Peningkatan Ekonomi Pusat Pengembangan Desa Di kabupaten Majene Propinsi Sulawesi Barat Oleh: Syahriar Tato

Peningkatan Ekonomi Pusat Pengembangan Desa
Di kabupaten Majene Propinsi Sulawesi Barat
Oleh: Syahriar Tato

ABSTRAK
Pembangunan perdesaan secara keseluruhan telah ditangani melalui berbagai sektor dengan cara yang diupayakan terpadu.perumahan permukiman di perdesaan menjadi sangat penting sebagai “entry Point” pembangunan perdesan secara keseluruhan. Pemerintah sampai saat ini menggunakan azaz Tridaya yang intinya adalah pemberdayaan masyarakat, ekonomi dan pendayagunaan prasarana dan sarana permukiman didalam menangani Perumahan Permukiman Perdesaan. Kawasan Pusat Pengembangan Desa yang terdiri atas Desa Pusat dan Desa Hinterland, sebenarnya secara keseluruhan dapat mengait keseluruhan kelompok tersebut yaitu bahwasanya Desa Pusatnya merupakan Desa Cepat Berkembang sedangkan hinterlandnya dari kelompok Desa Sedang Berkembang dan Desa Belum Berkembang.
Sebagai sebuah konsep dengan sasaran akhir tercapainya kawasan perdesaan yang mandiri, berwawasan lingkungan, selaras, serasi dan bersinergi dengan kawasan lainnya, dengan memperhatikan hak, asal-usul dan adat-istiadat desa melalui pembangunan yang holistik dan berkelanjutan dan mandiri di masa yang akan datang.

Kata Kunci : Peningkatan Ekonomi, Pengembangan Desa.

A.Pendahuluan
Pembangunan dan pengembangan kawasan Terpilih Pusat Pengembangan Desa yang berlokasi di Kabupaten Majene dengan cakupan beberapa kawasan kecamatan yang berada dalam wilayah Kabupaten Majene.
Kawasan tersebut dirancang untuk mensinergikan berbagai program pembangunan lintas sektor dan melibatkan beberapa departemen terkait, guna mendorong dan mempercepat pembangunan kawasan perdesaan yang berdaya saing, berbasis kerakyatan, terdesentralisasi, berkelanjutan dan difokuskan gerakan masyarakat tani dan fasilitasi pemerintah.
Sebagai sebuah konsep dengan sasaran akhir tercapainya kawasan perdesaan yang mandiri, berwawasan lingkungan, selaras, serasi dan bersinergi dengan kawasan lainnya, dengan memperhatikan hak, asal-usul dan adat-istiadat desa melalui pembangunan yang holistik dan berkelanjutan dan mandiri di masa yang akan datang.
Sebagai negara Agraris maka pengembangan ekonomi berbasis pertanian perlu dikembangkan di Indonesia dan diyakini dapat memperkokoh perekonomian bangsa. Komoditi agribisnis dalam pasar internasional menjadi primadona yang sangat prospektif, karena masyarakat dunia saat ini sedang “ back to nature “. Saat ini, sumber daya ekonomi yang dikuasai oleh rakyat di setiap daerah adalah sumber daya agribisnis, yaitu sumber daya agribisnis berbasis tanaman pangan, holtikultura, perkebunan, perikanan, peternakan. Oleh karena itu, cara yang paling efektif untuk mengembangkan perekonomian daerah adalah melalui pengembangan agribisnis. Dengan demikian kawasan perdesaan menjadi sangat penting artinya yang tidak dapat dipisahkan dengan pembangunan perkotaan sehingga tercipta “urban-rural linkages” dimana desa berfungsi sebagai produsen dan kota sebagai konsumen.
Tujuan pelayanan umum kawasan Ekonomi Pengembangan Desa adalah peningkatan pelayanan infrastruktur pada kawasan Pusat Pengembangan Desa dengan mempercepat pertumbuhan perdesaan melalui komoditi unggulan, sehingga diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) di perdesaan. Sedangkan sasarannya adalah tersedianya infrastruktur yang dapat mendukung pembangunan Desa Mandiri, dimana pengembangan dan pemeliharaan serta biaya operasional di kawasan menjadi tanggung jawab masyarakat tani yang difasilitasi oleh pemerintah daerah.
B.RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:
1.Bagaimana potensi desa-desa pada setiap kecamatan di Kabupaten Majene untuk di kembangkan sebagai kawasan pusat pengembangan ekonomi desa?
2.Bagaimana tingkat kategori dan kebutuhan prasarana dan sarana desa dalam pengembangan perdesaan di Kabupaten Majene?
C.TUJUAN
Adapun tujuan dari penulisan ini adalah:
1.Melakukan identifikasi awal calon desa di Kabupaten Majene berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditentukan.
2.Menetapkan/merumuskan desa terpilih sebagai pusat pengembangan ekonomi di Kabupaten Majene
D.METODE PENELITIAN
1.Lokasi Penelitian
Penentuan Kabupaten Majene sebagai lokasi kegiatan disamping didasarkan pertimbangan empiris yang mengisyaratkan terdapatnya beberapa embrio pusat pertumbuhan, juga didasarkan atas pembahasan di Pemerintahan Kabupaten, sementara penentuan lokasi dalam wilayah kabupaten didasarkan atas beberapa criteria yang memberikan gambaran tentang tingkat akselerasi pertumbuhan kawasan fisik sarana dan prasarana perdesaan. Penentuan lokasi Kawasan Terpilih Pusat Pengembangan Ekonomi Desa pada satu wilayah kecamatan yang terdiri dari beberapa desa dan kelurahan didasarkan atas sejumlah sarana dan prasarana pendukung serta tingkatannya.
2.Teknik Analisis Data
Teknik analisis data dilakukan untuk mengidentifikasi desa-desa yang terpilih dan menentukan pengaruhnya dengan menggunakan kriteria dan indikator terukur, dan melakukan analisis teoritik mengenai peranan dan fungsi desa pusat pertumbuhan ekonommi. Metode yang dilakukan didasarkan pada kriteria terukur yang terdiri dari variabel-variabel putensi desa yang dikeluarkan oleh Departemen Kimpraswil dengan Interpretasi penilaian untuk memilih desa pusat pertumbuhan berdasarkan total skor 7 variabel diatas dengan kategori nilai skor :
a.Nilai 74 – 100 dipilih sebagai Desa Pusat Pertumbuhan
b.Nilai 45 – 73,99 dipilih sebagai Desa Potensial untuk menjadi kawasan peningkatan ekonomi desa
c.Nilai < 45 merupakan desa biasa/hinterland.
E.PEMBAHASAN
1.Kebijakan Struktur Tata Ruang
Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) pada wilayah kabupaten, umumnya dibagi kedalam satuan kawasan Pengembangan (SKP) yang meliputi:
a.Kawasan Pengembangan yang berpusat pada ibukota kabupaten, dengan fungsi utamanya diarahkan pada kegiatan pemerintahan, permukiman, kesehatan, perdagangan, jasa/pelayanan, pariwisata, pertambangan, industri dan transportasi darat. Sementara terdapat fungsi penunjang adalah sub sektor perikanan darat dan pertanian tanaman pangan dan perkebunan.
b.Kawasan Pengembangan yang berpusat pada ibukota kecamatan dengan wilayah pengaruh efektifnya meliputi seluruh kecamatan. Fungsi utama yang diarahkan pada SKP ini adalah kegiatan pertanian lahan kering dan lahan basa, perikanan laut dan darat, industri, permukiman, pertambangan golongan c, hutan lindung dan hutan produksi, pariwisata. Sementara fungsi penunjang adalah sub sektor jasa pelayanan sosial dan sub sektor perkebunan.
2.Diskripsi Umum Wilayah Kecamatan
Wilayah Kecamatan yang dikaji sebagai Kawasan pusat pengembangan ekonomi Desa berada pada 3 (tiga) wilayah administrasi kecamatan, yaitu: kecamatan Tammerodo, Sendana dan kecamatan Pamboang.
Dari ke 3 (tiga) wilayah administrasi kecamatan sebagai kawasan perencanaan KTPPD tersebut, kecamatan Sendana memiliki wilayah yang luas yaitu 82,24 km2 terhadap luas kabupaten dengan tingkat kepadatan penduduk 247 jiwa/km2. Selanjutnya untuk wilayah kecamatan yang terkecil dalam kecamatan Tammerodo dengan luas 55.40 km2 dengan tingkat kepadatan penduduk 182 jiwa/km2. Dengan pengertiannya Kawasan Pusat Pengembangan Ekonomi Desa adalah satu kawasan perdesaan sebagaimana tercantum dalam UU No. 24/1992, terdiri dari desa dan desa-desa lain sebagai desa pendukungnya yang memiliki keunggulan strategi berupa :
a.Peran kawasan bagi pertumbuhan dan pengembangan potensi kawasan perdesaan lain disekitarnya,
b.Keuntungan ekonomis guna mengembangkan potensi unggulannya,
c.Memiliki fasilitas pelayanan sosial ekonomi serta tingkat aksebilitas yang relatif lebih baik di bandingkan dengan kawasan perdesaan disekitarnya.
Pergerakan perekonomian pada suatu desa dapat diukur melalui beberapa variabel penentu dan diantaranya adalah mobilitas dan volume barang dan jasa. Demikian pula sangat dipengaruhi oleh beberapa sektor yang merupakan simultan pergerakan/perputaran ekonomi yang tersedia didaerah ini. Sektor-sektor tersebut diantaranya, lembaga perekonomian, pertanian, perdagangan, perhubungan dan industri.
Kondisi penunjang perekonomian pada daerah/wilayah perencanaan, digambarkan secara umum sebagai berikut:
Koperasi
Dari ke 3 (tiga) kecamatan pada lokasi studi tersebut diatas, kecamatan Sendana memiliki KUD yang terbanyak dan hal ini secara tidak lansung dapat dikatakan bahwa pada wilayah ini masyarakatnya sangat disibukkan dengan aktivitas pertukaran barang dan jasa. Hal tersebut ini dapat terlihat secara langsung pada saat dilakukan survey lapangan, bahwa pada willayah ibukota kecamatan terdapat beberapa fasilitas seperti pasar dan sarana pendukung lainnya yang sudah cukup memadai dan termasuk didalammnya sarana mods angkutan yang dimiliki.
Perhubungan
Sebahagian besar jalan yang terdapat di kecamatan yang menghubungkan antara ibukota kecamatan merupakan jalan aspal dan jalan yang menghubungkan antara ibukota dengan desa/kelurahan bervariasi (beraspal, pengerasan dan jalan tanah), demikian pula dengan jalan antar dusun pada satu kawasan.
Sarana Pasar
Sarana pasar yang merupakan pusat kegiatan pergerakan ekonomi perdesaan pada umumnya hanya terdapat di ibukota kecamatan. Khusus untuk kawasan perencanaan kawasan pusat pengembangan ekonomi desa.
Ke 3 (tiga) kecamatan tersebut di atas, juga Kecamatan Sendana dan Kecamatan Pamboang yang mempunyai Tempat Pelelangan Ikan (TPI).
Sarana Industri
Pada umumnya industri yang terdapat pada kawasan perencanaan kawasan studi, merupakan industri rumah tangga dan sebagian kecil memiliki industri kecil dan sedang. Untuk industri kecil dan sedang hanya terdapat di kecamatan Tammerodo, Kecamatan Sendana dan Kecamatan Pamboang. Sementara untuk industri rumah tangga, tersebar bahkan diseluruh kecamatan dalam wilayah Kabupaten Majene.
Kecamatan yang memiliki sarana industri rumah tangga, industri sedang dan industri kecil hanya terdapat di kecamatan Sendana.
Wilayah Kecamatan Pamboang yang berbatasan langsung dengan wilayah Ibukota Kabupaten Majene, merupakan wilayah kecamatan yang strategis dikarenakan perputaran roda ekonomi masyarakatnya tidak hanya didominasi oleh masyarakat lokal, akan tetapi masyarakat yang berasal dari wilayah kebupaten lainnya juga memasuki wilayah kecamatan Pamboang guna memasarlkan hasil alamnya dengan jarak yang tidak begitu jauh dan tersedianya moda angkutan roda 4 (empat) yang memperlancar jalannya perputaran barang dan uang.
3.Desa Pusat Pertumbuhan Ekonomi
Pembangunan perdesaan secara keseluruhan telah ditangani melalui berbagai sektor dengan cara yang diupayakan terpadu, dan perumahan permukiman di perdesaan menjadi sangat penting sebagai "entry point " pembangunan perdesaan scara keseluruhan.
Dalam upaya merumuskan kebijaksanaan pembangunan perdesaan, desa dikelompokkan kedalam 3 (tiga) kelompok yaitu :
a.Desa cepat berkembang
b.Desa yang berpotensi untuk berkembang dan atau desa yang sedang berkembang.
c.Desa Belum Berkembang
Desa Pusat Pertumbuhan Ekonomi, sebenarnya secara keseluruhan dapat mengait keseluruhan kelompok tersebut yaitu bahwasanya Desa Pusatnya merupakan Desa Cepat Berkembang sedangkan Pertumbuhan dari kelompok Desa Sedang Berkembang dan Belum Berkembang.
Pemilihan desa dalam peningkatan ekonomi dilakukan dengan menentukan hirarki desa-desa yang diamati berdasarkan perhitungan nilai skalogram dengan menggunakan variable-variabel perhitungan jumlah penduduk masing-masing desa dalam suatu kecamatan; ketersediaan fasilitas pelayanan ekonomi dan sosial menyangkut pendidikan dan kesehatan; ketersediaan lembaga dan usaha dibidang ekonomi seperti KUD dan industri rumah tangga. Selanjutnya pertimbangan aksessibilitas, prospek pengembangan, dan aspek posisi geografis menyangkut kedekatannya dengan wilayah kecamatan tetangga serta posisi strategis terhadap pusat-pusat desa sekitarnya juga dimasukkan sebagai kriteria utama dalam proses penentuannya. Beragamnya ciri khas perdesaan di lndonesia, maka sangat dimungkinkan adanya beberapa altematif bentuk, sebagai berikut:
a.Terdiri lebih dari satu Desa Pusat Pertumbuhan (DPP), dengan beberapa Desa Hinterland yang sating bergantung satu sama lain dalam bidang ekonomi dan pelayanan.
b.Terdiri hanya satu desa, dengan pusat desa sebagai DPP. Kondisi ini biasanya terjadi pada desa yang cukup luas dengan radius ± 10 km (dari batas desa sampai ke pusat).
c.Terdiri dari satu DPP dengan beberapa desa hinterland sekitarnya.
d.Terdiri atas satu DPP dengan hinterlandnya berupa desa dan bagian dari desa (dusun).
e.Kawasan terpilih yang antara desa dengan desa pusat dibatasi oleh sungai. Penentuan hinterland berupa dusun didasarkan atas jarak capai/radius keterkaitan serta ketergantungan dusun-dusun tersebut pada kawasan terpilih bersangkutan dibidang ekonomi dan pelayanan lainnya.
Hal tersebut dimungkinkan apabila pencapaian antara desa pusat dengan hinterlandnya relatif mudah, disamping itu memang diantara keduanya punya ikatan dan keterkaitan balk dibidang ekonomi maupun pemerintahan.
Berdasarkan data indeks Kabupaten Majene Tahun 2010, dilakukan identifikasi awal untuk memilah calon desa/kelurahan sebagai lokasi terpilih pengembangan ekonomi desa yang tidak memenuhi syarat:
a.Sedang ikut dalam program percepatan/akselerasi (1)
b.Memiliki ciri perkotaan (2)
c.Pusat pemerintahan dan hinterland-nya (3)
d.Desa Tertinggal (4)
4.Analisa Data
Sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya, bahwa kawasan studi merupakan suatu kawasan yang terdiri dari desa pusat pertumbuhan dan desa hinterland. Interval jumlah desa/ adalah 3 sld 5 desa/kelurahan.
Selanjutnya, berdasarkan data Tabel dilakukan pemilihan desa/kelurahan yang berada dalam satu kawasan yang diusulkan sebagai kawasan terpilih pusat pengembangan ekonomi desa pada setiap kecamatan. Berdasarkan peta indeks Badan Pusat Statistik.
5.Skoring Kriteria
Tabel 3
Kecamatan Tubo Sendana
NO Desa/Kelurahan KRITERIA Bobot
Desa Wisata Desa Pusat Perdagangan Desa Pertanian
1 Onang Selatan √ 1
2 Tubo √ √ 2
3 Onang Utara √ 1
4 Tubo Selatan √ 1
Sumber : Hasil Analisis
Tabel 3
Kecamatan Tammerodo Sendana
NO Desa/Kelurahan KRITERIA Bobot
Desa Wisata Desa Pusat Perdagangan Desa Pertanian
1 Ulidang √ √ 2
2 Tamerodo √ √ 2
3 Seppong √ √ 2
4 Tallambalao √ 1
Sumber : Hasil Analisis
Di kecamatan Tammero’do Sendana, yang merupakan Desa Pusat Pengembangan adalah Desa Ulidang, sementara Desa lainnya merupakan desa hinterland yang menjadi pendukung pengembangan kawasan.
Tabel 4
Kecamatan Sendana
NO Desa/Kelurahan KRITERIA Bobot
Desa Wisata Desa Pusat Perdagangan Desa Pertanian
1 Mosso Dhua √ 1
2 Mosso √ 1
3 Pundau √ 1
4 Puttada √ √ 2
5 Sendana √ √ √ 3
6 Tallumbanua √ √ √ 3
Sumber : Hasil Analisis
Di kecamatan Tammero’do, yang merupakan Desa Pusat Pengembangan adalah Desa Seppong, sementara Desa lainnya merupakan desa hinterland yang menjadi pendukung pengembangan kawasan.
6.Pendekatan Interkoneksitas
Penentuan bahwa suatu desa merupakan bagian dari suatu kawasan didasarkan pada tingkat interkoneksitas kawasan yang dapat meliputi interkoneksi melalui jaringan jalan, batas wilayah yang berdekatan, dan aliran pergerakan barang dan orang.
7.Strategi Pengembangan Kawasan
Strategi pengembangan kawasan di Kabupaten Majene dibedakan kedalam pengembangan kawasan perkotaan dan pengembangan kawasan perdesaan. Strategi pengembangan kota diarahkan untuk lebih memanfaatkan dan memperjeIasi hirarki perkotaan yang ada, agar tidak terjadi polarisasi yang kuat ke arah kota utama, Sungguminasa, yakni dilakukan dengan mengembangkan kota-kota kecil dan menengah yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai pusat pelayanan/pertumbuhan. Dengan demikian dapat diciptakan distribusi aksesibilitas yang proporsional terhadap fungsi-fungsi pelayanan sosial ekonomi bagi seluruh wilayah dan segenap penduduk kabupaten. Strategi pengembangan perdesaan didasarkan pada kenyataan bahwa di dalam kawasan perdesaan terdapat kawasan lindung dan kawasan budidaya dengan kegiatan utama budidaya pertanian. Pengembangan kawasan perdesaan lebih ditujukan pada pembangunan pertanian dan peningkatan hubungan yang serasi antara pusat¬pusat perkotaan dan pusat-pusat permukiman
F.PENUTUP
Berdasarkan pada kriteria dalam pedoman maka ditemukan 3 (tiga) kecamatan dengan desa yang tergolong dalam kawasan tersebut, diantaranya :
1.Kecamatan Tubo Sendana yaitu terdapat pada Desa Tobo.
2.Kecamatan Tammerodo Sendana yaitu terdapat pada Desa Ulidang.
3.Sendana yaitu terdapat pada Desa Sendana.
Sedangkan desa-desa lain merupakan daerah hinterland yang mendukung pengembangan kawasan.
Dengan melihat kesimpulan diatas maka dapat penulis memberikan beberapa saran, yaitu diantaranya :
1.Kepada pihak pemerintah untuk memberikan dukungan sarana prasarana pada desa-desa terpilih agar dapat memacu perkembangannya sekaligus memicu perkembangan daerah sekitarnya.
2.Kepada para peneliti selanjutnya untuk mengarahkan penelitiaan terhadap perkembangan lahan sesuai kemampuan serta sasaran pengembangan desa.
DAFTAR PUSTAKA
Adisasmita, R. 2001, Perencanaan Pembangunan Perdesaan Menggunakan Pendekatan Partisipatif dan Spasial, Rural Delopment, Pioneer sub projeck, Nippon Koei Co, L.td, Makassar.
Budiarjo E, 1997, Lingkungan Binaan dan Tata Ruang Kota, Andi, Bandung.
Departemen Kimpraswil, 2001, Pembentukan DPP dan KTP2D dan Agropolitan Sebagai Konsep Pembangunan Spasial – Kawasan Perdesaan, Makalah disampaikan pada Loka Karya Nasional tentang Kebijakan Pembangunan Prasarana Perdesaan, diselenggarakan oleh Departemen Kimpraswil bekerjasama SSIMP-III pada tanggal 11 -15 Nopember 2001, Jakarta.
Departemen PU Direktorat Jenderal Cipta Karya, 1996, Standar Perencanaan Tata Ruang, Jakarta
Departemen Permukiman dan Pengembangan Wilayah, 2000, Standar Pelayanan Minim Permukiman dan Pengembangan Wilayah, Jakarta
Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah, 2002, Penjelasan Program KTP2D, Seri 1, Jakarta.
Jayadinata JT, 1999, Tata Guna Tanah Dalam Perencanaan Pedesaan Perkotaan, ITB, Bandung.
Lembanga Penelitian Unhas, 1992, Studi Tipologi Kabupaten, Penyiapan Materi Teknis Penataan Ruang, Makassar.
Soesilo NI, 2000, Manajemen Strategik DI Sektor Publik, UI, Jakarta
Sussongko TA, 2000, Keynote Speaker, Pelatihan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten, Denpasar Bali.
Stein JM, 1996, Prasarana Umum, dalam buku Perencanaan Kota, Edisi II, Erlangga, Jakarta
Subrata, 1983, Metodologi Penelitian, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman, Jakarta

Explore posts in the same categories: TULISAN POPULAIR

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: