harus membersihkan dan mengumpulkan sampah yang berserakan di luar kontainer sehingga menjadi tidak efisien.
Rangkuman analisis sarana pengumpulan dan pemindahan
Adapun rangkuman analisis sarana prasarana pengumpulan dan pemindahan sampah di Kecamatan Panakukang (sample) Kota Makassar adalah sebagaimana tabel berikut ini:
Tabel 11
Rangkuman Analisis Sarana dan Prasarana
Pengumpulan dan Pemindahan
No PEWADAHAN KEKURANGAN KELEBIHAN
1 Gerobak sampah Tidak mempunyai jangkauan pelayanan luas, kurang efisien Mudah dioperasikan
2 Becak sampah Harga lebih mahal Mempunyai jangkauan pelayanan yang luas, mudah dioperasikan, dan lebih efisien dibandingkan gerobak sampah.
3 TPS Batu Bata Sulit dioperasionalkan dan membutuhkan tenaga pengangkutan yang banyak. Tahan lama
4 TPS Kontainer Mudah terkoyak, kurang memenuhi aspek kesehatan dan keindahan Memenuhi aspek kesehatan, Mudah
dioperasionalkan, tidak membutuhkan tenaga yang banyak, mudah dipindahkan.
Sumber: Hasil analisis data tahun 2013
Berdasarkan beberapa analisis sarana prasarana pengumpulan dan pemindahan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan becak sampah lebih mempunyai banyak keuntungan dan lebih efisien dibandingkan dengan gerobak sampah, sehingga penggunaan becak sampah yang ada di Kecamatan Panakukang Kota Makassar sudah tepat.
Dari penggunaan TPS yang ada saat ini, sistem kontainer mempunyai banyak kelebihan dibanding TPS batu bata, sehingga dapat disimpulkan penggunaan kontainer sudah tepat untuk Kecamatan Panakukang Kota Makassar.
Pengangkutan
Pola pengangkutan sampah yang diterapkan di Kecamatan Panakukang Kota Makassar saat ini menggunakan dua sistem yaitu sistem pengangkutan sampah menggunakan dump truck dan sistem pengangkutan sampah dari kontainer menggunakan arm roll truck.
Kendaraan dump truck saat ini digunakan untuk mengangkut sampah yang ada di transfer depo (tempat pemindahan dari gerobag sampah ke dump truck) maupun dari TPS batu bata serta sistem door to door dari daerah pertokoan. Berdasarkan pengamatan di lapangan, untuk setiap dump truck diperlukan tenaga pengangkutan sebanyak 4-5 orang yang bertugas memindahkan sampah dari TPS ke dalam truk.
Menurut SK SNI T-13-1990-F, dump truck mempunyai kelebihan yaitu hanya cocok untuk menangani sampah yang ada di pasar, bisa door to door, dapat melakukan ritasi 2-3 rit/hari serta cepat dalam operasi pembongkaran. Dengan demikian dapat disimpulkan penggunaan dump truck yang melayani pengangkutan sampah pada daerah pasar dan pertokoan dengan sistem door to door di Kecamatan Panakukang Kota Makassar saat ini sudah cukup tepat.
Selain kelebihan di atas, kendaraan dump truck juga mempunyai kekurangan yaitu dalam operasionalnya membutuhkan tenaga kerja yang cukup banyak yaitu 4 orang. Hal ini karena untuk memindahkan sampah dari TPS ke dump truck diperlukan personil yang banyak. Disamping itu, untuk menghindari sampah yang beterbangan saat diangkut dengan dump truck ke TPA maka masih diperlukan penutup bak.
Dengan mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan tersebut, penggunaan dump truck saat ini kurang dianjurkan terutama untuk daerah permukiman yang mempunyai jalan yang sempit.
Kendaraan arm roll truck merupakan truk yang digunakan untuk mengangkut kontainer sampah. Kendaraan jenis ini memiliki banyak kelebihan yaitu mempunyai mobilitas yang tinggi dan tenaga kerja yang sedikit (2 orang) serta mampu melakukan 3-4 rit perhari. Kendaraan arm roll truck yang merupakan satu rangkaian dengan kontainer, cocok untuk melayani daerah pemukiman maupun non permukiman sehingga penggunaannya sangat dianjurkan. Dibandingkan dengan dump truck, arm roll truck lebih efisien dalam operasionalnya.
Adapun rangkuman hasil analisis kendaraan pengangkutan dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel 12
Rangkuman Analisis Kendaraan Pengangkutan Sampah
No PEWADAHAN KEKURANGAN KELEBIHAN
1 Dump truck Membutuhkan tenaga operasional banyak Biaya operasional tinggi. Tepat untuk pasar dan pertokoan
2 Aarm roll truck Biaya oerasional Mudah dioperasionalkan dan lebih efisien.
Dapat digunakan untuk daerah permukiman dan non permukiman.
Mempunyai jangkuan pelayanan yang luas dan mobilitas tinggi.
Tidak membutuhkan tenaga yang banyak.
Sumber: Hasil analisis tahun 2013
Dari hasil analisis di atas, penggunaan arm roll truck yang ada saat ini untuk mengangkut sampah mempunyai banyak kelebihan dibandingkan dengan dump truck, terutama untuk melayani daerah permukiman, sehingga penggunaan arm roll truck ini sudah tepat.

J.Analisis Kinerja Operasional Pengelolaan Sampah Dinas Pertamanan dan Kebersihan Berdasarkan Persepsi Masyarakat Kecamatan Panakukang Kota Makassar.
a.Kondisi sarana prasarana persampahan
Penilaian terhadap kinerja pengelolaan sampah dari kondisi sarana prasarana persampahan, meliputi jumlah TPS atau Kontainer, penempatan TPS atau Kontainer, waktu pengumpulan sampah, kondisi alat pengumpul sampah, jumlah alat pengumpul sampah dan frekuensi pengangkutan sampah. Adapun secara rinci analisis terhadap indikator tersebut adalah sebagai berikut:
1.Kondisi tempat pembuangan sementara (TPS) atau kontainer
Kondisi Tempat Pembuangan/Penampungan Sementara atau Kontainer sampah yang ada di Kecamatan Panakukang Kota Makassar menurut persepsi masyarakat, dapat disimpulkan sebanyak 10,1 % responden menyatakan tidak terawat, mayoritas atau 46,5 % responden menyatakan kurang terawat, sebanyak 35,4 % responden menyatakan cukup terawat dan hanya 8,1 % responden yang menyatakan terawat. Adapun persepsi masyarakat terhadap kondisi TPS atau Kontainer sampah, ditunjukan pada tabel berikut :
Tabel 13
Persepsi Masyarakat Terhadap Kondisi TPS dan Kontainer
Kondisi TPS dan Kontainer Frekuensi Persentase
Tidak terawat 19 10,1
Kurang terawat 86 46,5
Cukup terawat 65 35,4
terawat 15 8,1
Total 185 100
Sumber : Hasil analisis data tahun 2013
Berdasarkan tabel distribusi tersebut dan perhitungan skor dari persepsi masyarakat terhadap kondisi TPS dan Kontainer, maka diperoleh skor rata-rata 2,41 sehingga masuk dalam kategori kurang baik. Dari observasi lapangan, banyak dijumpai TPS yang kondisinya sudah rusak dan kurang terawat.
2.Jumlah Tempat Pembuangan Sampah atau Kontainer
Persepsi masyarakat terhadap jumlah tempat pembuangan sementara atau Kontainer yang ada di Kecamatan Panakukang Kota Makassar, sebanyak 18,2 % responden menyatakan tidak memadai, mayoritas atau 45,5 % responden menyatakan kurang memadai, sebanyak 25,3 % responden menyatakan cukup memadai dan hanya 11,1 % responden menyatakan jumlah TPS atau kontainer sudah memadai. Adapun persepsi masyarakat terhadap penyediaan jumlah TPS atau Kontainer, ditunjukan pada tabel berikut :
Tabel 14
Persepsi Masyarakat Terhadap Jumlah TPS atau Kontainer
Jumlah TPS dan Kontainer Frekuensi Persentase
Tidak memadai 34 18,2
Kurang memadai 84 45,5
Cukup memadai 47 25,3
memadai 20 11,1
Total 185 100
Sumber : Hasil analisis data tahun 2013

Berdasarkan tabel distribusi tersebut dan perhitungan skor dari persepsi masyarakat terhadap jumlah TPS atau Kontainer, maka diperoleh skor rata-rata 2,29 sehingga masuk dalam kategori kurang baik. Hal ini juga didukung dari hasil pengamatan lapangan, penyebaran TPS yang ada masih belum merata sehingga masyarakat belum sepenuhnya dapat memanfaatkan TPS yang ada.
3.Penempatan tempat pembuangan sementara atau Kontainer
Sebagian besar letak TPS yang ada di Kecamatan Panakukang Kota Makassar adalah di tepi jalan. Persepsi masyarakat terhadap penempatan Tempat Pembuangan Sementara atau Kontainer tersebut adalah sebanyak 5,1 % responden menyatakan tidak tepat, sebanyak 43,4 % responden menyatakan kurang tepat, sebanyak 39,4 % responden menyatakan cukup tepat dan 12,1 % responden menyatakan sudah tepat.
Adapun persepsi masyarakat terhadap kinerja dalam penempatan Tempat Pembuangan Sementara atau kontainer, ditunjukan pada tabel berikut:
Tabel 15
Persepsi Masyarakat Terhadap Penempatan TPS atau Kontainer
Penempatan TPS dan Kontainer Frekuensi Persentase
Tidak tepat 9 5,1
Kurang tepat 80 43,3
Cukup tepat 73 39,4
tepat 23 12,1
Total 185 100
Sumber : Hasil analisis tahun 2013
Berdasarkan tabel distribusi tersebut dan perhitungan skor dari persepsi masyarakat terhadap penempatan TPS dan Kontainer, maka diperoleh skor rata-rata 2,59 sehingga masuk dalam kategori cukup baik. Hal ini dapat dilihat karena penempatan TPS tidak berdekatan permukiman penduduk sehingga tidak mengganggu lingkungan sekitarnya.
4.waktu/frekuensi pengumpulan sampah
Pengumpulan sampah di Kecamatan Panakukang Kota Makassar dilakukan dengan menggunakan becak atau gerobak sampah. Persepsi masyarakat terhadap waktu atau frekuensi pengumpulan sampah adalah sebanyak 12,1 % responden menyatakan tidak memadai, sebanyak 38,4 % responden menyatakan kurang memadai, sebanyak 42,4 % responden menyatakan cukup memadai dan hanya 7,1 % responden yang menyatakan sudah memadai.
Adapun persepsi masyarakat terhadap kinerja dalam frekuensi pengumpulan sampah dapat ditunjukan pada tabel berikut:
Tabel 16
Persepsi Masyarakat Terhadap Waktu atau Frekuensi
Pengumpulan Sampah
Waktu atau frekuensi pengumpulan sampah Frekuensi Persentase
Tidak memadai 23 12,1
Kurang memadai 71 38,4
Cukup memadai 78 42,4
memadai 13 7,1
Total 185 100
Sumber : Hasil analisis data tahun 2013
Berdasarkan tabel distribusi tersebut dan perhitungan skor dari persepsi masyarakat terhadap waktu atau frekuensi pengumpulan sampah, maka diperoleh skor rata-rata 2,44 sehingga masuk dalam kategori kurang baik. Dari pengamatan di lapangan waktu pengumpulan sampah dilakukan 3-4 hari sekali, kecuali untuk daerah pertokoan dilakukan setiap hari. Disamping itu masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan pelayanan sampah secara teratur waktu pengambilannya.
5.Kondisi alat pengumpulan sampah
Alat pengumpul sampah yang ada di Kecamatan Panakukang Kota Makassar saat ini menggunakan becak sampah dan gerobak sampah. Persepsi masyarakat terhadap kondisi alat pengumpulan sampah adalah sebagian besar responden (50,5 %) menyatakan cukup baik, sebanyak 10,1 % responden menyatakan buruk, sebanyak 26,3 % responden menyatakan kurang baik dan hanya 13,1 % responden yang menyatakan baik. Persepsi masyarakat terhadap kondisi alat pengumpulan sampah yang ada di Kota Makassar, ditunjukan pada tabel berikut:
Tabel 17
Persepsi Masyarakat Terhadap Kondisi Alat Pengumpulan Sampah
Kondisi Alat penumpul Sampah Frekuensi Persentase
Buruk 19 10,1
Kurang baik 49 26,3
Cukup baik 93 50,5
baik 24 13,1
Total 185 100
Sumber : Hasil analisis data tahun 2013
Berdasarkan tabel distribusi tersebut dan perhitungan skor dari persepsi masyarakat terhadap kondisi alat pengumpulan sampah, maka diperoleh skor rata-rata 2,67 sehingga masuk dalam kategori cukup baik. Dari kondisi eksisting, kondisi becak sampah masih cukup baik dan belum mengalami kerusakan yang dapat mengganggu aktifitas pengumpulan sampah.
6.Jumlah alat pengumpulan sampah
Jumlah alat pengumpul sampah yang tersedia akan mempengaruhi terhadap peningkatan kinerja pengelolaan sampah di perkotaan Persepsi masyarakat terhadap jumlah alat pengumpul sampah (becak sampah) terutama di wilayah tempat tinggal responden adalah sebagian besar (47,5 %) menyatakan kurang memadai, sebanyak 9,1 % responden menyatakan tidak memadai, sebanyak 31,3 % responden menyatakan cukup memadai dan sebanyak 12,1 % responden menyatakan sudah memadai. Persepsi masyarakat terhadap kinerja dalam penyediaan jumlah alat pengumpulan sampah dapat ditunjukan pada tabel berikut:
Tabel 18
Persepsi Masyarakat Terhadap Jumlah Alat
Pengumpulan Sampah
Jumlah Alat penumpul Sampah Frekuensi Persentase
Tidak memadai 17 9,1
Kurang memadai 88 47,5
Cukup memadai 58 31,3
memadai 22 12,1
Total 185 100
Sumber : Hasil analisis data tahun 2013
Berdasarkan tabel distribusi tersebut dan perhitungan skor dari persepsi masyarakat terhadap penyediaan jumlah alat pengumpulan sampah, maka diperoleh skor rata-rata 2,46 sehingga masuk dalam kategori kurang baik.
Dari hasil pengamatan dan wawancara dengan masyarakat, banyak wilayah (kelurahan) yang belum mendapatkan pelayanan sampah secara merata. Disamping itu, banyak masyarakat yang sebenarnya sudah membutuhkan pelayanan sampah namun belum dapat terlayani karena keterbatasan peralatan.
7.Waktu atau frekuensi pengangkutan sampah
Pengangkutan sampah di Kecamatan Panakukang Kota Makassar meliputi 2 macam pola pengangkutan, yaitu pengangkutan sampah dari TPS yang diangkut menggunakan dump truck dan dari Kontainer sampah yang diangkut menggunakan armroll truck. Waktu atau frekuensi pengangkutan akan mempengaruhi hasil pengelolaan sampah perkotaan. Persepsi masyarakat terhadap frekuensi pengangkutan sampah adalah sebanyak 12,1 % responden menyatakan tidak memadai, sebanyak 44,4 % responden menyatakan kurang memadai, responden yang menyatakan cukup memadai sebanyak 32,3 % dan hanya 11,1 % responden menyatakan sudah memadai. Adapun persepsi masyarakat terhadap frekuensi pengangkutan sampah, dapat ditunjukan pada tabel berikut ini :
Tabel 19
Persepsi Masyarakat Terhadap Frekuensi Pengumpulan Sampah
Frekuensi pengangkutan Frekuensi Persentase
Tidak memadai 22 12,1
Kurang memadai 82 44,4
Cukup memadai 60 32,3
memadai 21 11,1
Total 185 100
Sumber : Hasil analisis data tahun 2013
Berdasarkan tabel distribusi frekuensi tersebut dan perhitungan skor dari persepsi masyarakat terhadap frekuensi pengangkutan sampah, maka diperoleh skor rata-rata 2,42 sehingga masuk dalam kategori kurang baik. Hal ini juga ditunjukan dengan adanya sampah yang masih menumpuk dan berserakan di TPS maupun kontainer, yang disebabkan frekuensi pengangkutan yang kurang optimal.
8.kondisi alat pengangkutan sampah
Peralatan pengangkutan sampah di Kecamatan Panakukang Kota Makassar saat ini menggunakan dump truck dan Arm roll truck. Kondisi sarana pengangkutan tersebut dapat mempengaruhi baik buruknya kinerja pengelolaan sampah. Kondisi sarana pengangkutan sampah di Kecamatan Panakukang Kota Makassar menurut persepsi masyarakat sebenarnya sudah cukup baik. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yaitu sebagian besar atau (54,5 %) responden menyatakan sudah cukup baik, sebanyak 5,1 % responden menyatakan buruk baik, sebanyak 25,3 responden menyatakan kurang baik dan sebanyak 15,2 % responden menyatakan baik. Adapun persepsi masyarakat terhadap kondisi sarana pengangkutan sampah, dapat ditunjukan pada tabel berikut ini :
Tabel 20
Persepsi Masyarakat Terhadap Kondisi Alat Pengangkut Sampah
Kondisi alat pengangkut sampah Frekuensi Persentase
Buruk 9 5,1
Kurang baik 47 25,3
Cukup baik 101 54,5
Baik 28 15,2
Total 185 100
Sumber : Hasil analisis data tahun 2013.
Berdasarkan tabel distribusi frekuensi tersebut dan perhitungan skor dari persepsi masyarakat terhadap kondisi alat pengangkutan sampah, maka diperoleh skor rata-rata 2,80 sehingga masuk dalam kategori cukup baik. Hal ini karena pada umumnya alat pengangkutan sampah baik dump truck maupun arm roll truck masih berumur kurang dari 5 tahun dan telah dilakukan perbaikan oleh Dinas Pertamanan dan Kebersihan.
b.Personil
Dalam pengelolaan sampah harus ada keseimbangan antara jumlah penduduk yang dilayani dengan jumlah personil atau petugas kebersihan. Disamping itu, juga perlu didukung dengan kemampuan personil dalam memberikan pelayanan persampahan kepada masyarakat. Dalam penilaian ini maka indikatornya meliputi kualitas petugas kebersihan maupun jumlah petugas kebersihan yang ada. Adapun penilaian kinerja untuk masing-masing indikator adalah sebegai berikut:
1.Kualitas kemampuan petugas kebersihan
Persepsi masyarakat terhadap kemampuan petugas kebersihan atau pengelolaan sampah di Kecamatan Panakukang Kota Makassar dari hasil penelitian adalah sebagian besar atau 59,6 % responden menyatakan cukup terampil, sebanyak 7,1 % responden menyatakan petugas kebersihan tidak terampil, sebanyak 21,2 % menyatakan kurang terampil, dan sebanyak 12,1 % menyatakan terampil. Adapun persepsi masyarakat terhadap kemampuan petugas kebersihan, ditunjukan pada tabel berikut:
Tabel 21
Persepsi Masyarakat Terhadap Kemampuan Petugas Kebersihan
Kemampuan petugas kebersihan Frekuensi Persentase
Tidak terampil 13 7,1
Kurang terampil 39 21,2
Cukup terampil 110 59,6
Terampil 23 12,1
Total 185 100
Sumber : Hasil analisis data tahun 2013.
Berdasarkan tabel distribusi frekuensi tersebut dan perhitungan skor dari persepsi masyarakat terhadap kemampuan petugas kebersihan, maka diperoleh skor rata-rata 2,77 sehingga masuk dalam kategori cukup baik. Hal ini sesuai dengan kondisi tenaga kebersihan yang sebagian besar sudah bekerja antara 5 – 15 tahun sehingga mempunyai pengalaman yang cukup.
2.Jumlah Petugas Kebersihan
Keterbatasan jumlah petugas kebersihan akan menyebabkan tidak meratanya jangkauan pelayanan sampah. Persepsi masyarakat terhadap jumlah petugas kebersihan di Kecamatan Panakukang Kota Makassar dari hasil penelitian ini, sebanyak 15,2 % responden menyatakan jumlah petugas kebersihan tidak memadai, sebagian besar 42,4 % responden menyatakan kurang memadai, sebanyak 31,3 % responden menyatakan cukup memadai dan sebanyak 11,1 % responden menyatakan sudah memadai. Adapun persepsi masyarakat terhadap jumlah petugas kebersihan yang ada, ditunjukan pada tabel berikut :
Tabel 22
Persepsi Masyarakat Terhadap Jumlah Petugas Kebersihan
Kemampuan petugas kebersihan Frekuensi Persentase
Tidak memadai 28 15,2
Kurang memadai 78 42,4
Cukup memadai 58 31,3
Memadai 21 11,1
Total 185 100
Sumber : Hasil analisis data tahun 2013.
Berdasarkan tabel distribusi frekuensi tersebut dan perhitungan skor dari persepsi masyarakat terhadap jumlah petugas kebersihan, maka diperoleh skor rata-rata 2,38 sehingga masuk dalam kategori kurang baik. Kondisi ini disebabkan banyak masyarakat yang tidak mendapatkan pelayanan secara optimal karena petugas pengumpulan masih sangat terbatas.
c.Keluhan Pelanggan
Pelayanan terhadap keluhan atau pengaduan pelanggan merupakan salah satu bentuk pelayanan kepada masyarakat, dalam rangka meningkatkan kinerjapengelolaan sampah. Sehingga untuk melayani secara maksimal, perlu daya tanggap dari pemerintah dalam melayani keluhan tersebut. Dari 99 reponden yang ada, hanya 89 responden yang pernah mengajukan komplain baik kepada Dinas Pertamanan dan Kebersihan maupun langsung kepada petugas kebersihan di lapangan.
Persepsi masyarakat terhadap tanggapan keluhan atau komplain yang diajukan oleh masyarakat adalah sebanyak 25,8 % responden menyatakan lambat atau tidak ada tanggapan, sebanyak 40,4 % responden menyatakan kurang cepat, sebanyak 29,2 % responden menyatakan cukup cepat, dan sebanyak 4,5 % responden menyatakan cepat. Adapun persepsi masyarakat terhadap tanggapan pengaduan pelayanan sampah, ditunjukan pada tabel berikut:
Tabel 23
Persepsi Masyarakat Terhadap Tanggapan Keluhan Pelayanan Sampah
Tanggapan keluhan pelayanan sampah Frekuensi Persentase
Lamabat 48 25,8
Kurang cepat 75 40,4
Cukup cepat 54 29,2
Cepat 8 4,5
Total 185 100
Sumber : Hasil analisis.data tahun 2013
Berdasarkan tabel distribusi frekuensi tersebut dan perhitungan skor dari persepsi masyarakat terhadap tanggapan pelayanan pengaduan sampah, maka diperoleh skor rata-rata 2,12 sehingga masuk dalam kategori kurang baik. Hal ini dikarenakan tidak semua keluhan yang disampaikan kepada petugas kebersihan segera ditanggapi dengan cepat.
Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari penelitian ini baik temuan dilapangan maupun hasil analisis yang telah dilakukan. Disamping itu, dalam bab ini akan disampaikan rekomendasi kepada pihak-pihak yang terkait, sehingga diharapkan dapat bermanfaat dalam menyelesaikan permasalahan persampahan serta sebagai masukan terhadap peningkatan kinerja pengelolaan sampah di Kota Makassar dan Kecamatan Panakukang pada masa yang akan datang.
Persampahan telah menjadi suatu agenda permasalahan utama yang dihadapi pemerintah Kota Makassar. Pesatnya pertambahan penduduk yang disertai derasnya arus urbanisasi telah meningkatkan jumlah sampah di perkotaan dari hari keharinya. Keterbatasan kemampuan Dinas Pertamanan dan Kebersihan dalam menangani permasalahan tersebut akan membawa dampak sosial akibat sampah di Makassar. Hal ini semakin sulit karena terkendala jumlah kendaraan serta kondisi peralatan yang telah tua. Belum lagi pengelolaan TPA yang belum sesuai dengan kaidahkaidah yang ramah lingkungan.Sarana dan prasarana persampahan yang ada di Kota Makassar khususnya Kecamatan Panakukang saat ini, untuk sistem pewadahan yang dapat mendukung kinerja adalah tong (Bin). Sedangkan untuk sarana pengumpulan sampah, penggunaan becak sampah lebih efisien dibandingkan dengan gerobak sampah. Penggunaan kontainer sebagai sarana pemindahan lebih tepat dibandingkan dengan TPS batu bata karena mempunyai banyak kelebihan. Untuk sistem pengangkutan sampah, arm roll truck lebih efisien dibandingkan dengan dump truck. Kondisi sarana dan prasarana persampahan yang ada saat ini dinilai masih kurang memadai seperti penggunaan bak sampah batu bata dan TPS batu bata, yang sudah tidak dianjurkan lagi sehingga menyebabkan pengelolaan sampah menjadi kurang kurang efisien. Penggunaan sarana prasarana yang mempunyai efektifitas tinggi, dapat meningkatkan kinerja pengelolaan sampah.
Hasil kinerja pengelolaan sampah berdasarkan persepsi masyarakat, sebagian besar dinilai oleh masyarakat masih kurang baik sehingga belum sepenuhnya sesuai dengan kepuasan atau harapan masyarakat. Hal ini menunjukan kinerja pengelolaan sampah belum sepenuhnya berjalan efektif.
Hasil pengelolaan sampah Dinas Pertamanan dan Kebersihan di Kecamatan Panakukang Kota Makassar khususnya yang dipengaruhi oleh aspek yaitu teknis yang mempengaruhi pengelolaan sampah adalah :
1.Jumlah personil dan sarana prasarana masih sangat terbatas mengakibatkan pola pengangkutan masih belum memadai.
2.Masih kurang jelasnya pembagian tugas terutama pada sistem pengumpulan dan pengangkutan, beban tugas Dinas Pertamanan dan Kebersihan yang tidak hanya menangani persampahan saja.
3.Masih terbatasnya sumber pembiayaan utamanya dari retribusi sehingga masih harus mendapatkan subsidi. Disamping itu biaya operasional yang disediakan masih sangat terbatas.
4.Peranserta Masyarakat belum sepenuhnya mendukung pengelolaan sampah.
5.Masih kurangnya penindakan terhadap pelanggar peraturan tentang persampahan
6.Masih kurangnya sosialisasi tentang pengelolaan sampah.
Dari faktor-faktor tersebut, dapat disimpulkan bahwa rendahnya kinerja pengelolaan sampah di Kecamatan Panakukang dan Kota Makassar pada umumnya disebabkan oleh kurang optimalnya sistem pengelolaan sampah.
Memperhatikan hasil kesimpulan seperti di atas, untuk meningkatkan kinerja pengelolaan sampah di Kota Makassar khususnya di Kecamatan Panakukang maka dapat disampaikan beberapa rekomendasi kepada Pemerintah maupun masyarakat, sebagai berikut:
1.Bagi Pemerintah :
-Untuk lebih meningkatkan kinerja pengelolaan sampah baik dari sisi kualitas maupun kuantitas, maka pemerintah perlu menambah personil maupun sarana dan prasarana pengelolaan sampah seperti arm roll truck dan kontainer sampah.
-Untuk memperluas jangkauan pelayanan, maka Pemerintah perlu menyediakan anggaran yang cukup untuk biaya operasional, penambahan sarana pengangkutan dan pemeliharaan sarana prasarana pengelolaan sampah, karena pemasukan dari penarikan retribusi saat ini belum dapat diandalkan. Oleh karena itu, perlu dilakukan pula penyesuaian tarif maupun mekanisme penarikan retribusi sampah kepada masyarakat, serta pelibatan pihak swasta.
-Untuk meningkatkan kinerja pengelolaan sampah, Pemerintah perlu mendorong masyarakat agar berperan lebih aktif dalam kegiatan pengelolaan sampah misalnya pada proses pengumpulan sampah.
-Perlunya sistem pengelolaan sampah yang tepat untuk mencapai efektifitas dan efisiensi yang tinggi baik melalui perubahan pola pengumpulan maupun pengangkutan sampah, serta mengganti sarana persampahan yang dapat mengurangi efisiensi, seperti penggunaan TPS batu bata yang sebagian besar ada di Kecamatan Panakukang Kota Makassar dan diganti dengan sistem kontainer.
-Pemerintah perlu memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran terhadap pengelolaan persampahan, serta membiasakan prilaku sadar kebersihan dan keindahan lingkungan.
-Pemerintah perlu mengembangkan pola pengelolaan sampah dengan konsep 3 R (Reduce, Reuse, Recycle) untuk menangani produksi sampah yang cukup besar di Kecamatan Panakukang Kota Makassar.
2.Bagi masyarakat :
-Masyarakat perlu mendukung program pengelolaan sampah dengan meningkatkan kesadaran dalam membuang sampah sesuai dengan aturan yang berlaku, meningkatkan kesadaran dalam membayar retribusi sampah maupun menerapkan pola pengelolaan sampah dengan konsep 3 R (Reduce, Reuse, Recycle).
-Masyarakat dapat berperan serta dalam kegiatan pengumpulan sampah seperti penyediaan sarana pengumpulan sampah (becak/ gerobak sampah) maupun tenaga pengumpul, mengingat keterbatasan yang dimiliki oleh pemerintah.
DAFTAR BACAAN
Anonim, 1987, Materi Training Untuk Tingkat Staf Teknis Proyek PLP Sektor Persampahan, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Jakarta.
Anonim, 2008, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Persampahan., Jakarta.
Anonim, 2004. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. jakarta
Anonym. 1997, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Jakarta
Anomim, 2011. Kota Makassar Dalam Angka Tahun 2011. Badan Pusat Statistik Kota Makassar. Makassar.
Anonim. 2009. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar. Makassar
Anonim. 1999. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 14 Tahun 1999 tentang Retribusi Pelayan Persampahan. Makassar
Anonim. 2011, Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar. Makassar.
Data Sarana dan Prasarana Dinas Pertamanan dan Kebersihan, Kota makassar, 2011.
Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar (2011), Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK), Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Persampahan TA. 2011
Irman, 2005, Evaluasi Peran Serta Masyarakat dalam Pelaksanaan Sistem Teknik Operasional Pengelolaan Sampah di Kota Padang, Tesis, Program Studi Magister Perencanaan Wilayah dan Kota,Undip, Semarang
Pedoman 1993, Teknik Operasi dan Pemeliharaan Pembangunan Prasarana Perkotaan Komponen Persampahan. Direktorat Bina Program Ditjen, Departemen Pekerjaan Umum (1993).
Pramono, S. 2008. Studi Sistem pengumpulan Sampah Perkotaan di Indonesia. Repository.gunadarma.ac.id. Jakarta. Didownload dari: http://repository.gunadarma.ac.id:8000/558/1/ Studi_Sistem_Pengumpulan_Sampah_di_Indonesia.pdf Pada hari, tanggal dan pukul:13 Desember 2011.
SNI T-13-1990-F tentang Tata Cara Pengelolaan Teknik Sampah Perkotaan. Badan Standar Nasional. Jakarta.
SNI -T-12-1991-03. Tata Cara Pengelolaan Sampah di Permukiman. Badan Standar Nasional. Jakarta.
SNI T-13-1990-F tentang Tata Cara Pengelolaan Teknik Sampah Perkotaan. Badan Standar Nasional. Jakarta.
SNI -T-11-1991-03. Tata cara Pemilihan Lokasi Tempat Pembuangan Akhir Sampah. Badan Standar Nasional. Jakarta.
Syafrudin, CES, Ir. MT, 2004, Model Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat (Kajian Awal Untuk Kasus Kota Semarang), Makalah pada Diskusi Interaktif: Pengelolaan Sampah Perkotaan Secara Terpadu, Program Magister Ilmu Lingkungan UNDIP.

Explore posts in the same categories: TULISAN POPULAIR

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: